KeuanganNegara.id– Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah, jika ditinjau dari tujuannya, menurut Direktur Penyusunan APBN Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Kunta Wibawa Dasa Nugraha mengatakan bahwa pemberian beasiswa bertujuan membuka akses terhadap pendidikan, bahkan hingga pendidikan tinggi.

“Sebesar 20% dari APBN itu untuk pendidikan, tujuannya supaya masyarakat bisa mengakses pendidikan dengan mudah dan tidak terhalang biaya, khususnya dari keluarga miskin,” ujar Kunta.

KIP Kuliah merupakan program utama Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) di tahun 2020.

Hal ini terbukti dari total anggaran sebesar Rp6 triliun yang dianggarkan kepada Kemenristekdikti dalam anggaran pendidikan pada APBN 2020 sebesar Rp5 triliun digunakan untuk program KIP Kuliah.

“KIP Kuliah itu lanjutan dari Bidikmisi. Semua program beasiswa jadi satu nama. Sebelumnya ada Bidikmisi, beasiswa Afirmasi Pendidikan untuk daerah Papua dan terdepan, tertinggal, dan terluar (3T) Indonesia, beasiswa prestasi, difabel, serta atlet. Nanti, semua itu branding-nya KIP,” terang Ismunandar, Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kemeristekdikti saat ditemui di Kemenristekdikti, Jakarta.

Jumlah sasaran penerima KIP Kuliah pada APBN 2020 ditargetkan sebanyak 818 ribu mahasiswa yang terdiri dari penerimaan mahasiswa baru sebanyak 420 ribu mahasiswa dan lanjutan beasiswa Bidikmisi yang sedang berjalan (on going) sebanyak 398 ribu mahasiswa.

Ia mengatakan, mereka yang dapat menerima fasilitas ini sudah melewati proses seleksi penerimaan mahasiswa di Perguruan Tinggi terakreditasi A dan B.

Ismunandar juga menambahkan terdapat bidang-bidang khusus yang diutamakan bagi penerima KIP Kuliah yaitu sains, teknologi, teknik dan matematika. Selain itu juga dunia digital seperti bisnis digital, pemasaran digital dan ilmu sosial.

“Bidang STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics) jadi prioritas kita. Kemudian bidang-bidang “kekinian” seperti bisnis digital, digital marketing jadi prioritas. Kita tetap beri porsi juga untuk mahasiswa bidang social science,” pungkas Ismunandar. (kemenkeu)