🔊 Baca Artikel

KeuanganNegara.id -Direktur Pelaksana Bank Dunia Mari Elka Pangestu memprediksi jumlah penduduk miskin di dunia bertambah sekitar 70 juta hingga 20 juta orang karena terdampak pandemi Covid-19. Tak hanya itu, Mari Pangestu juga menyebutkan hal tersebut berpotensi meningkatkan kesenjangan ekonomi, termasuk di Indonesia.

Oleh karena itu, Mari Pangestu menyebutkan pemerintah perlu segera mengantisipasi terjadinya penambahan penduduk miskin dan kesenjangan sosial terutama untuk kelompok rentan. “Dibutuhkan respons kebijakan yang memastikan kesenjangan tidak diperparah akibat pandemi,” ucapnya dalam acara Indonesia Economic Prospects (IEP) Bank Dunia edisi Juli 2020 di Jakarta.

Khususnya terkait Indonesia, Mari Pangestu menyarankan agar pemerintah dapat memperluas skala jangkauan dalam pemberian stimulus perlindungan sosial terutama untuk sektor informal. “Banyak negara lain yang melakukan kebijakan sama dengan Indonesia tapi yang dilakukan dalam konteks pandemi ini adalah untuk memperluas skala jangkauannya.”

Selain itu, pemerintah Indonesia juga diminta melakukan sinkronisasi data agar stimulus perlindungan sosial bisa terealisasi lebih baik. “Data ini untuk monitoring apakah yang dilakukan berhasil mencapai tujuan secara efektif atau belum,” katanya.

Sinkronisasi data tersebut bisa dilakukan dengan menggunakan teknologi digital. “Indonesia sebenarnya sudah melakukan pendekatan dengan sangat baik sekali. Data ini bisa didigitalisasi termasuk pelayanannya sendiri,” tutur Mari Pangestu.

Menurut dia, data digital dapat bermanfaat dalam berbagai hal mulai dari sistem pelayanan, tracking, hingga sebagai sarana dalam menjalankan program pemerintah. “Kalau memberi bantuan seperti pinjaman mikro atau insentif maka layanannya digital ID bisa jadi sarana. Ketika sistem dibangun ini sebenarnya bisa bersifat lebih luas lagi,” katanya.

Di Indonesia, anggaran program perlindungan sosial dalam rangka menangani dampak Covid-19 mencapai Rp 203,9 triliun. Dari angka itu baru terealisasi 35,6 persen atau sekitar Rp 72,5 triliun.

Program perlindungan sosial terdiri dari PKH Rp 37,4 triliun untuk 10 juta penerima manfaat dan sembako Rp 43,6 triliun. Ada juga bantuan sosial (bansos) Jabodetabek Rp 6,8 triliun untuk 1,86 juta KPM Jabodetabek, bansos non Jabodetabek Rp 32,4 triliun untuk 8,77 juta KPM dan Kartu Prakerja Rp 20 triliun.

Selain itu, ada juga diskon listrik Rp 6,9 triliun dan logistik/pangan/sembako sebesar Rp 25 triliun. Berikutnya ada bantuan langsung tunai atau BLT dana desa Rp 31,8 triliun untuk 6,48 juta keluarga penerima manfaat.(msn)