KeuanganNegara.id- Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengancam akan menunda pencairan Dana Alokasi Umum (DAU) kepada 65 daerah yang belum melaporkan penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2020. Laporan penyesuaian merujuk pada kebijakan realokasi dan refocusing anggaran untuk penanganan dampak pandemi virus corona atau Covid-19.
“Ada 65 daerah yang belum menyampaikan laporan penyesuaian sampai dengan tanggal 7 Mei 2020,” ucap Ani, sapaan akrabnya, saat rapat virtual bersama Komite IV Dewan Perwakilan Daerah (DPD).
Atas catatan ini, Ani melihat pemerintah pusat bisa memberi sanksi sesuai aturan perundang-undangan, di mana pemerintah bisa menunda pencairan anggaran pos lain, seperti DAU.
“Kami sudah menyampaikan kalau yang belum melakukan, kami akan melakukan semacam sanksi, yaitu penundaan untuk DAU-nya,” katanya.
Lebih lanjut, pemerintah pusat membutuhkan laporan penyesuaian anggaran daerah untuk menghitung keseluruhan kemampuan pemerintah pusat dan daerah untuk menangani dampak pandemi corona. Untuk itu, laporan penyesuaian ini sebenarnya dibutuhkan secara cepat.
Apalagi, pembahasan laporan penyesuaian sudah sering disinggung dalam rapat terbatas antara Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan para pemerintah daerah. Kebijakan realokasi dan refocusing pun sudah diumumkan sejak April lalu.
Berikut 65 daerah yang belum menyampaikan laporan penyesuaian anggaran:
1. Kabupaten Aceh Besar
2. Kabupaten Aceh Selatan
3. Kabupaten Bireuen
4. Kabupaten Pidie
5. Kota Langsa
6. Kabupaten Langkat
7. Kabupaten Mandailing Natal
8. Kabupaten Serdang Bedagai
9. Kabupaten Padang Lawas
10. Kabupaten Labuhanbatu Selatan
11. Kabupaten Bengkalis
12. Kabupaten Indragiri Hilir
13. Kabupaten Kampar
14. Kabupaten Kuantan Singingi
15. Kabupaten Pelalawan
16. Kabupaten Rokan Hilir
17. Kota Dumai
18. Kabupaten Natuna
19. Kabupaten Kepulauan Anambas
20. Kota Tanjung Pinang
21. Kabupaten Bintan
22. Kabupaten Ogan Hilir
23. Kabupaten Bengkulu Utara
24. Kabupaten Sukabumi
25. Kabupaten Serang
26. Kabupaten Wonosobo
27. Kota Pekalongan
28. Kabupaten Bangkalan
29. Kabupaten Gresik
30. Kabupaten Malang
31. Kabupaten Mojokerto
32. Kabupaten Pacitan
33. Kabupaten Mempawah
34. Kabupaten Sintang
35. Kabupaten Melawi
Lihat juga:BI Hanya Bisa Beli Surat Utang Pemerintah Rp125 Triliun |
36. Kabupaten Kayong Utara
37. Kabupaten Hulu Sungai Utara
38. Kabupaten Muna
39. Kabupaten Morowali Utara
40. Kabupaten Manggarai
41. Kabupaten Kepulauan Tanimbar
42. Kabupaten Buru
43. Kabupaten Seram Bagian Timur
44. Kabupaten Kepulauan Aru
45. Provinsi Papua Barat
46. Kabupaten Fak-fak
47. Kabupaten Manokwari
48. Kabupaten Sorong
49. Kota Sorong
50. Kabupaten Sorong Selatan
Lihat juga:Pemerintah Tak Hanya Pakai Data Kemiskinan Beri Bansos Corona |
51. Kabupaten Maybrat
52. Kabupaten Pegunungan Anak
53. Provinsi Papua
54. Kabupaten Puncak Jaya
55. Kabupaten Kepulauan Yapen
56. Kabupaten Sarmi
57. Kabupaten Yahukimo
58. Kabupaten Tolikara
59. Kabupaten Mappi
60. Kabupaten Waropen
61. Kabupaten Supiori
62. Kabupaten Mamberano Tengah
63. Kabupaten Yalimo
64. Kabupaten Puncak
65. Kabupaten Intan Jaya.
(cnn)
Discussion about this post