KeuanganNegara.id- Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyesalkan masih adanya pihak-pihak di perguruan tinggi atau instansi pemerintah yang masih mengedepankan ego sektoral dalam mengelola aset-aset negara yang berada dalam tanggung jawabnya. Seolah-olah aset tersebut adalah milik pribadi sehingga meskipun aset tersebut idle (menganggur), beberapa pihak tidak bersedia juga memberikan kesempatan pihak lain untuk ikut memanfaatkan aset tersebut.

Hal ini disampaikan Menkeu pada acara sidang tahunan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTNBH) di Auditoriun Djokosoetono, Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FH UI).

“Kalau mind-set-nya kotak-kotak, Republik itu menjadi kerdil. Karena setiap kotak shrinking mengecilkan kemampuan kita untuk menggunakan aset secara bersama,” tegasnya.

Di era digital ekonomi saat ini yang berubah sangat cepat, para pihak dituntut untuk mampu bersinergi dan berkolaborasi untuk mencapai tujuan bersama secara optimal. Namun demikian, Menkeu sangat menyayangkan karena masih adanya pihak-pihak yang lebih memilih mendiamkan aset yang ada berada dalam tanggung jawabnya daripada dimanfaatkan pihak lainnya.

“Padahal dengan adanya digital ekonomi ini (karakteristik untuk maju adalah) right sharing semuanya adalah sharing ekonomi. Tapi waktu kita mengelola institusi kita, otak kita belum ikut industrial revolution 4.0 kita masih teritorial banget. Itu (mentalitasnya masih) sama, di kementerian sama di perguruan tinggi juga kira-kira sama. Kalau aset diam saja, yang bodoh kita,” tegas Menkeu.

Oleh karena itu, Menkeu menekankan agar para stakeholders perlu merubah mind-set sektoral menjadi mind-set yang menekankan kerjasama dan berkolaborasi antar pihak.

“Kalau kita mau melakukan perubahan radikal, you have to have a different mind-set (untuk kolaborasi dalam memanfaatkan aset),” pungkas Menkeu. (kemenkeu)