Menkeu Lantik Staf Ahli dan Eselon II

[responsivevoice_button voice=”Indonesian Female” buttontext=”Baca Artikel”]

KeuanganNegara.id-Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati melantik tiga Pejabat Pimpinan Tinggi Madya (Staf Ahli) di Kemenkeu dan empat Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (inspektur) di lingkungan Inspektorat Jenderal.

Tiga orang staf ahli tersebut yaitu Yon Arsal sebagai Staf Ahli Bidang Kepatuhan Pajak, Nufransa Wira Sakti sebagai Staf Ahli Bidang Pengawasan Pajak, dan And. Kunta Wibawa Dasa Nugraha sebagai Staf Ahli Bidang Pengeluaran Negara.

Menkeu mengharapkan Staf Ahli Bidang Kepatuhan Pajak dan Staf Ahli Bidang Pengawasan Pajak dapat berkolaborasi untuk meningkatkan penerimaan negara melalui perluasan basis pajak dan menindak Wajib Pajak yang tidak melaksanakan kewajibannya dengan baik.

Sementara, untuk Staf Ahli Bidang Pengeluaran Negara diharapkan dapat berkolaborasi dan terus menjaga APBN dari  hulu ke hilir. Mulai dari penyusunan hingga implementasi APBN, termasuk mengawal redesign pengeluaran negara.

Selain itu, Menteri Keuangan juga mengenalkan lima Staf Khusus Menteri Keuangan dan dua Tenaga Ahli Menteri Keuangan. Lima Staf Khusus Menteri Keuangan dimaksud yaitu:

1. Mohamad Al-Arief, Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis;
2. Bobby Achirul Awal Nazief, Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Sistem Informasi dan Teknologi;
3. Masyita Crystalin, Staf Khusus Bidang Perumusan Kebijakan Fiskal dan Makroekonomi;
4. Titik Anas, Staf Khusus Bidang Perumusan Kebijakan Fiskal Regional;
5. Candra Fajri Ananda, Staf Khusus Bidang Perumusan Kebijakan Fiskal Sektoral.

Sementara itu, dua Tenaga Ahli Menteri Keuangan, yaitu:

1. Mirza Adityaswara, Tenaga Ahli Menteri Keuangan Bidang Jasa Keuangan; dan
2. Kiki Verico, Tenaga Ahli Menteri Keuangan Bidang Industri dan Perdagangan Internasional.

Menkeu juga berpesan, isu terkait shortfall pajak, omnibus law perpajakan, pajak e-commerce (pajak bisnis online) harus terus dipantau dan diantisipasi.

Selain itu, pelaksanaan pemberian insentif fiskal untuk meningkatkan investasi yang kewenangannya sudah dilimpahkan kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) harus tetap diawasi agar berjalan sesuai koridor kebijakan fiskal untuk mencapai target APBN 2020.

Kepada pejabat Eselon II yang baru dilantik, Menkeu menghendaki agar dapat membantu para pegawai Kementerian Keuangan untuk terus menjaga integritasnya dalam menjalankan tugas dan fungsinya menjaga kredibilitas dan citra Kementerian Keuangan di mata publik.

“Lakukan segala sesuatu setiap hari sebaik mungkin seolah-olah besok tidak ada lagi hari,” pungkas Menkeu. (kemenkeu)