KeuanganNegara.id-Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati optimistis kinerja pertumbuhan ekonomi yang sempat melambat akan kembali positif pada 2020 seiring dengan membaiknya beberapa jenis pajak yang mulai tumbuh positif. Ada harapan agar kesemuanya itu bisa berdampak terhadap menguatnya aktivitas perekonomian.
“Optimisme menunjukkan perbaikan ke arah positif sehingga kita harap rebound ini akan diteruskan ke Desember sehingga memberikan akselerasi untuk bisa kita jaga pada 2020,” kata Sri Mulyani, seperti dikutip dariAntara, di Jakarta, Jumat, 20 Desember 2019.
Ia menyebutkan salah satu komponen yang menunjukkan perbaikan adalah Pajak Penghasilan (PPh) 21 yakni sempat mengalami kontraksi pada kuartal III-2019 hingga 0,82 persen dan mampu kembali tumbuh 10,42 persen pada Oktober serta 19,60 persen hingga November.
“PPh 21 ini kan pajak dari upah gaji dan penghasilan pekerja. Artinya, mereka memiliki posisi yang membaik,” ujarnya.
Sementara itu, peningkatan pertumbuhan pada November dapat dilihat pada sektor industri pengolahan yaitu sebesar 7,84 persen, perdagangan 15,71 persen, serta jasa keuangan dan asuransi yakni 25,42 persen.
Sri Mulyani melanjutkan komponen terpenting adalah PPh Pasal 25 badan sebab pada kuartal ketiga sempat tertekan 12,68 persen, lalu menguat pada Oktober yaitu 8,45 persen dan pada November semakin tumbuh signifikan mencapai 25,22 persen.
“Hal ini menunjukkan bahwa kinerja perusahaan sudah akselerasi dengan baik,” katanya.
Tak hanya itu, perbaikan turut terlihat pada Pajak Pertambahan Nilai Dalam Negeri (PPN DN) yang pada kuartal pertama tertekan 3,89 persen kini berhasil tumbuh pada November sebesar 2,69 persen. “Peningkatan pertumbuhan terutama dapat dilihat dari beberapa sektor utama seperti perdagangan yaitu 8,14 persen,” tukasnya.
Menurut dia adanya perbaikan pada berbagai jenis pajak tersebut menandakan terdapat langkah awal menuju rebound atau pembalikan yang cukup konsisten di tengah kondisi perlambatan ekonomi global.
Di sisi lain, ia tak memungkiri bahwa masih terdapat jenis pajak yang mengalami kontraksi seperti PPh Pasal 22 Impor dan PPN Impor masih tercatat mengalami kontraksi pada November 2019 masing-masing mencapai 6,88 persen (yoy) dan 13,34 persen (yoy).
Menkeu menyebutkan secara kumulatif impor sejak Januari hingga Oktober 2019 masih sebesar 140,89 miliar dolar AS atau masih rendah 9,94 persen (yoy). “Ini sesuai dengan data statistik BPS kalau impor memang sedang kontraksi,” ujarnya.
Menurut dia, untuk realisasi PPh Orang Pribadi (OP) hingga November 2019 yang mencapai Rp10,34 triliun atau tumbuh 16,6 persen, ternyata kontribusinya masih kurang dari satu persen terhadap keseluruhan penerimaan pajak sebab di negara maju peran PPh OP lebih besar.
“Mereka tidak lagi bersifat pro cyclical tapi stabilizer,” ujarnya.
Sedangkan secara keseluruhan realisasi penerimaan pajak hingga November 2019 mengalami kontraksi hingga 0,04 persen (yoy) yaitu Rp1.136,17 triliun atau 72,02 persen dari target APBN sebesar Rp1.577,56 triliun.(msn)
Discussion about this post