KeuanganNegara.id– Menteri Keuangan Sri Mulyani indrawati mengatakan pemerintah akan menarik utang Rp351,9 triliun di tahun depan. Rencana penarikan utang akan dituangkan dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2020.
Angka tersebut menurun 5,9 persen dibanding perkiraan penarikan utang hingga akhir tahun ini yang sebesar Rp373,9 triliun. Sri Mulyani mengatakan penurunan penarikan utang terjadi karena pemerintah juga menargetkan defisit APBN menyempit pada 2020 mendatang.
Sebagai informasi, defisit APBN tahun depan diproyeksi mencapai 1,76 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) atau lebih kecil dibanding tahun ini 1,93 persen dari PDB. “Untuk tahun depan, defisit defisit masih menunjukkan tren menurun dan kami harap bisa mendekati keseimbangan primer,” jelas Sri Mulyani, Jumat (16/8).
Meski tren defisit APBN kian mengecil, ia mengaku bahwa pemerintah seharusnya menerapkan kebijakan fiskal yang lebih ekspansif di tahun depan. Sebab, kebijakan fiskal ekspansif merupakan langkah pemerintah untuk memantik pertumbuhan ekonomi yang belakangan tengah melemah.
“Harapan masyarakat akibat ekonomi melemah adalah APBN yang ekspansif. Namun, kami memilih untuk mencari titik yang seimbang dan hati-hati dalam mestimulai pertumbuhan di tengah tekanan ekonomi global,” jelas dia.Sesuai teori ekonomi, belanja pemerintah yang lebih agresif memang bisa menstimulasi pertumbuhan ekonomi. Ini lantaran belanja pemerintah merupakan salah satu dari empat komponen Produk Domestik Bruto (PDB).
Namun, ia enggan melakukan kebijakan fiskal yang lebih ekspansif lantaran situasi ekonomi global diperkirakan masih belum menentu. Ia menjelaskan ketika defisit APBN kian lebar, tentu pemerintah harus menambalnya dengan utang.
Adapun, sebagian besar utang pemerintah ditarik dalam bentuk Surat Berharga Negara (SBN) yang penerbitannya dilakukan di pasar keuangan. Namun, jika kondisi ekonomi global diliputi ketidakpastian, maka pasar keuangan juga tidak stabil.
Hal itu akan membahayakan APBN, mengingat pasar keuangan yang tidak stabil bikin risiko penerbitan SBN juga makin besar.Ini lantaran imbal hasil SBN Indonesia akan membesar sehingga beban pembayaran utang pemerintah juga membengkak.
Di sisi lain, ia menyampaikan bahwa tren defisit APBN setiap tahun bukanlah keharusan. Namun, kesehatan APBN tentu harus tetap diperhatikan.
“Dan sudah memang tugas kami untuk menjaga APBN dengan penuh kredibilitas,” papar dia. (cnn)
Discussion about this post