KeuanganNegara.id– Pemerintah dan Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR) sama-sama menyatakan optimismenya atas kondisi perekonomian Indonesia tahun 2019.

Hal ini mengemuka pada rapat kerja antara Pemerintah yang dipimpin oleh Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati yang didampingi oleh Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo beserta masing-masing jajarannya dengan Banggar perihal Pembahasan Laporan Semester I dan Prognosis Semester II Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran (APBN TA) 2019 di ruang rapat Banggar, Gedung Nusantara II, Komplek DPR-MPR-DPD, Jakarta.

“Perekonomian Indonesia pada semester pertama tahun 2019 masih menunjukan momentum positif di tengah perlambatan kinerja ekonomi di negara-negara maju ditopang oleh permintaan domestik yang mampu mengkompensasi turunnya kinerja perdagangan internasional. Kuatnya permintaan domestik tidak terlepas dari keberhasilan menjaga tingkat inflasi dan daya beli masyarakat serta realisasi berbagai program pemerintah yang telah diagendakan dalam APBN,” jelas koordinator panitia kerja (panja) Iskandar D. Syaichu dari fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Dengan kondisi perekonomian tersebut serta kinerja perdagangan internasional yang diperkirakan membaik maka Banggar dan Pemerintah menyatakan rasa optimismenya perekonomian Indonesia semester II tahun 2019 akan menjadi lebih baik lagi. Diperkirakan pertumbuhan ekonomi semester II dapat mencapai 5,2%.

“Pembahasan di Panja yang sangat detail memang betul-betul mencerminkan kondisi keuangan negara sampai dengan semester I dan outlook yang kita akan kelola sampai akhir tahun,” jelas Menkeu.

Optimisme serupa dinyatakan pula oleh Gubernur BI Perry Warjiyo yang memprediksikan perekonomian semester II tahun 2019 akan lebih baik. Oleh karena itu, Bank Indonesia akan mendorong pertumbuhan ekonomi melalui berbagai kebijakan pro growth antara lain berupa penurunan suku bunga yang berkelanjutan (minggu lalu suku bunga BI sudah diturunkan 25 basis point) dan kemungkinan pelonggaran likuiditas. (kemenkeu)