Pemerintah Tunjuk Inalum Ambil 20 Persen Saham Vale Indonesia

KeuanganNegara.id-Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyatakan pemerintah sudah menunjuk PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) atau Inalum untuk mengambil alih 20 persen saham PT Vale Indonesia Tbk.

“(Divestasi) Vale Indonesia, Inalum sudah ditunjuk. Sudah selesai,” ungkap Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara Kementerian ESDM Bambang Gatot Ariyono, Senin (7/10).

Menurutnya, penunjukan itu sudah dilakukan melalui pengiriman surat oleh Wakil Menteri ESDM Arcandra Tahar kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani. Hanya saja, Bambang tak menyebut nilai valuasi dari pelepasan 20 persen saham Vale Indonesia.

“Nilai tidak ada, tidak pakai nilai (valuasi). Menteri Keuangan yang menerangkan,” imbuhnya.

Untuk tahap selanjutnya, Bambang menyebut proses divestasi akan menjadi urusan Inalum sepenuhnya. Hal yang pasti, divestasi ini dilakukan dengan skema business to business (b to b).

“(Tahap berikutnya) pokoknya urusan Inalum. (Secara b to b) Iya,” ujar Bambang.

Diketahui, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Baru Bara (Minerba), perusahaan wajib mendivestasikan 40 persen sahamnya secara bertahap.

Namun, mengacua pada amandemen kontrak karya pada 2014 lalu, Vale Indonesia telah menjual 20 persen sahamnya lebih dulu pada era 90-an di Bursa Efek Indonesia (BEI). Dengan demikian, perusahaan masih memiliki kewajiban melepas sisa 20 persen sahamnya pada Oktober 2019.

Sementara itu, divestasi Vale Indonesia perlu mengikuti mekanisme yang berlaku di dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 43 Tahun 2018 tentang Tata Cara Divestasi Saham dan Mekanisme Penetapan Harga Saham Divestasi pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

Pasal 2 Ayat 5 menyebutkan bahwa divestasi Vale Indonesia perlu ditawarkan ke pemerintah daerah (pemda), Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), lalu ke badan usaha swasta nasional. Namun, jika tak ada yang mau mengambil saham Vale Indonesia, maka rencana divestasi bisa saja ditunda ke tahun berikutnya. (cnn)