KeuanganNegara.id- Menteri Luar Negeri China Wang Yi menyatakan China bersedia untuk membeli lebih banyak produk asal Amerika Serikat (AS) yang disesuaikan dengan kebutuhan pasar domestik. Hal itu menjadi langkah positif untuk mengakhiri perang dagang antara kedua negara.

Wang menyampaikan tindakan pemerintah AS yang menghapus tarif pada produk China merupakan suatu itikad baik.

“Kami berharap kedua belah pihak dapat mengambil langkah-langkah yang lebih antusias, mengurangi bahasa dan tindakan pesimistis. Jika semua orang melakukan ini, pembicaraan tidak hanya akan dilanjutkan, tetapi akan dilanjutkan dan memberikan hasil,” ujarnya.

Rencananya, perundingan perdagangan antara kedua belah pihak akan diadakan pada awal Oktober mendatang untuk mencari solusi perang dagang yang berlangsung selama 15 bulan terakhir. Dari laporanCNBCyang dikutipReuterspada Kamis (26/9) kemarin, perundingan akan dijadwalkan pada 10 hingga 11 Oktober di Washington DC, AS.

“Kami dapat mempertahankan posisi berbasis prinsip kami pada hal-hal terkait ini. Sementara, pada saat yang sama, menyusun kesepakatan yang membahas kepentingan kedua belah pihak dalam perdagangan,” ujar pejabat tersebut.Dalam laporannya, Reutersmenyampaikan pernyataan Wang menyebabkan saham AS yang sempat merosot dalam waktu singkat menjadi positif pada Kamis (26/9) sore.

Pekan lalu, seorang analis pasar mengatakan China membeli sekitar 600 ribu ton kedelai AS. Kemudian, Kepala Analis Shanghai JC Intelligence Co Ltd. Li Qiang memperkirakan impor China tersebut segera tumbuh menjadi 6 juta ton pasca keringanan tarif yang baru ditetapkan oleh China. Sebagai catatan, sebelum pengenaan tarif balasa, China membeli 32 juta ton kedelai AS pada 2017 lalu.

Wang berharap negosiasi dapat memiliki lingkungan asing yang longgar dan baik. Hal itu sebagai responsnya saat ditanya apakah kritik AS terhadap kebijakan China tentang Muslim Uighur di Xinjiang dan demo Hong Kong akan berdampak pada negosiasi perdagangan.

Sementara itu, Pejabat Senior Departemen Luar Negeri AS mengatakan sikap AS terhadap hak asasi manusia di Hong Kong dan Xinjiang seharusnya tidak mengganggu negosiasi perdagangan.

Selama perang dagang, kedua negara dengan perekonomian terbesar dunia itu telah menetapkan tarif tambahan terhadap produk impor satu sama lain yang bernilai miliaran dolar AS. Hal itu mengganggu rantai pasokan global dan berdampak pada pasar keuangan. (cnn)