🔊 Baca Artikel

KeuanganNegara.id-Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawatisegera meninjau kembali Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) agar bisa memenuhi permintaan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait dukungan negara terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Maluku.

Bahkan, bendahara negara itu menjanjikan ia akan melihat seluruh pos di kantong keuangan negara agar bisa merealisasikan permintaan khusus dari kepala negara. Mulai dari pos anggaran yang berhubungan langsung dengan keuangan provinsi, seperti Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Alokasi Umum (DAU).

Kemudian, ia juga akan melihat anggaran kementerian/lembaga yang memiliki program pembangunan di Maluku. Tujuannya, agar bantuan anggaran untuk provinsi tersebut bisa dipetakan dengan matang.

“Pasti nanti kami lihat dari sisi transfernya, DAK, DAU, kebutuhan dari daerah tersebut, pembangunan infrastruktur yang bisa dibantu apakah melalui kementerian/lembaga atau melalui APBD,” ucap Sri Mulyani.

Kendati begitu, mantan direktur pelaksana Bank Dunia itu belum bisa memberi gambaran berapa besar daya dukung APBN yang sekiranya bisa diberikan pemerintah kepada Provinsi Maluku. Begitu pula, dengan kapan sekiranya dukungan itu bisa diberikan dari pusat ke daerah mengingat pelaksanaan APBN 2019 tinggal dua bulan lagi.

Sebelumnya, Jokowi menyatakan bakal meminta Sri Mulyani untuk memberi perhatian lebih APBD Maluku. Hal ini disampaikan ketika orang nomor satu itu menggelar pertemuan dengan Gubernur Maluku Murad Ismail dan Wakil Gubernur Maluku Barnabas Orno dalam rangkaian kunjungan yang dilangsungkan Senin (28/10) kemarin.

“Memang APBN kita juga ada keterbatasan, tetapi usulan yang tadi disampaikan nanti siang akan saya telepon langsung kepada menteri keuangan (Sri Mulyani) untuk bisa memberikan perhatian yang lebih kepada Provinsi Maluku,” kata Jokowi.

Mantan gubernur DKI Jakarta itu memberi pernyataan tersebut usai mendengar curahan hati alias curhat dari para pejabat daerah. Mereka mengatakan APBD terasa minim.

okowi mengaku bahwa aspirasi serupa sering ia dengar setiap bertemu dengan kepala daerah. Jokowi pun mengingatkan bahwa Indonesia memiliki 34 provinsi dan 514 kabupaten/kota, sehingga APBN memiliki keterbatasan.

Ia juga mendengar keluhan para kepala daerah terkait infrastruktur, seperti jalan dan jembatan. Menurutnya, keluhan itu datang dari wilayah Indonesia bagian timur. Sehingga, ketimpangan antarwilayah di Indonesia masih harus diperbaiki.

“Tetapi sekali lagi, dengan keterbatasan APBN yang ada, nanti akan saya utak-atik sesuai dengan tadi yang diusulkan.Insyaallah akan segera kita tindak lanjuti,” tuturnya. (cnn)