KeuanganNegara.id-Menteri Keuangan Sri Mulyani memperkirakan defisit APBN 2020 meningkat sebesar Rp125 triliun atau setara 0,8 persen. Ini artinya, defisit APBN diproyeksi tembus 2,5 persen.

Angka itu naik dari proyeksi pemerintah sebesar 1,76 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). “Artinya, dari fiskal berikan stimulus 0,8 persen dari PDB, nilainya Rp125 triliun,” ujarnya di Jakarta, Jumat (13/3).

Ani, panggilan akrab Sri Mulyani, menjelaskan pemerintah tidak bisa mengerem belanja karena harus memberi stimulus fiskal demi menahan dampak virus corona terhadap ekonomi Indonesia. Di sisi lain, penerimaan turun.

“Belanja tidak direm, tapi penerimaan menurun. Kami melakukan relaksasi, sehingga defisit membesar,” terang dia.

Diketahui, pemerintah menerbitkan sejumlah kebijakan fiskal yang diberikan untuk industri dan pegawai. Beberapa insentif itu, antara lain penambahan tunjangan Kartu Sembako dari Rp150 ribu menjadi Rp200 ribu per bulan.

Lalu, diskon tiket pesawat sebesar 30 persen ke 10 destinasi yang telah ditentukan, dan menyediakan dana khusus untuk menarik wisatawan mancanegara sebesar Rp298 miliar.

Kebijakan itu masuk dalam paket insentif fiskal jilid I. Total nilai yang digelontorkan pemerintah sebesar Rp10,3 triliun.

Selain itu, pembebasan pembayaran pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 selama 6 bulan bagi pegawai industri manufaktur, penundaan PPh Pasal 22 dan PPh Pasal 25. Insentif ini masuk dalam paket insentif fiskal jilid II dengan total nilai Rp22,9 miliar.