Sri Mulyani Soroti Investasi Jeblok di Sektor Manufaktur

[responsivevoice_button voice=”Indonesian Female” buttontext=”Baca Artikel”]

KeuanganNegara.id-Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebutkan ada masalah utama dalam realisasi investasi di sektor manufaktur. Hal ini harus segera diperbaiki agar bisa efektif meningkatkan penciptaan lapangan kerja.

Ia menyebutkan perlu ada solusi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah untuk perbaikan investasi dan lapangan kerja. “Agarresourceyang ada bisa diterjemahkan menjadi penciptaan lapangan kerja yang baik,” ujar Sri Mulyani.

Pernyataan Sri Mulyani itu merujuk data Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) soal investasi di sektor manufaktur yang tercatat menurun dalam 3 tahun berturut-turut. Secara historis, realisasi investasi pada sektor manufaktur sempat mencapai puncaknya pada tahun 2016 dengan nominal mencapai Rp 335,8 triliun.

Namun setelah tahun tersebut, investasi pada sektor manufaktur terus jeblok. Data teranyar menyebutkan sepanjang tahun 2019, realisasi investasi di sektor tersebut hanya sebesar Rp 216 triliun.

Lebih jauh Sri Mulyani menyebutkan, penciptaan lapangan kerja perlu terus dikebut terutama seiring dengan semakin meningkatnya jumlah angkatan kerja yang membutuhkan lapangan pekerjaan.

Pada tahun 2020 pemerintah menargetkan realisasi investasi mencapai Rp 886 triliun dengan Rp 246,3 triliun di antaranya diharapkan berasal sektor manufaktur. Dalam Rancangan RPJMN 2020-2024, realisasi investasi pada sektor manufaktur diharapkan melonjak hingga sebesar Rp 825 triliun.

Dengan kenaikan realisasi investasi di sektor manufaktur itu, Sri Mulyani berharap kontribusi sektor tersebut terhadap PDB bisa mencapai 21 persen pada 2024 mendatang. Pemerintah sebelumnya dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2020 telah mematok target penciptaan lapangan kerja mencapai 2,7 juta hingga 3 juta dengan laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja mencapai 3-4 persen.

Kepala BKPM Bahlil Lahadalia sebelumnya mengungkapkan sejumlah fakta yang terjadi pada kinerja investasi di masa lalu. Saat pertama kali ditunjuk sebagai Kepala BKPM oleh Presiden Joko Widodo pada Oktober 2019 lalu, ia menemukan ada Rp 708 triliun investasi yang mangkrak.

Padahal saat itu, realisasi investasi di Indonesia baru mencapai Rp 601 triliun dari target yang dipatok Rp 792 trilun. Menurut Bahlil, investasi itu mandek karena tidak ditindaklanjuti oleh kementerian atau lembaga terkait. “Jadi dulu soal investasi itu, BKPM Indonesia tahu kapan mau mulai, tapi enggak tahu kapan mengakhiri.”(msn)