Keuangan Negara
  • Hot News
  • Internasional
  • Nasional
  • Daerah
  • BUMN & BUMD
  • Ekonomi
    • Bisnis
    • E-commerce
    • Finansial
  • Hukum
    • Daftar
    • Pemeriksaan
    • Pengadilan
  • Investasi
  • Dasar Pengetahuan
No Result
View All Result
  • Hot News
  • Internasional
  • Nasional
  • Daerah
  • BUMN & BUMD
  • Ekonomi
    • Bisnis
    • E-commerce
    • Finansial
  • Hukum
    • Daftar
    • Pemeriksaan
    • Pengadilan
  • Investasi
  • Dasar Pengetahuan
  • Login
  • Register
No Result
View All Result
Keuangan Negara
No Result
View All Result
Home Ekonomi

Sri Mulyani Ungkap Perbedaan Signifikan di Era SBY dan Jokowi

Keuangan Negara IndonesiabyKeuangan Negara Indonesia
2019-08-04
inEkonomi, Nasional
Reading Time: 2 mins read
AA
0
Share on FacebookShare on TwitterShare on WhatsApp

KeuanganNegara.id– Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan ada dua perbedaan yang signifikan dalam mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di era Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Joko Widodo (Jokowi).

Ia mengatakan salah satu hal yang mencolok dalam pemerintahan era SBY adalah harga minyak dunia yang tiba-tiba melonjak dari US$30 per barel menjadi US$90 per barel. Hal itu membuat dompet pemerintah ‘goyang’ karena subsidi yang harus diberikan membengkak.

“Jadi waktu itu saya diminta jadi menteri keuangan APBN goyang saat masa SBY, kami merumuskan subsidi untuk melakukan penyesuaian tapi jaga juga agar yang miskin terlindungi,” ucap Sri Mulyani.

Agar masyarakat kelas menengah ke bawah tidak teriak, ia mengeluarkan program Bantuan Langsung Tunai (BLT). Kemudian, Sri Mulyani menyebut APBN mulai mencapai titik keseimbangan satu tahun kemudian.

Tantangan lainnya adalah ketika dampak krisis ekonomi yang terjadi pada 1997-1998 masih terasa di zaman SBY. Ekonomi Indonesia diakui Sri Mulyani belum sembuh sepenuhnya pada awal masa kepemimpinan SBY.

“Kami menjalankan program baru karena harga komoditas naiknya signifikan,” terang dia.

Sebaliknya, saat Sri Mulyani menjadi bendahara negara di masa Jokowi, harga minyak dunia justru anjlok dari US$90 per barel menjadi US$30 per barel. Tak hanya itu, ia juga harus menyesuaikan diri dengan kebijakan baru berupa program amnesti pajak yang baru diberlakukan Bambang Brodjonegoro, Menteri Keuangan sebelumnya.

“Ada Undang-Undang (UU) amnesti pajak, saya harus pelajari dan membuatnya seimbang,” imbuh dia

Saat menggantikan Bambang, Sri Mulyani mengakui kondisi APBN juga sedang tertekan. Masalahnya, jumlah penerimaannya timpang dengan kebutuhan belanja pemerintah.

Tak sampai di sana, kini ia juga harus memutar otak membuat ekonomi Indonesia stabil di tengah perlambatan ekonomi global dan perang dagang antara Amerika Serikat (AS) dengan China. Sri Mulyani mengakui situasi global tak pernah bisa diekspektasi, karena selalu berbeda tiap tahunnya.

“Ini pekerjaan rumah besar kalau bicara nasional, kebijakan apa. Tapi tetap harus bertumpu pada manusianya, sistem pendidikannya harus baik,” pungkas Sri Mulyani. (cnn)

Previous Post

OJK Minta UU Khusus Atur Pidana Fintech Ilegal

Next Post

6 Sektor Penyumbang Pajak Terbesar RI

Keuangan Negara Indonesia

Keuangan Negara Indonesia

Keuangan Negara provides the latest economic, business, e-commerce, start-up, stock market, financial and all entrepeneur news from around Indonesia.

Next Post

6 Sektor Penyumbang Pajak Terbesar RI

Discussion about this post

Stay Connected

  • Trending
  • Comments
  • Latest

Gaji Terusan

2018-04-26

Siklus Anggaran

2018-04-26

Laporan Operasional

2018-04-26

Menu-menu pada Aplikasi OM-SPAN

2018-04-26

Kenapa Anda Baru Ribut Soal Utang Indonesia Sekarang? 42 Tahun Anda Kemana?

0

Jokowi Targetkan Kemudahan Berbisnis 40 Besar Dunia Tahun 2019

0

Presiden Jokowi: APBN-P 2017, Prioritaskan Program Yang Berdampak Langsung Bagi Masyarakat

0

Menkeu: Capai Target Sekaligus Jaga Iklim Bisnis

0

Kemenkeu Sebut Program Tapera Bisa Diikuti Peserta yang Punya Rumah

2021-06-30

Ramalan BI soal Tapering Off The Fed dan Siasat Mengantisipasinya

2021-06-30

OJK Pastikan Pinjol Legal Tidak Bisa Akses Kontak dan Galeri HP Debitur

2021-06-30

SKK Migas: Tujuh Proyek Hulu Migas Senilai Rp 21,12 Triliun Rampung

2021-06-30

Recent News

Kemenkeu Sebut Program Tapera Bisa Diikuti Peserta yang Punya Rumah

2021-06-30

Ramalan BI soal Tapering Off The Fed dan Siasat Mengantisipasinya

2021-06-30

OJK Pastikan Pinjol Legal Tidak Bisa Akses Kontak dan Galeri HP Debitur

2021-06-30

SKK Migas: Tujuh Proyek Hulu Migas Senilai Rp 21,12 Triliun Rampung

2021-06-30

Tentang Keuangan Negara

Keuangan Negara menyajikan berita terbaru keuangan negara, ekonomi, bisnis, e-commerce, start-up, finansial, dan entrepreneur yang bersumber dari berbagai situs dan narasumber resmi

Follow Us

Menjadi Penulis

Keuangan Negara membuka kesempatan kepada siapapun dengan latar belakang apapun untuk bergabung menjadi kontributor.

Bagi yang ingin bergabung menulis, kirimkan contoh artikelnya ke email [email protected]

Untuk informasi lebih lanjut, silahkan kunjungi halaman berikut ini.

Telusuri Berdasarkan Kategori

  • Artikel
  • Bisnis
  • BUMN & BUMD
  • Daerah
  • Daftar
  • Dasar Pengetahuan
  • E-commerce
  • Ekonomi
  • Finansial
  • Hot News
  • Hukum
  • Internasional
  • Investasi
  • Nasional
  • Pemeriksaan
  • Pengadilan
  • Tanya & Jawab
  • Tentang Kami
  • Menjadi Penulis
  • Pedoman Media Siber
  • Hubungi Kami
  • Advertising

© 2017 Keuangan Negara

No Result
View All Result
  • Hot News
  • Internasional
  • Nasional
  • Daerah
  • BUMN & BUMD
  • Ekonomi
    • Bisnis
    • E-commerce
    • Finansial
  • Hukum
    • Daftar
    • Pemeriksaan
    • Pengadilan
  • Investasi
  • Dasar Pengetahuan
  • Login
  • Sign Up

© 2017 Keuangan Negara

Welcome Back!

Sign In with Facebook
Sign In with Google
OR

Login to your account below

Forgotten Password? Sign Up

Create New Account!

Sign Up with Facebook
Sign Up with Google
OR

Fill the forms below to register

All fields are required. Log In

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In