KeuanganNegara.id-Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menegaskan masalah utama yang dihadapi Indonesia di tengah berkecamuknya perang dagang antara Amerika Serikat dengan Republik Rakyat China (RRC) serta para mitra dagang utamanya adalah lemahnya daya saing (competitiveness) dan produktivitas (productivity) Indonesia.

“Masalah fundamental Indonesia adalah competitiveness dan productivity,” jelas Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (Menkeu) pada acara Seminar Nasional Kajian Tengah Tahun INDEF 2019 dengan tema “Tantangan Investasi di Tengah Kecamuk Perang Dagang” di Hotel Grand Sahid, Jakarta, Selasa (16/07).

Oleh karena itu, Pemerintah terus fokus melakukan kebijakan berupa peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), pembangunan infrastruktur, mendukung inovasi dan riset serta reformasi birokrasi. Hasil dari kebijakan tersebut akan dirasakan jangka menengah-jangka panjang (perbaikan masalah fundamental dan struktural).

“(Untuk meningkatkan competitiveness dan productivity) Tergantung dari kualitas manusianya maka pendidikan dan pelatihan menjadi penting. Tergantung kepada kualitas infrastruktur maka infrastruktur harus dibangun. Tergantung kepada inovasi dan research maka kita membuat policy mengenai research dan inovasi menggunakan instrumen fiskal. Tergantung kualitas birokrasi maka Presiden me-reform birokrasi,” tambahnya.

Namun, untuk jangka pendek, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagai instrumen fiskal juga didesain untuk merespon kebutuhan yang bersifat situasional jangka pendek (melalui counter cyclical).

“APBN kita sebagai instrumen fiskal terus-menerus mencoba merespon kebutuhan jangka pendek (fungsi fiskal sebagai stabilisasi) melalui kebijakan counter cyclical. Namun APBN juga harus mampu menjadi faktor katalitik untuk mempengaruhi hal-hal yang sifatnya fundamental dan struktural tadi,” tegas Menkeu.

Selain itu, disaat yang sama Pemerintah juga terus melakukan kebijakan-kebijakan yang berpihak kepada masyarakat marginal seperti pengentasan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja dan mengurangi kesenjangan. (kemenkeu)