Daftar Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

NomorTentang1 Tahun 1946Susunan Dewan Pertahanan Daerah Dalam Daerah Istimewa2 Tahun 1946Pembentukan Bank Negara3 Tahun 1946Kewajiban Menyimpan Uang Dalam Bank4 Tahun 1946Mengadakan Perubahan Dalam Undang-undang Tahun 1946 Nomor 65 Tahun 1946Mengadakan Perubahan Dalam Undang-undang Tahun 1946 Nomor 66 Tahun 1946Mengadakan Perubahan Dalam Perpu Tahun 1946 Nomor 3 Dari Hak Kewajiban Menyimpan Uang7 Tahun 1946Mengadakan Perubahan Dalam Undang-undang Tahun 1946 Nomor 6 Dari Hal Susunan D.p.d Solo8 Tahun 1946Badan Perwakilan Rakyat Di Daerah Surakarta9 Tahun 1946Pencabutan Perpu Tahun 1946 Nomor 3 Dan Perubahan Perpu Tahun 1946 Nomor 510 Tahun 1946Pencabutan Mengalirnya Uang Lama Ke Daerah Luar Jawa1 Tahun 1949Daerah Militer Daerah Istimewa Yogyakarta2 Tahun 1949Pengesahan Peraturan Wakil Perdana Menteri Pengganti Undang-undang3 Tahun 1949Pengesahan Peraturan Wakil Perdana Menteri Pengganti Undang-undang4 Tahun 19495 Tahun 19496 Tahun 19497 Tahun 19498 Tahun 19499 Tahun 194910 Tahun 194911 Tahun 194912 Tahun 194913 Tahun 194914 Tahun 194915 Tahun 194916 Tahun 194917 Tahun 194918 Tahun 194919 Tahun 194920 Tahun 194921 Tahun 194922 Tahun 194923 Tahun 194924 Tahun 194925 Tahun 1949Pengesahan Peraturan Wakil Perdana Menteri Pengganti Undang-undang26 Tahun 194927 Tahun 194928 Tahun 194929 Tahun 194930 Tahun 1949Pengesahan Peraturan Wakil Perdana Menteri Pengganti Undang-undang31 Tahun 194932 Tahun 194933 Tahun 194934 Tahun 194935 Tahun 194936 Tahun 1949Penghidupan Kembali Pengadilan Tentara1 Tahun 1950Peraturan Yang Menetapkan Peraturan-peraturan Mana Yang Berlaku Untuk Daerah-daerah Yang Menggabungkan Pada Republik Indonesia. (ditetapkan Di Yogyakarta)2 Tahun 1950Pembentukan Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Pemerintahan. (ditetapkan Di Yogyakarta)3 Tahun 1950Pembentukan Propinsi Sumatera Selatan. (ditetapkan Di Yogyakarta)4 Tahun 1950Pembentukan Propinsi Sumatera Tengah. (ditetapkan Di Yogyakarta)5 Tahun 1950Pembentukan Propinsi Sumatera Utara. (ditetapkan Di Yogyakarta)6 Tahun 1950Pajak Dalam Daerah Pulihan. (ditetapkan Di Yogyakarta)1 Tahun 1959Bank Umum Negara.2 Tahun 1959Penurunan Nilai Uang Kertas Rp. 500 Dan Rp. 1.000,-.3 Tahun 1959Pembekuan Sebagian Dari Simpanan Pada Bank-bank.4 Tahun 1959Penghapusan Sistim Bukti Ekspor.5 Tahun 1959Ketentuan Di Bidang Fiskal Mengenai Penurunan Nilai Mata Uang Kertas Rp. 1.000 Dan Rp. 500,-.6 Tahun 1959Pembatasan Waktu Untuk Melaksanakan Hak Menuntut Penukaran Uang Kertas Bank Pecahan-pecahan Rp. 1.000, Dan Rp. 500 Dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 1959 Nilainya Turun.7 Tahun 1959Pengubahan Ordonansi Pajak Kekayaan.8 Tahun 1959Pengubahan Tarip Pajak Kendaraan Bermotor.9 Tahun 1959Perubahan Tarip Pajak Radio.10 Tahun 1959Penambahan Bea Balik Nama.11 Tahun 1959Pajak Hasil Bumi.12 Tahun 1959Pajak Deviden.13 Tahun 1959Perubahan Dan Tambahan Ordonansi Pajak Perseroan 1925.14 Tahun 1959Kenaikan Cukai Tembakau.15 Tahun 1959Kenaikan Tarip Cukai Atas Bir Dan Alkohol Sulingan Dan Kenaikan Bea Masuk Atas Bir.16 Tahun 1959Perubahan Dan Tambahan Ordonansi Pajak Pendapatan 1944.17 Tahun 1959Pengubahan Dan Tambahan Ordonansi Pajak Upah.18 Tahun 1959Pengubahan Dan Tambahan Bea Materai 1921.19 Tahun 1959Pengubahan Dan Tambahan Ordonansi Pajak Rumah Tangga 1908.20 Tahun 1959Pengubahan Dan Tambahan Undang-undang Pajak Penjualan 1951.21 Tahun 1959Memperberat Ancaman Hukuman Terhadap Tindak Pidana Ekonomi.22 Tahun 1959Pengubahan Nama Medali Sewindu Apri Menjadi Bintang Sewindu Apri.23 Tahun 1959Keadaan Bahaya.24 Tahun 1959Perubahan/tambahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 7,12,13,15,16,17,18,19, Dan 20 Tahun 1959.25 Tahun 1959Penilaian Persediaan Uang Emas Dan Bahan Uang Emas Pada Bank Indonesia.26 Tahun 1959Pinjaman Konsolidasi Tahun 1959.27 Tahun 1959Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.28 Tahun 1959Dasar Perhitungan Malayan Dollar Untuk Melakukan Tarip Pajak Negara Di Daerah Kepulauan Riau.29 Tahun 1959Perubahan Masa Pemungutan Pajak Verponding Dan Pajak Bangsa Asing.1 Tahun 1960Penambahan Undang-undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 Tentang Pengusutan, Penuntutan Dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi.2 Tahun 1960Pergudangan.3 Tahun 1960Penguasaan Benda-benda Tetap Milik Perseroan Warga Negara Belanda.4 Tahun 1960Perairan Indonesia.5 Tahun 1960Penghentian Berlakunya Undang-undang Nomor 17 Tahun 1951.6 Tahun 1960Penetapan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Dari Republik Indonesia Untuk Tahun 1960.7 Tahun 1960Penetapan Bagian-bagian Perusahaan Negara Berdasarkan Ibw Dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun 1960.8 Tahun 1960Mengubah Dan Menambah Undang-undang Tentang Penetapan Anggaran Belanja Dan Sumber-sumber Pendapatan Republik Indonesia Untuk Tahun Dinas 1959.9 Tahun 1960Mengubah Dan Menambah Undang-undang Tentang Penetapan Anggaran Perusahaan Ibw Dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun Dinas 1959.10 Tahun 1960Pejabat Yang Menjalankan Jabatan Presiden Jika Presiden Mangkat, Berhenti Atau Berhalangan, Sedang Wakil Presiden Tidak Ada/berhalangan.11 Tahun 1960Perubahan Modal Bank Indonesia.12 Tahun 1960Pembubaran Panitia Untuk Menyelesaikan Urusan Pemulihan Hak.13 Tahun 1960Bank Dagang Negara14 Tahun 1960Perubahan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Penghapusan Badan Hukum Algemenevolks Crediet Bank.15 Tahun 1960Perubahan Undang-undang Nomor 78 Tahun 1958 Tentang Penanaman Modal.16 Tahun 1960Beberapa Perubahan Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana.17 Tahun 1960Perubahan Tarip Upah Untuk Balai Harta Peninggalan.18 Tahun 1960Perubahan Jumlah Hukuman Denda Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Dan Dalam Ketentuan-ketentuan Pidana Lainnya Yang Dikeluarkan Sebelum 17 Agustus 1945.19 Tahun 1960Perusahaan Negara.20 Tahun 1960Kewenangan Perijinan Yang Diberikan Menurut Perundang-undangan Mengenai Senjata Api.21 Tahun 1960Bank Pembangunan Indonesia.22 Tahun 1960Perpanjangan Jangka Waktu Berlakunya Peralihan Yang Tersebut Pada Pasal 61 Perpu Nomor 23 Tahun 1959.23 Tahun 1960Rahasia Bank.24 Tahun 1960Pengusutan Penuntutan Dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi.25 Tahun 1960Perubahan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1958.26 Tahun 1960Perubahan Pasal 27 Dan Pasal 28 Undang-undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 Sebagaimana Telah Diubah Dan Ditambah Terakhir Dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1960.27 Tahun 1960Uang Honorarium Juru Sumpah.28 Tahun 1960Ancaman Hukuman Terhadap Pembelian, Penerimaan, Penyerahan Kepada Persediaan/dalam Milik, Penyimpanan, Pengangkutan Logam Dka Tanpa Ijin.29 Tahun 1960Pokok-pokok Penyelenggaraan Transmigrasi.30 Tahun 1960Peleburan Bank Industri Negara Ke Dalam Bank Pembangunan Indonesia.31 Tahun 1960Perubahan Dan Tambahan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1959 Tentang Pinjaman Obligasi Berhadiah Tahun 1959.32 Tahun 1960Penggunaan Mata Uang Rupiah Dalam Lalu Lintas Pembayaran Luar Negeri.33 Tahun 1960Perubahan Dan Tambahan Tarif Bea Masuk, Bea Keluar, Bea Statistik, Bea Berat Barang Dan Pajak Masuk (pajak Penjualan).34 Tahun 1960Pajak Transfer.35 Tahun 1960Kredit Dan Likwiditet Bank.36 Tahun 1960Perubahan Dan Tambahan Undang-undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 Tentang Pengusutan Penuntutan Dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi.37 Tahun 1960Pertambangan.38 Tahun 1960Penggunaan Dan Penetapan Luas Tanah Untuk Tanaman-tanaman Tertentu.39 Tahun 1960Penyaluran Militer Wajib Darurat Ke Dalam Rangka Wajib Militer.40 Tahun 1960Perubahan Dan Tambahan Undang-undang Nomor 66 Tahun 1958 Tentang Wajib Militer.41 Tahun 1960Bank Koperasi Tani Dan Nelayan.42 Tahun 1960Peleburan Bank Rakyat Indonesia Ke Dalam Bank Koperasi Tani Dan Nelayan.43 Tahun 1960Peleburan P.t Bank Tani Dan Nelayan.44 Tahun 1960Pertambangan Minyak Dan Gas Bumi.45 Tahun 1960Pembentukan Dewan Perusahaan.46 Tahun 1960Perubahan Nama Dan Kedudukan Hukum Serta Pemindahan Tempat Kedudukan Nv. Nederlandsch-indische Aardolle Maatschappij.47 Tahun 1960Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Tenggara Dan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara Tengah48 Tahun 1960Pengawasan Pendidikan Dan Pengajaran Asing.49 Tahun 1960Panitia Urusan Piutang Negara.50 Tahun 1960Larangan Organisasi Dan Pengawasan Perusahaan-perusahaan Orang Asing Tertentu.51 Tahun 1960Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak Atau Kuasanya.52 Tahun 1960Perubahan Pasal 43 Ayat 5 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 23 Tahun 1959 Tentang Keadaan Bahaya.53 Tahun 1960Perubahan Dan Tambahan Pajak Dividen.54 Tahun 1960Penarikan Kembali Ordonansi Pajak Upah Sebagaimana Telah Diubah Dan Ditambah Terakhir Dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 24 Tahun 1959.55 Tahun 1960Penyempurnaan Ordonansi Pajak Pendapatan 1944.56 Tahun 1960Penetapan Luas Tanah Pertanian.1 Tahun 1961Barang1 Tahun 1962Pemanggilan Dan Pengerahan Semua Warga Negara Dalam Rangka Mobilisasi Umum Untuk Kepentingan Keamanan Dan Pertahanan Negara2 Tahun 1962Kewajiban Perusahaan Minyak Memenuhi Kebutuhan Dalam Negeri3 Tahun 1962Penerimaan Dan Penggunaan Warga-negara Asing Yang Dengan Sukarela Turut-serta Dalam Perujuangan Pembebasan Irian Barat4 Tahun 1962Pengesahan Perjanjian Karya Antara Perusahaan Negara Pertamin Dan Pan American Indonesia Oil Co. Untuk Diri Sendiri Dan Atas Nama Pan American International Oil Co.5 Tahun 1962Pergudangan6 Tahun 1962Pokok-pokok Perumahan7 Tahun 1962Penggunaan Dan Pengawasan Atas Penggunaan Dana-dana Investasi8 Tahun 1962Perdagangan Barang-barang Dalam Pengawasan9 Tahun 1962Pengendalian Harga10 Tahun 1962Pencabutan Undang-undang Krisis Impor 193311 Tahun 1962Pemungutan Sumbangan Wajib Istimewa Atas Beberapa Jenis Barang12 Tahun 1962Ketentuan Dibidang Fiskal Mengenai Pembayaran Sumbangan Wajib Istimewa13 Tahun 1962Sumbangan Wajib Istimewa Tahun 1962 Atas Kendaraan Bermotor14 Tahun 1962Sumbangan Wajib Istimewa Atas Kendaraan Bermotor Yang Diimpor Ke Dalam Daerah Pabean Indonesia15 Tahun 1962Penegasan Dari Pasal 16 Ayat (6) Undang-undang No. 7 Drt Tahun 1955 (lembaran-negara Tahun 1955 No. 27) Tentang Pengusutan, Penuntutan Dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi16 Tahun 1962Sumbangan Wajib Istimewa Tahun 1962 Atas Bangunan17 Tahun 1962Perubahan Dan Tambahan Undang-undang No. 21 Prp Tahun 1960 Tentang Bank Pembangunan Indonesia1 Tahun 1963Pelunasan Cukai Tembakau Oleh Perusahaan-perusahaan Hasil Tembakau Dan Pengeluaran Hasil-hasil Tembakau Dari Perusahaan-perusahaan Itu Kedalam Peredaran Bebas (disempurnakan)2 Tahun 1963Pelaksanaan Deklarasi Ekonomi Di Bidang Pembiayaan Impor Dan Ekspor3 Tahun 1963Perubahan Undang-undang No. 4 Prp Tahun 1959 Dan Pencabutan Undang-undang No. 32 Prp Tahun 1960 Dan Undang-undang No. 34 Prp Tahun 19604 Tahun 1963Perubahan Dan Tambahan Undang-undang No. 36 Tahun 1953 Tentang Bank Tabungan Pos5 Tahun 1963Surat Hutang Landreform6 Tahun 1963Telekomunikasi7 Tahun 1963Badan Pemeriksa Keuangan8 Tahun 1963Pemasukan Daerah Tingkat Ii Kepulauan Riau Ke Dalam Daerah Pabean Indonesia9 Tahun 1963Penangguhan Pelaksanaan Pemungutan Bea-bea Dan Cukai-cukai Di Daerah Tingkat Ii Kepulauan Riau1 Tahun 1964Perubahan Dan Tambahan Undang-undang No. 21 Tahun 1959, Tentang Penetapan Undang-undang Darurat No. 7 Tahun 1958, Tentang Penggantian Peraturan Tentang Bintang Gerilya Sebagai Termaktub Dalam Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 1949 (lembaran-negara Tahun 192 Tahun 1964Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah Dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara Dengan Mengubah Undang-undang No. 47 Prp Tahun 1960 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-tengah Dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-tenggara3 Tahun 1964Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung Dengan Mengubah Undang-undang No. 25 Tahun 1959 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan4 Tahun 1964Pembentukan Daerah Tingkat Ii Dairi Dengan Mengubah Undang-undang No. 7 Drt. 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Di Propinsi Sumatera Utara5 Tahun 1964Nilai Transaksi Rupiah Dan Pembebasan Atas Impor6 Tahun 1964Badan Pemeriksa Keuangan1 Tahun 1965Perubahan/penambahan Undang-undang No.7 Tahun 1960 (lembaran-negara Tahun 1960 No.109)2 Tahun 1965Kebijaksanaan Penerimaan Negara Tahun 19661 Tahun 1968Tanda Kehormatan Bintang Kartika Eka Pakci1 Tahun 1969Bentuk-bentuk Usaha Negara1 Tahun 1971Pencabutan Undang-undang No. 17 Tahun 1964 Tentang Larangan Penarikan Cek Kosong2 Tahun 1971Tanda Kehormatan Bintang Yudha Dharma1 Tahun 1984Penangguhan Mulai Berlakunya Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai 19841 Tahun 1992Penangguhan Mulai Berlakunya Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan1 Tahun 1997Penangguhan Mulai Berlakunya Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 Tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan1 Tahun 1998Perubahan Atas Undang-undang Tentang Kepailitan2 Tahun 1998Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum3 Tahun 1998Pencabutan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum1 Tahun 1999Pengadilan Hak Asasi Manusia1 Tahun 2000Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas2 Tahun 2000Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Sabang3 Tahun 2000Perubahan Atas Undang Undang Nomor 11 Tahun 1998 Tentang Perubahan Berlakunya Undang Undang Nomor 25 Tahun 1997 Tentang Ketenagakerjaan1 Tahun 2002Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme2 Tahun 2002Pemberlakuan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Pada Peristiwa Peledakan Bom Di Bali Tanggal 12 Oktober 20021 Tahun 2004Perubahan Atas Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan2 Tahun 2004Perubahan Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah1 Tahun 2005Penangguhan Mulai Berlakunya Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial2 Tahun 2005Badan Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Wilayah Dan Kehidupan Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara3 Tahun 2005Perubahan Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah1 Tahun 2006Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah2 Tahun 2006Penangguhan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Pengadilan Perikanan Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 71 Ayat (5) Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan1 Tahun 2007Perubahan Atas Undang-undang Nomor 36 Tahun 2000 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2000 Tentang Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Menjadi Undang-undang2 Tahun 2007Penanganan Permasalahan Hukum Dalam Rangka Pelaksanaan Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Wilayah Dan Kehidupan Masyarakat Di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara1 Tahun 2008Perubahan Atas Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua2 Tahun 2008Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia3 Tahun 2008Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan4 Tahun 2008Tentang Jaring Pengaman Sistem Keuangan5 Tahun 2008Perubahan Keempat Atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan1 Tahun 2009Perubahan Atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah2 Tahun 2009Perubahan Atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji3 Tahun 2009Perubahan Atas Undang-undang Nomor 9 Tahun 1992 Tentang Keimigrasian4 Tahun 2009Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi