NomorTentangDownload1/PMK.07/2014Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Tahun Anggaran 20141/PMK.07/20142/PMK.06/2014Penilai Internal Di Lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara2/PMK.06/20143/PMK.05/2014Penempatan Uang Negara Pada Bank Umum3/PMK.05/201404/PMK.02/2014Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 79/PMK.010/2011 tentang Kesehatan Keuangan Badan Penyelenggara Program Tabungan Hari Tua Pegawai Negeri Sipil04/PMK.02/20145/PMK.07/2014Penyelesaian Piutang Pemerintah Kepada Pemerintah Daerah Atas Sisa Dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah Tahun Anggaran 2011.5/PMK.07/20146/PMK.011/2014Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 75/PMK.011/2012 tentang Penetapan Barang Ekspor Yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar6/PMK.011/20147/PMK.02/2014Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 20147/PMK.02/20148/PMK.07/2014Pedoman Umum Dan Alokasi Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2014.8/PMK.07/201410/PMK.011/2014Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping Terhadap Impor Produk Canai Lantaian Dari Besi Atau Baja Bukan Paduan Yang Disepuh Atau Dilapisi Dengan Timah Dari Negara Republik Rakyat Tiongkok, Republik Korea, Dan Taiwan.10/PMK.011/20149/PMK.05/2014Tarif Layanan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Palembang Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia9/PMK.05/201411/PMK.011/2014Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang Dan Bahan Untuk Memproduksi Barang Dan/Atau Jasa Guna Kepentingan Umum dan Peningkatan Daya Saing Industri Sektor Tertentu Untuk Tahun Anggaran 201411/PMK.011/201412/PMK.02/2014Tata Cara Penyusunan, Pendanaan Dan Pelaporan Rencana Kerja Tahunan Dan Rencana Anggaran Belanja Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi12/PMK.02/201413/PMK.01/2014Pengadaan Langsung Secara Elektronik Di Lingkungan Kementerian Keuangan.13/PMK.01/201414/PMK.01/2014Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.01/2011 Tentang Pengadaan Barang Dan Jasa, Arbiter, Penganggaran Dan Pembiayaan Terkait Penanganan Permohonan Arbitrase Rafat Ali Rizvi Di International Centre For Settlement Of Investment Disputes (ICSID) Dan Hesham Al Warraq Di Bawah Organisasi Konferensi Islam (OKI)14/PMK.01/201415/PMK.07/2014Tahapan Persiapan Dan Pelaksanaan Pengalihan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Sebagai Pajak Daerah.15/PMK.07/201416/PMK.07/2014Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 20/PMK.07/2013 tentang Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Tahun Anggaran 201316/PMK.07/201417/PMK.07/2014Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207/PMK.07/2012 tentang Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Perikanan Tahun Anggaran 201317/PMK.07/201418/PMK.07/2014Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 23/PMK.07/2013 tentang Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Umum Tahun Anggaran 201318/PMK.07/201419/PMK.07/2014Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2012 tentang Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Panas Bumi Tahun Anggaran 201319/PMK.07/201420/PMK.07/2014Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19/PMK.07/2013 tentang Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi Tahun Anggaran 201320/PMK.07/201421/PMK.011/2014Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.03/2010 tentang Pedoman Penghitungan Pengkreditan Pajak Masukan bagi Pengusaha Keria Pajak yang Melakukan Penyerahan yang Terutang Pajak dan Penyerahan yang Tidak Terutang Pajak21/PMK.011/201422/PMK.05/2014Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.05/2013 tentang Pelaksanaan Piloting Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara22/PMK.05/201423/PMK.03/2014Penyesuaian Besarnya Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak Pajak Bumi Dan Bangunan.23/PMK.03/201424/PMK.05/2014Tata Cara Pelaksanaan Pembayaran Dan Penggantian Dana Kegiatan Yang Dibiayai Melalui Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara.24/PMK.05/201425/PMK.01/2014Akuntan Beregister Negara25/PMK.01/201426/PMK.05/2014Tarif Layanan Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Pontianak Pada Kementerian Kesehatan.26/PMK.05/201427/PMK.01/2014Pedoman Pembentukan Dan Penggunaan Jabatan Fungsional Tertentu Di Lingkungan Kementerian Keuangan.27/PMK.01/201428/PMK.05/2014Tarif Layanan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Kusta Dr. Sitanala Tangerang pada Kementerian Kesehatan28/PMK.05/201429/PMK.05/2014Tarif Layanan Badan Layanan Umum Balai Besar Pendidikan Penyegaran Dan Peningkatan Ilmu Pelayaran Pada Kementerian Perhubungan.29/PMK.05/201430/PMK.03/2014Pajak Pertambahan Nilai Atas Penyerahan Emas Perhiasan30/PMK.03/201431/PMK.03/2014Saat Penghitungan Dan Tata Cara Pembayaran Kembali Pajak Masukan Yang Telah Dikreditkan Dan Telah Diberikan Pengembalian Bagi Pengusaha Kena Pajak Yang Mengalami Keadaan Gagal Berproduksi.31/PMK.03/201432/PMK.05/2014Sistem Penerimaan Negara Secara Elektronik32/PMK.05/201433/PMK.05/2014Tarif Layanan Badan Layanan Umum Bidang Pendanaan Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol Pada Kementerian Pekerjaan Umum.33/PMK.05/201434/PMK.05/2014Tarif Layanan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo Jakarta Pada Kementerian Kesehatan34/PMK.05/201435/PMK.05/2014Tarif Layanan Badan Layanan Umum Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno Pada Kementerian Sekretariat Negara.35/PMK.05/201436/PMK.07/2014Pedoman Umum Dan Alokasi Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 201436/PMK.07/201437/PMK.012/2014Pedoman Identifikasi Kebutuhan Pendidikan Dan Pelatihan Non Gelar Di Lingkungan Kementerian Keuangan.37/PMK.012/201438/PMK.01/2014Penyampaian Laporan Individual Assessment Center Di Lingkungan Kementerian Keuangan.38/PMK.01/201439/PMK.04/2014Tata Cara Penyelesaian Barang Kena Cukai Dan Barang-Barang Lain Yang Dirampas Untuk Negara Atau Yang Dikuasai Negara.39/PMK.04/201440/PMK.04/2014Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 109/PMK.04/2010 tentang Tata Cara Pembebasan Cukai40/PMK.04/201441/PMK.04/2014Tata Cara Pengisian Nilai Transaksi Ekspor Dalam Bentuk Cost, Insurance, And Freight (CIF) Pada Pemberitahuan Ekspor Barang.41/PMK.04/201442/PMK.08/2014Penjualan Obligasi Negara Kepada Investor Ritel Di Pasar Perdana Domestik42/PMK.08/201443/PMK.06/2014Pengelolaan Aset Eks Bank Dalam Likuidasi Oleh Menteri Keuangan.43/PMK.06/201444/PMK.08/2014Tata Cara Pemantauan, Evaluasi Dan Pelaporan Pembiayaan Proyek/Kegiatan Melalui Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara.44/PMK.08/201445/PMK.08/2014Tata Cara Pengadaan Pembiayaan Yang Bersumber Dari Kreditor Swasta Asing.45/PMK.08/201446/PMK.05/2014Tarif Layanan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Kediri Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.46/PMK.05/201447/PMK.07/2014Alokasi Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Tahun Anggaran 2006 Sampai Dengan Tahun Anggaran 2012.47/PMK.07/201448/PMK.06/2014Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128/PMK.06/2007 Tentang Pengurusan Piutang Negara48/PMK.06/201449/PMK.07/2014Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 5/PMK.07/2014 Tentang Penyelesaian Piutang Pemerintah Kepada Pemerintah Daerah Atas Sisa Dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah Tahun Anggaran 201149/PMK.07/201450/PMK.06/2014Tata Cara Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Negara50/PMK.06/201451/PMK.02/2014Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71/PMK.02/2013 Tentang Pedoman Standar Biaya, Standar Struktur Biaya, Dan Indeksasi Dalam Penyusunan Rencana Kerja Dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga51/PMK.02/201452/PMK.02/2014Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72/PMK.02/2013 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 201452/PMK.02/201453/PMK.02/2014Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 201553/PMK.02/201454/PMK.07/2014Peta Kapasitas Fiskal Daerah54/PMK.07/201455/PMK.05/2014Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97/ PMK.05/ 2010 Tentang Perjalanan Dinas Luar Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap55/PMK.05/201456/PMK.01/2014Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135/PMK.01/2011 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Pusat Investasi Pemerintah56/PMK.01/201457/PMK.05/2014Tarif Layanan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Kusta Dr. Rivai Abdullah Palembang Pada Kementerian Kesehatan57/PMK.05/201458/PMK.05/2014Tarif Layanan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Umum Pusat H. Adam Malik Medan Pada Kementerian Kesehatan58/PMK.05/201459/PMK.04/2014Registrasi Kepabeanan.59/PMK.04/201460/PMK.03/2014Tata Cara Pertukaran Informasi (Exchange Of Information)60/PMK.03/201461/PMK.07/2014Pedoman Umum Dan Alokasi Tunjangan Profesi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah Kepada Daerah Provinsi, Kabupaten, Dan Kota Tahun Anggaran 2014.61/PMK.07/201462/PMK.04/2014Perdagangan Barang Kena Cukai Yang Pelunasan Cukainya Dengan Cara Pelekatan Pita Cukai Atau Pembubuhan Tanda Pelunasan Cukai Lainnya.62/PMK.04/201463/PMK.06/2014Tata Cara Pelaksanaan Pengelolaan Barang Milik Negara Eks Badan Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Wilayah Dan Kehidupan Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara63/PMK.06/201464/PMK.011/2014Jenis Kendaraan Bermotor Yang Dikenai Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Dan Tata Cara Pemberian Pembebasan Dari Pengenaan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah.64/PMK.011/201465/PMK.03/2014Bentuk, Ukuran, Dan Warna Benda Meterai65/PMK.03/201466/PMK.05/2014Tarif Layanan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Kanker Dharmais Jakarta Pada Kementerian Kesehatan.66/PMK.05/201467/PMK.06/2014Penyelesaian Piutang Instansi Pemerintah Yang Diurus/Dikelola Oleh Panitia Urusan Piutang Negara/Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.67/PMK.06/201468/PMK.011/2014Perubahan Kelima Belas Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 89/KMK.04/2002 tentang Tata Cara Pemberian Pembebasan Bea Masuk Dan Cukai Atas Impor Barang Untuk Keperluan Badan Internasional Beserta Pejabatnya Yang Bertugas Di Indonesia68/PMK.011/201469/PMK.06/2014Penentuan Kualitas Piutang Dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Pada Kementerian Negara/Lembaga Dan Bendahara Umum Negara.69/PMK.06/201470/PMK.03/2014Tata Cara Pemeteraian Kemudian70/PMK.03/201471/PMK.05/2014Tarif Layanan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Penyakit Infeksi Prof. Dr. Sulianti Saroso Jakarta Pada Kementerian Kesehatan71/PMK.05/201472/PMK.05/2014Tarif Layanan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Soerojo Magelang pada Kementerian Kesehatan72/PMK.05/201473/PMK.05/2014Tarif Layanan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Dr. H Marzoeki Mahdi Bogor pada Kementerian Kesehatan73/PMK.05/201474/PMK.05/2014Tarif Layanan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Jiwa Dr. Radjiman Wediodiningrat Lawang pada Kementerian Kesehatan74/PMK.05/201475/PMK.05/2014Tarif Layanan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Jiwa Dr. Soeharto Heerdjan Jakarta pada Kementerian Kesehatan75/PMK.05/201476/PMK.07/2014Pedoman Umum dan Alokasi Dana Tambahan Penghasilan Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah Kepada Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota Tahun Anggaran 201476/PMK.07/201477/PMK.07/2014Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 202/PMK.07/2013 tentang Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Tahun Anggaran 201477/PMK.07/201478/PMK.06/2014Tata Cara Pelaksanaan Pemanfaatan Barang Milik Negara78/PMK.06/201479/PMK.07/2014Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 1/PMK.07/2014 Tentang Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Tahun Anggaran 201479/PMK.07/201480/PMK.07/2014Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi Dalam Rangka Otonomi Khusus di Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 201480/PMK.07/201481/PMK.07/2014Perkiraan Alokasi Tambahan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi untuk Provinsi Aceh Tahun Anggaran 201481/PMK.07/201482/PMK.07/2014Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi Tahun Anggaran 201482/PMK.07/201483/PMK.07/2014Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Panas Bumi Tahun Anggaran 201483/PMK.07/201484/PMK.07/2014Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Umum Tahun Anggaran 201484/PMK.07/201485/PMK.07/2014Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Perikanan Tahun Anggaran 201485/PMK.07/201486/PMK.07/2014Alokasi Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Umum Tahun Anggaran 2008 Sampai Dengan Tahun Anggaran 201286/PMK.07/201487/PMK.02/2014Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 231/PMK.02/2009 Tentang Pedoman Umum Pemeriksaan Penerimaan Negara Bukan Pajak87/PMK.02/201488/PMK.07/2014Alokasi Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Panas Bumi Tahun Anggaran 201288/PMK.07/201489/PMK.07/2014Alokasi Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Minyak Bumi Tahun Anggaran 201289/PMK.07/201490/PMK.06/2014Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 1/PMK.06/2013 Tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat90/PMK.06/201491/PMK.05/2014Tarif Layanan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Umum Pusat Fatmawati Jakarta Pada Kementerian Kesehatan91/PMK.05/201492/PMK.08/2014Pelaksanaan Belanja Hibah ke Pemerintah Asing/Lembaga Asing92/PMK.08/201493/PMK.011/2014Sasaran Inflasi Tahun 2016, Tahun 2017 Dan Tahun 201893/PMK.011/201494/PMK.02/2014Tata Cara Penyediaan, Penghitungan, Pencairan, Dan Pertanggungjawaban Dana Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah94/PMK.02/201495/PMK.08/2014Transaksi Surat Utang Negara Secara Langsung95/PMK.08/201496/PMK.011/2014Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan Terhadap Impor Produk Benang Kapas Selain Benang Jahit96/PMK.011/2014100/PMK.05/2014Tarif Layanan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Mohammad Hoesin Palembang Pada Kementerian Kesehatan100/PMK.05/2014101/PMK.01/2014Penilai Publik101/PMK.01/2014102/PMK.05/2014Tarif Layanan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Setukpa Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia102/PMK.05/2014103/PMK.05/2014Tarif Layanan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita Jakarta Pada Kementerian Kesehatan103/PMK.05/2014104/PMK.05/2014Tarif Layanan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Paru Dr. Ario Wirawan Salatiga Pada Kementerian Kesehatan104/PMK.05/2014105/PMK.05/2014Tarif Layanan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Semarang Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia105/PMK.05/201497/PMK.05/2014Tarif Layanan Badan Layanan Umum Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang pada Kementerian Perhubungan97/PMK.05/201498/PMK.05/2014Tarif Layanan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Ketergantungan Obat Jakarta Pada Kementerian Kesehatan98/PMK.05/201499/PMK.05/2014Tarif Layanan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Mata Cicendo Bandung Pada Kementerian Kesehatan99/PMK.05/2014106/PMK.07/2014Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun Anggaran 2014106/PMK.07/2014107/PMK.06/2014Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 67/PMK.06/2012 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara Yang Berasal Dari Perjanjian Kerjasama/Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara107/PMK.06/2014108/PMK.01/2014Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.01/2012 tentang Mekanisme Registrasi, Verifikasi Dan Penilaian Kinerja Penyedia Barang/Jasa Pada Pusat Layanan Pengadaan Secara Elektronik Kementerian Keuangan108/PMK.01/2014109/PMK.05/2014Tarif Layanan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Umum Pusat Persahabatan pada Kementerian Kesehatan109/PMK.05/2014110/PMK.01/2014Pejabat Pengganti Di Lingkungan Kementerian Keuangan110/PMK.01/2014111/PMK.03/2014Konsultan Pajak111/PMK.03/2014112/PMK.05/2014Tarif Layanan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten pada Kementerian Kesehatan112/PMK.05/2014113/PMK.03/2014Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 36/PMK.03/2007 tentang Batasan Rumah Sederhana, Rumah Sangat Sederhana, Rumah Susun Sederhana, Pondok Boro, Asrama Mahasiswa dan Pelajar, serta Perumahan Lainnya, yang atas Penyerahannya Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai113/PMK.03/2014114/PMK.05/2014Tarif Layanan Badan Layanan Umum Universitas Terbuka pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan114/PMK.05/2014115/PMK.05/2014Tarif Layanan Badan Umum Rumah Sakit Umum Pusat Dr. M. Djamil Padang pada Kementerian Kesehatan115/PMK.05/2014116/PMK.011/2014Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 26/PMK.011/2013 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk Dalam Rangka Perjanjian Perdagangan Preferensial Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Islam Pakistan116/PMK.011/2014117/PMK.011/2014Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang Dan Bahan Guna Pembuatan Kemasan Infus Dan/Atau Produksi Obat Infus Untuk Tahun Anggaran 2014117/PMK.011/2014118/PMK.011/2014Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang Dan Bahan Guna Pembuatan Komponen Kendaraan Bermotor Untuk Tahun Anggaran 2014118/PMK.011/2014119/PMK.011/2014Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang Dan Bahan Guna Pembuatan Kemasan Plastik, Plastik Lembaran, Biaxially Oriented Polypropylene Film, Cast Polypropylene Film, Barang Dan/Atau Perabot Rumah Tangga Dari Plastik, Karung Plastik, Benang Dari Plastik, Terpal Plastik, Dan/Atau Geotekstil Untuk Tahun Anggaran 2014119/PMK.011/2014120/PMK.011/2014Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang Dan Bahan Guna Pembuatan Karpet Dan/Atau Permadani Untuk Tahun Anggaran 2014120/PMK.011/2014121/PMK.011/2014Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang Dan Bahan Guna Pembuatan Resin Berupa Alkyd Resin, Unsaturated Polyester Resin, Amino Resin, Emulsi Resin, Pigment Phthalate, Solution Acrylic/Synthetic Latex, Latex Synthetic Resin Dispersion, Plasticizer, Formaldehyde, Dan/Atau Formaldehyde Resin Untuk Tahun Anggaran 2014121/PMK.011/2014122/PMK.011/2014Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang Dan Bahan Guna Pembuatan Alat Tulis Berupa Ballpoint Dan Casing Crayon Untuk Tahun Anggaran 2014122/PMK.011/2014123/PMK.011/2014Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang Dan Bahan Guna Pembuatan Pakan Ternak Untuk Tahun Anggaran 2014123/PMK.011/2014124/PMK.011/2014Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang Dan Bahan Guna Pembuatan Bagian Tertentu Alat Besar Dan/Atau Perakitan Alat Besar Untuk Tahun Anggaran 2014124/PMK.011/2014125/PMK.011/2014Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang Dan Bahan Guna Pembuatan Komponen Dan Peralatan Industri Konstruksi Berat Siap Pasang Dari Besi Dan Baja, Bejana Tekan Dan Tangki Dari Logam, Serta Pembuatan Mesin Pertanian Dan Kehutanan Untuk Tahun Anggaran 2014125/PMK.011/2014126/PMK.011/2014Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang Dan Bahan Guna Pembuatan Turbin Uap (Steam Turbine) Pembangkit Tenaga Listrik Untuk Tahun Anggaran 2014126/PMK.011/2014127/PMK.011/2014Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang Dan Bahan Guna Pembuatan Dan/Atau Perbaikan Kapal Untuk Tahun Anggaran 2014127/PMK.011/2014128/PMK.011/2014Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang Dan Bahan Guna Pembuatan Komponen Dan/Atau Produk Elektronika Untuk Tahun Anggaran 2014128/PMK.011/2014129/PMK.011/2014Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang Dan Bahan Guna Pembuatan Peralatan Telekomunikasi Untuk Tahun Anggaran 2014129/PMK.011/2014130/PMK.011/2014Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang Dan Bahan Guna Pembuatan Kabel Serat Optik Untuk Tahun Anggaran 2014130/PMK.011/2014131/PMK.011/2014Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang Dan Bahan Guna Pembuatan Smart Card Berupa Kartu Plastik, Kartu Plastik Security, Kartu Elektronik, Dan Kartu Telepon Selular Untuk Tahun Anggaran 2014131/PMK.011/2014132/PMK.011/2014Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang Dan Bahan Guna Pembuatan Peralatan Rumah Sakit Untuk Tahun Anggaran 2014132/PMK.011/2014133/PMK.02/2014Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2015133/PMK.02/2014134/PMK.05/2014Tarif Layanan Badan Layanan Umum Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran pada Kementerian Perhubungan134/PMK.05/2014135/PMK.011/2014Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.03/2010 Tentang Pedoman Penghitungan Pengkreditan Pajak Masukan Bagi Pengusaha Kena Pajak Yang Melakukan Penyerahan Yang Terutang Pajak Dan Penyerahan Yang Tidak Terutang Pajak135/PMK.011/2014136/PMK.02/2014Petunjuk Penyusunan Dan Penelaahan Rencana Kerja Dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga136/PMK.02/2014137/PMK.05/2014Tarif Layanan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar pada Kementerian Kesehatan137/PMK.05/2014137.1/PMK.011/2014Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan Terhadap Impor Produk Canai Lantaian Dari Besi Atau Baja Bukan Paduan137.1/PMK.011/2014138/PMK.05/2014Tarif Layanan Badan Layanan Umum Pusat Pengelolaan Komplek Kemayoran Jakarta pada Kementerian Sekretariat Negara138/PMK.05/2014139/PMK.03/2014Klasifikasi dan Penetapan Nilai Jual Objek Pajak Sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan139/PMK.03/2014140/PMK.06/2014Tata Cara Pengelolaan Aset Pada Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Sabang140/PMK.06/2014141/PMK.02/2014Tata Cara Penyediaan, Pencairan, Dan Pertanggungjawaban Dana Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Untuk Informasi Publik Bidang Pers141/PMK.02/2014142/PMK.07/2014Indeks Fiskal dan Kemiskinan Daerah Dalam Rangka Perencanaan Pendanaan Urusan Bersama Pusat dan Daerah Untuk Penanggulangan Kemiskinan Tahun Anggaran 2015142/PMK.07/2014143/PMK.06/2014Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 106/PMK.06/2009 tentang Tata Cara Pengusulan, Pengangkatan, Dan Pemberhentian Dewan Direktur Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia143/PMK.06/2014144/PMK.05/2014Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Gaji/ Pensiun/Tunjangan Bulan Ketiga Belas Dalam Tahun Anggaran 2014 Kepada Pegawai Negeri Sipil, Anggota Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, Dan Penerima Pensiun/ Tunjangan144/PMK.05/2014145/PMK.04/2014Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145/PMK.04/2007 tentang Ketentuan Kepabeanan Di Bidang Ekspor145/PMK.04/2014146/PMK.04/2014Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.04/2008 tentang Pemungutan Bea Keluar146/PMK.04/2014147/PMK.05/2014Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 229/PMK.05/2013 Tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, Penyaluran, dan Pertanggungjawaban Dana Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014 Pada Otoritas Jasa Keuangan147/PMK.05/2014148/PMK.07/2014Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.07/2009 Tentang Pedoman Pendanaan Urusan Bersama Pusat Dan Daerah Untuk Penanggulangan Kemiskinan148/PMK.07/2014149/PMK.011/2014Pajak Penghasilan Ditanggung Pemerintah atas Bunga atau Imbalan Surat Berharga Negara yang Diterbitkan di Pasar Internasional dan Penghasilan Pihak Ketiga atas Jasa yang Diberikan Kepada Pemerintah dalam Penerbitan dan/atau Pembelian Kembali/Penukaran Surat Berharga Negara di Pasar Internasional Tahun Anggaran 2014149/PMK.011/2014150/PMK.06/2014Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Negara150/PMK.06/2014151/PMK.06/2014Penetapan Kualitas Piutang Dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional Dan Eks Kelolaan PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero)151/PMK.06/2014152/PMK.02/2014Petunjuk Penyusunan Rencana Penerimaan Negara Bukan Pajak Kementerian Negara/Lembaga152/PMK.02/2014153/PMK.011/2014Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 75/PMK.011/2012 Tentang Penetapan Barang Ekspor Yang Dikenakan Bea Keluar Dan Tarif Bea Keluar153/PMK.011/2014154/PMK.05/2014Pelaksanaan Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara154/PMK.05/2014155/PMK.05/2014Tarif Layanan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Umum Pusat Prof. Dr. R. D. Kandou Manado pada Kementerian Kesehatan155/PMK.05/2014156/PMK.05/2014Tarif Layanan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Umum Pusat Dr.Kariadi Semarang pada Kementerian Kesehatan156/PMK.05/2014157/PMK.05/2014Tarif Layanan Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Surabaya pada Kementerian Kesehatan157/PMK.05/2014158/PMK.02/2014Tata Cara Pemberian Penghargaan Dan Pengenaan Sanksi Atas Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga158/PMK.02/2014159/PMK.05/2014Tarif Layanan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Trijata Kepolisian Daerah Bali pada Kepolisian Negara Republik Indonesia159/PMK.05/2014160/PMK.03/2014Tata Cara Pembayaran Kembali Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang Seharusnya Tidak Diberikan Pembebasan oleh Perwakilan Negara Asing dan Badan Internasional serta Pejabatnya160/PMK.03/2014161/PMK.03/2014Tata Cara Pengembalian Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang Telah Dipungut Kepada Perwakilan Negara Asing dan Badan Internasional serta Pejabatnya161/PMK.03/2014162/PMK.03/2014Tata Cara Penerbitan Surat Keterangan Bebas Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah kepada Perwakilan Negara Asing dan Badan Internasional serta Pejabatnya162/PMK.03/2014163/PMK.04/2014Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 237/PMK.04/2009 Tentang Tidak Dipungut Cukai163/PMK.04/2014164/PMK.06/2014Tata Cara Pelaksanaan Pemanfaatan Barang Milik Negara Dalam Rangka Penyediaan Infrastruktur164/PMK.06/2014165/PMK.02/2014Tata Cara Penyediaan, Pencairan, Dan Pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum165/PMK.02/2014166/PMK.04/2014Penyampaian Data Penumpang Atas Kedatangan Atau Keberangkatan Sarana Pengangkut Udara Ke Atau Dari Daerah Pabean166/PMK.04/2014167/PMK.02/2014Tata Cara Penyediaan, Pencairan, Dan Pertanggungjawaban Dana Iuran Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Ketua, Wakil Ketua, Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Hakim Mahkamah Konstitusi, Hakim Agung Mahkamah Agung, Menteri, Wakil Menteri, Dan Pejabat Tertentu167/PMK.02/2014168/PMK.06/2014Penyediaan, Standar Kelayakan, Dan Perhitungan Nilai Rumah Kediaman Bagi Mantan Presiden Dan/Atau Mantan Wakil Presiden Republik Indonesia168/PMK.06/2014169/PMK.02/2014Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 133/PMK.02/2014 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2015169/PMK.02/2014170/PMK.01/2014Tata Cara Pengadaan Jasa Konsultan Hukum Dan Arbiter Dalam Rangka Penanganan Gugatan Arbitrase Di International Centre For Settlement Of Investment Disputes Yang Diajukan Oleh Nusa Tenggara Partnership B.V. Dan PT Newmont Nusa Tenggara Terhadap Pemerintah Republik Indonesia Dan Pengajuan Gugatan Arbitrase Pemerintah Republik Indonesia Kepada PT Newmont Nusa Tenggara Berdasarkan Arbitration Rules Of The United Nations Commission On International Trade Law170/PMK.01/2014171/PMK.05/2014Pelaksanaan Pembayaran Tunjangan Kehormatan kepada Bekas Anggota Komite Nasional Indonesia Pusat dan Janda/Dudanya, Tunjangan Perintis Pergerakan Kebangsaan/Kemerdekaan, dan Tunjangan Veteran Kepada Veteran Republik Indonesia171/PMK.05/2014172/PMK.05/2014Pelaksanaan Pembayaran Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Dudanya serta Purnawirawan, Warakawuri/Duda, Tunjangan Anak Yatim/Piatu, Anak Yatim Piatu, dan Tunjangan Orang Tua Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia172/PMK.05/2014173/PMK.011/2014Tata Cara Pemberian Jaminan Kelayakan Usaha Kepada PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) untuk Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik Dengan Menggunakan Energi Terbarukan, Batubara, dan Gas yang Dilakukan Melalui Kerjasama dengan Pengembang Listrik Swasta173/PMK.011/2014174/PMK.07/2014Pedoman Umum dan Alokasi Dana Proyek Pemerintah Daerah dan Desentralisasi Tahun Anggaran 2014174/PMK.07/2014175/PMK.04/2014Penggunaan Dokumen Pelengkap Pabean Dalam Bentuk Data Elektronik175/PMK.04/2014176/PMK.04/2014Percepatan Pemeriksaan Pabean Pada Kantor Pelayanan Utama Bea Dan Cukai Tipe A Tanjung Priok176/PMK.04/2014177/PMK.02/2014Tata Cara Perencanaan, Penelaahan, Dan Penetapan Alokasi Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara177/PMK.02/2014178/PMK.05/2014Tarif Layanan Badan Layanan Umum Balai Kesehatan Mata Masyarakat Makassar pada Kementerian Kesehatan178/PMK.05/2014179/PMK.05/2014Tarif Layanan Badan Layanan Umum Institut Agama Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi pada Kementerian Agama179/PMK.05/2014180/PMK.05/2014Tarif Layanan Badan Layanan Umum Balai Besar Laboratorium Kesehatan Palembang pada Kementerian Kesehatan180/PMK.05/2014181/PMK.01/2014Pedoman Tata Naskah Dinas Kementerian Keuangan181/PMK.01/2014182/PMK.05/2014Tarif Layanan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Sardjito Yogyakarta pada Kementerian Kesehatan182/PMK.05/2014183/PMK.07/2014Batas Maksimal Kumulatif Defisit Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Batas Maksimal Defisit Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Dan Batas Maksimal Kumulatif Pinjaman Daerah Tahun Anggaran 2015183/PMK.07/2014184/PMK.04/2014Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea Dan Cukai Dan Angka Kreditnya184/PMK.04/2014185/PMK.06/2014Penilaian Barang Jaminan Dan/Atau Harta Kekayaan Lain Dalam Rangka Pengurusan Piutang Negara Oleh Panitia Urusan Piutang Negara/Direktorat Jenderal Kekayaan Negara185/PMK.06/2014186/PMK.05/2014Tarif Layanan Badan Layanan Umum Balai Besar Laboratorium Kesehatan Jakarta pada Kementerian Kesehatan186/PMK.05/2014187/PMK.05/2014Tarif Layanan Badan Layanan Umum Pusat Pemanfaatan Teknologi Dirgantara pada Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional187/PMK.05/2014188/PMK.01/2014Ikatan Dinas Bagi Pegawai Negeri Sipil Lulusan Program Diploma Bidang Keuangan Dan Ganti Rugi Bagi Mahasiswa Dan Lulusan Program Diploma Bidang Keuangan Di Lingkungan Kementerian Keuangan188/PMK.01/2014189/PMK.06/2014Penyediaan, Standar Kelayakan, Dan Perhitungan Nilai Rumah Kediaman Bagi Mantan Presiden Dan/Atau Mantan Wakil Presiden Republik Indonesia189/PMK.06/2014190/PMK.05/2014Tata Cara Pelaksanaan Imbal Jasa Penjaminan Kredit Usaha Rakyat190/PMK.05/2014191/PMK.03/2014Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.03/2013 tentang Rincian Jenis Data dan Informasi serta Tata Cara Penyampaian Data dan Informasi yang Berkaitan Dengan Perpajakan191/PMK.03/2014192/PMK.011/2014Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.011/2011 Tentang Pemberian Fasilitas Pembebasan Atau Pengurangan Pajak Penghasilan192/PMK.011/2014193/PMK.07/2014Alokasi Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun Anggaran 2012193/PMK.07/2014194/PMK.05/2014Pelaksanaan Anggaran Dalam Rangka Penyelesaian Pekerjaan Yang Tidak Terselesaikan Sampai Dengan Akhir Tahun Anggaran194/PMK.05/2014195/PMK.02/2014Standar Struktur Biaya195/PMK.02/2014196/PMK.05/2014Pedoman Akuntansi Dan Pelaporan Aset Berupa Barang Milik Negara Yang Berasal Dari Perjanjian Kerjasama/Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara196/PMK.05/2014197/PMK.05/2014Tarif Layanan Badan Layanan Umum Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Surakarta pada Kementerian Kesehatan197/PMK.05/2014198/PMK.05/2014Tarif Layanan Badan Layanan Umum Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Bandung pada Kementerian Kesehatan198/PMK.05/2014199/PMK.05/2014Tarif Layanan Badan Layanan Umum Balai Besar Laboratorium Kesehatan Makassar pada Kementerian Kesehatan199/PMK.05/2014200/PMK.05/2014Tarif Layanan Badan Layanan Umum Balai Besar Laboratorium Kesehatan Surabaya pada Kementerian Kesehatan200/PMK.05/2014201/PMK.05/2014Tarif Layanan Badan Layanan Umum Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar pada Kementerian Kesehatan201/PMK.05/2014202/PMK.02/2014Tata Cara Perhitungan, Pengakuan, Dan Pembayaran Unfunded Past Service Liability Program Tabungan Hari Tua Prajurit TNI, Anggota POLRI, Dan Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pertahanan/POLRI Yang Dilaksanakan Oleh PT Asabri (Persero)202/PMK.02/2014203/PMK.06/2014Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 189/PMK.06/2014 tentang Penyediaan, Standar Kelayakan, Dan Perhitungan Nilai Rumah Kediaman Bagi Mantan Presiden Dan/Atau Mantan Wakil Presiden Republik Indonesia203/PMK.06/2014204/PMK.02/2014Tata Cara Pergeseran Anggaran Belanja Antar Subbagian Anggaran Dalam Bagian Anggaran 999 (BA BUN)204/PMK.02/2014205/PMK.011/2014Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 179/PMK.011/2012 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau205/PMK.011/2014206.1/PMK.01/2014Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Pengadilan Pajak206.1/PMK.01/2014206.2/PMK.01/2014Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak206.2/PMK.01/2014206.3/PMK.01/2014Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.01/2012 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai206.3/PMK.01/2014206.4/PMK.01/2014Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pengelolaan Pemulihan Data206.4/PMK.01/2014206.5/PMK.01/2014Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 448/KMK.01/2001 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Pangkalan Sarana Operasi Bea dan Cukai206.5/PMK.01/2014206/PMK.01/2014Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan206/PMK.01/2014207/PMK.02/2014Tata Cara Penyediaan, Pencairan, Dan Pertanggungjawaban Dana Ongkos Angkut Beras Pegawai Negeri Sipil Distrik Pedalaman Provinsi Papua Dan Provinsi Papua Barat207/PMK.02/2014208/PMK.02/2014Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.02/2013 tentang Petunjuk Penyusunan Dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran208/PMK.02/2014209/PMK.05/2014Pelaksanaan Anggaran Atas Saldo Dana Bantuan Penanggulangan Bencana Alam Sumatera Yang Dialokasikan Untuk Kegiatan Penanggulangan Bencana Alam Di Provinsi Aceh209/PMK.05/2014210/PMK.05/2014Tarif Layanan Badan Layanan Umum Akademi Teknik dan Keselamatan Penerbangan Surabaya pada Kementerian Perhubungan210/PMK.05/2014211/PMK.01/2014Hari Dan Jam Kerja Di Lingkungan Kementerian Keuangan211/PMK.01/2014212/PMK.05/2014Pedoman Pelaksanaan Penerimaan dan Pengeluaran Negara pada Akhir Tahun Anggaran 2014 Dalam Implementasi Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara212/PMK.05/2014213/PMK.01/2014Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 508/KMK.01/1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelesaian Kerugian Negara Bukan Kekurangan Perbendaharaan Di Lingkungan Departemen Keuangan213/PMK.01/2014214/PMK.07/2014Alokasi Kurang Bayar Dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Sampai Dengan Tahun Anggaran 2013214/PMK.07/2014215/PMK.07/2014Alokasi Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil Pajak Tahun Anggaran 2011 dan Tahun Anggaran 2012215/PMK.07/2014216/PMK.07/2014Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 106/PMK.07/2014 tentang Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun Anggaran 2014216/PMK.07/2014217/PMK.05/2014Perkiraan Defisit Yang Melampaui Target Defisit Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014 Dan Tambahan Pembiayaan Defisit Yang Diperkirakan Melampaui Target Defisit Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014217/PMK.05/2014218/PMK.02/2014Tata Cara Pembayaran Kembali (Reimbursement) Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas Perolehan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak Kepada Kontraktor dalam Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi218/PMK.02/2014219/PMK.05/2014Tarif Layanan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat I R. Said Sukanto Jakarta pada Kepolisian Negara Republik Indonesia219/PMK.05/2014220/PMK.05/2014Tarif Layanan Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Jakarta II pada Kementerian Kesehatan220/PMK.05/2014221/PMK.05/2014Tarif Layanan Badan Layanan Umum Institut Agama Islam Negeri Raden Fatah Palembang pada Kementerian Agama221/PMK.05/2014222/PMK.05/2014Dana Perhitungan Fihak Ketiga222/PMK.05/2014223/PMK.011/2014Kriteria Jasa Pendidikan yang Tidak Dikenai Pajak Pertambahan Nilai223/PMK.011/2014224/PMK.011/2014Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.011/2013 Tentang Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping Terhadap Impor Produk Canai Lantaian Dari Besi Atau Baja Bukan Paduan Dari Negara Jepang, Republik Korea, Taiwan, Republik Rakyat Tiongkok, Dan Republik Sosialis Vietnam224/PMK.011/2014225/PMK.05/2014Pengelolaan Keuangan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Tahun Anggaran 2014225/PMK.05/2014226/PMK.04/2014Penimbunan, Pemasukan, Pengeluaran, dan Pengangkutan Barang Kena Cukai226/PMK.04/2014227/PMK.04/2014Operator Ekonomi Bersertifikat (Authorized Economic Operator)227/PMK.04/2014228/PMK.04/2014Impor Sementara Dengan Menggunakan Carnet atau Ekspor yang Dimaksudkan Untuk Diimpor Kembali Dalam Jangka Waktu Tertentu Dengan Menggunakan Carnet228/PMK.04/2014229/PMK.03/2014Persyaratan serta Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Seorang Kuasa229/PMK.03/2014230/PMK.07/2014Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 82/PMK.07/2014 tentang Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2014230/PMK.07/2014231/PMK.07/2014Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81/PMK.07/2014 tentang Perkiraan Alokasi Tambahan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi Provinsi Aceh Tahun Anggaran 2014231/PMK.07/2014232/PMK.07/2014Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.07/2014 tentang Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Umum Tahun Anggaran 2014232/PMK.07/2014233/PMK.07/2014Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85/PMK.07/2014 tentang Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Perikanan Tahun Anggaran 2014233/PMK.07/2014234/PMK.07/2014Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 80/PMK.07/2014 tentang Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi dalam Rangka Otonomi Khusus di Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2014234/PMK.07/2014235/PMK.07/2014Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 1/PMK.07/2014 tentang Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Tahun Anggaran 2014235/PMK.07/2014236/PMK.07/2014Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 202/PMK.07/2013 tentang Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Tahun Anggaran 2014236/PMK.07/2014237/PMK.01/2014Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 246/PMK.01/2011 tentang Mekanisme Penetapan Jabatan Dan Peringkat Bagi Pelaksana Di Lingkungan Kementerian Keuangan237/PMK.01/2014238/PMK.08/2014Penjualan Surat Utang Negara Di Pasar Perdana Dalam Denominasi Yen Di Jepang238/PMK.08/2014239/PMK.03/2014Tata Cara Pemeriksaan Bukti Permulaan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan239/PMK.03/2014240/PMK.03/2014Tata Cara Pelaksanaan Prosedur Persetujuan Bersama (Mutual Agreement Procedure)240/PMK.03/2014241/PMK.07/2014Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Transfer ke Daerah dan Dana Desa241/PMK.07/2014242/PMK.03/2014Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran Pajak242/PMK.03/2014243/PMK.03/2014Surat Pemberitahuan (SPT)243/PMK.03/2014244/PMK.02/2014Besaran Persentase Dana Operasional Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Tahun 2015244/PMK.02/2014245/PMK.02/2014Besaran Persentase Dana Operasional Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Tahun 2015245/PMK.02/2014246/PMK.06/2014Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Barang Milik Negara246/PMK.06/2014247/PMK.06/2014Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 1/PMK.06/2013 Tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat247/PMK.06/2014248/PMK.011/2014Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang dan Bahan Untuk Memproduksi Barang dan/atau Jasa Guna Kepentingan Umum dan Peningkatan Daya Saing Industri Sektor Tertentu248/PMK.011/2014249/PMK.011/2014Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Sektor Industri Tertentu Tahun Anggaran 2015249/PMK.011/2014250/PMK.07/2014Pengalokasian Transfer ke Daerah dan Dana Desa250/PMK.07/2014251/PMK.05/2014Tarif Layanan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Tk.II H.S.Samsoeri Mertojoso Surabaya pada Kepolisian Negara Republik Indonesia251/PMK.05/2014252/PMK.05/2014Rekening Milik Kementerian Negara/Lembaga/Satuan Kerja252/PMK.05/2014253/PMK.03/2014Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan Pajak Bumi dan Bangunan253/PMK.03/2014254/PMK.03/2014Tata Cara Pendaftaran dan Pendataan Objek Pajak dan Subjek Pajak atau Wajib Pajak Pajak Bumi dan Bangunan254/PMK.03/2014255/PMK.03/2014Tata Cara Penerbitan Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan dan Surat Keputusan Kelebihan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan255/PMK.03/2014256/PMK.03/2014Tata Cara Pemeriksaan dan Penelitian Pajak Bumi dan Bangunan256/PMK.03/2014257/PMK.02/2014Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2015257/PMK.02/2014258/PMK.011/2014Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bidang Keuangan di Badan Koordinasi Penanaman Modal258/PMK.011/2014259/PMK.05/2014Sistem Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan Pengelolaan Penerusan Pinjaman259/PMK.05/2014260/PMK.05/2014Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Lainnya260/PMK.05/2014261/PMK.05/2014Tarif Layanan Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Malang pada Kementerian Kesehatan261/PMK.05/2014262/PMK.05/2014Sistem Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan Pusat262/PMK.05/2014263/PMK.05/2014Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Transfer ke Daerah dan Dana Desa263/PMK.05/2014264/PMK.05/2014Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Belanja Subsidi264/PMK.05/2014265/PMK.05/2014Sistem Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan Belanja Lain-Lain265/PMK.05/2014266/PMK.05/2014Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Transaksi Khusus266/PMK.05/2014267/PMK.011/2014Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pertambangan untuk Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi pada Tahap Eksplorasi267/PMK.011/2014268/PMK.05/2014Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Dana Operasional Menteri/Pimpinan Lembaga268/PMK.05/2014269/PMK.05/2014Tata Cara Penyediaan, Pencairan, Penyaluran, Dan Pertanggungjawaban Dana Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 Untuk Otoritas Jasa Keuangan269/PMK.05/2014270/PMK.05/2014Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Pusat270/PMK.05/2014271/PMK.05/2014Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Hibah271/PMK.05/2014272/PMK.05/2014Pelaksanaan Likuidasi Entitas Akuntansi Dan Entitas Pelaporan Pada Kementerian Negara/Lembaga272/PMK.05/2014273/PMK.01/2014Pelaksanaan Pembayaran Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Kementerian Keuangan273/PMK.01/2014274/PMK.04/2014Pengembalian Bea Masuk, Bea Keluar, Sanksi Administrasi Berupa Denda, dan/atau Bunga Di Bidang Kepabeanan274/PMK.04/2014275/PMK.05/2014Manual Statistik Keuangan Pemerintah Indonesia275/PMK.05/2014277/PMK.05/2014Rencana Penarikan Dana, Rencana Penerimaan Dana, dan Perencanaan Kas277/PMK.05/2014278/PMK.05/2014Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.05/2014 tentang Pelaksanaan Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara278/PMK.05/2014