Keuangan Negara
  • Hot News
  • Internasional
  • Nasional
  • Daerah
  • BUMN & BUMD
  • Ekonomi
    • Bisnis
    • E-commerce
    • Finansial
  • Hukum
    • Daftar
    • Pemeriksaan
    • Pengadilan
  • Investasi
  • Dasar Pengetahuan
No Result
View All Result
  • Hot News
  • Internasional
  • Nasional
  • Daerah
  • BUMN & BUMD
  • Ekonomi
    • Bisnis
    • E-commerce
    • Finansial
  • Hukum
    • Daftar
    • Pemeriksaan
    • Pengadilan
  • Investasi
  • Dasar Pengetahuan
  • Login
No Result
View All Result
Keuangan Negara
No Result
View All Result
Home Hukum Daftar

Peraturan Menteri Keuangan Tahun 2015

Keuangan Negara Indonesia by Keuangan Negara Indonesia
2018-04-26
in Daftar
Reading Time: 40 mins read
A A
0
Nomor Tentang Download 1/PMK.03/2015 Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 196/PMK.03/2007 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pembukuan dengan Menggunakan Bahasa Asing dan Satuan Mata Uang Selain Rupiah serta Kewajiban Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan. 1/PMK.03/2015 2/PMK.02/2015 Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217 /PMK.02/2011 tentang Tata Cara Penyediaan Anggaran, Penghitungan, Pembayaran, dan Pertanggungjawaban Subsidi Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu. 2/PMK.02/2015 3/PMK.02/2015 Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 218/PMK.02/2011 tentang Tata Cara Penyediaan Anggaran, Penghitungan, Pembayaran, dan Pertanggungjawaban Subsidi Liquefied Petroleum Gas (LPG) Tabung 3 Kilogram. 3/PMK.02/2015 4/PMK.06/2015 Pendelegasian Kewenangan Dan Tanggung Jawab Tertentu Dari Pengelola Barang Kepada Pengguna Barang. 4/PMK.06/2015 5/PMK.05/2015 Tarif Layanan Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Makassar pada Kementerian Kesehatan. 5/PMK.05/2015 6/PMK.01/2015 Pengelolaan Sistem Informasi Sumber Daya Manusia Di Lingkungan Kementerian Keuangan. 6/PMK.01/2015 7/PMK.03/2015 Tata Cara Pembentukan dan Pelaksanaan Kesepakatan Harga Transfer (Advance Pricing Agreement). 7/PMK.03/2015 8/PMK.09/2015 Standar Reviu Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. 8/PMK.09/2015 9/PMK.09/2015 Standar Reviu Atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat. 9/PMK.09/2015 10/PMK.09/2015 Standar Reviu Atas Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara. 10/PMK.09/2015 11/PMK.05/2015 Tarif Layanan Badan Layanan Umum Balai Riset dan Standardisasi Industri Lampung pada Kementerian Perindustrian. 11/PMK.05/2015 12/PMK.010/2015 Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan Terhadap Impor Produk I dan H Section Dari Baja Paduan Lainnya. 12/PMK.010/2015 13/PMK.010/2015 Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping terhadap impor produk Spin Drawn Yarn (SDY) dari Negara Malaysia. 13/PMK.010/2015 14/PMK.010/2015 Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping terhadap impor produk Partially Oriented Yarn (POY) dari Negara Malaysia dan Thailand. 14/PMK.010/2015 15/PMK.04/2015 Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108/PMK.04/2008 tentang Pelunasan Cukai. 15/PMK.04/2015 16/PMK.08/2015 Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 75/PMK.08/2013 Tentang Pembelian Kembali Surat Berharga Syariah Negara. 16/PMK.08/2015 17/PMK.02/2015 Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif atas Pencapaian Kinerja di Bidang Cukai. 17/PMK.02/2015 18/PMK.010/2015 Kriteria Jasa Boga atau Katering Yang Termasuk Dalam Jenis Jasa Yang Tidak Dikenai Pajak Pertambahan Nilai. 18/PMK.010/2015 19/PMK.08/2015 Penerbitan Dan Penjualan Surat Berharga Syariah Negara Tabungan. 19/PMK.08/2015 20/PMK.04/2015 Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69/PMK.04/2009 tentang Penundaan Pembayaran Cukai untuk Pengusaha Pabrik atau Importir Barang Kena Cukai yang Melaksanakan Pelunasan dengan Cara Pelekatan Pita Cukai. 20/PMK.04/2015 21/PMK.01/2015 Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK.01/2009 Tentang Pedoman Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Bendahara Di Lingkungan Departemen Keuangan. 21/PMK.01/2015 22/PMK.05/2015 Tarif Layanan Badan Layanan Umum Universitas Jenderal Soedirman pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. 22/PMK.05/2015 23/PMK.04/2015 Kawasan Pabean Dan Tempat Penimbunan Sementara. 23/PMK.04/2015 24/PMK.05/2015 Tarif Layanan Badan Layanan Umum Universitas Negeri Gorontalo pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. 24/PMK.05/2015 25/PMK.07/2015 Rincian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2015. 25/PMK.07/2015 26/PMK.03/2015 Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.03/2013 tentang Penatausahaan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pertambangan untuk Pertambangan Minyak Bumi, Gas Bumi, dan Panas Bumi. 26/PMK.03/2015 27/PMK.05/2015 Tarif Layanan Badan Layanan Umum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. 27/PMK.05/2015 28/PMK.05/2015 Tarif Layanan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Pusdik Gasum Porong pada Kepolisian Negara Republik Indonesia. 28/PMK.05/2015 29/PMK.03/2015 Penghapusan Sanksi Administrasi Bunga yang Terbit Berdasarkan Pasal 19 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2009. 29/PMK.03/2015 30/PMK.05/2015 Tata Cara Pembayaran Tunjangan Veteran, Dana Kehormatan Veteran, Dan Uang Duka Veteran Republik Indonesia. 30/PMK.05/2015 31/PMK.06/2015 Penyelesaian Aset Bekas Milik Asing/Tionghoa. 31/PMK.06/2015 32/PMK.04/2015 Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 202/PMK.04/2008 tentang Tata Cara Pemberian, Pembekuan, dan Pencabutan Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai untuk Pengusaha Pabrik, Pengusaha Tempat Penyimpanan, Importir, dan Pengusaha Tempat Penjualan Eceran Etil Alkohol. 32/PMK.04/2015 33/PMK.07/2015 Peta Kapasitas Fiskal Daerah. 33/PMK.07/2015 34/PMK.02/2015 Manfaat Tambahan Lainnya Dan Insentif Bagi Anggota Dewan Pengawas Dan Anggota Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. 34/PMK.02/2015 35/PMK.05/2015 Tarif Layanan Badan Layanan Umum Universitas Halu Oleo pada Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi. 35/PMK.05/2015 36/PMK.02/2015 Tata Cara Penyediaan, Penghitungan, Pencairan, Dan Pertanggungjawaban Dana Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah. 36/PMK.02/2015 37/PMK.03/2015 Penunjukan Badan Usaha Tertentu untuk Memungut, Menyetor, dan Melaporkan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, serta Tata Cara Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporannya. 37/PMK.03/2015 38/PMK.05/2015 Tarif Layanan Badan Layanan Umum Universitas Mataram Pada Kementerian Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi. 38/PMK.05/2015 39/PMK.02/2015 Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206/PMK.02/2013 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, Dan Pertanggungjawaban Dana Iuran Jaminan Kesehatan Penerima Bantuan Iuran. 39/PMK.02/2015 40/PMK.05/2015 Tingkat Suku Bunga Dan Penatausahaan Penerusan Pinjaman Luar Negeri. 40/PMK.05/2015 41/PMK.05/2015 Tarif Layanan Badan Layanan Umum Universitas Negeri Surabaya pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. 41/PMK.05/2015 42/PMK.05/2015 Tarif Layanan Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Bandung pada Kementerian Kesehatan. 42/PMK.05/2015 43/PMK.010/2015 Kriteria dan/atau Rincian Jasa Perhotelan yang Tidak Dikenai Pajak Pertambahan Nilai. 43/PMK.010/2015 44/PMK.05/2015 Tarif Layanan Badan Layanan Umum Universitas Sriwijaya pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. 44/PMK.05/2015 45/PMK.01/2015 Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 246/PMK.01/2011 tentang Mekanisme Penetapan Jabatan Dan Peringkat Bagi Pelaksana Di Lingkungan Kementerian Keuangan. 45/PMK.01/2015 46/PMK.05/2015 Tarif Layanan Badan Layanan Umum Universitas Andalas pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. 46/PMK.05/2015 47/PMK.05/2015 Tarif Layanan Badan Layanan Umum Universitas Riau Pada Kementerian Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi. 47/PMK.05/2015 48/PMK.05/2015 Tarif Layanan Badan Layanan Umum Universitas Lampung pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. 48/PMK.05/2015 49/PMK.05/2015 Tarif Layanan Badan Layanan Umum Universitas Negeri Yogyakarta pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. 49/PMK.05/2015 50/PMK.05/2015 Tarif Layanan Badan Layanan Umum Universitas Hasanuddin pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. 50/PMK.05/2015 51/PMK.05/2015 Tarif Layanan Badan Layanan Umum Universitas Udayana Pada Kementerian Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi. 51/PMK.05/2015 52/PMK.05/2015 Tarif Layanan Badan Layanan Umum Universitas Negeri Semarang Pada Kementerian Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi. 52/PMK.05/2015 53/PMK.02/2015 Penganggaran Penyediaan Tanah/ Gedung/Bangunan Perwakilan Republik Indonesia Di Luar Negeri. 53/PMK.02/2015 54/PMK.06/2015 Penataan Pemanfaatan Barang Milik Negara Di Lingkungan Tentara Nasional Indonesia. 54/PMK.06/2015 55/PMK.04/2015 Tata Cara Pemungutan dan Pengembalian Bea Masuk Dalam Rangka Tindakan Antidumping, Tindakan lmbalan, dan Tindakan Pengamanan Perdagangan. 55/PMK.04/2015 56/PMK.03/2015 Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 75/PMK.03/2010 tentang Nilai Lain Sebagai Dasar Pengenaan Pajak. 56/PMK.03/2015 57/PMK.02/2015 Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 53 /PMK.02 /2014 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2015. 57/PMK.02/2015 58/PMK.07/2015 Rincian Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Yang Dialokasikan Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015. 58/PMK.07/2015 59/PMK.05/2015 Tarif Layanan Badan Layanan Umum Universitas Mulawarman Samarinda Pada Kementerian Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi. 59/PMK.05/2015 60/PMK.05/2015 Tarif Layanan Badan Layanan Umum Institut Teknologi Sepuluh Nopember Pada Kementerian Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi. 60/PMK.05/2015 61/PMK.05/2015 Tarif Layanan Badan Layanan Umum Universitas Padjadjaran Pada Kementerian Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi. 61/PMK.05/2015 62/PMK.03/2015 Nilai Lain sebagai Dasar Pengenaan Pajak dan Saat Lain Pembuatan Faktur Pajak atas Penyerahan Pupuk Tertentu untuk Sektor Pertanian. 62/PMK.03/2015 63/PMK.05/2015 Tarif Layanan Badan Layanan Umum Universitas Brawijaya Pada Kementerian Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi. 63/PMK.05/2015 64/PMK.05/2015 Tarif Layanan Badan Layanan Umum Universitas Bengkulu pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. 64/PMK.05/2015 65/PMK.02/2015 Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2016. 65/PMK.02/2015 66/PMK.010/2015 Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Barang Modal Dalam Rangka Pembangunan atau Pengembangan Industri Pembangkitan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Umum 66/PMK.010/2015 67/PMK.05/2015 Tarif Layanan Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya Pada Kementerian Agama 67/PMK.05/2015 68/PMK.05/2015 Tarif Layanan Badan Layanan Umum Universitas Sebelas Maret Pada Kementerian Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi. 68/PMK.05/2015 69/PMK.05/2015 Tarif Layanan Badan Layanan Umum Universitas Diponegoro Pada Kementerian Riset, Teknologi, Dana Pendidikan Tinggi. 69/PMK.05/2015 70/PMK.03/2015 Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 79/PMK.02/2012 tentang Tata Cara Penyetoran dan Pelaporan Penerimaan Negara dari Kegiatan Usaha Hulu Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi dan Penghitungan Pajak Penghasilan untuk Keperluan Pembayaran Pajak Penghasilan Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi Berupa Volume Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi. 70/PMK.03/2015 71/PMK.06/2015 Pengelolaan Aset Eks Kelolaan PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) Oleh Menteri Keuangan. 71/PMK.06/2015 72/PMK.02/2015 Imbalan Yang Berasal Dari Penerimaan Negara Bukan Pajak Royalti Paten Kepada Inventor. 72/PMK.02/2015 73/PMK.05/2015 Tarif Layanan Badan Layanan Umum Universitas Tadulako pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. 73/PMK.05/2015 74/PMK.07/2015 Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Analis Keuangan Pusat dan Daerah. 74/PMK.07/2015 75/PMK.05/2015 Tarif Layanan Badan Layanan Umum Politeknik Negeri Malang pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. 75/PMK.05/2015 76/PMK.06/2015 Standar Barang Dan Standar Kebutuhan Barang Milik Negara Berupa Alat Angkutan Darat Bermotor Dinas Operasional Jabatan Di Dalam Negeri. 76/PMK.06/2015 77/PMK.05/2015 Tarif Layanan Badan Layanan Umum Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang Pada Kementerian Agama. 77/PMK.05/2015 78/PMK.06/2015 Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) di Bawah Pembinaan dan Pengawasan Menteri Keuangan. 78/PMK.06/2015 79/PMK.01/2015 Account Representative Pada Kantor Pelayanan Pajak. 79/PMK.01/2015 80/PMK.01/2015 Pelaksanaan Putusan Hukum. 80/PMK.01/2015 81/PMK.05/2015 Tarif Layanan Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Pada Kementerian Agama. 81/PMK.05/2015 82/PMK.02/2015 Tata Cara Perhitungan, Penyediaan, Pencairan, Dan Pertanggungjawaban Dana Belanja Pensiun Yang Dilaksanakan Oleh PT Taspen (Persero) Dan PT Asabri (Persero). 82/PMK.02/2015 83/PMK.01/2015 Pengendalian Gratifikasi Di Lingkungan Kementerian Keuangan. 83/PMK.01/2015 84/PMK.05/2015 Tata Cara Penarikan Pinjaman dan/ atau Hibah Luar Negeri. 84/PMK.05/2015 85/PMK.01/2015 Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.01 /2011 Tentang Penegakan Disiplin Dalam Kaitannya Dengan Tunjangan Khusus Pembinaan Keuangan Negara Di Lingkungan Kementerian Keuangan. 85/PMK.01/2015 86/PMK.010/2015 Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.03/2011 tentang Tata Cara Penghitungan dan Pembayaran Pajak Penghasilan atas Surplus Bank Indonesia. 86/PMK.010/2015 87/PMK.02/2015 Tata Cara Penggunaan Anggaran Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara Pengelolaan Belanja Lainnya (BA 999. 08). 87/PMK.02/2015 88/PMK.06/2015 Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Pada Perusahaan Perseroan (Persero) di Bawah Pembinaan dan Pengawasan Menteri Keuangan. 88/PMK.06/2015 89/PMK.010/2015 Tata Cara Pemberian Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-daerah Tertentu serta Pengalihan Aktiva dan Sanksi bagi Wajib Pajak Badan Dalam Negeri yang Diberikan Fasilitas Pajak Penghasilan. 89/PMK.010/2015 90/PMK.03/2015 Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 253/PMK.03/2008 tentang Wajib Pajak Badan Tertentu Sebagai Pemungut Pajak Penghasilan dari Pembeli atas Penjualan Barang yang Tergolong Sangat Mewah. 90/PMK.03/2015 91/PMK.03/2015 Pengurangan Atau Penghapusan Sanksi Administrasi Atas Keterlambatan Penyampaian Surat Pemberitahuan,Pembetulan Surat Pemberitahuan, Dan Keterlambatan Pembayaran Atau Penyetoran Pajak. 91/PMK.03/2015 92/PMK.07/2015 Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus Tambahan Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015. 92/PMK.07/2015 93/PMK.07/2015 Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa. 93/PMK.07/2015 94/PMK.05/2015 Tarif Layanan Badan Layanan Umum Universitas Negeri Malang pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. 94/PMK.05/2015 95/PMK.05/2015 Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 46/PMK.05/2013 Tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Lembaga Layanan Pemasaran Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah pada Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah. 95/PMK.05/2015 96/PMK.07/2015 Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Analis Keuangan Pusat dan Daerah. 96/PMK.07/2015 97/PMK.010/2015 Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.011/2011 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang Dan Pembebanan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor. 97/PMK.010/2015 98/PMK.01/2015 Tata Cara Penunjukan Atau Pengangkatan Pelaksana Tugas (Plt.) Dan Penunjukan Pelaksana Harian (Plh.) Di Lingkungan Kementerian Keuangan. 98/PMK.01/2015 99/PMK.06/2015 Penyelesaian Piutang Instansi Pemerintah yang Diurus/Dikelola oleh Panitia Urusan Piutang Negara/Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. 99/PMK.06/2015 100/PMK.02/2015 Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 204/PMK.02/2014 tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran Belanja Antar Subbagian Anggaran Dalam Bagian Anggaran 999 (BA BUN). 100/PMK.02/2015 101/PMK.05/2015 Tarif Layanan Badan Layanan Umum Pusat Veteriner Farma pada Kementerian Pertanian. 101/PMK.05/2015 102/PMK.07/2015 Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115/PMK.07 /2013 tentang Tata Cara Pemungutan dan Penyetoran Pajak Rokok. 102/PMK.07/2015 103/PMK.04/2015 Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/ PMK.04/ 2009 tentang Pembayaran Cukai Secara Berkala untuk Pengusaha Pabrik yang Melaksanakan Pelunasan dengan Cara Pembayaran. 103/PMK.04/2015 104/PMK.06/2015 Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 125/PMK.06/2011 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara Yang Berasal Dari Dana Dekonsentrasi Dan Dana Tugas Pembantuan Sebelum Tahun Anggaran 2011 104/PMK.06/2015 105/PMK.05/2015 Tata Cara Pelaksanaan Imbal Jasa Penjaminan Kredit Usaha Rakyat Mikro. 105/PMK.05/2015 106/PMK.010/2015 Jenis Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah Selain Kendaraan Bermotor yang Dikenai Pajak Penjualan atas Barang Mewah. 106/PMK.010/2015 107/PMK.010/2015 Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.03/2010 tentang Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Sehubungan dengan Pembayaran atas Penyerahan Barang dan Kegiatan di Bidang Impor atau Kegiatan Usaha di Bidang Lain. 107/PMK.010/2015 108/PMK.02/2015 Besaran Persentase Dana Operasional Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Tahun 2015. 108/PMK.02/2015 109/PMK.03/2015 Tunjangan Kinerja Bagi Pejabat Fungsional Dokter / Dokter Gigi dan Pelaksana Tugas Belajar di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak. 109/PMK.03/2015 110/PMK.02/2015 Standar Biaya Honorarium Operasi Patroli Laut Dan/ Atau Udara Dan Pengamanan/Penyelamatan Instalasi /Sarana Operasi Di Lingkungan Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai Kementerian Keuangan. 110/PMK.02/2015 111/PMK.05/2015 Tarif Layanan Badan Layanan Umum Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung Pada Kementerian Agama. 111/PMK.05/2015 112/PMK.05/2015 Tarif Layanan Badan Layanan Umum Pusat Pembiayaan Pembangunan Hutan pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. 112/PMK.05/2015 113/PMK.01/2015 Organisasi Dan Tata Kerja Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit. 113/PMK.01/2015 114/PMK.05/2015 Tarif Layanan Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit Pada Kementerian Keuangan. 114/PMK.05/2015 115/PMK.02/2015 Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2016. 115/PMK.02/2015 116/PMK.02/2015 Tata Cara Penyediaan, Pencairan, Dan Pertanggungjawaban Dana Cadangan Beras Pemerintah. 116/PMK.02/2015 117/PMK.05/2015 Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Gaji/Pensiun/Tunjangan Bulan Ketiga Belas Dalam Tahun Anggaran 2015 Kepada Pegawai Negeri Sipil, Anggota Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun/Tunjangan. 117/PMK.05/2015 118/PMK.08/2015 Penjualan Surat Utang Negara Dalam Mata Uang Rupiah Dan Valuta Asing Di Pasar Perdana Domestik Dengan Cara Private Placement. 118/PMK.08/2015 119/PMK.05/2015 Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 208/PMK.05/2010 Tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Sekolah Tinggi Akuntansi Negara Pada Kementerian Keuangan. 119/PMK.05/2015 120/PMK.03/2015 Pencabutan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 86/KMK.03/2002 Tentang Tata Cara Penggunaan Stiker Dalam Pemungutan Dan Pelunasan Pajak Pertambahan Nilai Atas Penyerahan Produk Rekaman Gambar Dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 174/KMK.03/2004 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Atas Penyerahan Produk Rekaman Suara. 120/PMK.03/2015 121/PMK.03/2015 Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 75/PMK.03/2010 tentang Nilai Lain Sebagai Dasar Pengenaan Pajak. 121/PMK.03/2015 122/PMK.010/2015 Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak. 122/PMK.010/2015 123/PMK.05/2015 Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115/PMK.05/2012 Tentang Penyelesaian Piutang Negara Pada Petani Peserta Eks Proyek Perusahaan Inti Rakyat Dan Eks Unit Pelaksana Proyek Perkebunan. 123/PMK.05/2015 124/PMK.07/2015 Tata Cara Pengalokasian Dan Penyaluran Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. 124/PMK.07/2015 125/PMK.010/2015 Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.03/2014 Tentang Tata Cara Pertukaran Informasi (Exchange Of Information) 125/PMK.010/2015 126/PMK.05/2015 Tarif Layanan Badan Layanan Umum Institut Agama Islam Negeri Sumatera Utara Pada Kementerian Agama. 126/PMK.05/2015 127/PMK.02/2015 Klasifikasi Anggaran. 127/PMK.02/2015 128/PMK.01/2015 Pedoman Tata Naskah Dinas Elektronik Kementerian Keuangan 128/PMK.01/2015 129/PMK.01/2015 Tata Cara Pelaksanaan Rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Kementerian Keuangan. 129/PMK.01/2015 130/PMK.02/2015 Tata Cara Penyediaan Anggaran, Penghitungan, Pembayaran, Dan Pertanggungjawaban Dana Subsidi Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu. 130/PMK.02/2015 131/PMK.01/2015 Pedoman Penyusunan Proses Bisnis, Kerangka Pengambilan keputusan, Dan Standar Operasional Prosedur Di Lingkungan Kementerian Keuangan. 131/PMK.01/2015 132/PMK.010/2015 Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.011/2011 Tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang Dan Pembebanan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor. 132/PMK.010/2015 133/PMK.05/2015 Tarif Layanan Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit Pada Kementerian Keuangan. 133/PMK.05/2015 134/PMK.08/2015 Penugasan Khusus Kepada Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia. 134/PMK.08/2015 135/PMK.07/2015 Rincian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2015. 135/PMK.07/2015 136/PMK.010/2015 Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 75/PMK.011/2012 Tentang Penetapan Barang Ekspor Yang Dikenakan Bea Keluar Dan Tarif Bea Keluar. 136/PMK.010/2015 137/PMK.01/2015 Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Keuangan Negara STAN 137/PMK.01/2015 138/PMK.01/2015 Organisasi Dan Tata Kerja Pengelola Portal Indonesia National Single Window. 138/PMK.01/2015 139/PMK.02/2015 Tata Cara Penyediaan, Pencairan, Dan Pertanggungjawaban Pemberian Bantuan Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum. 139/PMK.02/2015 140/PMK.02/2015 Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 257 /PMK.02/2014 Tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2015. 140/PMK.02/2015 141/PMK.03/2015 Jenis Jasa Lain Sebagaimana Dimaksud dalam Pasal 23 Ayat (1) Huruf c Angka 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. 141/PMK.03/2015 142/PMK.010/2015 Perubahan Keempat atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 231/KMK.03/2001 tentang Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas Impor Barang Kena Pajak Yang Dibebaskan Dari Pungutan Bea Masuk . 142/PMK.010/2015 143/PMK.02/2015 Petunjuk Penyusunan Dan Penelaahan Rencana Kerja Dan Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga Dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran. 143/PMK.02/2015 144/PMK.010/2015 Jabatan Fungsional Peneliti Di Lingkungan Kementerian Keuangan Jabatan Fungsional Peneliti Di Lingkungan Kementerian Keuangan. 144/PMK.010/2015 145/PMK.05/2015 Tarif Layanan Badan Layanan Umum Universitas Negeri Jakarta pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. 145/PMK.05/2015 146/PMK.05/2015 Tata Cara Pelaksanaan Subsidi Bunga Untuk Kredit Usaha Rakyat. 146/PMK.05/2015 147/PMK.07/2015 Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 92/PMK.07/2015 Tentang Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus Tambahan Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015. 147/PMK.07/2015 148/PMK.04/2015 Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Barang Untuk Keperluan Badan Internasional Beserta Pejabatnya Yang Bertugas Di Indonesia. 148/PMK.04/2015 149/PMK.04/2015 Pembebasan Bea Masuk Dan/Atau Cukai Atas Impor Barang Perwakilan Negara Asing Beserta Para Pejabatnya Yang Bertugas Di Indonesia. 149/PMK.04/2015 150/PMK.05/2015 Pelaksanaan Pembayaran Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil Dan Janda/Dudanya Serta Purnawirawan, Warakawuri/Duda, Tunjangan Anak Yatim/Piatu, Dan Tunjangan Orang Tua Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. 150/PMK.05/2015 151/PMK.05/2015 Pelaksanaan Pembayaran Tunjangan Kehormatan Kepada Bekas Anggota Komite Nasional Indonesia Pusat Dan Janda/Dudanya, Serta Tunjangan Perintis Pergerakan Kebangsaan/Kemerdekaan. 151/PMK.05/2015 152/PMK.010/2015 Penetapan Bagian Penghasilan Sehubungan Dengan Pekerjaan Dari Pegawai Harian Dan Mingguan Serta Pegawai Tidak Tetap Lainnya Yang Tidak Dikenakan Pemotongan Pajak Penghasilan. 152/PMK.010/2015 153/PMK.07/2015 Batas Maksimal Kumulatif Defisit Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Batas Maksimal Defisit Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Dan Batas Maksimal Kumulatif Pinjaman Daerah Tahun Anggaran 2016. 153/PMK.07/2015 154/PMK.03/2015 Tata Cara Pemungutan, Pembayaran, Dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai Atas Penyerahan Bahan Bakar Minyak Untuk Kapal Angkutan Laut Luar Negeri. 154/PMK.03/2015 155/PMK.010/2015 Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan Terhadap Impor Produk Steel Wire Rod. 155/PMK.010/2015 156/PMK.010/2015 Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.03/2008 Tentang Penetapan Organisasi-Organisasi Internasional Dan Pejabat-Pejabat Perwakilan Organisasi Internasional Yang Tidak Termasuk Subjek Pajak Penghasilan. 156/PMK.010/2015 157/PMK.010/2015 Pelaksanaan Perlakuan Pajak Penghasilan Yang Didasarkan Pada Ketentuan Dalam Perjanjian Internasional. 157/PMK.010/2015 158/PMK.010/2015 Kriteria Jasa Kesenian Dan Hiburan Yang Tidak Dikenai Pajak Pertambahan Nilai. 158/PMK.010/2015 159/PMK.010/2015 Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan. 159/PMK.010/2015 160/PMK.05/2015 Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Pada Perwakilan Republik Indonesia Di Luar Negeri. 160/PMK.05/2015 161/PMK.010/2015 Pencabutan Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 748/KMK.04/1990 Tentang Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Bagi Investasi Di Wilayah Tertentu 161/PMK.010/2015 162/PMK.07/2015 Hibah Dari Pemerintah Pusat Kepada Pemerintah Daerah Dalam Rangka Bantuan Pendanaan Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pascabencana 162/PMK.07/2015 163/PMK.05/2015 Perkiraan Defisit yang Melampaui Target Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 dan Tambahan Pembiayaan Defisit yang Diperkirakan Melampaui Target Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 163/PMK.05/2015 164/PMK.05/2015 Tata Cara Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Negeri. 164/PMK.05/2015 165/PMK.010/2015 Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan Terhadap Impor Produk Coated Paper dan Paper Board. 165/PMK.010/2015 166/PMK.06/2015 Penilaian Barang Milik Negara. 166/PMK.06/2015 167/PMK.04/2015 Penundaan Pembayaran Bea Masuk Dalam Rangka Pengeluaran Barang Impor Untuk Dipakai Dengan Jaminan. 167/PMK.04/2015 168/PMK.05/2015 Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/ Lembaga. 168/PMK.05/2015 169/PMK.010/2015 Penentuan Besarnya Perbandingan antara Utang dan Modal Perusahaan untuk Keperluan Penghitungan Pajak Penghasilan. 169/PMK.010/2015 170/PMK.08/2015 Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 143/PMK.011/2013 Tentang Panduan Pemberian Dukungan Kelayakan Atas Sebagian Biaya Konstruksi Pada Proyek Kerja Sama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur. 170/PMK.08/2015 171/PMK.07/2015 Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Analis Keuangan Pusat Dan Daerah 171/PMK.07/2015 172/PMK.05/2015 Tarif Layanan Badan Layanan Umum Balai Besar Bahan dan Barang Teknik pada Kementerian Perindustrian. 172/PMK.05/2015 173/PMK.05/2015 Tarif Layanan Badan Layanan Umum Pusat Pelayanan Teknologi/ BPPT Enjiniring pada Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi 173/PMK.05/2015 174/PMK.03/2015 Tata Cara Penghitungan dan Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Hasil Tembakau. 174/PMK.03/2015 175/PMK.05/2015 Tarif Layanan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Lumajang pada Kepolisian Negara Republik Indonesia. 175/PMK.05/2015 176/PMK.02/2015 Hak Keuangan Dan Fasilitas Lainnya Bagi Wakil Menteri 176/PMK.02/2015 177/PMK.05/2015 Pedoman Penyusunan Dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga. 177/PMK.05/2015 178/PMK.02/2015 Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.02/2009 tentang Rekening Minyak dan Gas Bumi. 178/PMK.02/2015 179/PMK.07/2015 Pedoman Umum dan Rincian Dana Proyek Pemerintah Daerah dan Desentralisasi Tahun Anggaran 2015. 179/PMK.07/2015 180/PMK.07/2015 Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.07/2012 tentang Tata Cara Penerbitan Dan Pertanggungjawaban Obligasi Daerah. 180/PMK.07/2015 181/PMK.05/2015 Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Utang Pemerintah. 181/PMK.05/2015 182/PMK.03/2015 Tata Cara Pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak, Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak. 182/PMK.03/2015 183/PMK.03/2015 Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145/PMK.03/2012 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Ketetapan Pajak dan Surat Tagihan Pajak. 183/PMK.03/2015 184/PMK.03/2015 Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pemeriksaan. 184/PMK.03/2015 185/PMK.03/2015 Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.03/2011 tentang Tata Cara Penghitungan dan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak. 185/PMK.03/2015 186/PMK.03/2015 Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 226/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Penghitungan dan Pemberian Imbalan Bunga. 186/PMK.03/2015 187/PMK.03/2015 Tata Cara Pengembalian atas Kelebihan Pembayaran Pajak yang Seharusnya Tidak Terutang. 187/PMK.03/2015 188/PMK.010/2015 Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 176/PMK.011/2009 tentang Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Mesin Serta Barang Dan Bahan Untuk Pembangunan Atau Pengembangan Industri Dalam Rangka Penanaman Modal. 188/PMK.010/2015 189/PMK.08/2015 Tata Cara Pemberian dan Pelaksanaan Jaminan Pemerintah Atas Pembiayaan Infrastruktur Melalui Pinjaman Langsung Dari Lembaga Keuangan Internasional Kepada Badan Usaha Milik Negara. 189/PMK.08/2015 190/PMK.08/2015 Pembayaran Ketersediaan Layanan dalam rangka Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur. 190/PMK.08/2015 191/PMK.010/2015 Penilaian Kembali Aktiva Tetap untuk Tujuan Perpajakan bagi Permohonan yang diajukan pada Tahun 2015 dan Tahun 2016. 191/PMK.010/2015 192/PMK.03/2015 Tata Cara Pembayaran Kembali Pajak Pertambahan Nilai Yang Seharusnya Tidak Mendapat Fasilitas Tidak Dipungut Pajak Pertambahan Nilai Atas Impor Dan/Atau Penyerahan Alat Angkutan Tertentu Yang Telah Mendapat Fasilitas Tidak Dipungut Pajak Pertambahan Nilai Yang Digunakan Tidak Sesuai Dengan Tujuan Semula Atau Dipindahtangankan Kepada Pihak Lain Baik Sebagian Atau Seluruhnya Serta Pengenaan Sanksi Atas Keterlambatan Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai. 192/PMK.03/2015 193/PMK.03/2015 Tata Cara Pemberian Fasilitas Tidak Dipungut Pajak Pertambahan Nilai Atas Impor Dan/Atau Penyerahan Alat Angkutan Tertentu Dan Penyerahan Jasa Kena Pajak Terkait Alat Angkutan Tertentu. 193/PMK.03/2015 194/PMK.01/2015 Pemberian Tunjangan dan Ketentuan Lain Bagi Hakim pada Pengadilan Pajak. 194/PMK.01/2015 195/PMK.08/2015 Tata Cara Penghitungan, Pengalokasian, Pembayaran, Dan Pertanggungjawaban Subsidi Listrik. 195/PMK.08/2015 196/PMK.02/2015 Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 143/PMK.02/2015 Tentang Petunjuk Penyusunan Dan Penelaahan Rencana Kerja Dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga Dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran. 196/PMK.02/2015 197/PMK.03/2015 Pengurangan Sanksi Administrasi atas Surat Ketetapan Pajak, Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan bangunan , dan/atau Surat Tagihan Pajak yang Diterbitkan Berdasarkan Hasil Pemeriksaan, Verifikasi, atau Penelitian Pajak Bumi dan Bangunan. 197/PMK.03/2015 198/PMK.010/2015 Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 179/PMK.011/2012 Tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau. 198/PMK.010/2015 199/PMK.08/2015 Perubahan atas Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.08/2013 Tentang Dealer Utama. 199/PMK.08/2015 200/PMK.03/2015 Perlakuan Perpajakan Bagi Wajib Pajak dan Pengusaha Kena Pajak yang Menggunakan Skema Kontrak Investasi Kolektif Tertentu dalam Rangka Pendalaman Sektor Keuangan. 200/PMK.03/2015 201/PMK.02/2015 Pengelolaan Akumulasi Iuran Pensiun Pegawai Negeri Sipil. 201/PMK.02/2015 202/PMK.03/2015 Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan. 202/PMK.03/2015 203/PMK.08/2015 Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43/PMK.08/2013 tentang Lelang Surat Utang Negara Dalam Mata Uang Rupiah Dan Valuta Asing Di Pasar Perdana Domestik. 203/PMK.08/2015 204/PMK.09/2015 Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Anggaran Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara. 204/PMK.09/2015 205/PMK.04/2015 Tata Cara Pengenaan Tarif Bea Masuk Berdasarkan Perjanjian Atau Kesepakatan Internasional. 205/PMK.04/2015 206/PMK.010/2015 Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 106/PMK.010/2015 tentang Jenis Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah Selain Kendaraan Bermotor yang Dikenai Pajak Penjualan atas Barang Mewah. 206/PMK.010/2015 207/PMK.010/2015 Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 105/PMK.03/2009 tentang Piutang yang Nyata-nyata Tidak Dapat Ditagih yang Dapat Dikurangkan Dari Penghasilan Bruto. 207/PMK.010/2015 208/PMK.02/2015 Tata Cara Penyediaan, Pencairan, Dan Pertanggungjawaban Dana Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Dan Iuran Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara Yang Bekerja Pada Instansi Pemerintah Pusat 208/PMK.02/2015 209/PMK.05/2015 Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Investasi Pemerintah. 209/PMK.05/2015 210/PMK.010/2015 Pajak Penghasilan Ditanggung Pemerintah atas Bunga atau Imbalan Surat Berharga Negara yang Diterbitkan di Pasar Internasional dan Penghasilan Pihak Ketiga atas Jasa yang Diberikan Kepada Pemerintah dalam Penerbitan dan/ atau Pembelian Kembali/Penukaran Surat Berharga Negara di Pasar Internasional Tahun Anggaran 2015. 210/PMK.010/2015 211/PMK.02/2015 Biaya Operasional Penyelenggaraan Pembayaraan Manfaat Pensiun Yang Dilaksanakan Oleh PT Taspen (Persero) Dan PT Asabri (Persero). 211/PMK.02/2015 212/PMK.05/2015 Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2014 Tentang Dana Perhitungan Fihak Ketiga. 212/PMK.05/2015 213/PMK.07/2015 Penyaluran Dana Alokasi Khusus Triwulan IV Tahun Anggaran 2015. 213/PMK.07/2015 214/PMK.07/2015 Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/ PMK.07/2012 tentang Hibah Dari Pemerintah Pusat Kepada Pemerintah Daerah. 214/PMK.07/2015 215/PMK.07/2015 Tata Cara Pemotongan Dana Alokasi Umum Dan/ Atau Dana Bagi Hasil Bagi Daerah Induk, Provinsi, Dan/ Atau Daerah Lain Yang Tidak Memenuhi Kewajiban Hibah/Bantuan Pendanaan Kepada Daerah Otonom Baru Dan Penyaluran Dana Hasil Pemotongan Dana Alokasi Umum Dan/ Atau Dana Bagi Hasil Kepada Daerah Otonom Baru. 215/PMK.07/2015 216/PMK.05/2015 Tata Cara Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara. 216/PMK.05/2015 217/PMK.05/2015 Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Nomor 13 tentang Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum. 217/PMK.05/2015 218/PMK.06/2015 Tata Cara Penyimpanan Dokumen Kepemilikan Barang Milik Negara. 218/PMK.06/2015 219/PMK.01/2015 Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Manajemen Aset Negara. 219/PMK.01/2015 220/PMK.08/2015 Tata Cara Pembiayaan Proyek/Kegiatan Melalui Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara. 220/PMK.08/2015 221/PMK.010/2015 Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping Terhadap Impor Produk Biaxially Oriented Polyethylene Terephthalate (BOPET) dari Negara India, Republik Rakyat Tiongkok, dan Thailand. 221/PMK.010/2015 223/PMK.05/2015 Pelaksanaan Piloting Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi. 223/PMK.05/2015 224/PMK.04/2015 Pengawasan Terhadap Impor Atau Ekspor Barang Larangan Dan/Atau Pembatasan. 224/PMK.04/2015 225/PMK.04/2015 Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.04/2007 Tentang Pemeriksaan Pabean Di Bidang Impor. 225/PMK.04/2015 226/PMK.04/2015 Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 155/PMK.04/2008 Tentang Pemberitahuan Pabean. 226/PMK.04/2015 227/PMK.04/2015 Nilai Tukar Mata Uang Yang Digunakan Untuk Penghitungan Dan Pembayaran Bea Masuk. 227/PMK.04/2015 228/PMK.04/2015 Pengeluaran Barang Impor Untuk Dipakai. 228/PMK.04/2015 229/PMK.04/2015 Mitra Utama Kepabeanan. 229/PMK.04/2015 230/PMK.02/2015 Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.02/2013 Tentang Tata Cara Pembayaran Domestic Market Obligation Fee, Over Lifting Kontraktor Dan/ Atau Under Lifting Kontraktor Dalam Kegiatan Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi. 230/PMK.02/2015 231/PMK.02/2015 Tata Cara Perencanaan, Penelaahan, Dan Penetapan Alokasi Anggaran Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara, Dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Bendahara Umum Negara. 231/PMK.02/2015 232/PMK.06/2015 Pelaksanaan Pengalihan Investasi Pemerintah Dalam Pusat Investasi Pemerintah Menjadi Penyertaan Modal Negara Pada Perusahaan Perseroan (Persero) PT Sarana Multi Infrastruktur. 232/PMK.06/2015 233/PMK.03/2015 Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 191/PMK.010/2015 Tentang Penilaian Kembali Aktiva Tetap Untuk Tujuan Perpajakan Bagi Permohonan Yang Diajukan Pada Tahun 2015 Dan Tahun 2016. 233/PMK.03/2015 234/PMK.01/2015 Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan. 234/PMK.01/2015 235/PMK.07/2015 Konversi Penyaluran Dana Bagi Hasil dan/atau Dana Alokasi Umum dalam bentuk Nontunai. 235/PMK.07/2015 236/PMK.05/2015 Tarif Layanan Badan Layanan Umum Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan Tegal pada Kementerian Perhubungan. 236/PMK.05/2015 237/PMK.05/2015 Tarif Layanan Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh pada Kementerian Agama. 237/PMK.05/2015 238/PMK.02/2015 Tata Cara Pengajuan Persetujuan Kontrak Tahun Jamak (Multi Years Contract) Dalam Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Kepada Menteri Keuangan. 238/PMK.02/2015 239/PMK.01/2015 Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 233/PMK.01/2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa Secara Elektronik Di Lingkungan Kementerian Keuangan. 239/PMK.01/2015 240/PMK.01/2015 Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Di Lingkungan Kementerian Keuangan. 240/PMK.01/2015 241/PMK.01/2015 Mekanisme Penetapan Jabatan Dan Peringkat Bagi Pelaksana Di Lingkungan Kementerian Keuangan. 241/PMK.01/2015 242/PMK.010/2015 Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping Terhadap Impor Produk H Section Dan I Section Dari Negara Republik Rakyat Tiongkok. 242/PMK.010/2015 243/PMK.05/2015 Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 194/PMK.05/2014 tentang Pelaksanaan Anggaran Dalam Rangka Penyelesaian Pekerjaan Yang Tidak Terselesaikan Sampai Dengan Akhir Tahun Anggaran. 243/PMK.05/2015 244/PMK.03/2015 Tata Cara Penghitungan dan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak. 244/PMK.03/2015 245/PMK.02/2015 Besaran Persentase Dana Operasional Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Tahun 2016. 245/PMK.02/2015 246/PMK.02/2015 Besaran Persentase Dana Operasional Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Tahun 2016. 246/PMK.02/2015 247/PMK.07/2015 Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa. 247/PMK.07/2015 248/PMK.010/2015 Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Keterangan Bebas Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah kepada Perwakilan Negara Asing dan Badan lnternasional serta Pejabatnya. 248/PMK.010/2015 249/PMK.07/2015 Perubahan Rincian Dana Bagi Hasil Pajak Tahun Anggaran 2015. 249/PMK.07/2015 250/PMK.07/2015 Perubahan Rincian Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2015. 250/PMK.07/2015 251/PMK.06/2015 Tata Cara Amortisasi Barang Milik Negara Berupa Aset Tak Berwujud Pada Entitas Pemerintah Pusat. 251/PMK.06/2015 252/PMK.02/2015 Tata Cara Penyediaan,Pencairan, Dan Pertanggungjawaban Dana Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Dan Iuran Jaminan kematian Bagi Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Dan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Kementerian Pertahanan Dan Kepolisian Negara Republik Indonesia. 252/PMK.02/2015 253/PMK.08/2015 Tata Cara Pelaksanaan Pemberian Jaminan untuk Percepatan Proyek Pembangunan Jalan Tol di Sumatera. 253/PMK.08/2015 254/PMK.05/2015 Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian Negara/Lembaga. 254/PMK.05/2015 255/PMK.09/2015 Standar Reviu Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga. 255/PMK.09/2015 256/PMK.05/2015 Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Transaksi Khusus. 256/PMK.05/2015 257/PMK.07/2015 Tata Cara Penundaan dan/ atau Pemotongan Dana Perimbangan Terhadap Daerah Yang Tidak Memenuhi Alokasi Dana Desa. 257/PMK.07/2015 258/PMK.02/2015 Tata Cara Pemberian Penghargaan Dan Pengenaan Sanksi Atas Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga. 258/PMK.02/2015 259/PMK.07/2015 Kurang Bayar Dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2013 Dan Tahun Anggaran 2014. 259/PMK.07/2015 260/PMK.06/2015 Tata Cara Penetapan Penggunaan Surplus Dan Kapitalisasi Modal Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia. 260/PMK.06/2015 261/PMK.04/2015 Impor Sementara Kapal Wisata Asing. 261/PMK.04/2015 262/PMK.05/2015 Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135/PMK.05/2013 Tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Politeknik Ilmu Pelayaran Makassar Pada Kementerian Perhubungan. 262/PMK.05/2015 263/PMK.05/2015 Tata Cara Pembayaran Perjanjian Dalam Valuta Asing Yang Dananya Bersumber Dari Rupiah Murni. 263/PMK.05/2015 264/PMK.08/2015 Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 137/PMK.08/2013 Tentang Penjualan Dan Pembelian Kembali Surat Utang Negara Dalam Valuta Asing Di Pasar Internasional. 264/PMK.08/2015 265/PMK.08/2015 Fasilitas Dalam Rangka Penyiapan Dan Pelaksanaan Transaksi Proyek Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur. 265/PMK.08/2015 266/PMK.07/2015 Pemeringkatan Kesehatan Fiskal dan Pengelolaan Keuangan Daerah. 266/PMK.07/2015 267/PMK.010/2015 Kriteria dan/atau Rincian Ternak, Bahan Pakan Untuk Pembuatan Pakan Ternak dan Pakan Ikan yang atas Impor dan/ atau Penyerahannya Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai. 267/PMK.010/2015 268/PMK.03/2015 Tata Cara Pemberian Fasilitas Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai Atas Impor dan/ atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu yang Bersifat Strategis dan Tata Cara Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai Barang Kena Pajak Tertentu yang Bersifat Strategis yang Telah Dibebaskan serta Pengenaan Sanksi. 268/PMK.03/2015 269/PMK.010/2015 Batasan Harga Jual Unit Hunian Rumah Susun Sederhana Milik dan Penghasilan bagi Orang Pribadi yang Memperoleh Unit Hunian Rumah Susun Sederhana Milik. 269/PMK.010/2015 270/PMK.06/2015 Penyampaian Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara Investasi Pemerintah Tingkat Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran pada Kementerian Badan Usaha Milik Negara dalam Rangka Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat. 270/PMK.06/2015 271/PMK.06/2015 Tata Cara Penggunaan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, Dan Penghapusan Barang Milik Negara Pada Perwakilan Republik Indonesia Di Luar Negeri. 271/PMK.06/2015 272/PMK.04/2015 Pusat Logistik Berikat. 272/PMK.04/2015 273/PMK.010/2015 Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Sektor Industri Tertentu Tahun Anggaran 2016. 273/PMK.010/2015

Source: wikiapbn.org

Share this:

  • Click to share on X (Opens in new window) X
  • Click to share on Facebook (Opens in new window) Facebook
Previous Post

Surat Edaran Dirjen Perbendaharaan Tahun 2013

Next Post

Keputusan Dirjen Perbendaharaan Tahun 2015

Keuangan Negara Indonesia

Keuangan Negara Indonesia

Keuangan Negara provides the latest economic, business, e-commerce, start-up, stock market, financial and all entrepeneur news from around Indonesia.

Next Post

Keputusan Dirjen Perbendaharaan Tahun 2015

Discussion about this post

Stay Connected

Plugin Install : Widget Tab Post needs JNews - View Counter to be installed
  • Trending
  • Comments
  • Latest

jats

2024-04-29

january effect

2024-04-29

joint venture

2024-04-29

jibor

2024-04-29

Recent News

jats

2024-04-29

january effect

2024-04-29

joint venture

2024-04-29

jibor

2024-04-29

Tentang Keuangan Negara

Keuangan Negara menyajikan berita terbaru keuangan negara, ekonomi, bisnis, e-commerce, start-up, finansial, dan entrepreneur yang bersumber dari berbagai situs dan narasumber resmi

Follow Us

Menjadi Penulis

Keuangan Negara membuka kesempatan kepada siapapun dengan latar belakang apapun untuk bergabung menjadi kontributor.

Bagi yang ingin bergabung menulis, kirimkan contoh artikelnya ke email redaksi@keuangannegara.id

Untuk informasi lebih lanjut, silahkan kunjungi halaman berikut ini.

Telusuri Berdasarkan Kategori

  • a
  • Artikel
  • b
  • Bisnis
  • BUMN & BUMD
  • c
  • d
  • Daerah
  • Daftar
  • Dasar Pengetahuan
  • e
  • E-commerce
  • Ekonomi
  • f
  • Finansial
  • g
  • h
  • Hot News
  • Hukum
  • i
  • Internasional
  • Investasi
  • j
  • Nasional
  • Pemeriksaan
  • Pengadilan
  • Tanya & Jawab
  • Tentang Kami
  • Menjadi Penulis
  • Pedoman Media Siber
  • Hubungi Kami
  • Advertising

© 2017 Keuangan Negara

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In
No Result
View All Result
  • Hot News
  • Internasional
  • Nasional
  • Daerah
  • BUMN & BUMD
  • Ekonomi
    • Bisnis
    • E-commerce
    • Finansial
  • Hukum
    • Daftar
    • Pemeriksaan
    • Pengadilan
  • Investasi
  • Dasar Pengetahuan
  • Login

© 2017 Keuangan Negara