Surat Edaran Dirjen Perbendaharaan Tahun 2013

Judul Tentang SE-1/PB/2013 Penarikan Dana melalui Uang Persediaan atau SPM-LS SE-2/PB/2013 Transisi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Organisasi Kantor Vertikal Ditjen Perbendaharaan Terkait dengan Implementasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 169/PMK.01/2012 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Ditjen Perbendaharaan SE-3/PB/2013 Perubahan atas Surat Edaran Dirjen Perbendaharaan Nomor SE-37/PB/2012 tentang Crash Program Reviu Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2012 dan Proyeksi Penyerapan Anggaran Tahun Anggaran 2013 SE-4/PB/2013 SE-5/PB/2013 SE-6/PB/2013 Besaran Tunjangan Hakim Ad Hoc Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim Ad Hoc SE-7/PB/2013 Pedoman Pemenuhan Pemanggilan Sebagai Saksi/Ahli dan Penanganan Masalah Hukum bagi Pejabat/Pegawai di Lingkungan Ditjen Perbendaharaan SE-8/PB/2013 Batas Maksimum Pencairan Dana Dipa (PNBP) Dana Reboisasi dan Provisi Sumber Daya hutan di Lingkungan Kementerian Kehutanan TA 2013 SE-9/PB/2013 Batas Maksimum Pencairan Dana DIPA yang Bersumber dari Setoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada Kantor Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahap I Tahun Anggaran 2013 SE-10/PB/2013 SE-11/PB/2013 Batas Maksimum Pencairan Dana DIPA yang Berasal dari Setoran Penerimaan Negara Bukan Pajak Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun Anggaran 2013 SE-12/PB/2013 SE-13/PB/2013 SE-14/PB/2013 Mekanisme Pencairan Dana Nongaji melalui Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) LS Nongaji (Lembur/Vakasi/Honorarium/Uang Makan/Belanja Barang/Belanja Modal/Belanja Bantuan Sosial/Belanja Lain-lain) SE-15/PB/2013 Perubahan atas Surat Edaran Dirjen Perbendaharaan Nomor SE-9/PB/2013 tentang Batas Maksimum Pencairan Dana DIPA yang Bersumber dari Setoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada Kantor Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahap I Tahun Anggaran 2013 SE-16/PB/2013 Penyesuaian Besaran Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil, Anggota Tentara Nasional Indonesia, dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia SE-17/PB/2013 Tunjangan Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan SE-18/PB/2013 Tunjangan Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian, Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan, Pengawas Benih Tanaman, Pengawas Bibit Ternak, Medik Veteriner, Paramedik Veteriner, dan Pengawas Mutu Pakan SE-19/PB/2013 Tunjangan Jabatan Fungsional Penyuluh Kehutanan SE-20/PB/2013 SE-21/PB/2013 Tunjangan Jabatan Fungsional Analis Kepegawaian SE-22/PB/2013 Tunjangan Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium Pendidikan SE-23/PB/2013 Persiapan Pelaksanaan Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Pertahanan Nomor 67/PMK.05/2013 dan 15 Tahun 2013 Tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia SE-24/PB/2013 SE-25/PB/2013 SE-26/PB/2013 Tunjangan Khusus Wilayah Pulau-pulau Kecil Terluar dan/atau Wilayah Perbatasan SE-27/PB/2013 Batas Maksimum Pencairan Dana DIPA (PNBP) Dana Reboisasi & Provisi Sumber Daya Hutan di Lingkungan Kementerian Kehutanan Tahap II TA 2013 SE-28/PB/2013 Batas Maksimum Pencairan Dana DIPA yang Bersumber dari Setoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada Kantor Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahap II Tahun Anggaran 2013 SE-29/PB/2013 SE-30/PB/2013 SE-31/PB/2013 SE-32/PB/2013

SE-33/PB/2013

Batas Maksimum Pencairan Dana DIPA yang Bersumber dari Setoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada Kantor Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahap III Tahun Anggaran 2013

SE-34/PB/2013

Pedoman Administrasi Kehadiran Pegawai di Lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan SE-35/PB/2013 Batas Maksimum Pencairan Dana DIPA yang Bersumber dari Setoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Dana Pengembangan Keahlian dan Keterampilan Tenaga Kerja Indonesia (DPKKTKI) di Lingkungan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Sampai dengan Tahap IV Tahun Anggaran 2013 SE-36/PB/2013 SE-37/PB/2013 SE-38/PB/2013 Kedudukan Keuangan Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota

SE-39/PB/2013

SE-40/PB/2013 Batas Maksimum Pencairan Dana DIPA yang Bersumber dari Setoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada Kantor Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahap IV Tahun Anggaran 2013 SE-41/PB/2013

Daftar Nama dan Kode Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara

SE-42/PB/2013 SE-43/PB/2013

SE-44/PB/2013

SE-45/PB/2013 SE-46/PB/2013 Batas Maksimum Pencairan Dana DIPA yang Bersumber dari Setoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada Kantor Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahap V Tahun Anggaran 2013 SE-47/PB/2013 SE-48/PB/2013

SE-49/PB/2013

Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penerimaan dan Pengeluaran Negara pada Akhir Tahun Anggaran 2013 serta Pembayaran Gaji Induk Bulan Januari 2014 SE-50/PB/2013 SE-51/PB/2013 Petunjuk Teknis Pembayaran Jaminan Kesehatan Hakim Ad Hoc di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya SE-52/PB/2013 SE-53/PB/2013

SE-54/PB/2013

Petunjuk Teknis Pelaksanaan dan Penyusunan Laporan Reviu Pelaksanaan Anggaran dan Spending Review Tahun 2013 SE-55/PB/2013 Petunjuk Teknis Pelaksanaan Perjalanan Dinas Pindah Menetap di Lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan SE-56/PB/2013 Alur Dokumen Pencairan Dana melalui Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana/Daftar Surat Perintah Pencairan Dana pada Saat Piloting Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara SE-57/PB/2013 Petunjuk Teknis Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Kepatuhan Bank/Pos Persepsi Dalam Rangka Pelaksanaan Perjanjian Jasa Pelayanan Perbankan Sebagai Bank Persepsi/Devisa Persepsi/Pos Persepsi Dalam Rangka Pelaksanaan Treasury Single Account (TSA) Penerimaan