Peraturan Menteri Keuangan Tahun 2005

Nomor Tentang 1/PMK.04/2005 Perubahan kelima atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 89/KMK.04/2002 tentang Tata Cara Pemberian Pembebasan Bea masuk dan Cukai atas impor barang untuk keperluan Badan Internasional berserta para Pejabatnya yang bertugas di Indonesia. 2/PMK.04/2005 Perubahan kedua atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 107/KMK.05/1997 tentang Pemberian dan Pencabutan Nomor Pokok Pengusaha Pabrik Etil Alkohol dan Pengusaha tempat Penyimpanan. 3/PMK.010/2005 Pencabutan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 154/KMK.01/2004 Tentang Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Hot Rolled Coil (HRC), Pelat Baja, Dan Cold Rolled Coil (CRC) 4/PMK.010/2005 Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Cold Rolled Coil (CRC) 5/PMK.03/2005 Tata Cara Pembayaran Kembali Kelebihan Pembayaran Pajak. 7/PMK.010/2005 Penurunan Tarif Bea Masuk Bahan Bakar Minyak Tertentu 6/PMK.010/2005 Pembebasan Bea Masuk atas impor barang untuk kegiatan usaha hulu Minyak dan Gas Bumi 11/PMK.03/2005 Penunjukan Kontraktor Perjanjian Kerjasama Pengusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi untuk memungut, menyetor, dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah beserta Tata cRa Pemungutan, Penyetoran dan Pelaporannya 10/PMK.03/2005 Perubahan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 447/KMK.03/2002 tentang Bagian Penghasilan sehubungan dengan Pekerjaan dari Pegawai Harian dan Mingguan serta Pegawai tidak tetap lainnya yang tidak dikenakan pemotongan Pajak lainnya 9/PMK.010/2005 Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 356/KMK.01/2004 Tentang Penetapan Tarif Bea Masuk Atas Impor Barang Dalam Rangka Early Harvest Package (EHP) Bilateral Indonesia-China Free Trade Area (FTA). 13/PMK.06/2005 Bagan Perkiraan Standar 12/PMK.06/2005 Pendanaan Kredit Usaha Mikro dan Kecil 15/PMK.03/2005 Bentuk, Ukuran, Warna, dan Desain Meterai Tempel Tahun 2005 14/PMK.03/2005 Persyaratan sumbangan serta Tata Cara Pendaftaran, dan Pelaporan oleh Penampung, Penyalur dan/atau Pengelola Sumbangan dalam rangka bantuan kemanusiaan bencana alam di Nangro aceh Darusalam dan Sumatera Utara 16/PMK.03/2005 Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai, Pajak penjualan atas barang mewah dan Bea Masuk, di kawasan berikat (Bonded Zone)daerah Industri Pulau Batam 20/PMK.010/2005 Pembebasan Bea Masuk dan Pajak dalam rangka impor tidak dipungut atas impor barang berdasarkan kontrak bagi hasil (Production Sharing Contracts) Minyak dan Gas Bumi 19/PMK.04/2005 Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 584/KMK.04/2003 tentang Pemasukan Barang-barang dari luar daerah Pabean Indonesia ke Kawasan Berikat (Bonded Zone) Daerah Industri Pulau Batam 18/PMK.010/2005 Penurunan Tarif Bea Masuk Cordless Handset dengan nomor HS.8517.11.00.00 17/PMK.05/2005 Syarat, Tata Cara, dan Ketentuan Pelaksanaan Jaminan Pemerintah Terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Umum 21/PMK.010/2005 Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 06/PMK.10/2005 tentang Pembebasan Bea Masuk atas Impor Barang untuk kegiatan usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi 24/PMK.010/2005 Keringanan Bea Masuk atas Impor Bus dalam bentuk Completely Build Up (CBU) untuk keperluan angkutan umum 23/PMK.010/2005 Keringanan Bea Masuk atas Impor Chassis Bus dengan mesin terpasang untuk pembuatan bus angkutan umum dan Completely Knock Down (CKD) untuk pembuatan kendaraan angkutan komersial 22/PMK.010/2005 Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Beberapa Jenis Suku Cadang Untuk Angkutan Umum 25/PMK.04/2005 Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 441/KMK.05/1999 tentang Penggunaan Jaminan Tertulis untuk menjamin pembayaran pungutan Bea Masuk, Cukai, denda Administrasi dan Pajak dalam rangka impor 26/PMK.010/2005 Pembebasan Bea Masuk atas Impor Barang untuk Kegiatan Usaha Panas Bumi 27/PMK.05/2005 Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 371/KMK.06/2004 tentang Pelaksanaan Jaminan Pemerintah terhadap kewajiban pembayaran PT. Bank Dagang Bali (Dalam Likuidasi) kepada Nasabah Penyimpanan yang Rekeningnya tercatat dalam Pembukuan Bank tetapi tidak di… 28/PMK.010/2005 Perubahan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor Dalam Rangka Skema Common Effective Preferential Tarif (CEPT) 31/PMK.07/2005 Tata Cara Pengajuan usul, Penelitian, dan Penetapan Penghapusan Piutang Perusahaan Negara/Daerah dan Piutang Negara/Daerah 30/PMK.03/2005 Tata Cara Pembayaran Kembali Kelebihan Pembayaran Bea Perolehan Hak atas Tanag dan Bangunan 29/PMK.03/2005 Tata Cara Pembayaran Kembali Kelebihan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan 38/pmk.04/2005 Tata Cara Pengembalian Bea Masuk, Denda Administrasi, dan/atau Bunga 37/PMK.04/2005 Tata Cara Pengembalian Bea Masuk dan/atau Cukai yang telah dibayar dalam rangka Kemudahan Impor Tujuan Ekspor 36/PMK.04/2005 Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 580/KMK.04/2003 tentang Tatalaksana Kemudahan Impor Tujuan Ekspor dan Pengawasannya 39/PMK.010/2005 Penetapan Tarif Bea Masuk atas Impor Polyethylene Terephthalate tertentu 41/PMK.02/2005 Tata Cara Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak dari Hasil-hasil Pengelolaan Kekayaan Negara yang dipisahkan 40/PMK.03/2005 Tata Cara Pemberian Imbalan Bumga kepada Wajib Pajak 42/PMK.02/2005 Penetapan perkiraan jumlah Dana Bagian Daerah dari Sumber Daya Alam Minyak Bumi dan Gas Alam Tahun Anggaran 2005 43/PMK.04/2005 Penetapan Harga Dasar dan Tarif Cukai Hasil Tembakau 45/PMK.06/2005 Lelang Surat Utang Negara di Pasar Perdana. Jakarta, 2005 44/PMK.06/2005 Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 343/KMK.01/2003 tentang Lelang Pembelian Kembali Obligasi Negara 47/PMK.04/2005 Perubahan kedua atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 135/KMK.05/2000 tentang Keringanan Bea Masuk atas Impor Mesin, Barang dan Bahan, dalam rangka Pembangunan/Pengembangan Industri/Industri Jasa 46/PMK.04/2005 Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 98/KMK.05/2000 tentang Keringanan Bea Masuk atas Bahan Baku/Subkomponen/Bahan Penolong untuk Pembuatan Komponen Elektornika 50/PMK.03/2005 Perubahan ketiga atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 524/KMK.03/2001tentang Batasan Rumah Sederhana, Rumah Sangat Sederhana, Rumah Susun Sederhana, Pondok Boro, Asrama Mahasiswa dan ………. dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai 49/PMK.010/2005 Pembebasan bea masuk atas impor komponen/suku cadang untuk industri perkapalan dan jasa pelayaran. 48/PMK.04/2005 Perubahan kedelapan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 101/KMK.05/1997 tentang Pemberitahuan Pabean 51/PMK.02/2005 Tata Cara Penghitungan dan pembayaran Subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) tahun anggaran 2005 34/PMK.03/2005 Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan antara Pemerintah Pusat dan Daerah 33/PMK.03/2005 Pelimpahan Wewenang Penerbitan Surat Kuasa Umum Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan/Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama 32/PMK.03/2005 Tata Cara Pembagian Hasil Penerimaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan antara Pemerintah Pusat dan Daerah 52/PMK.02/2005 Penetapan perkiraan jumlah dana bagian daerah dari sumber daya alam sektor kehutanan tahun anggaran 2005 53/PMK.05/2005 Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 85/KMK.06/2004 tentang Pembentukan, Kedudukan, Organisasi, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Penjaminan Pemerintah terhadap kewajiban pembayaran Bank Umum 54/PMK.02/2005 Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga Tahun 2006 55/PMK.02/2005 Penetapan perkiraan jumlah Dana Bagian daerah yang berasal dari Sumber Daya Alam Pertambangan dan Perikanan Tahun Anggaran 2005 57/PMK.10/2005 Penetapan Tarif Bea Masuk dalam rangka Normal Track ASEAN – CHINA FREE TRADE AREA ( AC – FTA) 56/PMK.010/2005 Program Penurunan/Penghapusan Tarif Bea Masuk Dalam Rangka Normal Track Asean-China Free Trade Area (AC-FTA). 58/PMK.05/2005 Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.05/2005 tentang Syarat, Tata Cara dan Ketentuan Pelaksanaan Jaminan Pemerintah terhadap kewajiban pembayaran Bank Umum 59/PMK.06/2005 Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat 61/PMK.03/2005 Perlakuan Perpajakan dan kepabeanan Dalam Rangka Proyek Pengembangan Pulau Bintan dan Pulau Karimun 60/PMK.04/2005 Tempat Penimbunan Berikat di Pulau Batam, Bintan dan Karimun 63/PMK.06/2005 Petunjuk Pelaksanaan Hibah Asian Development Bank (ADB) untuk Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Alam Gempa Bumi dan Tsunami di Propinsi Nangroe Aceh Darusssalam dan Provinsi Sumatera Utara 62/PMK.010/2005 Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Bagian dan Perlengkapan Kendaraan Bermotor untuk pembuatan Kendaraan Bermotor Tujuan Ekspor 64/PMK.02/2005 Tata cara pembayaran kembali Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Atas Perolehan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak yang digunakan oleh Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap dalam Pengusahaan Minyak dan Gas Bumi 65/PMK.03/2005 Perubahan Keempat Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 524/KMK.03/2001 Tentang Batasan Rumah Sederhana, Rumah Sangat Sederhana, Rumah Susun Sederhana, Pondok Boro, Asrama Mahasiswa Dan Pelajar Serta Perumahan Lainnya Yang Atas Penyerahannya Dibebaskan Dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai. 65/PMK.02/2005 Perubahan Keempat atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 524/KMK.03/2001 tentang Batasan Rumah Sederhana, Rumah Sangat Sederhana, Rumah Susun Sederhana, Pondok Boro, asrama Mahasiswa dan Pelajar serta Perumahan Lainnya yang atas Penyerahannya dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai 66/PMK.03/2005 Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 05/PMK.03/2005 tentang Tata Cara Pembayaran Kembali Kelebihan Pembayaran Pajak 67/PMK.02/2005 Tata Cara Pemungutan, Penyetoran dan Pertanggungjawaban PNBP yang berasal dari Visa Kunjungan Saat Kedatangan 68/PMK.05/2005 Perhitungan dan Pembayaran Premi Program Penjaminan Pemerintah terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Umum untuk Periode 1 Juli 2005 sampai dengan 21 September 2005 70/PMK.010/2005 Penetapan Tarif Bea Masuk atas Impor Barang dalam rangka ASEAN Integration System of Preferences (AISP) untuk Negara-negara Anggota Baru ASEAN (Cambodia, Laos, Myanmar dan Vietnam) 69/PMK.04/2005 Perubahan Keenam atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 89/KMK.04/2002 tentang Tata Cara Pemberian Pembebasan Bea Masuk dan Cukai atas Impor Barang untuk keperluan Badan Internasional beserta para pejabatnya yang bertugas di Indonesia 71/PMK.02/2005 Petunjuk Pelaksanaan Penyaluran dan Pengadaan Barang/Jasa Hibah Pemerintah Jepang yang bersumber dari Non project Type Grant Aid 2004 untuk Program Perbaikan Kerusakan yang disebabkan oleh Bencana alam Gempa Bumi dan Tsunami di Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Propinsi Sumatera Utara 74/PMK.02/2005 Tata Cara Pencairan dan Pertanggungjawaban Dana Penyelenggara Kewajiban Pelayanan Umum Bidang Angkutan Laut Penumpang Kelas Ekonomi dan Bidang Pos 73/PMK.02/2005 Tata Cara Pencairan dan Pertanggungjawaban Dana Subsidi Kredit Pemilikan Rumah Sederhana Sehat (KPRSH) 72/PMK.05/2005 Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 543/KMK.06/2003 tentang Divestasi Saham Negara Dalam Rangka Penyertaan Modal Negara dan Pelunasan Obligasi Negara pada Bank Pembangunan Daerah peserta Program Rekapitalisasi 75/PMK.03/2005 Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 422/KMK.04/1998 tentang Penggunaan Nilai Buku atas Pengalihan Harta dalam rangka Penggabungan, Peleburan atau Pemekaran Usaha 76/PMK.03/2005 Tata Cara Pemberian Fasilitas Pajak Pertambahan Nilai tidak dipungut atas penyerahan Avtur untuk keperluan Penerbangan Internasional 08/PMK.02/2005 Pengelolaan Bagian Anggaran Pembiayaan dan Perhitungan. 80/PMK.01/2005 Pedoman Tata Naskah Dinas Departemen Keuangan 79/PMK.01/2005 Penomoran dan Pemberian Kode Surat Di Lingkungan Departemen Keuangan 78/PMK.010/2005 Pembebasan Bea Masuk atas Impor Barang untuk Kegiatan Pengusahaan Panas Bumi Berdasarkan Kontrak sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 27 Tahun 2003 tentang Panas Bumi 77/PMK.06/2005 Perubahan Ketiga Keputusan Menteri Keuangan Nomor 343/KMK.01/2003 tentang Lelang Pembelian Obligasi Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 44/PMK.06/2005 82/PMK.06/2005 Tambahan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 346/KMK.017/2000 tentang Pengelolaan Rekening Dana Investasi 81/PMK.06/2005 Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 45/PMK.06/2005 tentang Lelang Surat Utang Negara Di Pasar Perdana 83/PMK.06/2005 Tambahan Tingkat Suku Bunga Penerusan Pinjaman Luar Negeri Pemerintah yang diteruskan kepada Daerah 84/PMK.02/2005 Standar Biaya Tahunan Anggaran 2006 85/PMK.06/2005 Petunjuk Pelaksanaan Percepatan Penyaluran/ Pencairan Dana Program Kompensasi Pengurangan Subsidi Bahan Bakar Minyak (PKPS-BBM) 89/PMK.04/2005 Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.04/2005 tentang Tempat Penimbunan Berikat di Pulau Batam, Bintan dan Karimun 88/PMK.010/2005 Perubahan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.010/2005 tentang Pembebasan Bea Masuk atas Impor beberapa jenis suku cadang untuk angkutan Umum 87/PMK.010/2005 Pemberian Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Bahan Baku Dan Bagian Tertentu Untuk Pembuatan Bagian Alat-Alat Besar Serta Bagian Tertentu Untuk Perakitan Alat-Alat Besar Oleh Industri Alat-Alat Besar 86/PMK.010/2005 Keringanan Tarif Bea Masuk atas Impor Gula 91/PMK.05/2005 Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 343/KMK.017/1998 tentang Iuran dan Manfaat Pensiun 90/PMK.03/2005 Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15/PMK.03/2005 tentang Bentuk, Ukuran, Warna dan Desain Meterai Tempel Tahun 2005 94/PMK.02/2005 Perubahan Keenam atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 5/KMK.01/1993 tentang Penunjukan Bank sebagai Bank Persepsi dalam rangka Pengelolaan Setoran Penerimaan Negara 93/PMK.02/2005 Tata cara Pembayaran dan Penyetoran Pungutan Ekspor 92/PMK.02/2005 Penetapan Jenis Barang Ekspor Tertentu dan Besaran Tarif Pungutan Ekspor 95/PMK.02/2005 Penetapan Tarif Pungutan Ekspor atas Batubara 96/PMK.06/2005 Petunjuk Penyusunan, Penelaahan, Pengesahan dan Revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2006 98/PMK.03/2005 Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 485/KMK.03/2003 tentang Konsultan Pajak Indonesia 97/PMK.03/2005 Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 576/KMK.04/2000 tentang Persyaratan Seorang Kuasa untuk menjalankan Hak dan Memenuhi Kewajiban Menurut Ketentuan Perundang-undangan Perpajakan 99/PMK.06/2005 Peluncuran Program/Kegiatan yang dibiayai sisa Anggaran Belanja Tahun Anggaran 2005 sebagai Anggaran Belanja Tambahan Tahun Anggaran 2006 101/PMK.010/2005 Perubahan Ketujuh atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 291/KMK.05/1997 tentang Kawasan Berikat 100/PMK.02/2005 Tata Cara Penyediaan, Pencairan dan Pertanggungjawaban dana Subsidi Benih Padi, Kedelai, Jagung Hibrida dan Jagung Komposit Bersertifikat Hasil Produksi PT. Sang Hyang Seri (Persero), PT. Pertani (Persero) dan Penangkaran Swasta Tahun Anggaran 2005 102/PMK.010/2005 Pembebasan Bea Masuk atas Impor bahan, Suku Cadang, Komponen, dan Peralatan untuk Perbaikan dan Pemeliharaan Pesawat Terbang 103/PMK.010/2005 Pengenaan Bea Masuk Anti-Dumping terhadap Impor Paracetamol 104/PMK.010/2005 Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 561/KMK.03/2004 Tentang Pemberian Pengurangan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan 106/PMK.02/2005 Tata Cara Penghitungan dan pembayaran subsidi pupuk Tahun Anggaran 2005. Jakarta, 2005 105/PMK.06/2005 Penyesuaian Harga Satuan Dan Nilai Kontrak Kegiatan Pemerintah Tahun Anggaran 2005 111/PMK.10/2005 Penetapan kembali Tarif Bea Masuk dalam rangka Skema Common Effective Preferential Tarif (CEPT) atas Impor Produk Otomotif Completely Knock Done (CKD) dan Completely Built Up (CBU) dari Malaysia 111/PMK.010/2005 Penetapan Kembali Tarif Bea Masuk Dalam Rangka Skema Common Effective Preferential Tariff (CEPT) atas Impor Produk Otomotif Completely Down (CKD) dan Completely Built Up (CBU) dari Malaysia 110/PMK.010/2005 Tata Cara Pemberian Pembebasan dan/atau Keringanan Bea Masuk dan Pembebasan dan/atau Penundaan Pajak Pertambahan Nilai atas Impor Barang Dalam Rangka Kontrak Karya dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara 109/PMK.010/2005 Pengenaan Bea Masuk Anti-Dumping Terhadap Impor Tepung Gandum (HS. 1101.00.10.00) 108/PMK.010/2005 Perubahan Tarif Bea Masuk atas Impor Pati Jagung dan Pati Ubi Kayu 107/PMK.06/2005 Penyelesaian Piutang Negara yang bersumber dari Penerusan Pinjaman Luar Negeri, Rekening Dana Investasi, Rekening Pembangunan Daerah 113/PMK.05/2005 Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 510/KMK.06/2002 tentang Pendanaan dan Solvabilitas Dana Pensiun Pemberi Kerja 112/PMK.07/2005 Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 31/PMK.07/2005 tentang Tata Cara Pengajuan Usul, Penelitian, dan Penetapan Penghapusan Piutang Perusahaan Negara/Daerah dan Piutang Negara /Daerah 114/PMK.05/2005 Perubahan Ketujuh atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 89/KMK.04/2002 tentang Tata Cara Pemberian Pembebasan Bea Masuk dan Cukai atas Impor untuk Keperluan Badan Internasional beserta Para Pejabatnya yang bertugas di Indonesia 114/PMK.04/2005 Perubahan Ketujuh Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 89/KMK.04/2002 Tentang Tata Cara Pemberian Pembebasan Bea Masuk Dan Cukai Atas Impor Barang Untuk Keperluan Badan Internasional Beserta Para Pejabatnya yang Bertugas Di Indonesia. 115/PMK.02/2005 Anggaran Biaya dan Pendapatan Perusahaan Umum Bulog Dalam Rangka Penugasan Pemerintah untuk melaksanakan Pengelolaan Persediaan, Distribusi, dan Pengendalian Harga Beras tahun 2005 116/PMK.04/2005 Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 118/KMK.04/2003 tentang Tatalaksana Pembayaran dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai 117/PMK.02/2005 Tata Cara Penghitungan dan Pembayaran Subsidi Listrik Tahun Anggaran 2005 119/PMK.07/2005 Pejabat Lelang Kelas II 118/PMK.07/2005 Balai Lelang 122/PMK.06/2005 Tata Cara Pemberian Imbalan Bunga Bea Perolehan Hak atas tanah dan Bangunan kepada Wajib Pajak. 121/PMK.06/2005 Tata Cara Pemberian Imbalan Bunga Pajak Bumi dan Bangunan kepada Wajib Pajak. 120/PMK.05/2005 Pengakhiran Tugas dan Pembubaran Unit Pelaksana Penjamin Pemerintah 123/PMK.02/2005 Penetapan Alokasi dan Daerah Penerima Dana Penyesuaian Murni Tahun Anggaran 2006. 125/PMK.02/2005 Penetapan Rincian Dana Penyesuaian Ad Hoc Tahun Anggaran 2006 kepada Kabupaten/Kota 124/PMK.02/2005 Penetapan Alokasi dan Pedoman Umum Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2006. 126/PMK.04/2005 Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 104/KMK.05/1997 tentang Pemberian dan Pencabutan Nomor Pokok Pengusaha Pabrik Hasil Tembakau serta Persetujuan Pembuatan Hasil Tembakau di Luar Pabrik. 129/PMK.02/2005 Peta Kapasitas Fiskal dalam rangka Penerusan Pinjaman Luar Negeri Pemerintah kepada Daerah dalam bentuk Hibah. 128/PMK.02/2005 Tata Cara Penyediaan, Pencairan dan Pertanggungjawaban Dana untuk Pengadaan Cadang Beras Pemerintah. 127/PMK.02/2005 Tata cara Penyediaan, Pencairan dan Pertanggungjawaban Dana Subsidi Benih Ikan Budidaya Tahun Anggaran 2005. 133/PMK.010/2005 Perubahan Klasifikasi Dan Penetapan Kembali Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor Produk-Produk Tertentu 132/PMK.10/2005 Program Harmonisasi Tarif Bea Masuk 2005 – 2010 Tahap Kedua 131/PMK.10/2005 Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 95/PMK.02/2005 tentang Penetapan Tarif Pungutan Ekspor atas Batubara. 130/PMK.10/2005 Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 92/PMK.02/2005 tentang Penetapan Jenis Barang Ekspor Tertentu dan Besaran Tarif Pungutan Ekspor 135/PMK.05/2005 Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 424/KMK.06/2003 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi 134/PMK.06/2005 Pedoman Pembayaran dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 140/PMK.010/2005 Penetapan Tarif Bea Masuk Produk-Produk Telematika Tertentu dalam rangka Information Technology Agreement (ITA) 139/PMK.10/2005 Penetapan Tarif Bea Masuk Produk-Produk Information Communication Technology (ICT) dalam The Third and The Last Tranche dalam kerangka E-ASEAN Agreement 138/PMK.03/2005 Penetapan Bagian Penghasilan sehubungan dengan pekerjaan dari Pegawai Harian dan Mingguan serta Pegawai Tidak Tetap lainnya yang tidak dikenakan Pemotongan Pajak Penghasilan 137/PMK.03/2005 Penyesuaian besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak 136/PMK.05/2005 Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Fasilitas Pembiayaan Darurat