Peraturan Menteri Keuangan Tahun 2005

NomorTentang1/PMK.04/2005Perubahan kelima atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 89/KMK.04/2002 tentang Tata Cara Pemberian Pembebasan Bea masuk dan Cukai atas impor barang untuk keperluan Badan Internasional berserta para Pejabatnya yang bertugas di Indonesia.2/PMK.04/2005Perubahan kedua atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 107/KMK.05/1997 tentang Pemberian dan Pencabutan Nomor Pokok Pengusaha Pabrik Etil Alkohol dan Pengusaha tempat Penyimpanan.3/PMK.010/2005Pencabutan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 154/KMK.01/2004 Tentang Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Hot Rolled Coil (HRC), Pelat Baja, Dan Cold Rolled Coil (CRC)4/PMK.010/2005Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Cold Rolled Coil (CRC)5/PMK.03/2005Tata Cara Pembayaran Kembali Kelebihan Pembayaran Pajak.7/PMK.010/2005Penurunan Tarif Bea Masuk Bahan Bakar Minyak Tertentu6/PMK.010/2005Pembebasan Bea Masuk atas impor barang untuk kegiatan usaha hulu Minyak dan Gas Bumi11/PMK.03/2005Penunjukan Kontraktor Perjanjian Kerjasama Pengusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi untuk memungut, menyetor, dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah beserta Tata cRa Pemungutan, Penyetoran dan Pelaporannya10/PMK.03/2005Perubahan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 447/KMK.03/2002 tentang Bagian Penghasilan sehubungan dengan Pekerjaan dari Pegawai Harian dan Mingguan serta Pegawai tidak tetap lainnya yang tidak dikenakan pemotongan Pajak lainnya9/PMK.010/2005Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 356/KMK.01/2004 Tentang Penetapan Tarif Bea Masuk Atas Impor Barang Dalam Rangka Early Harvest Package (EHP) Bilateral Indonesia-China Free Trade Area (FTA).13/PMK.06/2005Bagan Perkiraan Standar12/PMK.06/2005Pendanaan Kredit Usaha Mikro dan Kecil15/PMK.03/2005Bentuk, Ukuran, Warna, dan Desain Meterai Tempel Tahun 200514/PMK.03/2005Persyaratan sumbangan serta Tata Cara Pendaftaran, dan Pelaporan oleh Penampung, Penyalur dan/atau Pengelola Sumbangan dalam rangka bantuan kemanusiaan bencana alam di Nangro aceh Darusalam dan Sumatera Utara16/PMK.03/2005Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai, Pajak penjualan atas barang mewah dan Bea Masuk, di kawasan berikat (Bonded Zone)daerah Industri Pulau Batam20/PMK.010/2005Pembebasan Bea Masuk dan Pajak dalam rangka impor tidak dipungut atas impor barang berdasarkan kontrak bagi hasil (Production Sharing Contracts) Minyak dan Gas Bumi19/PMK.04/2005Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 584/KMK.04/2003 tentang Pemasukan Barang-barang dari luar daerah Pabean Indonesia ke Kawasan Berikat (Bonded Zone) Daerah Industri Pulau Batam18/PMK.010/2005Penurunan Tarif Bea Masuk Cordless Handset dengan nomor HS.8517.11.00.0017/PMK.05/2005Syarat, Tata Cara, dan Ketentuan Pelaksanaan Jaminan Pemerintah Terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Umum21/PMK.010/2005Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 06/PMK.10/2005 tentang Pembebasan Bea Masuk atas Impor Barang untuk kegiatan usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi24/PMK.010/2005Keringanan Bea Masuk atas Impor Bus dalam bentuk Completely Build Up (CBU) untuk keperluan angkutan umum23/PMK.010/2005Keringanan Bea Masuk atas Impor Chassis Bus dengan mesin terpasang untuk pembuatan bus angkutan umum dan Completely Knock Down (CKD) untuk pembuatan kendaraan angkutan komersial22/PMK.010/2005Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Beberapa Jenis Suku Cadang Untuk Angkutan Umum25/PMK.04/2005Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 441/KMK.05/1999 tentang Penggunaan Jaminan Tertulis untuk menjamin pembayaran pungutan Bea Masuk, Cukai, denda Administrasi dan Pajak dalam rangka impor26/PMK.010/2005Pembebasan Bea Masuk atas Impor Barang untuk Kegiatan Usaha Panas Bumi27/PMK.05/2005Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 371/KMK.06/2004 tentang Pelaksanaan Jaminan Pemerintah terhadap kewajiban pembayaran PT. Bank Dagang Bali (Dalam Likuidasi) kepada Nasabah Penyimpanan yang Rekeningnya tercatat dalam Pembukuan Bank tetapi tidak di…28/PMK.010/2005Perubahan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor Dalam Rangka Skema Common Effective Preferential Tarif (CEPT)31/PMK.07/2005Tata Cara Pengajuan usul, Penelitian, dan Penetapan Penghapusan Piutang Perusahaan Negara/Daerah dan Piutang Negara/Daerah30/PMK.03/2005Tata Cara Pembayaran Kembali Kelebihan Pembayaran Bea Perolehan Hak atas Tanag dan Bangunan29/PMK.03/2005Tata Cara Pembayaran Kembali Kelebihan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan38/pmk.04/2005Tata Cara Pengembalian Bea Masuk, Denda Administrasi, dan/atau Bunga37/PMK.04/2005Tata Cara Pengembalian Bea Masuk dan/atau Cukai yang telah dibayar dalam rangka Kemudahan Impor Tujuan Ekspor36/PMK.04/2005Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 580/KMK.04/2003 tentang Tatalaksana Kemudahan Impor Tujuan Ekspor dan Pengawasannya39/PMK.010/2005Penetapan Tarif Bea Masuk atas Impor Polyethylene Terephthalate tertentu41/PMK.02/2005Tata Cara Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak dari Hasil-hasil Pengelolaan Kekayaan Negara yang dipisahkan40/PMK.03/2005Tata Cara Pemberian Imbalan Bumga kepada Wajib Pajak42/PMK.02/2005Penetapan perkiraan jumlah Dana Bagian Daerah dari Sumber Daya Alam Minyak Bumi dan Gas Alam Tahun Anggaran 200543/PMK.04/2005Penetapan Harga Dasar dan Tarif Cukai Hasil Tembakau45/PMK.06/2005Lelang Surat Utang Negara di Pasar Perdana. Jakarta, 200544/PMK.06/2005Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 343/KMK.01/2003 tentang Lelang Pembelian Kembali Obligasi Negara47/PMK.04/2005Perubahan kedua atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 135/KMK.05/2000 tentang Keringanan Bea Masuk atas Impor Mesin, Barang dan Bahan, dalam rangka Pembangunan/Pengembangan Industri/Industri Jasa46/PMK.04/2005Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 98/KMK.05/2000 tentang Keringanan Bea Masuk atas Bahan Baku/Subkomponen/Bahan Penolong untuk Pembuatan Komponen Elektornika50/PMK.03/2005Perubahan ketiga atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 524/KMK.03/2001tentang Batasan Rumah Sederhana, Rumah Sangat Sederhana, Rumah Susun Sederhana, Pondok Boro, Asrama Mahasiswa dan ………. dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai49/PMK.010/2005Pembebasan bea masuk atas impor komponen/suku cadang untuk industri perkapalan dan jasa pelayaran.48/PMK.04/2005Perubahan kedelapan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 101/KMK.05/1997 tentang Pemberitahuan Pabean51/PMK.02/2005Tata Cara Penghitungan dan pembayaran Subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) tahun anggaran 200534/PMK.03/2005Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan antara Pemerintah Pusat dan Daerah33/PMK.03/2005Pelimpahan Wewenang Penerbitan Surat Kuasa Umum Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan/Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama32/PMK.03/2005Tata Cara Pembagian Hasil Penerimaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan antara Pemerintah Pusat dan Daerah52/PMK.02/2005Penetapan perkiraan jumlah dana bagian daerah dari sumber daya alam sektor kehutanan tahun anggaran 200553/PMK.05/2005Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 85/KMK.06/2004 tentang Pembentukan, Kedudukan, Organisasi, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Penjaminan Pemerintah terhadap kewajiban pembayaran Bank Umum54/PMK.02/2005Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga Tahun 200655/PMK.02/2005Penetapan perkiraan jumlah Dana Bagian daerah yang berasal dari Sumber Daya Alam Pertambangan dan Perikanan Tahun Anggaran 200557/PMK.10/2005Penetapan Tarif Bea Masuk dalam rangka Normal Track ASEAN – CHINA FREE TRADE AREA ( AC – FTA)56/PMK.010/2005Program Penurunan/Penghapusan Tarif Bea Masuk Dalam Rangka Normal Track Asean-China Free Trade Area (AC-FTA).58/PMK.05/2005Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.05/2005 tentang Syarat, Tata Cara dan Ketentuan Pelaksanaan Jaminan Pemerintah terhadap kewajiban pembayaran Bank Umum59/PMK.06/2005Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat61/PMK.03/2005Perlakuan Perpajakan dan kepabeanan Dalam Rangka Proyek Pengembangan Pulau Bintan dan Pulau Karimun60/PMK.04/2005Tempat Penimbunan Berikat di Pulau Batam, Bintan dan Karimun63/PMK.06/2005Petunjuk Pelaksanaan Hibah Asian Development Bank (ADB) untuk Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Alam Gempa Bumi dan Tsunami di Propinsi Nangroe Aceh Darusssalam dan Provinsi Sumatera Utara62/PMK.010/2005Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Bagian dan Perlengkapan Kendaraan Bermotor untuk pembuatan Kendaraan Bermotor Tujuan Ekspor64/PMK.02/2005Tata cara pembayaran kembali Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Atas Perolehan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak yang digunakan oleh Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap dalam Pengusahaan Minyak dan Gas Bumi65/PMK.03/2005Perubahan Keempat Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 524/KMK.03/2001 Tentang Batasan Rumah Sederhana, Rumah Sangat Sederhana, Rumah Susun Sederhana, Pondok Boro, Asrama Mahasiswa Dan Pelajar Serta Perumahan Lainnya Yang Atas Penyerahannya Dibebaskan Dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai.65/PMK.02/2005Perubahan Keempat atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 524/KMK.03/2001 tentang Batasan Rumah Sederhana, Rumah Sangat Sederhana, Rumah Susun Sederhana, Pondok Boro, asrama Mahasiswa dan Pelajar serta Perumahan Lainnya yang atas Penyerahannya dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai66/PMK.03/2005Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 05/PMK.03/2005 tentang Tata Cara Pembayaran Kembali Kelebihan Pembayaran Pajak67/PMK.02/2005Tata Cara Pemungutan, Penyetoran dan Pertanggungjawaban PNBP yang berasal dari Visa Kunjungan Saat Kedatangan68/PMK.05/2005Perhitungan dan Pembayaran Premi Program Penjaminan Pemerintah terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Umum untuk Periode 1 Juli 2005 sampai dengan 21 September 200570/PMK.010/2005Penetapan Tarif Bea Masuk atas Impor Barang dalam rangka ASEAN Integration System of Preferences (AISP) untuk Negara-negara Anggota Baru ASEAN (Cambodia, Laos, Myanmar dan Vietnam)69/PMK.04/2005Perubahan Keenam atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 89/KMK.04/2002 tentang Tata Cara Pemberian Pembebasan Bea Masuk dan Cukai atas Impor Barang untuk keperluan Badan Internasional beserta para pejabatnya yang bertugas di Indonesia71/PMK.02/2005Petunjuk Pelaksanaan Penyaluran dan Pengadaan Barang/Jasa Hibah Pemerintah Jepang yang bersumber dari Non project Type Grant Aid 2004 untuk Program Perbaikan Kerusakan yang disebabkan oleh Bencana alam Gempa Bumi dan Tsunami di Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Propinsi Sumatera Utara74/PMK.02/2005Tata Cara Pencairan dan Pertanggungjawaban Dana Penyelenggara Kewajiban Pelayanan Umum Bidang Angkutan Laut Penumpang Kelas Ekonomi dan Bidang Pos73/PMK.02/2005Tata Cara Pencairan dan Pertanggungjawaban Dana Subsidi Kredit Pemilikan Rumah Sederhana Sehat (KPRSH)72/PMK.05/2005Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 543/KMK.06/2003 tentang Divestasi Saham Negara Dalam Rangka Penyertaan Modal Negara dan Pelunasan Obligasi Negara pada Bank Pembangunan Daerah peserta Program Rekapitalisasi75/PMK.03/2005Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 422/KMK.04/1998 tentang Penggunaan Nilai Buku atas Pengalihan Harta dalam rangka Penggabungan, Peleburan atau Pemekaran Usaha76/PMK.03/2005Tata Cara Pemberian Fasilitas Pajak Pertambahan Nilai tidak dipungut atas penyerahan Avtur untuk keperluan Penerbangan Internasional08/PMK.02/2005Pengelolaan Bagian Anggaran Pembiayaan dan Perhitungan.80/PMK.01/2005Pedoman Tata Naskah Dinas Departemen Keuangan79/PMK.01/2005Penomoran dan Pemberian Kode Surat Di Lingkungan Departemen Keuangan78/PMK.010/2005Pembebasan Bea Masuk atas Impor Barang untuk Kegiatan Pengusahaan Panas Bumi Berdasarkan Kontrak sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 27 Tahun 2003 tentang Panas Bumi77/PMK.06/2005Perubahan Ketiga Keputusan Menteri Keuangan Nomor 343/KMK.01/2003 tentang Lelang Pembelian Obligasi Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 44/PMK.06/200582/PMK.06/2005Tambahan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 346/KMK.017/2000 tentang Pengelolaan Rekening Dana Investasi81/PMK.06/2005Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 45/PMK.06/2005 tentang Lelang Surat Utang Negara Di Pasar Perdana83/PMK.06/2005Tambahan Tingkat Suku Bunga Penerusan Pinjaman Luar Negeri Pemerintah yang diteruskan kepada Daerah84/PMK.02/2005Standar Biaya Tahunan Anggaran 200685/PMK.06/2005Petunjuk Pelaksanaan Percepatan Penyaluran/ Pencairan Dana Program Kompensasi Pengurangan Subsidi Bahan Bakar Minyak (PKPS-BBM)89/PMK.04/2005Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.04/2005 tentang Tempat Penimbunan Berikat di Pulau Batam, Bintan dan Karimun88/PMK.010/2005Perubahan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.010/2005 tentang Pembebasan Bea Masuk atas Impor beberapa jenis suku cadang untuk angkutan Umum87/PMK.010/2005Pemberian Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Bahan Baku Dan Bagian Tertentu Untuk Pembuatan Bagian Alat-Alat Besar Serta Bagian Tertentu Untuk Perakitan Alat-Alat Besar Oleh Industri Alat-Alat Besar86/PMK.010/2005Keringanan Tarif Bea Masuk atas Impor Gula91/PMK.05/2005Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 343/KMK.017/1998 tentang Iuran dan Manfaat Pensiun90/PMK.03/2005Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15/PMK.03/2005 tentang Bentuk, Ukuran, Warna dan Desain Meterai Tempel Tahun 200594/PMK.02/2005Perubahan Keenam atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 5/KMK.01/1993 tentang Penunjukan Bank sebagai Bank Persepsi dalam rangka Pengelolaan Setoran Penerimaan Negara93/PMK.02/2005Tata cara Pembayaran dan Penyetoran Pungutan Ekspor92/PMK.02/2005Penetapan Jenis Barang Ekspor Tertentu dan Besaran Tarif Pungutan Ekspor95/PMK.02/2005Penetapan Tarif Pungutan Ekspor atas Batubara96/PMK.06/2005Petunjuk Penyusunan, Penelaahan, Pengesahan dan Revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 200698/PMK.03/2005Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 485/KMK.03/2003 tentang Konsultan Pajak Indonesia97/PMK.03/2005Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 576/KMK.04/2000 tentang Persyaratan Seorang Kuasa untuk menjalankan Hak dan Memenuhi Kewajiban Menurut Ketentuan Perundang-undangan Perpajakan99/PMK.06/2005Peluncuran Program/Kegiatan yang dibiayai sisa Anggaran Belanja Tahun Anggaran 2005 sebagai Anggaran Belanja Tambahan Tahun Anggaran 2006101/PMK.010/2005Perubahan Ketujuh atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 291/KMK.05/1997 tentang Kawasan Berikat100/PMK.02/2005Tata Cara Penyediaan, Pencairan dan Pertanggungjawaban dana Subsidi Benih Padi, Kedelai, Jagung Hibrida dan Jagung Komposit Bersertifikat Hasil Produksi PT. Sang Hyang Seri (Persero), PT. Pertani (Persero) dan Penangkaran Swasta Tahun Anggaran 2005102/PMK.010/2005Pembebasan Bea Masuk atas Impor bahan, Suku Cadang, Komponen, dan Peralatan untuk Perbaikan dan Pemeliharaan Pesawat Terbang103/PMK.010/2005Pengenaan Bea Masuk Anti-Dumping terhadap Impor Paracetamol104/PMK.010/2005Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 561/KMK.03/2004 Tentang Pemberian Pengurangan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan106/PMK.02/2005Tata Cara Penghitungan dan pembayaran subsidi pupuk Tahun Anggaran 2005. Jakarta, 2005105/PMK.06/2005Penyesuaian Harga Satuan Dan Nilai Kontrak Kegiatan Pemerintah Tahun Anggaran 2005111/PMK.10/2005Penetapan kembali Tarif Bea Masuk dalam rangka Skema Common Effective Preferential Tarif (CEPT) atas Impor Produk Otomotif Completely Knock Done (CKD) dan Completely Built Up (CBU) dari Malaysia111/PMK.010/2005Penetapan Kembali Tarif Bea Masuk Dalam Rangka Skema Common Effective Preferential Tariff (CEPT) atas Impor Produk Otomotif Completely Down (CKD) dan Completely Built Up (CBU) dari Malaysia110/PMK.010/2005Tata Cara Pemberian Pembebasan dan/atau Keringanan Bea Masuk dan Pembebasan dan/atau Penundaan Pajak Pertambahan Nilai atas Impor Barang Dalam Rangka Kontrak Karya dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara109/PMK.010/2005Pengenaan Bea Masuk Anti-Dumping Terhadap Impor Tepung Gandum (HS. 1101.00.10.00)108/PMK.010/2005Perubahan Tarif Bea Masuk atas Impor Pati Jagung dan Pati Ubi Kayu107/PMK.06/2005Penyelesaian Piutang Negara yang bersumber dari Penerusan Pinjaman Luar Negeri, Rekening Dana Investasi, Rekening Pembangunan Daerah113/PMK.05/2005Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 510/KMK.06/2002 tentang Pendanaan dan Solvabilitas Dana Pensiun Pemberi Kerja112/PMK.07/2005Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 31/PMK.07/2005 tentang Tata Cara Pengajuan Usul, Penelitian, dan Penetapan Penghapusan Piutang Perusahaan Negara/Daerah dan Piutang Negara /Daerah114/PMK.05/2005Perubahan Ketujuh atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 89/KMK.04/2002 tentang Tata Cara Pemberian Pembebasan Bea Masuk dan Cukai atas Impor untuk Keperluan Badan Internasional beserta Para Pejabatnya yang bertugas di Indonesia114/PMK.04/2005Perubahan Ketujuh Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 89/KMK.04/2002 Tentang Tata Cara Pemberian Pembebasan Bea Masuk Dan Cukai Atas Impor Barang Untuk Keperluan Badan Internasional Beserta Para Pejabatnya yang Bertugas Di Indonesia.115/PMK.02/2005Anggaran Biaya dan Pendapatan Perusahaan Umum Bulog Dalam Rangka Penugasan Pemerintah untuk melaksanakan Pengelolaan Persediaan, Distribusi, dan Pengendalian Harga Beras tahun 2005116/PMK.04/2005Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 118/KMK.04/2003 tentang Tatalaksana Pembayaran dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai117/PMK.02/2005Tata Cara Penghitungan dan Pembayaran Subsidi Listrik Tahun Anggaran 2005119/PMK.07/2005Pejabat Lelang Kelas II118/PMK.07/2005Balai Lelang122/PMK.06/2005Tata Cara Pemberian Imbalan Bunga Bea Perolehan Hak atas tanah dan Bangunan kepada Wajib Pajak.121/PMK.06/2005Tata Cara Pemberian Imbalan Bunga Pajak Bumi dan Bangunan kepada Wajib Pajak.120/PMK.05/2005Pengakhiran Tugas dan Pembubaran Unit Pelaksana Penjamin Pemerintah123/PMK.02/2005Penetapan Alokasi dan Daerah Penerima Dana Penyesuaian Murni Tahun Anggaran 2006.125/PMK.02/2005Penetapan Rincian Dana Penyesuaian Ad Hoc Tahun Anggaran 2006 kepada Kabupaten/Kota124/PMK.02/2005Penetapan Alokasi dan Pedoman Umum Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2006.126/PMK.04/2005Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 104/KMK.05/1997 tentang Pemberian dan Pencabutan Nomor Pokok Pengusaha Pabrik Hasil Tembakau serta Persetujuan Pembuatan Hasil Tembakau di Luar Pabrik.129/PMK.02/2005Peta Kapasitas Fiskal dalam rangka Penerusan Pinjaman Luar Negeri Pemerintah kepada Daerah dalam bentuk Hibah.128/PMK.02/2005Tata Cara Penyediaan, Pencairan dan Pertanggungjawaban Dana untuk Pengadaan Cadang Beras Pemerintah.127/PMK.02/2005Tata cara Penyediaan, Pencairan dan Pertanggungjawaban Dana Subsidi Benih Ikan Budidaya Tahun Anggaran 2005.133/PMK.010/2005Perubahan Klasifikasi Dan Penetapan Kembali Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor Produk-Produk Tertentu132/PMK.10/2005Program Harmonisasi Tarif Bea Masuk 2005 – 2010 Tahap Kedua131/PMK.10/2005Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 95/PMK.02/2005 tentang Penetapan Tarif Pungutan Ekspor atas Batubara.130/PMK.10/2005Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 92/PMK.02/2005 tentang Penetapan Jenis Barang Ekspor Tertentu dan Besaran Tarif Pungutan Ekspor135/PMK.05/2005Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 424/KMK.06/2003 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi134/PMK.06/2005Pedoman Pembayaran dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara140/PMK.010/2005Penetapan Tarif Bea Masuk Produk-Produk Telematika Tertentu dalam rangka Information Technology Agreement (ITA)139/PMK.10/2005Penetapan Tarif Bea Masuk Produk-Produk Information Communication Technology (ICT) dalam The Third and The Last Tranche dalam kerangka E-ASEAN Agreement138/PMK.03/2005Penetapan Bagian Penghasilan sehubungan dengan pekerjaan dari Pegawai Harian dan Mingguan serta Pegawai Tidak Tetap lainnya yang tidak dikenakan Pemotongan Pajak Penghasilan137/PMK.03/2005Penyesuaian besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak136/PMK.05/2005Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Fasilitas Pembiayaan Darurat