NomorTentang1/PMK.011/2008Penetapan Tarif Bea Masuk atas impor Kacang Kedelai2/PMK.06/2008Penilaian barang milik negara3/PMK.04/2008Perpanjangan masa berlakunya Keputusan Menteri Keuangan Nomor 111/KMK.04/2003 tentang Pemeriksaan Mendadak Kepabeanan di Bidang Impor sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 114/PMK.04/20064/PMK.07/2008Pelaksanaan dan pertanggungjawaban Anggaran Transfer ke Daerah5/PMK.011/2008Penetapan Tarif Bea Masuk atas impor Tepung Gandum6/PMK.05/2008Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.05/2007 tentang Pemberian uang makan bagi Pegawai Negeri Sipil7/PMK.05/2008Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 45/PMK.05/2007 tentang Perjalanan Dinas Jabatan dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai tidak tetap8/PMK.03/2008Perubahan keempat atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 254/KMK.03/2001 tentang Penunjukan Pemungut Pajak Penghasilan Pasal 22, sifat dan besarnya pungutan serta tatacara penyetoran dan pelaporannya9/PMK.011/2008Perubahan kedelapan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 92/PMK.02/2005 Tentang Penetapan Jenis Barang ekspor tertentu dan besaran Tarif Pungutan Ekspor10/PMK.011/2008Pajak Pertambahan Nilai ditanggung Pemerintah atas impor dan/atau penyerahan gandum dan tepung gandum/terigu12/PMK.01/2008Sistem Akuntansi Pusat Investasi Pemerintah14/PMK.011/2008Pajak Pertambahan Nilai dibayar oleh Pemerintah atas penyerahan minyak goreng curah di Dalam Negeri15/PMK.011/2008Pajak Pertambahan Nilai dibayar oleh Pemerintah atas penyerahan minyak goreng dalam kemasan di Dalam Negeri16/PMK.011/2008Pembebasan Bea Masuk atas impor barang dan Bahan yang akan dirakit menjadi Kendaraan Bermotor untuk tujuan ekspor17/PMK.01/2008Jasa Akuntan Publik18/PMK.03/2008Penghapusan sanksi administrasi atas keterlambatan pelunasan kekurangan pembayaran pajak sehubungan dengan penyampaian surat pemberitahuan tahunan untuk tahun pajak 2007 dan sebelumnya serta pembetulan surat pemberitahuan tahunan untuk tahun pajak sebelum tahun 200719/PMK.03/2008Tata cara pembetulan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam Peraturan Perundang-undangan Perpajakan20/PMK.03/2008Jangka waktu pendaftaran dan pelaporan kegiatan usaha, tata cara pendaftaran dan penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, serta pengukuhan dan pencabutan pengukuhan pengusaha kena pajak21/PMK.03/2008Tata cara pengurangan dan penghapusan sanksi administrasi, pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak atau surat tagihan pajak yang tidak dibayar, dan pembatalan hasil pemeriksaan22/PMK.03/2008Persyaratan serta pelaksanaan hak dan kewajiban seorang kuasa23/PMK.03/2008Tata Cara Penerbitan Surat Ketetapan Pajak24/PMK.03/2008Tata Cara pelaksanaan penagihan dengan surat paksa dan pelaksanaan penagihan seketika dan sekaligus25/PMK.011/2008Pajak Pertambahan Nilai ditanggung pemerintah atas impor dan/atau penyerahan dalam negeri gandum Pos Tarif 1001.90.19.0026/PMK.04/2008Penundaan Pelunasan kekurangan pembayaran Bea Masuk dan/atau sanksi administrasi berupa denda27/PMK.04/2008Impor atau ekspor tenaga listrik, barang cair, atau gas melalui transmisi atau saluran pipa28/PMK.04/2008Pembebasan Bea masuk atas impor barang pindahan29/PMK.04/2008Pembebasan bea masuk atas impor persenjataan, amunisi, perlengkapan militer dan kepolisian, termasuk suku cadang, serta barang dan bahan yng dipergunakan untuk menghasilkan barang yang dipergunakan bagi keperluan pertahanan dan keamanan30/PMK.08/2008Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108/PMK.08/2007 tentang Sistem Dealer Utama31/PMK.03/2008Perubahan Keempat atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 155/KMK.03/2001 tentang Pelaksanaan Pajak Pertambahan Nilai yang dibebaskan atas impor dan/atau penyerahan barang kena pajak tertentu yang bersifat strategis32/PMK.04/2008Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 399/KMK.01/1996 tentang Gudang Berikat33/PMK.03/2008Perubahan kedua atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 516/KMK.04/2000 tentang Tata cara Penentuan besarnya nilai perolehan Objek Pajak tidak kena pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan60/PMK.07/2008Dana Alokasi Cukai Hasil Tembakau Tahun Anggaran 200839/PMK.07/2008Penetapan perkiraan alokasi dana bagi hasil Pajak Bumi dan Bangunan Bagian Daerah Tahun Anggaran 200838/PMK.07/2008Penetapan Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan bagian Daerah Tahun Anggaran 200837/PMK.010/2008Besar Santunan dan Inuran Wajib dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang Alat Angkutan Penumpang Umum di Darat, Sungai/Danau, Ferry/Penyebrangan, Laut dan Udara36/PMK.010/2008Besar santunan dan sumbangan wajib dana kecelakaan Lalu Lintas Jalan35/PMK.03/2008Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 620/PMK.03/2004 tentang Jenis Barang Kena Pajak yang tergolong mewah selain kendaraan bermotor yang dikenakan pajak penjualan atas ats barang mewah34/PMK.05/2008Tarif Layanan Badan Layanan Umum Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah pada Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah39.1/PMK.011/2008Penganaan Bea Masuk Anti Dumping terhadap Impor Hot Rolled Coil dari Negara Cina, India, Risia, Taiwan dan Thailand40/PMK.06/2008Nilai final dan pelaksanaan hak-hak Pemerintah yang timbul sebagai akibat penambahan penyertaan modal negara republik Indonesia ke dalam modal saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Tabungan Negara dalam rangka program rekapitalisasi Bank Umum41/PMK.011/2008Penetapan Tarif bea masuk dalam rangka Asean-Korea Free Trade Area (AK-FTA)42/PMK.01/2008Pengadaan barang/jasa secara elektronik di lingkungan Departemen Keuangan43/PMK.03/2008Penggunaan Nilai Buku atas pengalihan harta dalam rangka penggabungan, peleburan, atau pemekaran usaha44/PMK.01/2008Persyaratan dan Pelaksanaan Pemberian Jaminan Pemerintah untuk Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik yang menggunakan Batubara46/PMK.02/2008Tata Cara Perubahan Rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat dan Perubahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun 200845/PMK.03/2008Pedoman Penghitungan Pengkreditan Pajak Masukan bagi Pengusaha Kena Pajak yang berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 memilih dikenakan pajak dengan menggunakan norma penghitungan penghasilan neto49/PMK.02/2008Tatacara Penyediaan, Pencairan dan Pertanggungjawaban Dana Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Umum Bidang Angkutan Laut untuk Penumpang Kelas Ekonomi48/PMK.05/2008Dana operasional Presiden dan Wakil Presiden51/PMK.04/2008Tata cara penetapan tarif, Nilai Pabean, dan Sanksi Administrasi, serta penetapan Direktur Jenderal Bea dan Cukai atau Pejabat Bea dan Cukai50/PMK.08/2008Lelang Surat Utang Negara di Pasar Perdana54/PMK.09/2008Komite Pengawas Perpajakan53/PMK.04/2008Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13/PMK.04/2006 tentang Penyelesaian terhadap barang yang dinyatakan tidak sikuasai, barang yang dikuasai negara, dan barang yang menjadi milik negara52/PMK.02/2008Tata Cara Penyediaan, Pelaksanaan Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana Iuran Asuransi Kesehatan dan Tunjangan Pemeliharaan Kesehatan Veteran non Tunjangan Veteran Tahun Anggaran 200857/PMK.07/2008Penetapan Alokasi Dana Otonomi Kgusus Provinsi Papua dan Dana Tambahan Infrastruktur Provinsi Papua Tahun Anggaran 200856/PMK.07/2008Penetapan Alokasi Dana Otonomi Khusus Provinsi Aceh Tahun Anggaran 200855/PMK.07/2008Penetapan Alokasi Dana Sarana dan Prasarana Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 200858/PMK.02/2008Biaya Panitia Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum59/PMK.02/2008Penyediaan Dana Program Penyesuaian Pensiun eks Pegawai Negerai Sipil Departemen Perhubungan pada PT Kereta Api Indonesia (Persero)62/PMK.06/2008Tata Cara Pelaksanaan Pengelolaan Barang Milik Negara pada Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara61/PMK.06/2008Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07/2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang63/PMK.03/2008Tata Cara Pemotongan Pajak Penghasilan atas Diskonto Surat Perbendaharaan Negara66/PMK.03/2008Tata Cara Penyampaian atau Pembetulan Surat Pemberitahuan, dan Persyaratan Wajib Pajak yang dapat diberikan Penghapusan Sanksi Administrasi dalam rangka penerapan Pasal 37A Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 200765/PMK.02/2008Tata Cara Perhitungan, Penyediaan, Pencairan dan Pertanggungjawaban Dana APBN yang kegiatannya dilaksanakan oleh PT Taspen (Persero)64/PMK.02/2008Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 200967/PMK.01/2008Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.01/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak69/PMK.02/2008Penyusunan Standar Biaya Khusus68/PMK.01/2008Perubahan atas keputusan menteri keuangan nomor 98/KMK.01/2006 tentang account representative pada kantor pelayanan pajak yang telah mengimplementasikan organisasi modern72/PMK.011/2008Perubahan kesembilan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 92/PMK.02/2005 tentang Penetapan jenis barang ekspor tertentu dan besaran tarif pungutan ekspor71/PMK.02/2008Pengembalian Nilai Tunai Iuran Pensiun Pegawai Negeri Sipil yang diberhentikan tanpa hak pensiun70/PMK.011/2008Penetapan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor Produk-Produk Tertentu74/PMK.02/2008Tata Cara penyediaan anggaran, penghitungan, pembayaran dan pertanggungjawaban subsidi pupuk73/PMK.05/2008Tata Cara Penatausahaan dan penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Kementerian/Lembaga/Kantor/Satuan Kerja75/PMK.01/2008Pengangkatan Dalam Jabatan Struktural Melalui Pencalonan Terbuka Di Lingkungan Departemen Keuangan80/PMK.03/2008Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 36/PMK.03/2007 tentang Batasan Rumah Sederhana, Rumah Sangat Sederhana, Rumah Susun Sederhana, Pondok Boro, Asrama Mahasiswa dan Pelajar serta Perumahan lainnya yang atas penyerahannya dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai79/PMK.03/2008Penilaian kembali aktiva tetap perusahaan untuk tujuan perpajakan78/pmk.04/2008Petunjuk Pelaksanaan Pemberlakuan Ketentuan Pengenaan Sanksi Administrasi Berupa Denda Kepabeanan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2008 tentang Pengenaan Sanksi Administrasi Berupa Denda di Bidang Kepabeanan77/PMK.01/2008Bantuan Hukum dilingkingan Departemen Keuangan76/PMK.05/2008Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum81/PMK.07/2008Penetapan Alokasi dan Pedoman Umum Penggunaan Dana Infrastruktur sarana dan prasarana Tahun Anggaran 200883/PMK.05/2008Penggunaan Anggaran yang Dananya bersumber dari setoran Penerimaan Negara Bukan Pajak atas Biaya Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri Tahun 200882/PMK.01/2008Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 42/PMK.01/2008 tentang Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik di lingkungan Departemen Keuangan84/PMK.07/2008Penggunaan dana bagi hasil cukai hasil tembakau dan sanksi atas penyalahgunaan alokasi dana bagi hasil cukai hasil tembakau85/PMK.05/2008Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 164.1/PMK.05/2007 tentang Peluncuran Program/kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara yang dibiayai dari sisa anggaran belanja tahun anggaran 2007 sebagai Anggaran Belanja Tambahan Tahun Anggaran 200886/PMK.05/2008Sistem Akuntansi Utang Pemerintah87/PMK.01/2008Organisasi Dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai88/PMK.02/2008Standar Biaya Khusus Tahun Anggaran 200893/PMK.07/2008Penetapan Alokasi Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Pajak Tahun Anggaran 2007 untuk Kabupaten Searam Bagian Barat yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan Tahun Anggaran 200892/PMK.07/2008Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 174/PMK.07/2007 tentang Penetapan Alokasi Sementara Dana Bagi Hasil Pajak Penghasilan Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan Pajak Penghasilan Pasal 21 Tahun Anggaran 200891/PMK.04/2008Audit Cukai90/PMK.07/2008Penetapan perkiraan Alokasi Biaya pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Bagian Provinsi, Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 200896/PMK.011/2008Penetapan Tarif Bea Masuk dengan skema user specific duty free scheme (USDFS) dalam rangka persetujuan antra Republik Indonesia dan Jepang mengenai suatu kemitraan ekonomi95/PMK.011/2008Penetapan Tarif Bea Masuk Dalam Rangka Persetujuan Antara Republik Indonesia Dan Jepang Mengenai Suatu Kemitraan Ekonomi94/PMK.011/2008Modalitas penurunan tarif bea masuk dalam rangka persetujuan antra Republik Indonesia dengan Jepang mengenai suatu kemitraan ekonomi98/PMK.05/2008Pelimpahan Wewenang Penerbitan Surat Kuasa Umum Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan kepada Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara97/PMK.01/2008Layanan Pengadaan SecaraElektronik Departemen Keuangan99/PMK.05/2008Pedoman Pengelolaan Dana Bergulir pada Kementerian Negara/Lembaga102/PMK.01/2008Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.101/PMK.01/2008Organisasi dan Tata Kerja Instansi Verfikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan.100/PMK.01/2008Organisasi Dan Tata Kerja Departemen Keuangan107/PMK.04/2008Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 123/PMK.04/2007 tentang Penyediaan Pita Cukai104/PMK.02/2008Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 88/PMK.02/2008 tentang Standar Biaya Khusus Tahun Anggaran 2009.103/PMK.05/2008Kredit Pemberdayaan Pengusaha Nanggroe Aceh Darussalam dan Nias105/PMK.02/2008Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga dan Penyusunan, Penelaahan, Pengesahan dan Pelaksanaan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2009106/PMK.05/2008Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.05/2008 tentang Dana Operasional Presiden dan Wakil Presiden.118/PMK.08/2008Penerbitan dan penjualan surat berharga syariah negara dengan cara Bookbuilding di pasar perdana dalam negeri117/PMK.04/2008Tata cara pengajuan permohonan pembetulan atas Surat Tagihan atau Surat Keputusan Keberatan dan pengurangan atau penghapusan atas sanksi administrasi berupa denda116/PMK.04/2008Tata Cara pengangsuran pembayaran tagihan utang cukai yang tidak dibayar pada waktunya, kekurangan cukai, dan/atau sanksi administrasi berupa denda di bidang cukai115/PMK.04/2008Pencacahan dan potongan atas etil alkohol dan minuman yang mengandung etil alkohol114/PMK.04/2008Keberatan di Bidang Cukai113/PMK.04/2008Pengembalian cukaii dan/atau sanksi administrasi berupa denda112/PMK.04/2008Penyelenggaraan Buku REkening barang kena cukai dan Buku Rekening Kredit111/PMK.04/2008Pemberitahuan barang kena cukai yang selesai dibuat110/PMK.04/2008Kewajiban pencatatan bagi pengusaha pabrik skala kecil, penyalur skala kecil yang wajaib memiliki izin, dan pengusaha tempat penjualan eceran yang wajib memiliki izin109/PMK.04/2008Pedoman penyelenggaraan pembukuann di bidang cukai108/PMK.04/2008Pelunasan cukai121/PMK.02/2008Tata Cara penyediaan, pencairan, dan pertanggungjawaban dana penyelenggaraan kewajiban pelayanan umum Pos120/PMK.05/2008Penyelesaian piutang negara yang bersumber dari penerusan pinjaman luar negeri, rekening dana investasi, dan rekening pembangunan daerah pada perusahaan daerah air minum122/PMK.02/2008Tata Cara penyediaan Anggaran, pencairan, dan pertanggungjawaban bantuan langsung pupuk Tahun Anggran 2008123/PMK.07/2008Batas maksimal jumlah kumulatif defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, batas maksimal defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah masing-masing Daerah, dan Batas maksimal kumulatif pinjaman Daerah Tahun Anggaran 2009128/PMK.011/2008Penetapan tarif bea masuk atas impor produk olehan tembakau.127/PMK.011/2008Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.011/2007 Tentang Penetapan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor Dalam Skema Common Effective Preferential Tariff (CEPT)126/PMK.07/2008Penetapan alokasi kurang bayar dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan umum Tahun Anggaran 2003125/PMK.01/2008Jasa Penilai Publik.124/PMK.010/2008Penyelenggaraan lini usaha Asuransi Kredit dan Suretyship129/PMK.07/2008Tata Cara pelaksanaan Sanksi Pemotongan Dana Alokasi Umum dan/atau dana bagi hasil dalam kaitannya dengan pinjaman daerah dari pemerintah pusat130/PMK.02/2008Tata cara penghitungan, penyediaan, pencairan, dan pertanggungjawaban dana APBN yang kegiatannya dilaksanakan oleh PT. ASABRI (PERSERO)133/PMK.05/2008Pengalihan Pengelolaan administrasi belanja Pegawai Negeri Sipil Pusat/Anggota Tentara Nasional Indonesia/ Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia kepada Kementerian/Lembaga132/PMK.01/2008Pedoman dan tahapan dalam rangka pembangunan dan penetapan Indosesia Nasional Single Window131/PMK.01/2008Pemberian hak akses Portal Indonesia National Single Window134/PMK.011/2008Bea masuk ditanggung pemerintah atas impor barang dan bahan untuk memproduksi barang dan/atau jasa guna kepentingan umum dan peningkatan daya saing industri sektor tertentu untuk Tahun Anggaran 2008135/PMK.05/2008Fasilitas Penjaminan Kredit Usaha Rakyat148/PMK.011/2008Bea Masuk ditanggung Pemerintah atas impor barang dan bahan oleh Industri Pembuatan Sorbitol untuk Tahun Anggaran 2008147/PMK.011/2008Bea Masuk ditanggung Pemerintah atas impor barang dan bahan guna pembuatan Cold Rolled Coil (CRC) oleh Industri Baja Nasional untuk Tahun Anggaran 2008146/PMK.011/2008Bea Masuk ditanggung Pemerintah atas impor barang dan bahan guna pembuatan komponen untuk pembangkit listrik tenaga uap untuk Tahun Anggaran 2008145/PMK.011/2008Bea Masuk ditanggung Pemerintah atas impor barang dan bahan oleh Industri Pengolahan Susu untuk Tahun Anggaran 2008144/PMK.011/2008Bea Masuk ditanggung Pemerintah atas impor barang dan bahan guna pembuatan Botol Infus untuk Tahun Anggaran 2008143/PMK.011/2008Bea Masuk ditanggung Pemerintah atas impor barang dan bahan guna pembuatan bagian tertentu alat besar dan/atau perakitan alat besar oleh Industri Alat Besar untuk tahaun Anggaran 2008142/PMK.011/2008Bea Masuk ditanggung Pemerintah atas impor barang dan bahan oleh Industri Perkapalan guna pembuatan dan/atau perbaikan kapall untuk Tahun Anggaran 2008141/PMK.011/2008Bea Masuk ditanggung Pemerintah atas impor Barang dan bahan guna pembuatan komponen elektronika untuk Tahun Anggaran 2008140/PMK.011/2008Bea Masuk ditanggung Pemerintah atas impor barang dan bahan guna Pembuatan Komponen Kendaraan Bermotor untuk Tahun Anggaran 2008139/PMK011/2008Bea masuk ditanggung Pemerintah atas impor barang dan bahan oleh Industri Jasa Pelayaran guna perbaikan dan/atau pemeliharaan kapal laut untuk Tahun Anggaran 2008138/PMK.011/2008Bea masuk ditanggung Pemerintah atas impor barang dan bahan guna perbaikan dan pemeliharaan pesawat terbang untuk Tahun Anggaran 2008137/PMK.011/2008Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 620/PMK.03/2004 tentang Jenis Barang Kena Pajak yang tergolong Mewah selain kendaraan bermotor yang dikenakan Pajak Penjualan atas Barang Mewah149/PMK.01/2008Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.01/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan171.1/PMK.07/2008Penetapan Alokasi Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2009150/PMK.02/2008Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74/PMK.02/2008 tentang Tatacara Penyediaan anggaran, penghitungan, pembayaran dan pertanggungjawaban subsidi pupuk152/PMK.08/2008Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara dalam Valuta Asing di Pasar Perdana Internasional151/PMK.05/2008Tata cara pembayaran dana kehormatan veteran Republik Indonesia153/PMK.05/2008Penyelesaian Pinutang Negara yang bersumber dari penerusan pinjaman luar negeri, rekening dan investasi, dan rekening pembangunan daerah pada Pemerintah Daerah154/PMK.011/2008Pembebasan bea masuk atas impor barang modal dalam rangka pembangunan dan pengembangan industri pembangkit listrik untuk kepentingan umum156/PMK.07/2008Pedoman pengelolaan dana kekonsentrasi dan dana tugas pembatuan155/PMK.04/2008Pemberitahuan Pabean158/PMK.010/2008Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 424/KMK.06/2003 tentang Kesehatan Keuangan Perubahan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi160/PMK.01/2008Pemberian imbalanan bunga di bidang kepabeaan dan/atau cukai160.3/PMK.07/2008Perkiraan Alokasi Pajak Bumi Dan Bangunan Bagian Pemerintah Pusat Yang Dibagikan Kepada Seluruh Kabupaten Dan Kota Tahun Anggaran 2009160.2/PMK.07/2008Alokasi Sementara Dana Bagi Hasil Pajak Penghasilan Pasal 25 Dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri Dan Pajak Pengahasilan Pasal 21 Tahun Anggaran 2009160.1/PMK.07/2008Penetapan Perkiraan Alokasi Bea Perolehanan hak atas tanah dan bangunan bagian Pemerintah Pusat yang dibagikan kepada seluruh Kabupaten dan Kota Tahun Anggaran 2009159/PMK.011/2008Perubahan kesepuluh Peraturan Menteri Keuangan Nomor 92/PMK.02/2005 tentang Penetapan jenis barang ekspor tertentu dan besaran tarif pungutan ekspor162/PMK.011/2008Pencabuatn Keputusan Menteri Keuangan Nomor 397/KMK.01/2004 tentang Pengenaan bea masuk anti dumping terhadap impor carbon black161/PMK.05/2008Pelaksanaan uji coba pelimpahan rekening penerimaan pada Bank Persepsi/Devisa Persepsi/Pos Persepsi pada hari kerja berikutnya164/PMK.03/2008Pemberian Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan sehubungan dengan luapan lumpur Sidoarjo163/PMK.03/2008Pemberian pengurangan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan sehubungan dengan luapan lumpur Sidoarjo166/PMK.010/2008Pemeriksaan Perusahaan Pembiayaan165/PMK.03/2008Mekanisme Pajak Penghasilan ditanggung Pemerintah dan Penghitungan Penerimaan Negara Bukan Pajak atas hasil pengusahaan sumber daya panas bumi untuk pembangkit tenaga listrik169/PMK.07/2008Tata cara Penyaluran hibah kepada Pemerintah Daerah168/PMK.07/2008Hibah Daerah167/PMK.05/2008Tata Cara Penyusunan Laporan Keuangan Penutup Dan Laporan Keuangan Likuidasi Badan Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Wilayah Dan Kehidupan Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara170/PMK.08/2008Transaksi surat utang negara secara langsung171/PMK.011/2008Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.011/2008 tentang Pembebasan bea masuk atas impor barang dan bahan yang akan dirakit menjadi kendaraan bermotor untuk tujuan ekspor.172/PMK.01/2008Tata Cara Penerbitan jaminan Pemerintah atas fasilitas pembiayaan darurat (FPD) yang diberikan oleh Bank Indonesia178/PMK.01/2008Standar Pelayanan minimum Pusat Investasi Pemerintah177/PMK.07/2008Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.07/2007 tentang Penetapan perkiraan alokasi tambahan dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan minyak bumi dan gas bumi untuk provinsi Nanggroe Aceng Darussalam Tahun Anggaran 2008176/PMK.07/2008Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 216/PMK.07/2007 tentang Penetapan perkiraan Alokasi dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan minyak dan gas bumi Tahun Anggaran 2008175/PMK.02/2008Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 89/PMK.02/2008 tentang Subsidi biaya perawatan beras dan subsidi pangan program beras untuk keluarga miskin (RASKIN) Tahun 2008174/PMK.02/2008Tata cara penyediaan, pencairan dan pertanggungjawaban dana pengadaan cadangan beras pemerintah Tahun Anggaran 2008173/PMK.011/2008Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 1/PMK.010/2006 tentang Pengenaan Bea Masuk tindak pengamanan terhadap impor produk keramik Tableware190/PMK.01/2008Pedoman Penetapan, Evaluasi, Penilaian, Kenaikan Dan Penurunan Jabatan Dan Peringkat Bagi Pemangku Jabatan Pelaksana Di Lingkungan Departemen Keuangan189/PMK.07/2008Penetapan alokasi definitif Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Pemerintah Pusat yang dibagikan kepada seluruh Kabupaten dan Kota Tahun Anggaran 2008.187/PMK.03/2008Tata Cara pemotongan, penyetoran, pelaporan, dan penatausahaan Pajak Penghasilan atas penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi.186/PMK.07/2008Penetapan alokasi kurang bayar dana bagi hasil pajak tahun anggaran 2007 yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan Tahun Anggaran 2008185/PMK.07/2008Penetapan alokasi kurang bayar dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan minyak bumi dan gas bumi Tahun Anggaran 2007184/PMK.07/2008Penetapan Alokasi Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Tahun Anggaran 2007183/PMK.05/2008Persyaratan dan tata cara divestasi terhadap investasi pemerintah182/PMK.05/2008Pelaporan atas pelaksanaan kegiatan investasi181/PMK.05/2008Pelaksanaan Investasi Pemerintah180/PMK.05/2008Tata cara penyusunan perencanaan investasi pemerintah179/PMK.05/2008Tata cara penyediaan, pencairan, dan pengelolaan dana dalam rekening induk dana investasi191/PMK.09/2008Penerapan manajemen resiko di lingkungan Departemen Keuangan197/PMK.05/2008Tat cara Revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran untuk Satuan Kerja Badan Layanan Umum Tahun Anggaran 2008.196/PMK.05/2008Tata Cara Penyusunan Dan Penyajian Laporan Keuangan Belanja Subsidi Dan Belanja Lain-Lain Pada Bagian Anggaran Pembiayaan Dan Perhitungan195/PMK.07/2008Penetapan Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Tahun Anggaran 2009.194/PMK.07/2008Penetapan perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil sumber daya alam perikanan Tahun Anggaran 2008.193/PMK.07/2008Penetapan Alokasi Definitif dana bagi hasil Pajak Penghasilan Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan Pajak Penghasilan Psal 21 Tahun Anggaran 2008192/PMK.07/2008Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 159/PMK.07/2007 Tentang Penetapan Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Umum Tahun Anggaran 2008198/PMK.07/2008Penetapan Alokasi Definitif Pajak Bumi dan Bangunan bagian Pemerintah Pusat yang dibagikan kepada seluruh Kabupaten dan Kota Tahun Anggaran 2008.199/PMK.010/2008Investasi Dana Pensium203/PMK.011/2008Tarif Cukai hasil tembakau202/PMK.04/2008Tata Cara Pemberian, Pembekuan, Dan Pancabutan Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai Untuk Pengusaha Pabrik, Pengusaha Tempat Penyimpanan, Importir, Dan Pengusaha Tempat Penjualan Eceran Etil Alkohol201/PMK.04/2008Tata Cara Pemberian, Pembekuan, Dan Pencabutan Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai Untuk Pengusaha Pabrik, Importir, Penyalur, Dan Pengusaha Tempat Penjualan Eceran Minuman Mengandung Etil Alkohol200/PMK.04/2008Tata cara pemberian, pembekuan, dan pencabutan Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai untuk Pengusaha Pabrik dan Importir Hasil Tembakau206/PMK.01/2008Tata cara penatausahaan dokumen penting dan/atau bersifat rahasia terkait penanganan masalah hukum dan penyelesaian Piutang Negara.205/PMK.07/2008Alokasi dana otonomi khusus provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat serta dana tambahan infrastruktur Provinsi Papua dan Papua Barat Tahun Anggaran 2009.204/PMK.07/2008Alokasi dana otonomi khusus Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun Anggaran 2009.211/PMK.04/2008Tata Laksana impor barang dari Northern Territory Australia ke Daerah Pabean Indonesia selain Pulau Jawa dan Sumatera.210/PMK.03/2008Perubahan kelima atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 254/KMK.03/2001 tentang Penunjukan Pemungut Pajak Penghasilan Pasal 22, sifat dan besarnya pungutan serta tata cara penyeloran dan pelaporan.209/PMK.02/2008Tata Cara Penyediaan, pencairan, dan pertanggungjawaban dana Subsidi benih padi, Jagung Komposit, Jagung Hibrida, dan Kedelai bersertifikat hasil produksi Pt. Sang Hyang Seri (Persero) dan PT. Pertani (Persero) Tahun Anggaran 2009.208/PMK.07/2008Perkiraan alokasi dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan umum Tahun Anggaran 2009.207/PMK.05/2008Tata cara penarikan pinjaman dan/atau hibah luar negeri yang diteruspinjamkan kepada Badan Usaha Milik Negara/Pemerintah Daerah212/PMK.07/2008Penetapan Kenaikan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan yang tidak dibagihasilkan Tahun Anggaran 2008.212.1/PMK.07/2008Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 04/PMK.07/2008 tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Transfer ke Daerah.222/PMK.010/2008Perusahaan Penjaminan Kredit dan Perusahaan Penjaminan Ulang Kredit.221/PMK.05/2008Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.05/2008 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umbum Lembaga Pengelola dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah pada Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.220/PMK.04/2008Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124/PMK.04/2007 tentang Registrasi Importir.219/PMK.010/2008Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 491/KMK.06/2004 Tentang Penyelenggaraan Program Dan Pengelolaan Kekayaan Tabungan Hari Tua Oleh PT. TASPEN (PERSERO)218/PMK.08/2008Penerbitan dan penjualan Surat Berharga Syariah Negara Ritel di Pasar Perdana Dalam Negeri.217/PMK.08/2008Penjualan Surat Utang Negara dalam Valuta Asing di Pasar Perdana Internasional.216/PMK.01/2008Tata cara penunjukan konsultan hukum bagi pelaksanaan tugas komite stabilitas sitem keuangan dalam rang pencegahan dan penanganan krisis.215/PMK.03/2008Penetapan Organisasi-Organisasi Internasional dan Pejabat-Pejabat Perwakilan Organisasi Internasional yang tidak termasuk Subyek Pajak Penghasilan.214/PMK.04/2008Pemungutan Bea Keluar.213/PMK.04/2008Tata cara pembayaran dan penyetoran penerimaan negara dalam rangka impir, penerimaan negara dalam rangka ekspor, penerimaan negara atas barang kena cukai, penerimaan negara yang berasal dari penerimaan denda administrasi atas pengangkutan barang tertentu.223/PMK.011/2008Penetapan Barang Ekspor Yang Dikenakan Bea Keluar Dan Tarif Bea Keluar226/PMK.07/2008Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Umum Tahun Anggaran 2008.225/PMK.04/2008Perpanjangan masa berlaku Keputusan Menteri Keuangan Nomor 111.KMK.04/2003 tentang Pemeriksaan mendadak Kepabeanan di Bidang Impor sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 03/PMK.04/2008.224/PMK.07/2008Peta Kapasitas Fiskal Daerah228/PMK.07/2008Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Dana Reboisasi Yang Berasal Dari Dana Alokasi Khusus Dana Reboisasi Tahun Anggaran 2004 Dan 2005227/PMK.07/2008Penetapan Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Tahun Anggaran 2008.237/PMK.011/2008PENGENAAN BEA MASUK TINDAKAN PENGAMANAN TERHADAP IMPOR PRODUK KERAMIK TABLEWARE236/PMK.011/2008PENETAPAN TARIF BEA MASUK DALAM RANGKA ASEAN-KOREA FREE TRADE AREA (AK-FTA)235/PMK.011/2008PENETAPAN TARIF BEA MASUK DALAM RANGKA ASEAN – CHINA FREE TRADE AREA (AC-FTA)234/PMK.011/2008Pencabutan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10/PMK.011/2008 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah Atas Impor Dan/Atau Penyerahaan Gandum Dan Tepung Gandum/Terigu Dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 25/PMK.011/2008 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah Atas Impor Dan/Atau Penyerahan Gandum Pos Tarif 1001.90.19.00233/PMK.011/2008Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.010/2006 Tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang Dan Pembebanan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor.231/PMK.011/2008Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah Atas Penyerahan Minyak Goreng Sawit Di Dalam Negeri Untuk Tahun Anggaran 2009230/PMK.011/2008Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah Atas Impor Dan/Atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu Pada Sektor-Sektor Tertentu Dalam Rangka Penanggulangan Dampak Perlambatan Ekonomi Global Dan Pemulihan Sektor Riil Untuk Tahun Anggaran 2009238/PMK.03/2008Tata cara pelaksanaan dan pengawasan pemberian penurunan tarif bagi Wajib Pajak Badan dalam Negeri yang berbentuk Perseroan Terbuka240/PMK.05/2008Penyusunan dan Pelaksanaan DIPA Luncuran (DIPA-L) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Tahun Anggaran 2008 sebagai Anggaran Belanja Tambahan Tahun Anggaran 2009253/PMK.03/2008Wajib Pajak Badan Tertentu sebagai pemungut pajak penghasilan dari pembeli atas penjualan barang yang tergolong sangat mewah.252/PMK.03/2008Petunjuk Pelaksanaan pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan orang pribadi.251/PMK.03/2008Penghasilan atas jasa keuangan yang dilakukan oleh Badan Usaha yang berfungsi sebagai penyalur pinjaman dan/atau pembiayaan yang tidak dilakukan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23.250/PMK.03/2008Besarnya biaya jabatan atau biaya pensiun yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto pegawai tetap atau pensiunan.249/PMK.03/2008Penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh harta tak berwujud yang dimiliki dan digunakan dalam bidang usaha tertentu.248/PMK.03/2008Amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh harta tak berwujud dan pengeluaran lainnya untuk bidang usaha tertentu.247/PMK.03/2008Bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial kepada Wajab Pajak Tertentu yang dikecualikan dari Objek Pajak Penghasilan.246/PMK.03/2008Beasiswa yang dikecualikan dari obyek Pajak Penghasilan.245/PMK.03/2008Badan-Badan dan Orang Pribadi yang menjalankan Usaha Mikro dan Kecil yang menerima harta hibah, bantuan, atau sumbangan yang tidak termasuk sebagai Obyek Pajak Penghasilan.244/PMK.03/2008Jenis jasa lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf C angka 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008.241/PMK.011/2008Bea Masuk ditanggung pemerintah atas impor barang dan bahan untuk memproduksi barang dan/atau Jasa guna kepentingan umum dan peningkatan daya saing industri sektor tertentu untuk Tahun Anggaran 2009.242/PMK.011/2008Pajak Pertambahan Nilai ditanggung pemerintah atas impor barang untuk kegiatan usaha Eksplorasi Hulu Minyak dan Gas Bumi serta Panas Bumi Tahun Anggaran 2009.243/PMK.03/2008Perubahan kedua atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 635/KMK.04/1974 tentang Pelaksanaan pembayaran Pajak Penghasilan atas penghasilan dari Pengalihan Hak atas Tanah dan Bangunan.254/PMK.03/2008Penetapan bagian penghasilan sehubungan dengan pekerjaan dari pegawai harian dan mingguan serta pegawai tidak tetap lainnya yang tidak dikenakan pemotongan Pajak Penghasilan.255/PMK.03/2008Penghitungan besarnya angsuran Pajak Penghasilan dalam Tahun pajak berjalan yang harus dibayar sendiri oleh wajib pajak baru, Bank, Sewa Guna Usaha dengan hak Opsi, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Wajib Pajak Masuk Bursa dan Wajib Pajak lainnya yang berdasarkan ketentuan diharuskan membuat laporan keuangan berkala termasuk Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu.256/PMK.03/2008Penetapan saat diperolehnya Dividen oleh wajib pajak dalam negeri atas penyertaan modal pada Badan Usaha di luar negeri selain Badan Usaha yang menjual sahamnya di bursa efek.257/PMK.03/2008Perlakuan perpajakan atas penghasilan kena pajak sesudah dikurangi pajak dari suatu bentuk usaha tetap.258/PMK.03/2008Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 26 Atas Penghasilan Dari Penjualan Atau Pengalihan Saham Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 18 Ayat (3c) Undang-Undang Pajak Penghasilan Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Luar Negeri261/PMK.02/2008Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74/PMK.02/2008 tentang Tata cara penyediaan anggaran, penghitungan, pembayaran dan pertanggungjawaban subsidi pupuk.