Peraturan Menteri Keuangan Tahun 2009

NomorTentang1/PM.2/2009Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 20102/PMK.011/2009Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 61/PMK.03/2005 tentang Perlakuan Perpajakan dan Kepabeanan dalam rangka Proyek Pengembangan Pulau Bintan dan Pulau Karimun3/PMK.02/2009Tata cara penyediaan, penghitungan dan pembayaran subsidi Bahan Bakar Minyak jenis bahan bakar minyak tertentu4/PMK.08/2009Pengelolaan Aset Surat Berharga Syariah Negara Yang Berasal Dari Barang Milik Negara5/PMK.02/2009Tata Cara Perhitungan, Penyediaan, Pencairan Dan Pertanggungjawaban Dana APBN Yang Kegiatannya Dilaksanakan Oleh PT. ASKES (PERSERO)6/PMK.02/2009Tata cara perubahan Rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat dan Perubahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun 20097/PMK.011/2009Penetapan Tarif Bea Masuk Impor Tepung Gandum8/PMK.08/2009Penjualan Surat Utang Negara dengan cara Private Placement di Pasar Perdana Dalam Negeri.–9/PMK.04/2009Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108/PMK.04/2008 tentang Pelunasan Cukai.–11/PMK.08/2009Penerbitan dan penjualan Surat Berharga Syariah Negara di Pasar Perdana dalam Negeri dengan cara lelang.–10/PMK.05/2009Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135/PMK.05/2008 tentang Fasilitas Penjaminan Kredit Usaha Rakyat.–12/PMK.03/2009Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 66/PMK.03/2008 tentang Tata cara penyampaian atau pembetulan Surat Pemberitahuan, dan Persyaratan Wajib Pajak yang dapat diberikan penghapusan sanksi administrasi dalam rangka penerapan Pasal 37 A Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 200713/PMK.04/2009Perubahan Keduabelas Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 89/KMK.04/2002 Tentang Tata Cara Pemberian Pembebasan Bea Masuk dan Cukai Atas Impor Barang Untuk Keperluan Badan Internasional Beserta Pejabatnya Yang Bertugas Di Indonesia14/PMK.03/2009Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 516/KMK.04/2000 Tentang Tata Cara Penentuan Besarnya Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan15/PMK.07/2009Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Minyak Bumi Dan Gas Bumi Dalam Rangka Otonomi Khusus Di Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 200916/PMK.07/2009Perkiraan Alokasi Tambahan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Minyak Bumi Dan Gas Bumi Untuk Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun Anggaran 200917/PMK.07/2009Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Minyak Bumi Dan Gas Bumi Tahun Anggaran 200918/PMK.01/2009Tugas Belajar Di Lingkungan Departemen Keuangan19/PMK.011/2009Penetapan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor Produk-Produk Tertentu20/PMK.07/2009Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.07/2008 Tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil tembakau Dan Sanksi Atas Penyalahgunaan Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau21/PMK.07/2009Pelaksanaan Dan Pertanggungjawaban Anggaran Transfer Ke Daerah22/PMK.02/2009Mekanisme Pajak Penghasilan Ditanggung Pemerintah Dan Penghitungan Penerimaan Negara Bukan Pajak Atas Hasil Pengusahaan Sumber Daya Panas Bumi Untuk Pembangkitan Energi/Listrik Tahun Anggaran 2009.23/PMK.07/2009Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Bumi Dan Bangunan Bagian Daerah Tahun Anggaran 200924/PMK.07/2009Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Bagian Daerah Tahun Anggaran 200925/PMK.07/2009Perkiraan Alokasi Biaya Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Bagian Provinsi Dan Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 200926/PMK.011/2009Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang Dan Bahan Guna Perbaikan Dan Pemeliharaan Pesawat Terbang Untuk Tahun Anggaran 200927/PMK.011/2009Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang Dan Bahan Guna Pembuatan Komponen Kendaraan Bermotor Untuk Tahun Anggaran 200928/PMK.011/2009Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang Dan Bahan Guna Pembuatan Komponen Elektronika Untuk Tahun Anggaran 200929/PMK.011/2009Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang Dan Bahan Oleh Industri Perkapalan Guna Pembuatan Dan/Atau Perbaikan Kapal Untuk Tahun Anggaran 200930/PMK.011/2009Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang Dan Bahan Guna Pembuatan Bagian Tertentu Alat Besar Dan/Atau Perakitan Alat Besar Oleh Industri Alat Besar Untuk Tahun Anggaran 200931/PMK.011/2009Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang Dan Bahan Guna Pembuatan Kemasan Infus Untuk Tahun Anggaran 200932/PMK.08/2009Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.08/2008 Tentang Penjualan Surat Utang Negara Dalam Valuta Asing Di Pasar Perdana Internasional33/PMK.011/2009Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang Dan Bahan Guna Pembuatan Komponen Untuk Pembangkit Listrik Tenaga Uap Untuk Tahun Anggaran 200934/PMK.011/2009Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang Dan Bahan Oleh Industri Pembuatan Sorbitol Untuk Tahun Anggaran 200935/PMK.011/2009Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang Dan Bahan Oleh Industri Telematika Untuk Tahun Anggaran 2009.36/PMK.011/2009Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang Dan Bahan Oleh Industri Pembuatan Methyltin Mercaptide Untuk Tahun Anggaran 200937/PMK.011/2009Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang Dan Bahan Guna Pembuatan Alat Tulis Berupa Ballpoint Untuk Tahun Anggaran 2009.38/PMK.09/2009Kebijakan Pengawasan Intern Departemen Keuangan Tahun 200939/PMK.01/2009Pola Mutasi Jabatan Karier Di Lingkungan Departemen Keuangan40/PMK.05/2009Sistem Akuntansi Hibah41/PMK.07/2009Penetapan Alokasi Dana Tambahan Dana Alokasi Umum Tahun 2008 Kabupaten Manokwari42/PMK.07/2009Penetapan Alokasi Dan Pedoman Umum Penggunaan Dana Penguatan Desentralisasi Fiskal Dan Percepatan Pembangunan Daerah Tahun 200943/PMK.03/2009Pajak Penghasilan Pasal 21 Ditanggung Pemerintah Atas Penghasilan Pekerja Pada Kategori Usaha Tertentu44/PMK.05/2009Rencana Bisnis Dan Anggaran Serta Pelaksanaan Anggaran Badan Layanan Umum45/PMK.03/2009Tata Cara Pengawasan, Pengadministrasian, Pembayaran, Serta Pelunasan Pajak Pertambahan Nilai Dan/Atau Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Atas Pengeluaran Dan/Atau Penyerahan Barang Kena Pajak Dan/Atau Jasa Kena Pajak Dari Kawasan Bebas ke Tempat Lain Dalam Daerah Pabean Dan Pemasukan Dan/Atau Penyerahan Barang Kena Pajak Dan/Atau Jasa Kena Pajak Dari Tempat Lain Dalam Daerah Pabean Ke Kawasan Bebas46/PMK.04/2009Pemberitahuan Pabean Dalam Rangka Pemasukan Dan Pengeluaran Barang Ke Dan Dari Kawasan Yang Telah Ditunjuk Sebagai Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas47/PMK.04/2009Tata Cara Pemasukan Dan Pengeluaran Barang Ke Dan Dari Kawasan Yang Telah Ditunjuk Sebagai Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas48/PMK.05/2009Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 79/PMK.05/2007 Tentang Kredit Ketahanan Pangan Dan Energi49/PMK.03/2009Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43/PMK.03/2009 Tentang Pajak Penghasilan Pasal 21 Ditanggung Pemerintah Atas Penghasilan Pekerja Pada Kategori Usaha Tertentu50/PMK.07/2009Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2009 Tentang Penetapan Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Minyak Bumi Dan Gas Bumi Tahun Anggaran 200951/PMK.07/2009Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15/PMK.07/ 2009 Tentang Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Minyak Bumi Dan Gas Bumi Dalam Rangka Otonomi Khusus Di Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 200952/PMK.07/2009Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.07/ 2009 Tentang Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Minyak Bumi Dan Gas Bumi Untuk Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun Anggaran 200953/PMK.06/2009Petunjuk Pelaksanaan Paksa Badan Dalam Rangka Pengurusan Piutang Negara Oleh Panitia Urusan Piutang Negara54/PMK.03/2009Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK.03/2007 Tentang Batasan Jumlah Peredaran Usaha, Jumlah Penyerahan, Dan Jumlah Lebih Bayar Bagi Wajib Pajak Yang Memenuhi Persyaratan Tertentu Yang Dapat Diberikan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak55/PMK.03/2009Bentuk, Ukuran, Dan Warna Benda Meterai61/PMK.05/2009Penerapan Treasury National Pooling Pada Rekening Bendahara Pengeluaran62/PMK.01/2009Organisasi Dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak63/PMK.01/2009Tenaga Pengkaji Di Lingkungan Sekretariat Jenderal Departemen Keuangan64/PMK.01/2009Tenaga Pengkaji Di Lingkungan Badan Pengawas Pasar Modal Dan Lembaga Keuangan65/PMK.01/2009Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 448/KMK.01/2001 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Pangkalan Sarana Operasi Bea Dan Cukai66/PMK.01/2009Organisasi Dan Tata Kerja Balai Pendidikan Dan Pelatihan Keuangan67/PMK.08/2009Penjualan Surat Utang Negara Di Pasar Perdana Dalam Dominasi Yen Di Jepang68/PMK.04/2009Jenis Dan Besaran Jaminan Dalam Rangka Pembayaran Cukai Secara Berkala Dan Penundaan Pembayaran Cukai69/PMK.04/2009Penundaan Pembayaran Cukai Untuk Pengusaha Pabrik Atau Importir Barang Kena Cukai Yang Melaksanakan Pelunasan Dengan Cara Pelekatan Pita Cukai70/PMK.04/2009Pembayaran Cukai Secara Berkala Untuk Pengusaha Pabrik Yang Melaksanakan Pelunasan Dengan Cara Pembayaran71/PMK.07/2009Alokasi Kurang Bayar Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2007 Yang Dialokasikan Dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 200972/PMK.07/2009Alokasi Kurang Bayar Dana Penyesuaian Infrastruktur Jalan Dan Lainnya Tahun Anggaran 2007 Yang Dialokasikan Dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 200973/PMK.01/2009Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.01/2008 Tentang Oragnisasi Dan Tata Kerja Departemen Keuangan74/PMK.01/2009Organisasi Dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jendral Bea Dan Cukai75/PMK.08/2009Penerbitan Dan Pejualan Surat Berharga Syariah Negara Dengan Cara Penempatan Langsung (Private Placement)76/PMK.01/2009Pedoman Penataan Organisasi Di Lingkungan Departemen Keuangan77/PMK.05/2009Pengelolaan Pinjaman Pada Badan Layanan Umum79/PMK.010/2009Sanksi Administratif Berupa Denda Dan Tata Cara Penagihannya Terhadap Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Atau Perusahaan Penunjang Usaha Asuransi80/PMK.03/2009Sisa Lebih Yang Diterima Atau Diperoleh Badan Atau Lembaga Nirlaba Yang Bergerak Dalam Bidang Pendidikan Dan/Atau Bidang Penelitian Dan Pengembangan, Yang Dikecualikan Dari Objek Pajak Penghasilan81/PMK.03/2009Pembentukan Atau Pemupukan Dana Cadangan Yang Boleh Dikurangi Sebagai Biaya82/PMK.03/2009Peraturan Menteri Keuangan Tentang Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 26 Atas Penghasilan Dari Penjualan Atau Pengalihan Harta Di Indonesia, Kecuali Yang Diatur Dalam Pasal 4 Ayat (2) Undang-Undang Pajak Penghasilan Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Luar Negeri Selain Bentuk Usaha Tetap Di Indonesia83/PMK.03/2009Penyediaan Makanan Dan Minuman Bagi Seluruh Pegawai Serta Penggantian Atau Imbalan Dalam Bentuk Natura Dan Kenikmatan Di Daerah Tertentu Dan Yang Berkaitan Dengan Pelaksanaan Pekerjaan Yang Dapat Dikurangkan Dari Penghasilan Bruto Pemberi Kerja84/PMK.07/2009Alokasi Anggaran Belanja Fungsi Pendidikan Dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah85/PMK.07/2009Alokasi Sementara Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Anggaran 200986/PMK.02/2009Alokasi Anggaran Belanja Fungsi Pendidikan Dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara87/PMK.05/2009Mekanisme Pelaksanaan Dan Pertanggungjawaban Atas Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 200988/PMK.06/2009Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128/PMK.06/2007 Tentang Pengurusan Piutang Negara89/PMK.011/2009Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping Sementara Terhadap Impor BI-Axially Oriented Polypropylene Film Dari Thailand90/PMK.05/2009Pengelolaan Uang Negara Di Bank Indonesia91/PMK.02/2009Tata Cara Pengenaan, Pemungutan Dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berasal Dari Penggunaan Kawasan Hutan Untuk Kepentingan Pembangunan Di Luar Kegiatan Kehutanan92/PMK.06/2009Pengelolaan Aset Yang Berasal Dari Badan Penyehatan Perbankan Nasional Oleh PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero)93/PMK.06/2009Pengelolaan Aset Eks Kelolaan PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) Oleh Menteri Keuangan94/PMK.05/2009Pedoman Pelaksanaan Anggaran Penuntasan Dan Kesinambungan Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Dan Kepulauan Nias Sumatera Utara Tahun Anggaran 200995/PMK.011/2009Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39.1/PMK.011/2008 tentang Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping Terhadap Impor Hot Rolled Coil dari Negara China, India, Rusia, Taiwan Dan Thailand96/PMK.03/2009Jenis-Jenis Harta Yang Termasuk Dalam Kelompok Harta Berwujud Bukan Bangunan Untuk Keperluan Penyusutan97/PMK.05/2009Tarif Layanan Badan Layanan Umum Lembaga Layanan Pemasaran Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Pada Kementerian Negara Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah98/PMK.02/2009Tata Cara Penyediaan, Pencairan, Dan Pertanggungjawaban Dana Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Umum Pos99/PMK.02/2009Subsidi Beras Untuk Masyarakat Berpendapatan Rendah Tahun 2009.100/PMK.010/2009Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur101/PMK.011/2009Penetapan Tarif Bea Masuk Atas Impor Produk-Produk Susu Tertentu102/PMK.05/2009Tata Cara Rekonsiliasi Barang Milik Negara Dalam Rangka Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat103/PMK.03/2009Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 620/PMK.03/2004 tentang Jenis Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah Selain Kendaraan Bermotor Yang Dikenakan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah104/PMK.03/2009Biaya Promosi Dan Penjualan Yang Dapat Dikurangkan Dari Penghasilan Bruto105/PMK.03/2009Piutang Yang Nyata-Nyata Tidak Dapat Ditagih Yang Dapat Dikurangkan Dari Penghasilan Bruto106/PMK.06/2009Tata Cara Pengusulan, Pengangkatan Dan Pemberhentian Dewan Direktur Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia108/PMK.02/2009Standar Biaya Khusus Tahun Anggaran 2010107/PMK.04/2009Pembebasab Bea Masuk Atas Impor Persenjataan, Amunisi, Perlengkapan Militer Dan Kepolisian, Termasuk Suku Cadang, Serta Barang Dan Bahan Yang Dipergunakan Untuk Menghasilkan Barang Yang Dipergunakan Bagi Keperluan Pertahanan Dan Keamanan Negara112/PMK.05/2009Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 116/PMK.06/2006 tentang Pemilihan Bank Operasional I Mitra Kerja Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara111/PMK.03/2009Tata Cara Pengurangan Atau Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Bumi Dan Bangunan Dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan, Dan Pengurangan Atau Pembatalan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi Dan Bangunan, Surat Tagihan Pajak Pajak Bumi Dan Bangunan, Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan, Atau Surat Tagihan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan, Yang Tidak Benar.110/PMK.03/2009Pemberian Pengurangan Pajak Bumi Dan Bangunan109/PMK.06/2009Pedoman Pelaksanaan Inventarisasi, Penilaian, Dan Pelaporan Dalam Rangka Penertiban Barang Miik Negara116/PMK.05/2009Pelaksanaan Uji Coba Rekening Penerimaan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Bersaldo Nihil Dalam Rangka Penerapan Treasury Single Account (TSA).115/PMK.02/2009Pelaksanaan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Menteri Dan Pejabat Tertentu114/PMK.02/2009Rekening Panas Bumi113/PMK.02/2009Rekening Minyak Dan Gas Bumi117/PMK.01/2009Pengangkatan Pelaksana Tugas Dalam Jabatan Struktural Di Lingkungan Departemen Keuangan118/PMK.05/2009Tarif Layanan Badan Layanan Umum Pusat Peragaan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi Pada Kementerian Negara Riset Dan Teknologi120/PMK.05/2009Sistem Akuntansi Dan Pelaporan Transfer Ke Daerah119/PMK.02/2009Petunjuk Penyusunan Dan Penelaahan Rencana Kerja Dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga Dan Penyusunan, Penelaahan, Pengesahan, Dan Pelaksanaan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2010121/PMK.03/2009Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Atas Proyek Pemerintah Untuk Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Wilayah Dan Kehidupan Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara Pascabencana Alam Gempa Bumi Dan Tsunami Yang Dibiayai Dengan Hibah Luar Negeri Yang Pelaksanaannya Belum Selesai Sampai Dengan Tanggal 31 Maret 2009.123/PMK.02/2009Tata Cara Penyediaan, Pencarian Dan Pertanggungjawaban Dana Penyelenggaran Kewajiban Pelayanan Umum Bidang Angkutan Laut Untuk Penumpang Kelas Ekonomi122/PMK.08/2009Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 67/PMK.08/2009 tentang Penjualan Surat Utang Negara Di Pasar Perdana Dalam Denominasi Yen Di Jepang124/PMK.02/2009Tata Cara Penyediaan, Pencairan Dan Pertanggungjawaban Dana Cadangan Benih Nasional Dan Bantuan Langsung Benih Unggul126/PMK.05/2009Penerapan Treasury National Pooling Pada Rekening Bendahara Penerimaan125/PMK.05/2009Kerja Lembur Dan Pemberian Uang Lembur Bagi Pegawai Negeri Sipil127/PMK.05/2009Pelimpahan Wewenang Penerbitan Surat Kuasa Umum Pajak Bumi Dan Bangunan Dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Kepada Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara132/PMK.02/2009Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108/PMK.02/2009 tentang Standar Biaya Khusus Tahun Anggaran 2010131/PMK.05/2009Kredit Usaha Pembibitan Sapi130/PMK.03/2009Tata Cara Penghentian Penyidikan Tindak Pidana Di Bidang Perpajakan Untuk Kepentingan Penerimaan Negara129/PMK.08/2009Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 152/PMK.08/ 2008 tentang Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara Dalam Valuta Asing Di Pasar Perdana Internasional128/PMK.011/2009Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.011/2008 tentang Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Barang Modal Dalam Rangka Pembangunan Dan Pengembangan Industri Pembangkit Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Umum135/PMK.06/2009Pengelolaan Barang Milik Negara Yang Berasal Dari Kontraktor Kontrak Kerja Sama134/PMK.06/2009Tata Cara Pelaksanaan Pengelolaan Barang Milik Negara Eks Badan Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Wilayah Dan Kehidupan Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara133/PMK.011/2009Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan Terhadap Impor Produk Dextrose Momohydrate137/PMK.07/2009Alokasi Kekurangan Dana Tambahan Otonomi Khusus Infrastruktur Provinsi Papua Tahun Anggaran 2008136/PMK.07/2009Alokasi Kurang Bayar Dan Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Minyak Bumi Dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2008138/PMK.07/2009Batas Maksimal Kumulatif Defisit Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Batas Maksimal Defisit Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Masing-Masing Daerah, Dan Batas Maksimal Kumulatif Pinjaman Daerah Tahun Anggaran 2010143/PMK.010/2009Prinsip Mengenal Nasabah Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia143.1/PMK.01/2009Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.01/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan142/PMK.010/2009Manajemen Risiko Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia141/PMK.010/2009Prinsip Tata Kelola Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia140/PMK.010/2009Pembinaan Dan Pengawasan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia139/PMK.06/2009Tata Cara Penyusunan, Penyampaian, Dan Pengubahan Rencana Jangka Panjang Serta Rencana Kerja Dan Anggaran Tahunan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia145/PMK.07/2009Alokasi Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Pajak Tahun Anggaran 2006, 2007, Dan 2008 Yang Dialokasikan Dalam Undang-Undang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2009 Dan Perubahannya144/PMK.07/2009Alokasi Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Umum Tahun Anggaran 2008146/IMK.01/2009Penertiban Barang Milik Negara Berupa Tanah, Rumah, Dan/Atau Kendaraan Bermotor Di Lingkungan Departemen Keuangan148/PMK.04/2009Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 125/ PMK.04/ 2007 tentang Audit Kepabeanan147/PMK.04/2009Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 51/PMK.04/2008 tentang Tata Cara Penetapan Tarif, Nilai Pabean, dan Sanksi Administrasi, serta Penetapan Direktur Jenderal Bea dan Cukai atau Pejabat Bea dan Cukai149/PMK.02/2009Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115/PMK.02/2009 tentang Pelaksanaan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Menteri dan Pejabat Tertentu151/PMK.011/2009Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan Terhadap Impor Produk Paku150/PMK.011/2009Penetapan Tarif Bea Masuk Atas Impor Gula153/PMK.03/2009Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 187/PMK.03/2008 tentang Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, Pelaporan, dan Penatausahaan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi152/PMK.03/2009Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.03/2007 tentang Bentuk dan Isi Surat Pemberitahuan, serta Tata Cara Pengambilan, Pengisian, Penandatanganan, dan Penyampaian Surat Pemberitahuan155/PMK.06/2009Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122/PMK.06/2007 tentang Keanggotaan dan Tata Kerja Panitia Urusan Piutang Negara154/PMK.03/2009Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 246/PMK.03/2008 tentang Beasiswa yang Dikecualikan dari Objek Pajak Penghasilan156/PMK.011/2009Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah Atas Penyerahan Bahan Bakar Nabati Di Dalam Negeri Untuk Tahun Anggaran 2009158/PMK.02/2009Tata Cara Penyediaan, Pencairan, Dan Pertanggungjawaban Dana Pengadaan Cadangan Beras Pemerintah Tahun Anggaran 2009157/PMK.04/2009Penyediaan Pita Cukai Dan Tanda Pelunasan Cukai Lainnya159/PMK.04/2009Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108/PMK.04/2008 tentang Pelunasan Cukai170/PMK.08/2009Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.08/2008 tentang Penjualan Surat Utang Negara Dalam Valuta Asing di Pasar Perdana Internasional169/PMK.05/2009Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Dan Pengeluaran Negara Pada Akhir Tahun Anggaran168/PMK.07/2009Pedoman Pendanaan Urusan Bersama Pusat Dan Daerah Untuk Penanggulangan Kemiskinan167/PMK.07/2009Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2009 tentang Penetapan Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Minyak Bumi dan Gas Bumi untuk Tahun Anggaran 2009166/PMK.07/2009Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.07/2009 tentang Penetapan Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Minyak Bumi dan Gas Bumi Untuk Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun Anggaran 2009165/PMK.07/2009Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15/PMK.07/2009 tentang Penetapan Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Minyak Bumi dan Gas Bumi dalam rangka Otonomi Khusus di Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2009164/PMK.07/2009Alokasi Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Minyak Bumi Dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2008163/PMK.07/2009Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Panas Bumi Tahun Anggaran 2009.162/PMK.07/2009Alokasi Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Panas Bumi Tahun Anggaran 2006,2007, Dan 2008.161/PMK.07/2009Alokasi Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua Dan Provinsi Papua Barat Serta Dana Tambahan Infrastruktur Provinsi Papua Dan Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2010160/PMK.07/2009Alokasi Dana Otonomi Khusus Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun Anggaran 2010175/PMK.07/2009Alokasi Dan Pedoman Umum Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2010174/PMK.07/2009Peta Kapasitas Fiskal Daerah173/PMK.07/2009Alokasi Kurang Bayar Dana Infrastruktur Sarana Danprasarana Tahun Anggaran 2008 Yang Dialokasikan Dalam Undang-Undang Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2010172/PMK.07/2009Alokasi Kurang Bayar Dana Alokasi Khusus Tahunanggaran 2008 Yang Dialokasikan Dalam Undang-Undang Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2010171/PMK.05/2009Skema Subsidi Resi Gudang185/PMK.06/2009Penilaian Aset Bekas Milik Asing/Cina Dan Benda Cagar Budaya184/PMK.06/2009Tata Cara Penetapan Status Penggunaan Dan Penjualan Benda Berharga Asal Muatan Kapal Yang Tenggelam183/PMK.011/2009Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping Terhadap Impor Bi-Axially Oriented Polypropylene Film Dari Negara Thailand182/PMK.011/2009Pajak Penghasilan Ditanggung Pemerintah Atas Penghasilan Berupa Kompensasi Terminasi Dini Hak Eksklusif PT. Telekomunikasi Indonesia (Persero), tbk. Tahun Anggaran 2009181/PMK.011/2009Tarif Cukai Hasil Tembakau180/PMK.06/2009Penilaian Barang Jaminan Dan/Atau Harta Kekayaan Lain Dalam Rangka Pengurusan Piutang Negara Oleh Panitia Urusan Piutang Negara/Direktorat Jenderal Kekayaan Negara179/PMK.06/2009Penilaian Barang Milik Negara178/PMK.01/2009Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 92/PMK.06/2009 tentang Pengelolaan Aset Yang Berasal Dari Badan Penyehatan Perbankan Nasional Oleh PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero)177/PMK.04/2009Perubahan Keempat Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 144/KMK.05/1997 Tentang Pembebasan Bea Masuk Dan Cukai Atas Impor Barang Kiriman Hadiah Untuk Keperluan Ibadah Umum, Amal, Sosial, Dan Kebudayaan176/PMK.011/2009Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Mesin Serta Barang Dan Bahan Untuk Pembangunan Atau Pengembangan Industri Dalam Rangka Penanaman Modal189/PMK.011/2009Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang Dan Bahan Guna Pembuatan Karpet Untuk Tahun Anggaran 2009188/PMK.011/2009Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang Dan Bahan Guna Pembuatan Kemasan Plastik Untuk Tahun Anggaran 2009.187/PMK.011/2009Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang Dan Bahan Guna Pembuatan Kawat Ban (Steel Cord) Untuk Tahun Anggaran 2009186/PMK.06/2009Pensertipikatan Barang Milik Negara Berupa Tanah.190/PMK.06/2009Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2009 Tentang Pengelolaan Aset Eks Kelolaan PT.Perusahaan Pengelola Aset (Persero) Oleh Menteri Keuangan191/PMK.04/2009Bentuk Fisik Dan/Atau Spesifikasi Desain Pita Cukai Hasil Tembakau Dan Minuman Mengandung Etil Alkohol193/PMK.01/2009Pedoman Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Bendahara Di Lingkungan Departemen Keuangan192/PMK.05/2009Perencanaan Kas196/PMK.05/2009Penetapan Nomor Dan Nama Rekening Kas Umum Negara195/PMK.02/2009Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 03/PMK.02/2009 tentang Tata Cara Penyediaan, penghitungan dan Pembayaran Subsidi Bahan Bakar Minyak Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu194/PMK.06/2009Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Negara Akibat Bencana Alam Berupa Gempa Bumi Di Provinsi Sumatera Barat Dan Provinsi Jambi198/PMK.07/2009Alokasi Dan Pedoman Umum Penggunaan Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2010197/PMK.07/2009Dasar Pembagian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Kepada Provinsi Penghasil Cukai Dan/Atau Provinsi Penghasil Tembakau.207/PMK.07/2009Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Bumi Dan Bangunan Bagian Daerah Tahun Anggaran 2010206/PMK.07/2009Perkiraan Alokasi Biaya Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Bagian Provinsi Dan Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2010205/PMK.07/2009Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Bagian Daerah Tahun Anggaran 2010204/PMK.07/2009Perkiraan Alokasi Pajak Bumi Dan Bangunan Bagian Pemerintah Pusat Yang Dibagikan Kepada Seluruh Kabupaten Dan Kota Tahun Anggaran 2010.203/PMK.07/2009Alokasi Sementara Dana Bagi Hasil Pajak Penghasilan Pasal 25 Dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri Dan Pajak Penghasilan Pasal 21 Tahun Anggaran 2010202/PMK.07/2009Perkiraan Alokasi Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Bagian Pemerintah Pusat Yang Dibagikan Kepada Seluruh Kabupaten Dan Kota Tahun Anggaran 2010201/PMK.07/2009Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Perikanan Tahun Anggaran 2010200/PMK.011/2009Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 236/PMK.011/2008 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk Dalam Rangka Asean-Korea Free Trade Area (AK-FTA)199/PMK.011/2009Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 223/PMK.011/2008 Tentang Penetapan Barang Ekspor Yang Dikenakan Bea Keluar Dan Tarif Bea Keluar210/PMK.02/2009Tata Cara Penyediaan Anggaran, Pencairan, Dan Pertanggungjawaban Bantuan Langsung Pupuk209/PMK.08/2009Lelang Pembelian Kembali Surat Utang Negara208/PMK.03/2009Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 255/PMK.03/2008 Tentang Penghitungan Besarnya Angsuran Pajak Penghasilan Dalam Tahun Pajak Berjalan Yang Harus Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak Baru, Bank, Sewa Guna Usaha Dengan Hak Opsi, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Wajib Pajak Masuk Bursa Dan Wajib Pajak Lainnya Yang Berdasarkan Ketentuan Diharuskan Membuat Laporan Keuangan Berkala Termasuk Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu212/PMK.07/2009Alokasi Definitif Dana Bagi Hasil Pajak Penghasilan Pasal 25 Dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri Dan Pajak Penghasilan Pasal 21 Tahun Anggaran 2009211 /PMK.07/2009Alokasi Definitif Pajak Bumi Dan Bangunan Bagian Pemerintah Pusat Yang Dibagikan Kepada Seluruh Kabupaten Dan Kota Tahun Anggaran 2009213/PMK.09/2009Penggunaan Metode Pemeringkatan Hukuman Disiplin Dalam Rangka Penjatuhan Hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Departemen Keuangan.216/PMK.05/2009Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207/PMK.05/2008 Tentang Tata Cara Penarikan Pinjaman Dan/Atau Hibah Luar Negeri Yang Diteruspinjamkan Kepada Badan Usaha Milik Negara/Pemerintah Daerah215/PMK.07/2009Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85/PMK.07/2009 tentang Alokasi Sementara Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun Anggaran 2009214/PMK.07/2009Alokasi Definitif Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Bagian Pemerintah Pusat Yang Dibagikan Kepada Seluruh Kabupaten Dan Kota Tahun Anggaran 2009220/PMK.02/2009Tata Cara Pemotongan /Pengurangan Pagu Belanja Kementerian Negara/Lembaga Dan Pagu Alokasi Transfer Ke Daerah Tahun Anggaran 2010 Yang Tidak Sepenuhnya Melaksanakan Kegiatan Stimulus Fiskal Tahun Anggaran 2009219/PMK.05/2009Tata Cara Pembayaran Jasa Bank Dalam Rangka Penatausahaan Penerusan Pinjaman Luar Negeri218/PMK.05/2009Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.05/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bergulir pada Kementerian Negara/Lembaga217/PMK.05/2009Pedoman Pemberian Bonus Atas Prestasi Bagi Rumah Sakit Eks-Perjan Yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum222/PMK.06/2009Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/ PMK.06/ 2009 tentang Tata Cara Penyusunan, Penyampaian, dan Pengubahan Rencana Jangka Panjang dan Rencana Kerja Anggaran Tahunan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia221/PMK.07/2009Rincian Alokasi Dana Alokasi Umum Kepada 14 Daerah Pemekaran Beserta Induknya Tahun Anggaran 2010.228/PMK.07/2009Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Tahun Anggaran 2009227/PMK.07/2009Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Panas Bumi Tahun Anggaran 2009226/PMK.07/2009Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Umum Tahun Anggaran 2009225/PMK.07/2009Alokasi Dan Pedoman Umum Penggunaan Dana Penyeimbang Tahun Anggaran 2010224/PMK.07/2009Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Umum Tahun Anggaran 2010223/PMK.07/2009Alokasi Dan Pedoman Umum Dana Tambahan Penghasilan Bagi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah Kepada Daerah Provinsi, Kabupaten, Dan Kota Tahun Anggaran 2009232/PMK. 04/2009Kawasan Pelayanan Pabean Terpadu231/PMK.02/2009Pedoman Umum Pemeriksaan Penerimaan Negara Bukan Pajak230/PMK.05/2009Penghapusan Piutang Badan Layanan Umum229/PMK.01/2009Tatacara Pelaksanaan Pemberian Jaminan Dan Subsidi Bunga Oleh Pemerintah Pusat Dalam Rangka Percepatan Penyediaan Air Minum234/PMK.03/2009Bidang Penanaman Modal Tertentu Yang Memberikan Penghasilan Kepada Dana Pensiun Yang Dikecualikan Sebagai Objek Pajak Penghasilan233/PMK.011/2009Pajak Penghasilan Ditanggung Pemerintah Atas Bunga Atau Imbalan Surat Berharga Negara Yang Diterbitkan Di Pasar Internasional Untuk Tahun Anggaran 2009242/PMK.04/2009Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 47/PMK.04/2009 tentang Tata Cara Pemasukan dan Pengeluaran Barang Ke dan Dari Kawasan yang Telah Ditunjuk sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas241/PMK.04/2009Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 46/PMK.04/2009 tentang Pemberitahuan Pabean Dalam Rangka Pemasukan dan Pengeluaran Barang Ke dan Dari Kawasan Yang Telah Ditunjuk Sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas240/PMK.03/2009Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 45/PMK.03/2009 tentang Tata Cara Pengawasan, Pengadministrasian, Pembayaran, Serta Pelunasan Pajak Pertambahan Nilai dan/atau Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Atas Pengeluaran dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak dan/ atau Jasa Kena Pajak Dari Kawasan Bebas Ke Tempat Lain Dalam Daerah Pabean dan Pemasukan dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak Dari Tempat Lain Dalam Daerah Pabean Ke Kawasan Bebas239/PMK.011/2009Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 150/PMK.011/2009 Tentang Penetapan Tarif Bea Masuk Atas Impor Gula238/PMK.04/2009Tata Cara Penghentian, Pemeriksaan, Penegahan, Penyegelan, Tindakan Berupa Tidak Melayani Pemesanan Pita Cukai Atau Tanda Pelunasan Cukai Lainnya, Dan Bentuk Surat Perintah Penindakan237/PMK.04/2009Tidak Dipungut Cukai236/PMK. 04/2009Perdagangan Barang Kena Cukai235/PMK.04/2009Penimbunan, Pemasukan, Pengeluaran, Dan Pengangkutan Barang Kena Cukai247/PMK.011/2009Perubahan Klasifikasi Dan Penetapan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor Produk-Produk Tertentu Dalam Rangka Skema Common Effective Preferential Tariff (CEPT)246/PMK.011/2009Pencabutan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 231/PMK.011/2008 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah Atas Penyerahan Minyak Goreng Sawit Di Dalam Negeri Untuk Tahun Anggaran 2009