Peraturan Menteri Keuangan Tahun 2009

Nomor Tentang 1/PM.2/2009 Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2010 2/PMK.011/2009 Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 61/PMK.03/2005 tentang Perlakuan Perpajakan dan Kepabeanan dalam rangka Proyek Pengembangan Pulau Bintan dan Pulau Karimun 3/PMK.02/2009 Tata cara penyediaan, penghitungan dan pembayaran subsidi Bahan Bakar Minyak jenis bahan bakar minyak tertentu 4/PMK.08/2009 Pengelolaan Aset Surat Berharga Syariah Negara Yang Berasal Dari Barang Milik Negara 5/PMK.02/2009 Tata Cara Perhitungan, Penyediaan, Pencairan Dan Pertanggungjawaban Dana APBN Yang Kegiatannya Dilaksanakan Oleh PT. ASKES (PERSERO) 6/PMK.02/2009 Tata cara perubahan Rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat dan Perubahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun 2009 7/PMK.011/2009 Penetapan Tarif Bea Masuk Impor Tepung Gandum 8/PMK.08/2009 Penjualan Surat Utang Negara dengan cara Private Placement di Pasar Perdana Dalam Negeri.– 9/PMK.04/2009 Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108/PMK.04/2008 tentang Pelunasan Cukai.– 11/PMK.08/2009 Penerbitan dan penjualan Surat Berharga Syariah Negara di Pasar Perdana dalam Negeri dengan cara lelang.– 10/PMK.05/2009 Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135/PMK.05/2008 tentang Fasilitas Penjaminan Kredit Usaha Rakyat.– 12/PMK.03/2009 Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 66/PMK.03/2008 tentang Tata cara penyampaian atau pembetulan Surat Pemberitahuan, dan Persyaratan Wajib Pajak yang dapat diberikan penghapusan sanksi administrasi dalam rangka penerapan Pasal 37 A Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 13/PMK.04/2009 Perubahan Keduabelas Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 89/KMK.04/2002 Tentang Tata Cara Pemberian Pembebasan Bea Masuk dan Cukai Atas Impor Barang Untuk Keperluan Badan Internasional Beserta Pejabatnya Yang Bertugas Di Indonesia 14/PMK.03/2009 Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 516/KMK.04/2000 Tentang Tata Cara Penentuan Besarnya Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan 15/PMK.07/2009 Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Minyak Bumi Dan Gas Bumi Dalam Rangka Otonomi Khusus Di Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2009 16/PMK.07/2009 Perkiraan Alokasi Tambahan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Minyak Bumi Dan Gas Bumi Untuk Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun Anggaran 2009 17/PMK.07/2009 Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Minyak Bumi Dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2009 18/PMK.01/2009 Tugas Belajar Di Lingkungan Departemen Keuangan 19/PMK.011/2009 Penetapan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor Produk-Produk Tertentu 20/PMK.07/2009 Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.07/2008 Tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil tembakau Dan Sanksi Atas Penyalahgunaan Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau 21/PMK.07/2009 Pelaksanaan Dan Pertanggungjawaban Anggaran Transfer Ke Daerah 22/PMK.02/2009 Mekanisme Pajak Penghasilan Ditanggung Pemerintah Dan Penghitungan Penerimaan Negara Bukan Pajak Atas Hasil Pengusahaan Sumber Daya Panas Bumi Untuk Pembangkitan Energi/Listrik Tahun Anggaran 2009. 23/PMK.07/2009 Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Bumi Dan Bangunan Bagian Daerah Tahun Anggaran 2009 24/PMK.07/2009 Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Bagian Daerah Tahun Anggaran 2009 25/PMK.07/2009 Perkiraan Alokasi Biaya Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Bagian Provinsi Dan Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2009 26/PMK.011/2009 Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang Dan Bahan Guna Perbaikan Dan Pemeliharaan Pesawat Terbang Untuk Tahun Anggaran 2009 27/PMK.011/2009 Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang Dan Bahan Guna Pembuatan Komponen Kendaraan Bermotor Untuk Tahun Anggaran 2009 28/PMK.011/2009 Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang Dan Bahan Guna Pembuatan Komponen Elektronika Untuk Tahun Anggaran 2009 29/PMK.011/2009 Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang Dan Bahan Oleh Industri Perkapalan Guna Pembuatan Dan/Atau Perbaikan Kapal Untuk Tahun Anggaran 2009 30/PMK.011/2009 Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang Dan Bahan Guna Pembuatan Bagian Tertentu Alat Besar Dan/Atau Perakitan Alat Besar Oleh Industri Alat Besar Untuk Tahun Anggaran 2009 31/PMK.011/2009 Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang Dan Bahan Guna Pembuatan Kemasan Infus Untuk Tahun Anggaran 2009 32/PMK.08/2009 Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.08/2008 Tentang Penjualan Surat Utang Negara Dalam Valuta Asing Di Pasar Perdana Internasional 33/PMK.011/2009 Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang Dan Bahan Guna Pembuatan Komponen Untuk Pembangkit Listrik Tenaga Uap Untuk Tahun Anggaran 2009 34/PMK.011/2009 Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang Dan Bahan Oleh Industri Pembuatan Sorbitol Untuk Tahun Anggaran 2009 35/PMK.011/2009 Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang Dan Bahan Oleh Industri Telematika Untuk Tahun Anggaran 2009. 36/PMK.011/2009 Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang Dan Bahan Oleh Industri Pembuatan Methyltin Mercaptide Untuk Tahun Anggaran 2009 37/PMK.011/2009 Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang Dan Bahan Guna Pembuatan Alat Tulis Berupa Ballpoint Untuk Tahun Anggaran 2009. 38/PMK.09/2009 Kebijakan Pengawasan Intern Departemen Keuangan Tahun 2009 39/PMK.01/2009 Pola Mutasi Jabatan Karier Di Lingkungan Departemen Keuangan 40/PMK.05/2009 Sistem Akuntansi Hibah 41/PMK.07/2009 Penetapan Alokasi Dana Tambahan Dana Alokasi Umum Tahun 2008 Kabupaten Manokwari 42/PMK.07/2009 Penetapan Alokasi Dan Pedoman Umum Penggunaan Dana Penguatan Desentralisasi Fiskal Dan Percepatan Pembangunan Daerah Tahun 2009 43/PMK.03/2009 Pajak Penghasilan Pasal 21 Ditanggung Pemerintah Atas Penghasilan Pekerja Pada Kategori Usaha Tertentu 44/PMK.05/2009 Rencana Bisnis Dan Anggaran Serta Pelaksanaan Anggaran Badan Layanan Umum 45/PMK.03/2009 Tata Cara Pengawasan, Pengadministrasian, Pembayaran, Serta Pelunasan Pajak Pertambahan Nilai Dan/Atau Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Atas Pengeluaran Dan/Atau Penyerahan Barang Kena Pajak Dan/Atau Jasa Kena Pajak Dari Kawasan Bebas ke Tempat Lain Dalam Daerah Pabean Dan Pemasukan Dan/Atau Penyerahan Barang Kena Pajak Dan/Atau Jasa Kena Pajak Dari Tempat Lain Dalam Daerah Pabean Ke Kawasan Bebas 46/PMK.04/2009 Pemberitahuan Pabean Dalam Rangka Pemasukan Dan Pengeluaran Barang Ke Dan Dari Kawasan Yang Telah Ditunjuk Sebagai Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas 47/PMK.04/2009 Tata Cara Pemasukan Dan Pengeluaran Barang Ke Dan Dari Kawasan Yang Telah Ditunjuk Sebagai Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas 48/PMK.05/2009 Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 79/PMK.05/2007 Tentang Kredit Ketahanan Pangan Dan Energi 49/PMK.03/2009 Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43/PMK.03/2009 Tentang Pajak Penghasilan Pasal 21 Ditanggung Pemerintah Atas Penghasilan Pekerja Pada Kategori Usaha Tertentu 50/PMK.07/2009 Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2009 Tentang Penetapan Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Minyak Bumi Dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2009 51/PMK.07/2009 Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15/PMK.07/ 2009 Tentang Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Minyak Bumi Dan Gas Bumi Dalam Rangka Otonomi Khusus Di Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2009 52/PMK.07/2009 Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.07/ 2009 Tentang Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Minyak Bumi Dan Gas Bumi Untuk Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun Anggaran 2009 53/PMK.06/2009 Petunjuk Pelaksanaan Paksa Badan Dalam Rangka Pengurusan Piutang Negara Oleh Panitia Urusan Piutang Negara 54/PMK.03/2009 Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK.03/2007 Tentang Batasan Jumlah Peredaran Usaha, Jumlah Penyerahan, Dan Jumlah Lebih Bayar Bagi Wajib Pajak Yang Memenuhi Persyaratan Tertentu Yang Dapat Diberikan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak 55/PMK.03/2009 Bentuk, Ukuran, Dan Warna Benda Meterai 61/PMK.05/2009 Penerapan Treasury National Pooling Pada Rekening Bendahara Pengeluaran 62/PMK.01/2009 Organisasi Dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak 63/PMK.01/2009 Tenaga Pengkaji Di Lingkungan Sekretariat Jenderal Departemen Keuangan 64/PMK.01/2009 Tenaga Pengkaji Di Lingkungan Badan Pengawas Pasar Modal Dan Lembaga Keuangan 65/PMK.01/2009 Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 448/KMK.01/2001 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Pangkalan Sarana Operasi Bea Dan Cukai 66/PMK.01/2009 Organisasi Dan Tata Kerja Balai Pendidikan Dan Pelatihan Keuangan 67/PMK.08/2009 Penjualan Surat Utang Negara Di Pasar Perdana Dalam Dominasi Yen Di Jepang 68/PMK.04/2009 Jenis Dan Besaran Jaminan Dalam Rangka Pembayaran Cukai Secara Berkala Dan Penundaan Pembayaran Cukai 69/PMK.04/2009 Penundaan Pembayaran Cukai Untuk Pengusaha Pabrik Atau Importir Barang Kena Cukai Yang Melaksanakan Pelunasan Dengan Cara Pelekatan Pita Cukai 70/PMK.04/2009 Pembayaran Cukai Secara Berkala Untuk Pengusaha Pabrik Yang Melaksanakan Pelunasan Dengan Cara Pembayaran 71/PMK.07/2009 Alokasi Kurang Bayar Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2007 Yang Dialokasikan Dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2009 72/PMK.07/2009 Alokasi Kurang Bayar Dana Penyesuaian Infrastruktur Jalan Dan Lainnya Tahun Anggaran 2007 Yang Dialokasikan Dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2009 73/PMK.01/2009 Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.01/2008 Tentang Oragnisasi Dan Tata Kerja Departemen Keuangan 74/PMK.01/2009 Organisasi Dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jendral Bea Dan Cukai 75/PMK.08/2009 Penerbitan Dan Pejualan Surat Berharga Syariah Negara Dengan Cara Penempatan Langsung (Private Placement) 76/PMK.01/2009 Pedoman Penataan Organisasi Di Lingkungan Departemen Keuangan 77/PMK.05/2009 Pengelolaan Pinjaman Pada Badan Layanan Umum 79/PMK.010/2009 Sanksi Administratif Berupa Denda Dan Tata Cara Penagihannya Terhadap Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Atau Perusahaan Penunjang Usaha Asuransi 80/PMK.03/2009 Sisa Lebih Yang Diterima Atau Diperoleh Badan Atau Lembaga Nirlaba Yang Bergerak Dalam Bidang Pendidikan Dan/Atau Bidang Penelitian Dan Pengembangan, Yang Dikecualikan Dari Objek Pajak Penghasilan 81/PMK.03/2009 Pembentukan Atau Pemupukan Dana Cadangan Yang Boleh Dikurangi Sebagai Biaya 82/PMK.03/2009 Peraturan Menteri Keuangan Tentang Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 26 Atas Penghasilan Dari Penjualan Atau Pengalihan Harta Di Indonesia, Kecuali Yang Diatur Dalam Pasal 4 Ayat (2) Undang-Undang Pajak Penghasilan Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Luar Negeri Selain Bentuk Usaha Tetap Di Indonesia 83/PMK.03/2009 Penyediaan Makanan Dan Minuman Bagi Seluruh Pegawai Serta Penggantian Atau Imbalan Dalam Bentuk Natura Dan Kenikmatan Di Daerah Tertentu Dan Yang Berkaitan Dengan Pelaksanaan Pekerjaan Yang Dapat Dikurangkan Dari Penghasilan Bruto Pemberi Kerja 84/PMK.07/2009 Alokasi Anggaran Belanja Fungsi Pendidikan Dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah 85/PMK.07/2009 Alokasi Sementara Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Anggaran 2009 86/PMK.02/2009 Alokasi Anggaran Belanja Fungsi Pendidikan Dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara 87/PMK.05/2009 Mekanisme Pelaksanaan Dan Pertanggungjawaban Atas Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2009 88/PMK.06/2009 Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128/PMK.06/2007 Tentang Pengurusan Piutang Negara 89/PMK.011/2009 Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping Sementara Terhadap Impor BI-Axially Oriented Polypropylene Film Dari Thailand 90/PMK.05/2009 Pengelolaan Uang Negara Di Bank Indonesia 91/PMK.02/2009 Tata Cara Pengenaan, Pemungutan Dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berasal Dari Penggunaan Kawasan Hutan Untuk Kepentingan Pembangunan Di Luar Kegiatan Kehutanan 92/PMK.06/2009 Pengelolaan Aset Yang Berasal Dari Badan Penyehatan Perbankan Nasional Oleh PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) 93/PMK.06/2009 Pengelolaan Aset Eks Kelolaan PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) Oleh Menteri Keuangan 94/PMK.05/2009 Pedoman Pelaksanaan Anggaran Penuntasan Dan Kesinambungan Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Dan Kepulauan Nias Sumatera Utara Tahun Anggaran 2009 95/PMK.011/2009 Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39.1/PMK.011/2008 tentang Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping Terhadap Impor Hot Rolled Coil dari Negara China, India, Rusia, Taiwan Dan Thailand 96/PMK.03/2009 Jenis-Jenis Harta Yang Termasuk Dalam Kelompok Harta Berwujud Bukan Bangunan Untuk Keperluan Penyusutan 97/PMK.05/2009 Tarif Layanan Badan Layanan Umum Lembaga Layanan Pemasaran Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Pada Kementerian Negara Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah 98/PMK.02/2009 Tata Cara Penyediaan, Pencairan, Dan Pertanggungjawaban Dana Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Umum Pos 99/PMK.02/2009 Subsidi Beras Untuk Masyarakat Berpendapatan Rendah Tahun 2009. 100/PMK.010/2009 Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur 101/PMK.011/2009 Penetapan Tarif Bea Masuk Atas Impor Produk-Produk Susu Tertentu 102/PMK.05/2009 Tata Cara Rekonsiliasi Barang Milik Negara Dalam Rangka Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat 103/PMK.03/2009 Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 620/PMK.03/2004 tentang Jenis Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah Selain Kendaraan Bermotor Yang Dikenakan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah 104/PMK.03/2009 Biaya Promosi Dan Penjualan Yang Dapat Dikurangkan Dari Penghasilan Bruto 105/PMK.03/2009 Piutang Yang Nyata-Nyata Tidak Dapat Ditagih Yang Dapat Dikurangkan Dari Penghasilan Bruto 106/PMK.06/2009 Tata Cara Pengusulan, Pengangkatan Dan Pemberhentian Dewan Direktur Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia 108/PMK.02/2009 Standar Biaya Khusus Tahun Anggaran 2010 107/PMK.04/2009 Pembebasab Bea Masuk Atas Impor Persenjataan, Amunisi, Perlengkapan Militer Dan Kepolisian, Termasuk Suku Cadang, Serta Barang Dan Bahan Yang Dipergunakan Untuk Menghasilkan Barang Yang Dipergunakan Bagi Keperluan Pertahanan Dan Keamanan Negara 112/PMK.05/2009 Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 116/PMK.06/2006 tentang Pemilihan Bank Operasional I Mitra Kerja Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara 111/PMK.03/2009 Tata Cara Pengurangan Atau Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Bumi Dan Bangunan Dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan, Dan Pengurangan Atau Pembatalan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi Dan Bangunan, Surat Tagihan Pajak Pajak Bumi Dan Bangunan, Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan, Atau Surat Tagihan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan, Yang Tidak Benar. 110/PMK.03/2009 Pemberian Pengurangan Pajak Bumi Dan Bangunan 109/PMK.06/2009 Pedoman Pelaksanaan Inventarisasi, Penilaian, Dan Pelaporan Dalam Rangka Penertiban Barang Miik Negara 116/PMK.05/2009 Pelaksanaan Uji Coba Rekening Penerimaan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Bersaldo Nihil Dalam Rangka Penerapan Treasury Single Account (TSA). 115/PMK.02/2009 Pelaksanaan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Menteri Dan Pejabat Tertentu 114/PMK.02/2009 Rekening Panas Bumi 113/PMK.02/2009 Rekening Minyak Dan Gas Bumi 117/PMK.01/2009 Pengangkatan Pelaksana Tugas Dalam Jabatan Struktural Di Lingkungan Departemen Keuangan 118/PMK.05/2009 Tarif Layanan Badan Layanan Umum Pusat Peragaan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi Pada Kementerian Negara Riset Dan Teknologi 120/PMK.05/2009 Sistem Akuntansi Dan Pelaporan Transfer Ke Daerah 119/PMK.02/2009 Petunjuk Penyusunan Dan Penelaahan Rencana Kerja Dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga Dan Penyusunan, Penelaahan, Pengesahan, Dan Pelaksanaan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2010 121/PMK.03/2009 Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Atas Proyek Pemerintah Untuk Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Wilayah Dan Kehidupan Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara Pascabencana Alam Gempa Bumi Dan Tsunami Yang Dibiayai Dengan Hibah Luar Negeri Yang Pelaksanaannya Belum Selesai Sampai Dengan Tanggal 31 Maret 2009. 123/PMK.02/2009 Tata Cara Penyediaan, Pencarian Dan Pertanggungjawaban Dana Penyelenggaran Kewajiban Pelayanan Umum Bidang Angkutan Laut Untuk Penumpang Kelas Ekonomi 122/PMK.08/2009 Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 67/PMK.08/2009 tentang Penjualan Surat Utang Negara Di Pasar Perdana Dalam Denominasi Yen Di Jepang 124/PMK.02/2009 Tata Cara Penyediaan, Pencairan Dan Pertanggungjawaban Dana Cadangan Benih Nasional Dan Bantuan Langsung Benih Unggul 126/PMK.05/2009 Penerapan Treasury National Pooling Pada Rekening Bendahara Penerimaan 125/PMK.05/2009 Kerja Lembur Dan Pemberian Uang Lembur Bagi Pegawai Negeri Sipil 127/PMK.05/2009 Pelimpahan Wewenang Penerbitan Surat Kuasa Umum Pajak Bumi Dan Bangunan Dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Kepada Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara 132/PMK.02/2009 Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108/PMK.02/2009 tentang Standar Biaya Khusus Tahun Anggaran 2010 131/PMK.05/2009 Kredit Usaha Pembibitan Sapi 130/PMK.03/2009 Tata Cara Penghentian Penyidikan Tindak Pidana Di Bidang Perpajakan Untuk Kepentingan Penerimaan Negara 129/PMK.08/2009 Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 152/PMK.08/ 2008 tentang Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara Dalam Valuta Asing Di Pasar Perdana Internasional 128/PMK.011/2009 Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.011/2008 tentang Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Barang Modal Dalam Rangka Pembangunan Dan Pengembangan Industri Pembangkit Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Umum 135/PMK.06/2009 Pengelolaan Barang Milik Negara Yang Berasal Dari Kontraktor Kontrak Kerja Sama 134/PMK.06/2009 Tata Cara Pelaksanaan Pengelolaan Barang Milik Negara Eks Badan Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Wilayah Dan Kehidupan Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara 133/PMK.011/2009 Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan Terhadap Impor Produk Dextrose Momohydrate 137/PMK.07/2009 Alokasi Kekurangan Dana Tambahan Otonomi Khusus Infrastruktur Provinsi Papua Tahun Anggaran 2008 136/PMK.07/2009 Alokasi Kurang Bayar Dan Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Minyak Bumi Dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2008 138/PMK.07/2009 Batas Maksimal Kumulatif Defisit Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Batas Maksimal Defisit Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Masing-Masing Daerah, Dan Batas Maksimal Kumulatif Pinjaman Daerah Tahun Anggaran 2010 143/PMK.010/2009 Prinsip Mengenal Nasabah Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia 143.1/PMK.01/2009 Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.01/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan 142/PMK.010/2009 Manajemen Risiko Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia 141/PMK.010/2009 Prinsip Tata Kelola Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia 140/PMK.010/2009 Pembinaan Dan Pengawasan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia 139/PMK.06/2009 Tata Cara Penyusunan, Penyampaian, Dan Pengubahan Rencana Jangka Panjang Serta Rencana Kerja Dan Anggaran Tahunan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia 145/PMK.07/2009 Alokasi Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Pajak Tahun Anggaran 2006, 2007, Dan 2008 Yang Dialokasikan Dalam Undang-Undang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2009 Dan Perubahannya 144/PMK.07/2009 Alokasi Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Umum Tahun Anggaran 2008 146/IMK.01/2009 Penertiban Barang Milik Negara Berupa Tanah, Rumah, Dan/Atau Kendaraan Bermotor Di Lingkungan Departemen Keuangan 148/PMK.04/2009 Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 125/ PMK.04/ 2007 tentang Audit Kepabeanan 147/PMK.04/2009 Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 51/PMK.04/2008 tentang Tata Cara Penetapan Tarif, Nilai Pabean, dan Sanksi Administrasi, serta Penetapan Direktur Jenderal Bea dan Cukai atau Pejabat Bea dan Cukai 149/PMK.02/2009 Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115/PMK.02/2009 tentang Pelaksanaan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Menteri dan Pejabat Tertentu 151/PMK.011/2009 Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan Terhadap Impor Produk Paku 150/PMK.011/2009 Penetapan Tarif Bea Masuk Atas Impor Gula 153/PMK.03/2009 Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 187/PMK.03/2008 tentang Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, Pelaporan, dan Penatausahaan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi 152/PMK.03/2009 Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.03/2007 tentang Bentuk dan Isi Surat Pemberitahuan, serta Tata Cara Pengambilan, Pengisian, Penandatanganan, dan Penyampaian Surat Pemberitahuan 155/PMK.06/2009 Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122/PMK.06/2007 tentang Keanggotaan dan Tata Kerja Panitia Urusan Piutang Negara 154/PMK.03/2009 Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 246/PMK.03/2008 tentang Beasiswa yang Dikecualikan dari Objek Pajak Penghasilan 156/PMK.011/2009 Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah Atas Penyerahan Bahan Bakar Nabati Di Dalam Negeri Untuk Tahun Anggaran 2009 158/PMK.02/2009 Tata Cara Penyediaan, Pencairan, Dan Pertanggungjawaban Dana Pengadaan Cadangan Beras Pemerintah Tahun Anggaran 2009 157/PMK.04/2009 Penyediaan Pita Cukai Dan Tanda Pelunasan Cukai Lainnya 159/PMK.04/2009 Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108/PMK.04/2008 tentang Pelunasan Cukai 170/PMK.08/2009 Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.08/2008 tentang Penjualan Surat Utang Negara Dalam Valuta Asing di Pasar Perdana Internasional 169/PMK.05/2009 Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Dan Pengeluaran Negara Pada Akhir Tahun Anggaran 168/PMK.07/2009 Pedoman Pendanaan Urusan Bersama Pusat Dan Daerah Untuk Penanggulangan Kemiskinan 167/PMK.07/2009 Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2009 tentang Penetapan Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Minyak Bumi dan Gas Bumi untuk Tahun Anggaran 2009 166/PMK.07/2009 Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.07/2009 tentang Penetapan Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Minyak Bumi dan Gas Bumi Untuk Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun Anggaran 2009 165/PMK.07/2009 Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15/PMK.07/2009 tentang Penetapan Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Minyak Bumi dan Gas Bumi dalam rangka Otonomi Khusus di Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2009 164/PMK.07/2009 Alokasi Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Minyak Bumi Dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2008 163/PMK.07/2009 Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Panas Bumi Tahun Anggaran 2009. 162/PMK.07/2009 Alokasi Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Panas Bumi Tahun Anggaran 2006,2007, Dan 2008. 161/PMK.07/2009 Alokasi Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua Dan Provinsi Papua Barat Serta Dana Tambahan Infrastruktur Provinsi Papua Dan Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2010 160/PMK.07/2009 Alokasi Dana Otonomi Khusus Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun Anggaran 2010 175/PMK.07/2009 Alokasi Dan Pedoman Umum Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2010 174/PMK.07/2009 Peta Kapasitas Fiskal Daerah 173/PMK.07/2009 Alokasi Kurang Bayar Dana Infrastruktur Sarana Danprasarana Tahun Anggaran 2008 Yang Dialokasikan Dalam Undang-Undang Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2010 172/PMK.07/2009 Alokasi Kurang Bayar Dana Alokasi Khusus Tahunanggaran 2008 Yang Dialokasikan Dalam Undang-Undang Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2010 171/PMK.05/2009 Skema Subsidi Resi Gudang 185/PMK.06/2009 Penilaian Aset Bekas Milik Asing/Cina Dan Benda Cagar Budaya 184/PMK.06/2009 Tata Cara Penetapan Status Penggunaan Dan Penjualan Benda Berharga Asal Muatan Kapal Yang Tenggelam 183/PMK.011/2009 Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping Terhadap Impor Bi-Axially Oriented Polypropylene Film Dari Negara Thailand 182/PMK.011/2009 Pajak Penghasilan Ditanggung Pemerintah Atas Penghasilan Berupa Kompensasi Terminasi Dini Hak Eksklusif PT. Telekomunikasi Indonesia (Persero), tbk. Tahun Anggaran 2009 181/PMK.011/2009 Tarif Cukai Hasil Tembakau 180/PMK.06/2009 Penilaian Barang Jaminan Dan/Atau Harta Kekayaan Lain Dalam Rangka Pengurusan Piutang Negara Oleh Panitia Urusan Piutang Negara/Direktorat Jenderal Kekayaan Negara 179/PMK.06/2009 Penilaian Barang Milik Negara 178/PMK.01/2009 Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 92/PMK.06/2009 tentang Pengelolaan Aset Yang Berasal Dari Badan Penyehatan Perbankan Nasional Oleh PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) 177/PMK.04/2009 Perubahan Keempat Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 144/KMK.05/1997 Tentang Pembebasan Bea Masuk Dan Cukai Atas Impor Barang Kiriman Hadiah Untuk Keperluan Ibadah Umum, Amal, Sosial, Dan Kebudayaan 176/PMK.011/2009 Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Mesin Serta Barang Dan Bahan Untuk Pembangunan Atau Pengembangan Industri Dalam Rangka Penanaman Modal 189/PMK.011/2009 Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang Dan Bahan Guna Pembuatan Karpet Untuk Tahun Anggaran 2009 188/PMK.011/2009 Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang Dan Bahan Guna Pembuatan Kemasan Plastik Untuk Tahun Anggaran 2009. 187/PMK.011/2009 Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang Dan Bahan Guna Pembuatan Kawat Ban (Steel Cord) Untuk Tahun Anggaran 2009 186/PMK.06/2009 Pensertipikatan Barang Milik Negara Berupa Tanah. 190/PMK.06/2009 Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2009 Tentang Pengelolaan Aset Eks Kelolaan PT.Perusahaan Pengelola Aset (Persero) Oleh Menteri Keuangan 191/PMK.04/2009 Bentuk Fisik Dan/Atau Spesifikasi Desain Pita Cukai Hasil Tembakau Dan Minuman Mengandung Etil Alkohol 193/PMK.01/2009 Pedoman Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Bendahara Di Lingkungan Departemen Keuangan 192/PMK.05/2009 Perencanaan Kas 196/PMK.05/2009 Penetapan Nomor Dan Nama Rekening Kas Umum Negara 195/PMK.02/2009 Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 03/PMK.02/2009 tentang Tata Cara Penyediaan, penghitungan dan Pembayaran Subsidi Bahan Bakar Minyak Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu 194/PMK.06/2009 Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Negara Akibat Bencana Alam Berupa Gempa Bumi Di Provinsi Sumatera Barat Dan Provinsi Jambi 198/PMK.07/2009 Alokasi Dan Pedoman Umum Penggunaan Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2010 197/PMK.07/2009 Dasar Pembagian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Kepada Provinsi Penghasil Cukai Dan/Atau Provinsi Penghasil Tembakau. 207/PMK.07/2009 Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Bumi Dan Bangunan Bagian Daerah Tahun Anggaran 2010 206/PMK.07/2009 Perkiraan Alokasi Biaya Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Bagian Provinsi Dan Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2010 205/PMK.07/2009 Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Bagian Daerah Tahun Anggaran 2010 204/PMK.07/2009 Perkiraan Alokasi Pajak Bumi Dan Bangunan Bagian Pemerintah Pusat Yang Dibagikan Kepada Seluruh Kabupaten Dan Kota Tahun Anggaran 2010. 203/PMK.07/2009 Alokasi Sementara Dana Bagi Hasil Pajak Penghasilan Pasal 25 Dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri Dan Pajak Penghasilan Pasal 21 Tahun Anggaran 2010 202/PMK.07/2009 Perkiraan Alokasi Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Bagian Pemerintah Pusat Yang Dibagikan Kepada Seluruh Kabupaten Dan Kota Tahun Anggaran 2010 201/PMK.07/2009 Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Perikanan Tahun Anggaran 2010 200/PMK.011/2009 Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 236/PMK.011/2008 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk Dalam Rangka Asean-Korea Free Trade Area (AK-FTA) 199/PMK.011/2009 Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 223/PMK.011/2008 Tentang Penetapan Barang Ekspor Yang Dikenakan Bea Keluar Dan Tarif Bea Keluar 210/PMK.02/2009 Tata Cara Penyediaan Anggaran, Pencairan, Dan Pertanggungjawaban Bantuan Langsung Pupuk 209/PMK.08/2009 Lelang Pembelian Kembali Surat Utang Negara 208/PMK.03/2009 Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 255/PMK.03/2008 Tentang Penghitungan Besarnya Angsuran Pajak Penghasilan Dalam Tahun Pajak Berjalan Yang Harus Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak Baru, Bank, Sewa Guna Usaha Dengan Hak Opsi, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Wajib Pajak Masuk Bursa Dan Wajib Pajak Lainnya Yang Berdasarkan Ketentuan Diharuskan Membuat Laporan Keuangan Berkala Termasuk Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu 212/PMK.07/2009 Alokasi Definitif Dana Bagi Hasil Pajak Penghasilan Pasal 25 Dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri Dan Pajak Penghasilan Pasal 21 Tahun Anggaran 2009 211 /PMK.07/2009 Alokasi Definitif Pajak Bumi Dan Bangunan Bagian Pemerintah Pusat Yang Dibagikan Kepada Seluruh Kabupaten Dan Kota Tahun Anggaran 2009 213/PMK.09/2009 Penggunaan Metode Pemeringkatan Hukuman Disiplin Dalam Rangka Penjatuhan Hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Departemen Keuangan. 216/PMK.05/2009 Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207/PMK.05/2008 Tentang Tata Cara Penarikan Pinjaman Dan/Atau Hibah Luar Negeri Yang Diteruspinjamkan Kepada Badan Usaha Milik Negara/Pemerintah Daerah 215/PMK.07/2009 Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85/PMK.07/2009 tentang Alokasi Sementara Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun Anggaran 2009 214/PMK.07/2009 Alokasi Definitif Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Bagian Pemerintah Pusat Yang Dibagikan Kepada Seluruh Kabupaten Dan Kota Tahun Anggaran 2009 220/PMK.02/2009 Tata Cara Pemotongan /Pengurangan Pagu Belanja Kementerian Negara/Lembaga Dan Pagu Alokasi Transfer Ke Daerah Tahun Anggaran 2010 Yang Tidak Sepenuhnya Melaksanakan Kegiatan Stimulus Fiskal Tahun Anggaran 2009 219/PMK.05/2009 Tata Cara Pembayaran Jasa Bank Dalam Rangka Penatausahaan Penerusan Pinjaman Luar Negeri 218/PMK.05/2009 Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.05/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bergulir pada Kementerian Negara/Lembaga 217/PMK.05/2009 Pedoman Pemberian Bonus Atas Prestasi Bagi Rumah Sakit Eks-Perjan Yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum 222/PMK.06/2009 Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/ PMK.06/ 2009 tentang Tata Cara Penyusunan, Penyampaian, dan Pengubahan Rencana Jangka Panjang dan Rencana Kerja Anggaran Tahunan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia 221/PMK.07/2009 Rincian Alokasi Dana Alokasi Umum Kepada 14 Daerah Pemekaran Beserta Induknya Tahun Anggaran 2010. 228/PMK.07/2009 Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Tahun Anggaran 2009 227/PMK.07/2009 Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Panas Bumi Tahun Anggaran 2009 226/PMK.07/2009 Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Umum Tahun Anggaran 2009 225/PMK.07/2009 Alokasi Dan Pedoman Umum Penggunaan Dana Penyeimbang Tahun Anggaran 2010 224/PMK.07/2009 Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Umum Tahun Anggaran 2010 223/PMK.07/2009 Alokasi Dan Pedoman Umum Dana Tambahan Penghasilan Bagi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah Kepada Daerah Provinsi, Kabupaten, Dan Kota Tahun Anggaran 2009 232/PMK. 04/2009 Kawasan Pelayanan Pabean Terpadu 231/PMK.02/2009 Pedoman Umum Pemeriksaan Penerimaan Negara Bukan Pajak 230/PMK.05/2009 Penghapusan Piutang Badan Layanan Umum 229/PMK.01/2009 Tatacara Pelaksanaan Pemberian Jaminan Dan Subsidi Bunga Oleh Pemerintah Pusat Dalam Rangka Percepatan Penyediaan Air Minum 234/PMK.03/2009 Bidang Penanaman Modal Tertentu Yang Memberikan Penghasilan Kepada Dana Pensiun Yang Dikecualikan Sebagai Objek Pajak Penghasilan 233/PMK.011/2009 Pajak Penghasilan Ditanggung Pemerintah Atas Bunga Atau Imbalan Surat Berharga Negara Yang Diterbitkan Di Pasar Internasional Untuk Tahun Anggaran 2009 242/PMK.04/2009 Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 47/PMK.04/2009 tentang Tata Cara Pemasukan dan Pengeluaran Barang Ke dan Dari Kawasan yang Telah Ditunjuk sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas 241/PMK.04/2009 Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 46/PMK.04/2009 tentang Pemberitahuan Pabean Dalam Rangka Pemasukan dan Pengeluaran Barang Ke dan Dari Kawasan Yang Telah Ditunjuk Sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas 240/PMK.03/2009 Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 45/PMK.03/2009 tentang Tata Cara Pengawasan, Pengadministrasian, Pembayaran, Serta Pelunasan Pajak Pertambahan Nilai dan/atau Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Atas Pengeluaran dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak dan/ atau Jasa Kena Pajak Dari Kawasan Bebas Ke Tempat Lain Dalam Daerah Pabean dan Pemasukan dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak Dari Tempat Lain Dalam Daerah Pabean Ke Kawasan Bebas 239/PMK.011/2009 Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 150/PMK.011/2009 Tentang Penetapan Tarif Bea Masuk Atas Impor Gula 238/PMK.04/2009 Tata Cara Penghentian, Pemeriksaan, Penegahan, Penyegelan, Tindakan Berupa Tidak Melayani Pemesanan Pita Cukai Atau Tanda Pelunasan Cukai Lainnya, Dan Bentuk Surat Perintah Penindakan 237/PMK.04/2009 Tidak Dipungut Cukai 236/PMK. 04/2009 Perdagangan Barang Kena Cukai 235/PMK.04/2009 Penimbunan, Pemasukan, Pengeluaran, Dan Pengangkutan Barang Kena Cukai 247/PMK.011/2009 Perubahan Klasifikasi Dan Penetapan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor Produk-Produk Tertentu Dalam Rangka Skema Common Effective Preferential Tariff (CEPT) 246/PMK.011/2009 Pencabutan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 231/PMK.011/2008 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah Atas Penyerahan Minyak Goreng Sawit Di Dalam Negeri Untuk Tahun Anggaran 2009