Peraturan Menteri Keuangan Tahun 2011

Nomor UrutNomorTentang1

1/PMK.010/2011

Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74/PMK.010/2007 tentang Penyelenggaraan Pertanggungan Asuransi Pada Lini Usaha Asuransi Kendaraan Bermotor22/PMK.05/2011Pedoman Akuntansi Dan Pelaporan Aset Berupa Barang Milik Negara Yang Berasal Dari Kontraktor Kontrak Kerja Sama33/PMK.06/2011Pengelolaan Barang Milik Negara Yang Berasal Dari Barang Rampasan Negara Dan Barang Gratifikasi44/PMK.07/2011Tata Cara Penyampaian Informasi Keuangan Daerah55/PMK.07/2011Alokasi Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2008 Yang Dialokasikan Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 201166/PMK.07/2011Alokasi Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Umum Tahun Anggaran 2007, Tahun Anggaran 2008, Dan Tahun Anggaran 2009 Yang Dialokasikan Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 201177/PMK.07/2011Alokasi Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Tahun Anggaran 2007, Tahun Anggaran 2008, Dan Tahun Anggaran 2009 Yang Dialokasikan Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 201188/PMK.07/2011Alokasi Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Panas Bumi Tahun Anggaran 2006, Tahun Anggaran 2007, Dan Tahun Anggaran 2008 Yang Dialokasikan Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 201199/PMK.07/2011Alokasi Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Perikanan Tahun Anggaran 2009 Yang Dialokasikan Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 20111010/PMK.05/2011Penyusunan Dan Pelaksanaan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Lanjutan Program/Kegiatan Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Tahun Anggaran 2010 Sebagai Anggaran Belanja Tambahan Tahun Anggaran 20111111/PMK.010/2011Kesehatan Keuangan Usaha Asuransi Dan Usaha Reasuransi Dengan Prinsip Syariah1212/PMK.03/2011Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 195/PMK.03/2007 tentang Tata Cara Penghitungan dan Pemberian Imbalan Bunga1313/PMK.011/2011Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.010/2006 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang Dan Pembebanan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor1414/PMK.03/2011Perlakuan Perpajakan Atas Penghasilan Kena Pajak Sesudah Dikurangi Pajak Dari Suatu Bentuk Usaha Tetap1515/PMK.011/2011Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 580/KMK.04/2003 Tentang Tatalaksana Kemudahan Impor Tujuan Ekspor dan Pengawasannya1616/PMK.03/2011Tata Cara Penghitungan Dan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak1717/PMK.03/2011Permohonan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan1818/PMK.03/2011Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.03/2010 tentang Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Permintaan Kembali Pajak Pertambahan Nilai Barang Bawaan Orang Pribadi Pemegang Paspor Luar Negeri1919/PMK.07/2011Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Tahun Anggaran 20112020/PMK.05/2011Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 153/PMK.05/2008 tentang Penyelesaian Piutang Negara Yang Bersumber Dari Penerusan Pinjaman Luar Negeri, Rekening Dana Investasi, Dan Rekening Pembangunan Daerah Pada Pemerintah Daerah2121/PMK.010/2011Pengesahan Pendirian Dana Pensiun Lembaga Keuangan Dan Perubahan Peraturan Dana Pensiun Dari Dana Pensiun Lembaga Keuangan2222/PMK.011/2011Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang Untuk Kegiatan Usaha Hulu Eksplorasi Minyak Dan Gas Bumi Serta Kegiatan Usaha Eksplorasi Panas Bumi Untuk Tahun Anggaran 20112323/PMK.011/2011Pengenaan Bea Masuk Antidumping Terhadap Impor Hot Rolled Coil Dari Negara Republik Korea Dan Malaysia2424/PMK.04/2011Tata Cara Penagihan Di Bidang Cukai2525/PMK.07/2011Pedoman Umum Dan Alokasi Dana Penyesuaian Infrastruktur Daerah Tahun Anggaran 20112626/PMK.011/2011Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah Atas Penyerahan Minyak Goreng Kemasan Sederhana Di Dalam Negeri Untuk Tahun Anggaran 20112727/PMK.011/2011Perubahan Kelima Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 144/KMK.05/1997 tentang Pembebasan Bea Masuk Dan Cukai Atas Impor Barang Kiriman Hadiah Untuk Keperluan Ibadah Umum, Amal, Sosial dan Kebudayaan2828/PMK.011/2011Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 163/PMK.04/2007 Tentang Pemberian Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Barang Oleh Pemerintah Pusat Atau Pemerintah Daerah Yang Ditujukan Untuk Kepentingan Umum2929/PMK.011/2011Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah Atas Penyerahan Minyak Goreng Sawit Curah Di Dalam Negeri Untuk Tahun Anggaran 20113030/PMK.03/2011Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2010 tentang Batasan Kegiatan dan Jenis Jasa Kena Pajak yang atas Ekspornya Dikenai Pajak Pertambahan Nilai3131/PMK.03/2011Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 36/PMK.03/2007 tentang Batasan Rumah Sederhana, Rumah Sangat Sederhana, Rumah Susun Sederhana, Pondok Boro, Asrama Mahasiswa dan Pelajar serta Perumahan Lainnya yang atas Penyerahannya Dibebaskan dari…3232/PMK.011/2011Pengenaan Bea Masuk Antidumping terhadap Impor Uncoated Writing And Printing Paper dari Negara Republik Korea3333/PMK.07/2011Alokasi Sementara Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun Anggaran 20113434/PMK.08/2011Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.08/2008 tentang Penjualan Surat Utang Negara Dalam Valuta Asing Di Pasar Perdana Internasional3535/PMK.02/2011Tata Cara Perhitungan, Penyediaan, Pencairan, Dan Pertanggungjawaban Dana APBN yang Kegiatannya Dilaksanakan Oleh PT Askes (Persero)3636/PMK.02/2011Pelaksanaan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Menteri dan Pejabat Tertentu3737/PMK.02/2011Pelaksanaan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Ketua, Wakil Ketua, Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Hakim Mahkamah Konstitusi, dan Hakim Agung Mahkamah Agung3838/PMK.02/2011Tata Cara Penggunaan Hasil Optimalisasi Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga Tahun Anggaran 2010 pada Tahun Anggaran 2011 dan Pemotongan Pagu Belanja Kementerian Negara/Lembaga pada Tahun Anggaran 2011 yang Tidak Sepenuhnya Melaksanakan Anggaran Be…3939/PMK.07/2011Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Panas Bumi Tahun Anggaran 20114040/PMK.07/2011Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Umum Tahun Anggaran 20114141/PMK.01/2011Penegakan Disiplin Dalam Kaitannya Dengan Pemberian Tunjangan Khusus Pembinaan Keuangan Negara Kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Keuangan4242/PMK.07/2011Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 216/PMK.07/2010 tentang Pedoman Umum dan Alokasi Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 20114343/PMK.05/2011Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 196/PMK.05/2009 tentang Penetapan Nomor dan Nama Rekening Kas Umum Negara4444/PMK.05/2011Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.05/2008 tentang Pelaksanaan Investasi Pemerintah4545/PMK.05/2011Tarif Layanan Badan Layanan Umum Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang pada Kementerian Agama4646/PMK.05/2011Tarif Layanan Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau pada Kementerian Agama4747/PMK.07/2011Tata Cara Penyelesaian Tunggakan Pinjaman Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah Melalui Sanksi Pemotongan Dana Alokasi Umum dan/atau Dana Bagi Hasil4848/PMK.010/2011Biaya Pengelolaan Program Jaminan Hari Tua4949/PMK.02/2011Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 20115050/PMK.01/2011Tenaga Pengkaji Bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak di Lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan5151/PMK.01/2011Tenaga Pengkaji Bidang Perbendaharaan di Lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan5252/PMK.01/2011Organisasi Dan Tata Kerja Balai Pendidikan Dan Pelatihan Kepemimpinan5353/PMK.01/2011Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi dan Barang Milik Negara5454/PMK.011/2011Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan terhadap Impor Produk Tali Kawat Baja (Steel Wire Ropes) Dengan Pos Tarif 7312.10.90.005555/PMK.011/2011Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan terhadap Impor Produk Tali Kawat Baja (Steel Wire Ropes) Dengan Pos Tarif Ex 7312.10.10.005656/PMK.011/2011Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan Terhadap Impor Produk Kawat Seng5757/PMK.011/2011Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan terhadap Impor Produk Kawat Bindrat5858/PMK.011/2011Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan terhadap Impor Produk Berupa Kain Tenunan Dari Kapas Yang Dikelantang dan Tidak Dikelantang (Woven Fabrics Of Cotton, Bleached And Unbleached).5959/PMK.05/2011Tarif Layanan Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Pada Kementerian Agama6060/PMK.05/2011Pelaksanaan Uji Coba Penerapan Sistem Pembayaran Pajak Secara Elektronik (Billing System) Dalam Sistem Modul Penerimaan Negara6161/PMK.07/2011Pedoman Umum dan Alokasi Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 20116262/PMK.04/2011Penyelesaian Terhadap Barang Yang Dinyatakan Tidak Dikuasai, Barang Yang Dikuasai Negara, Dan Barang Yang Menjadi Milik Negara6363/PMK.04/2011Registrasi Kepabeanan6464/PMK.05/2011Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97/PMK.05/2010 tentang Perjalanan Dinas Luar Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap6565/PMK.011/2011Perubahan Keenam atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.010/2006 Tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor.6666/PMK.07/2011Indeks Fiskal dan Kemiskinan Daerah Dalam Rangka Perencanaan Pendanaan Urusan Bersama Pusat dan Daerah untuk Penanggulangan Kemiskinan Tahun Anggaran 20126767/PMK.03/2011Penyesuaian Besarnya Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak Pajak Bumi dan Bangunan.6868/PMK.07/2011Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2011.6969/PMK.07/2011Perkiraan Alokasi Tambahan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi untuk Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun Anggaran 20117070/PMK.07/2011Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi Dalam Rangka Otonomi Khusus di Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 20117171/PMK.07/2011Pedoman Umum dan Alokasi Tunjangan Profesi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah Kepada Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota Tahun Anggaran 20117272/PMK.07/2011Pedoman Umum dan Alokasi Dana Tambahan Penghasilan Bagi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah Kepada Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota Tahun Anggaran 20117373/PMK.07/2011Koreksi Alokasi Dana Alokasi Umum untuk Kabupaten dan Kota Tahun Anggaran 2010 Dalam Pelaksanaan Penyaluran Dana Alokasi Umum Daerah Kabupaten dan Kota Tahun Anggaran 20117474/PMK.07/2011Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 244/PMK.07/2010 tentang Alokasi Sementara Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Tahun Anggaran 20117575/PMK.05/2011Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 77/PMK.05/2010 Tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah pada Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah7676/PMK.03/2011Tata Cara Pencatatan Dan Pelaporan Sumbangan Penanggulangan Bencana Nasional, Sumbangan Penelitian dan Pengembangan, Sumbangan Fasilitas Pendidikan, Sumbangan Pembinaan Olahraga, dan Biaya Pembangunan Infrastruktur Sosial yang Dapat Dikurangkan Dari Penghasilan Bruto7777/PMK.01/2011Pedoman Pelaksanaan Penjaminan Kelayakan Usaha PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) untuk Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik dan/atau Transmisi dengan Menggunakan Energi Terbarukan, Batubara, dan Gas yang Dilakukan melalui Kerjasama dengan Pengembang Listrik Swasta7878/PMK.05/2011Pinjaman dan/ atau Hibah Luar Negeri melalui Mekanisme Rekening Khusus yang Ineligible7979/PMK.010/2011Kesehatan Keuangan Badan Penyelenggara Program Tabungan Hari Tua Pegawai Negeri Sipil8080/PMK.011/2011Perubahan Ketujuh Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.010/2006 Tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor8181/PMK.05/2011Penyesuaian Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Dudanya serta Purnawirawan, Warakawuri/Duda, Tunjangan Anak Yatim/Piatu, Anak Yatim Piatu, dan Tunjangan Orang Tua Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia8282/PMK.03/2011Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.03/2007 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak8383/PMK.02/2011Pemberian Biaya Ransum Berlayar Bagi Awak Kapal Patroli Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai Kementerian Keuangan8484/PMK.02/2011Standar Biaya Tahun Anggaran 20128585/PMK.03/2011Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, Dan Pelaporan Pajak Penghasilan atas Bunga Obligasi8686/PMK.08/2011Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 36/PMK.06/2006 tentang Penjualan Obligasi Negara Ritel Di Pasar Perdana8787/PMK.011/2011Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan terhadap Impor Produk Benang Kapas Selain Benang Jahit (Cotton Yarn Other Than Sewing Thread)8888/PMK.011/2011Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah atas Subsidi Bahan Bakar Minyak Jenis Tertentu dan Liquefied Petroleum Gas (LPG) Tabung 3 (Tiga) Kilogram Bersubsidi Tahun Anggaran 20118989/PMK.05/2011Tata Cara Pemberian Pinjaman Pemerintah dengan Persyaratan Lunak kepada PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) melalui Pusat Investasi Pemerintah9090/PMK.011/2011Perubahan Kedelapan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.010/2006 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor9191/PMK.011/2011Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 229/PMK.01/2009 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemberian Jaminan dan Subsidi Bunga oleh Pemerintah Pusat Dalam Rangka Percepatan Penyediaan Air Minum9292/PMK.05/2011Rencana Bisnis dan Anggaran serta Pelaksanaan Anggaran Badan Layanan Umum9393/PMK.02/2011Petunjuk Penyusunan Dan Penelaahan Rencana Kerja Dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga9494/PMK.02/2011Tata Cara Penyediaan Anggaran, Penghitungan, Pembayaran, dan Pertanggungjawaban Subsidi Pupuk9595/PMK.04/2011Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 63/PMK.04/2011 tentang Registrasi Kepabeanan9696/PMK.07/2011Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33/PMK.07/2011 tentang Alokasi Sementara Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun Anggaran 20119797/PMK.06/2011Penyelesaian Piutang Bermasalah pada Badan Usaha Milik Negara di Bidang Usaha Perbankan9898/PMK.06/2011Penyelesaian Piutang Instansi Pemerintah yang Dikelola/Diurus Oleh Panitia Urusan Piutang Negara/Direktorat Jenderal Kekayaan Negara9999/PMK.010/2011Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.010/2008 tentang Perusahaan Penjaminan Kredit dan Perusahaan Penjaminan Ulang Kredit100100/PMK.03/2011Tata Cara Penghitungan dan Pembayaran Pajak Penghasilan atas Surplus Bank Indonesia101101/PMK.02/2011Klasifikasi Anggaran102102/PMK.011/2011Nilai Lain Sebagai Dasar Pengenaan Pajak atas Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean di Dalam Daerah Pabean Berupa Film Cerita Impor dan Penyerahan Film Cerita Impor, Serta Dasar Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas Kegiatan Impor Film Cerita Impor.103103/PMK.011/2011Bea Masuk Ditanggung Pemerintah atas Impor Barang dan Bahan guna Pembuatan Bagian Tertentu Alat Besar dan/atau Perakitan Alat Besar oleh Industri Alat Besar untuk Tahun Anggaran 2011104104/PMK.011/2011Bea Masuk Ditanggung Pemerintah atas Impor Barang dan Bahan guna Pembuatan Boiler dan/atau Transformator untuk Pembangkit Tenaga Listrik untuk Tahun Anggaran 2011105105/PMK.011/2011Bea Masuk Ditanggung Pemerintah atas Impor Barang dan Bahan guna Pembuatan Alat Tulis Berupa Ballpoint untuk Tahun Anggaran 2011106106/PMK.011/2011Bea Masuk Ditanggung Pemerintah atas Impor Barang dan Bahan guna Pembuatan Karpet dan/atau Permadani untuk Tahun Anggaran 2011107107/PMK.011/2011Bea Masuk Ditanggung Pemerintah atas Impor Barang dan Bahan guna Pembuatan Komponen Kendaraan Bermotor untuk Tahun Anggaran 2011108108/PMK.011/2011Bea Masuk Ditanggung Pemerintah atas Impor Barang dan Bahan guna Pembuatan dan Perbaikan Gerbong Barang, Kereta Penumpang, Kereta Rel Listrik/Diesel, Bogie, dan Komponen Kereta Api untuk Tahun Anggaran 2011109109/PMK.011/2011Bea Masuk Ditanggung Pemerintah atas Impor Barang dan Bahan guna Pembuatan dan/atau Perbaikan Kapal untuk Tahun Anggaran 2011110110/PMK.011/2011Bea Masuk Ditanggung Pemerintah atas Impor Barang dan Bahan guna Pembuatan Komponen dan/atau Produk Elektronika untuk Tahun Anggaran 2011111111/PMK.011/2011Bea Masuk Ditanggung Pemerintah atas Impor Barang dan Bahan guna Pembuatan Kabel Serat Optik untuk Tahun Anggaran 2011112112/PMK.011/2011Bea Masuk Ditanggung Pemerintah atas Impor Barang dan Bahan guna Pembuatan Peralatan Telekomunikasi untuk Tahun Anggaran 2011113113/PMK.011/2011Bea Masuk Ditanggung Pemerintah atas Impor Barang dan Bahan guna Pembuatan Tinta Khusus (Toner) untuk Tahun Anggaran 2011114114/PMK.011/2011Bea Masuk Ditanggung Pemerintah atas Impor Barang dan Bahan guna Pembuatan Kemasan Plastik, Plastik Lembaran, Biaxially Oriented Poly Propylene Film, Cast Poly Propylene Film, Karung Plastik, Benang dari Plastik, Terpal Plastik, Geotekstil, Barang dan/atau Perabot Rumah Tangga dari Plastik untuk Tahun Anggaran 2011115115/PMK.011/2011Bea Masuk Ditanggung Pemerintah atas Impor Barang dan Bahan guna Pembuatan Resin Berupa Alkyd Resin, Unsaturated Polyester Resin, Amino Resin, Pigment Phthalate, Solution Acrylic/Synthetic Latex, Plasticizer untuk Tahun Anggaran 2011116116/PMK.011/2011Bea Masuk Ditanggung Pemerintah atas Impor Barang dan Bahan guna Pembuatan Sorbitol untuk Tahun Anggaran 2011117117/PMK.011/2011Bea Masuk Ditanggung Pemerintah atas Impor Barang dan Bahan guna Perbaikan dan/atau Pemeliharaan Pesawat Terbang untuk Tahun Anggaran 2011118118/PMK.011/2011Bea Masuk Ditanggung Pemerintah atas Impor Barang dan Bahan guna Pembuatan Kemasan Infus untuk Tahun Anggaran 2011119119/PMK.08/2011Penerbitan Dan Penjualan Surat Berharga Syariah Negara Dalam Valuta Asing Di Pasar Perdana Internasional120120/PMK.02/2011Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2012121121/PMK.02/2011Tata Cara Penyediaan, Penghitungan, Pembayaran, dan Pertanggungjawaban Dana Cadangan Beras Pemerintah122122/PMK.04/2011Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 51/PMK.04/2008 tentang Tata Cara Penetapan Tarif, Nilai Pabean, dan Sanksi Administrasi, Serta Penetapan Dirjen Bea dan Cukai atau Pejabat Bea dan Cukai.123123/PMK.04/2011Perubahan Keempat Belas atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 89/KMK.04/2002 tentang Tata Cara Pemberian Pembebasan Bea Masuk dan Cukai atas Impor Barang untuk Keperluan Badan Internasional Beserta Pejabatnya yang Bertugas Di Indonesia124124/PMK.09/2011Penggunaan Metode Penentuan Jenis Hukuman Disiplin Dalam Rangka Penjatuhan Hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Keuangan125125/PMK.06/2011Pengelolaan Barang Milik Negara yang Berasal dari Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan Sebelum Tahun Anggaran 2011126126/PMK.08/2011Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 170/PMK.08/2008 tentang Transaksi Surat Utang Negara Secara Langsung127127/PMK.07/2011Batas Maksimal Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Batas Maksimal Kumulatif Pinjaman Daerah Tahun Anggaran 2012128128/PMK.011/2011Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 67/PMK.011/2010 tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar Dan Tarif Bea Keluar129129/PMK.08/2011Penggunaan Proyek Sebagai Dasar Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara130130/PMK.011/2011Pengurangan Pajak Penghasilan Badan131131/PMK.01/2011Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74/PMK.01/2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai132132/PMK.01/2011Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.01/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan133133/PMK.01/2011Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Pengolahan Data Dan Dokumen Perpajakan.134134/PMK.01/2011Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Pengolahan Data Eksternal135135/PMK.01/2011Organisasi Dan Tata Kerja Pusat Investasi Pemerintah136136/PMK.03/2011Pengenaan Pajak Penghasilan Untuk Kegiatan Usaha Perbankan Syariah137137/PMK.03/2011Pengenaan Pajak Penghasilan Untuk Kegiatan Usaha Pembiayaan Syariah138138/PMK.011/2011Petunjuk Pelaksanaan Pembayaran Gaji Pegawai Negeri, Pejabat Negara, dan Pensiun Bulan September 2011139139/PMK.011/2011Tata Cara Pemberian Jaminan Kelayakan Usaha PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Untuk Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik Dengan Menggunakan Energi Terbarukan, Batubara, Dan Gas Yang Dilakukan Melalui Kerja Sama Dengan Pengembang Listrik Swasta140140/PMK.07/2011Alokasi Dan Pedoman Umum Penggunaan Dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah Tahun Anggaran 2011141141/PMK.01/2011Penundaan Sementara Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil142142/PMK.04/2011Impor Sementara145145/PMK.05/2011Mekanisme Pengelolaan Dana Operasional Khusus Pengamanan Penerimaan Negara146146/PMK.05/2011Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2010 tentang Tata Cara Pengelolaan Dana Bantuan dalam Rangka Penanggulangan Bencana Alam di Sumatera147147/PMK.04/2011Kawasan Berikat148148/PMK.04/2011Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145/PMK.04/2007 tentang Ketentuan Kepabeanan di Bidang Ekspor149149/PMK.03/2011Sensus Pajak Nasional150150/PMK.02/2011Tata Cara Penyediaan, Penghitungan, Pembayaran, dan Pertanggungjawaban Subsidi Beras bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah151151/PMK.05/2011Tata Cara Penarikan Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri152152/PMK.05/2011Penerapan Treasury Notional Pooling pada Rekening Lainnya153153/PMK.07/2011Pedoman Umum dan Alokasi Koreksi Positif Dana Alokasi Umum dan Koreksi Positif Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2010154154/PMK.06/2011Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/PMK.06/2008 tentang Penyelesaian Aset Bekas Milik Asing/Cina155155/PMK.011/2011Pajak Penghasilan Ditanggung Pemerintah atas Bunga atau Imbalan Surat Berharga Negara yang Diterbitkan di Pasar Internasional dan Penghasilan Pihak Ketiga atas Jasa yang Diberikan kepada Pemerintah Dalam Penerbitan Surat Berharga Negara di Pasar Internasional Tahun Anggaran 2011156156/PMK.07/2011Alokasi Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Gas Bumi Tahun Anggaran 2010 yang Dialokasikan Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan Tahun Anggaran 2011157158158/PMK.01/2011Penataan Dan Pemerataan Guru Pegawai Negeri Sipil159159/PMK.05/2011Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135/PMK.05/2008 tentang Fasilitas Penjaminan Kredit Usaha Rakyat.160160/PMK.07/2011Pelaksanaan Penyaluran Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2011.161161/PMK.07/2011Alokasi Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Pajak Dan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun Anggaran 2009 Dan Tahun Anggaran 2010 Yang Dialokasikan Dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Perubahan Tahun Anggaran 2011.162162/PMK.07/2011Tata Cara Pemotongan Dana Alokasi Umum Dan/Atau Dana Bagi Hasil Bagi Daerah Induk/Provinsi Yang Tidak Memenuhi Kewajiban Hibah/Bantuan Pendanaan Kepada Daerah Otonom Baru.163163/PMK.06/2011Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128/PMK.06/2007 tentang Pengurusan Piutang Negara.164164/PMK.05/2011Petunjuk Penyusunan Dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran.165165/PMK.02/2011Tata Cara Pergeseran Anggaran Belanja Dari Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara Pengelola Belanja Lainnya (BA 999.08) Ke Bagian Anggaran Kementerian Negara/Lembaga Tahun Anggaran 2011.166166/PMK.011/2011Penetapan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor Dalam Rangka Asean-Australia-New Zealand Free Trade Area (AANZFTA).167167/PMK.011/2011Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.011/2009 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau.168168/PMK.01/2011Pengadaan Barang Dan Jasa, Arbiter, Penganggaran Dan Pembiayaan Terkait Penanganan Permohonan Arbitrase Rafat Ali Rizvi Di International Centre For Settlement Of Investment Disputes (ICSID) Dan Hesham Al Warraq Di Bawah Organisasi Konferensi Islam (OKI)169169/PMK.04/2011Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69/PMK.04/2009 tentang Penundaan Pembayaran Cukai untuk Pengusaha Pabrik atau Importir Barang Kena Cukai yang Melaksanakan Pelunasan dengan Cara Pelekatan Pita Cukai170170/PMK.07/2011Pedoman Umum Dan Alokasi Prognosa Definitif Bantuan Operasional Sekolah Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Dan Kota Tahun Anggaran 2011171171/PMK.011/2011Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 196/PMK.011/2010 tentang Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping Terhadap Impor Polyester Staple Fiber dari Negara India, Republik Rakyat Tiongkok, dan Taiwan172172/PMK.07/2011Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 244/PMK.07/2010 tentang Alokasi Sementara Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Bagian Daerah Tahun Anggaran 2011173173/PMK.07/2011Alokasi Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Tahun Anggaran 2006, Tahun Anggaran 2007, Dan Tahun Anggaran 2009 Yang Dialokasikan Dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Perubahan Tahun Anggaran 2011174174/PMK.011/2011Perubahan Kesembilan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.010/2006 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang Dan Pembebanan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor175175/PMK.011/2011Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping Terhadap Impor Pisang Cavendish Dari Negara Filipina176176/PMK.011/2011Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan Terhadap Impor Produk Berupa Terpal Dari Serat Sintetik Selain Awning Dan Kerai Matahari177177/PMK.04/2011Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 90/KMK.04/2002 tentang Tata Cara Pemberian Pembebasan Bea Masuk dan Cukai Atas Barang Perwakilan Negara Asing dan Pejabatnya178178/PMK.05/2011Tata Cara Penyediaan Dan Pencairan Dana Geothermal Dari Rekening Kas Umum Negara Ke Rekening Induk Dana Investasi Pada Pusat Investasi Pemerintah179179/PMK.05/2011Tarif Layanan Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Jakarta III Pada Kementerian Kesehatan180180/PMK.05/2011Tarif Layanan Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Semarang Pada Kementerian Kesehatan.181181/PMK.05/2011Tarif Layanan Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Medan Pada Kementerian Kesehatan.182182/PMK.05/2011Tarif Layanan Badan Layanan Umum Akademi Kimia Analisis Bogor Pada Kementerian Perindustrian.183183/PMK.05/2011Tarif Layanan Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Pada Kementerian Agama184184/PMK.05/2011Tarif Layanan Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Makassar Pada Kementerian Kesehatan.185185/PMK.05/2011Tarif Layanan Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Bandung Pada Kementerian Kesehatan.186186/PMK.07/2011Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19/PMK.07/2011 tentang Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Tahun Anggaran 2011187187/PMK.08/2011Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 218/PMK.08/2008 tentang Penerbitan Dan Penjualan Surat Berharga Syariah Negara Ritel Di Pasar Perdana Dalam Negeri188188/PMK.08/2011Tata Cara Penggunaan Saldo Anggaran Lebih Dalam Rangka Stabilisasi Pasar Surat Berharga Negara Domestik.189189/PMK.03/2011Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.03/2009 tentang Tata Cara Penghentian Penyidikan Tindak Pidana Di Bidang Perpajakan Untuk Kepentingan Penerimaan Negara190190/PMK.05/2011Sistem Akuntansi Investasi Pemerintah191191/PMK.05/2011Mekanisme Pengelolaan Hibah192192/PMK.07/2011Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 160/PMK.07/2011 tentang Pelaksanaan Penyaluran Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2011193193/PMK.05/2011Kredit Investasi Pemerintah194194/PMK.02/2011Tata Cara Pengajuan Persetujuan Kontrak Tahun Jamak (Multi Years Contract) Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah195195/PMK.07/2011Alokasi Definitif Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun Anggaran 2011196196/PMK.07/2011Alokasi Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Umum Yang Dialokasikan Dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Perubahan Tahun Anggaran 2011.197197/PMK.07/2011Alokasi Sementara Dana Bagi Hasil Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun Anggaran 2012.198198/PMK.07/2011Alokasi Definitif Pajak Bumi Dan Bangunan Bagian Pemerintah Pusat Yang Dibagikan Kepada Seluruh Kabupaten Dan Kota Tahun Anggaran 2011.199199/PMK.05/2011Tata Cara Pembayaran Jasa Bank Penatausaha Penerusan Pinjaman Atas Beban Bagian Anggaran Kementerian Negara/Lembaga.200200/PMK.04/2011Audit Kepabeanan Dan Audit Cukai201201/PMK.07/2011Pedoman Umum Dan Alokasi Bantuan Operasional Sekolah Tahun Anggaran 2012.202202/PMK.07/2011Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Perikanan Tahun Anggaran 2012203203/PMK.07/2011Alokasi Sementara Dana Bagi Hasil Pajak Penghasilan Pasal 25 Dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri Dan Pajak Penghasilan Pasal 21 Tahun Anggaran 2012.204204/PMK.05/2011Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.05/2011 tentang Pelaksanaan Uji Coba Penerapan Sistem Pembayaran Pajak Secara Elektronik (Billing System) Dalam Sistem Modul Penerimaan Negara.205205/PMK.07/2011Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71/PMK.07/2011 tentang Pedoman Umum dan Alokasi Tunjangan Profesi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah Kepada Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota Tahun Anggaran 2011206206/PMK.07/2011Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72/PMK.07/2011 tentang Pedoman Umum dan Alokasi Dana Tambahan Penghasilan Bagi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah Kepada Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota Tahun Anggaran 2011.207207/PMK.07/2011Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Umum Tahun Anggaran 2012208208/PMK.07/2011Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Umum Tahun Anggaran 2012.209209/PMK.07/2011Pedoman Umum Dan Alokasi Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2012.210210/PMK.07/2011Alokasi Definitif Dana Bagi Hasil Pajak Penghasilan Pasal 25 Dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri Dan Pajak Penghasilan Pasal 21 Tahun Anggaran 2011.211211/PMK.08/2011Tata Cara Seleksi Calon Pemberi Pinjaman Dalam Negeri.212212/PMK.011/2011Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107/PMK.04/2009 tentang Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Persenjataan, Amunisi, Perlengkapan Militer Dan Kepolisian, Termasuk Suku Cadang, Serta Barang Dan Bahan Yang Dipergunakan Untuk Menghasilkan Barang Yang Dipergunakan Bagi Keperluan Pertahanan Dan Keamanan Negara213213/PMK.011/2011Penetapan Sistem Klasifikasi Barang Dan Pembebanan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor.214214/PMK.011/2011Penegakan Disiplin Dalam Kaitannya Dengan Tunjangan Khusus Pembinaan Keuangan Negara Di Lingkungan Kementerian Keuangan.215215/PMK.01/2011Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 94/PMK.01/2010 tentang Tata Cara Penyaringan Dan Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan II Dari Lulusan Program Diploma I Dan III Keuangan Sekolah Tinggi Akuntansi Negara.216216/PMK.05/2011Tarif Layanan Badan Layanan Umum Pusat Pembiayaan Perumahan Pada Kementerian Perumahan Rakyat.217217/PMK.02/2011Tata Cara Penyediaan Anggaran, Penghitungan, Pembayaran, Dan Pertanggungjawaban Subsidi Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu.218218/PMK.02/2011Tata Cara Penyediaan Anggaran, Penghitungan, Pembayaran, Dan Pertanggungjawaban Subsidi Liquefied Petroleum Gas (LPG) Tabung 3 Kilogram.219219/PMK.04/2011Sinkronisasi Ketatalaksanaan Sistem Pengelolaan Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negara220220/PMK.07/2011Alokasi Tambahan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Minyak Bumi Dan Gas Bumi Untuk Provinsi Aceh Tahun Anggaran 2011.221221/PMK.07/2011Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Minyak Bumi Dan Gas Bumi Dalam Rangka Otonomi Khusus Di Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2011.222222/PMK.07/2011Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Minyak Bumi Dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2011.223223/PMK.07/2011Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Panas Bumi Tahun Anggaran 2011.224224/PMK.08/2011Tata Cara Pemantauan Dan Evaluasi Atas Pinjaman Dan Hibah Kepada Pemerintah225225/PMK.07/2011Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Tahun Anggaran 2011.226226/PMK.06/2011Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Negara227227/PMK.05/2011Penyusunan Dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Lanjutan Penerusan Pinjaman Tahun Anggaran 2012 Dengan Sumber Dana Dari Sisa Anggaran Penerusan Pinjaman Tahun Anggaran 2011.228228/PMK.05/2011Pembayaran Tunjangan Cacat Prajurit Tentara Nasional Indonesia.229229/PMK.07/2011Alokasi Kurang Bayar Dana Sarana Dan Prasarana Infrastruktur Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2008 Yang Dialokasikan Pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011.230230/PMK.05/2011Sistem Akuntansi Hibah.231231/PMK.011/2011Pajak Penghasilan Ditanggung Pemerintah Dan Penghitungan Penerimaan Negara Bukan Pajak Atas Hasil Pengusahaan Sumber Daya Panas Bumi Untuk Pembangkitan Energi/Listrik Tahun Anggaran 2011.232232/PMK.07/2011Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Perikanan Tahun Anggaran 2011233233/PMK.05/2011Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat234234/PMK.05/2011Sistem Akuntansi Transaksi Khusus235235/PMK.05/2011Sistem Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan Badan Lainnya236236/PMK.05/2011Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 63/PMK.05/2010 tentang Mekanisme Pelaksanaan Dan Pertanggungjawaban atas Bea Masuk Ditanggung Pemerintah237237/PMK.05/2011Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 228/PMK.05/2010 tentang Mekanisme Pelaksanaan Dan Pertanggungjawaban atas Pajak Ditanggung Pemerintah238238/PMK.05/2011Pedoman Umum Sistem Akuntansi Pemerintahan239239/PMK.07/2011Pedoman Umum Dan Alokasi Dana Otonomi Khusus Provinsi Aceh Tahun Anggaran 2012.240240/PMK.07/2011Pedoman Umum Dan Alokasi Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua Dan Provinsi Papua Barat Serta Dana Tambahan Infrastruktur Provinsi Papua Dan Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2012.241241/PMK.05/2011Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131/PMK.05/2009 Tentang Kredit Usaha Pembibitan Sapi242242/PMK.07/2011Pedoman Umum Dan Alokasi Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2012243243/PMK.04/2011Pemberian Premi.244244/PMK.07/2011Peta Kapasitas Fiskal Daerah.245245/PMK.08/2011Tata Cara Penetapan Sumber Pembiayaan Dan Pencarian Sumber Pembiayaan Alternatif246246/PMK.01/2011Mekanisme Penetapan Jabatan dan Peringkat bagi Pelaksana di Lingkungan Kementerian Keuangan247247/PMK.01/2011Mekanisme Penetapan Jabatan Dan Peringkat Bagi Pelaksana Dalam Kelompok Jabatan Awak Kapal Patroli Di Lingkungan Pangkalan Sarana Operasi Bea Dan Cukai248248/PMK.06/2011Standar Barang Dan Standar Kebutuhan Barang Milik Negara Berupa Tanah Dan/Atau Bangunan249249/PMK.02/2011Pengukuran Dan Evaluasi Kinerja Atas Pelaksanaan Rencana Kerja Dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga.250250/PMK.06/2011Tata Cara Pengelolaan Barang Milik Negara Yang Tidak Digunakan Untuk Menyelenggarakan Tugas Dan Fungsi Kementerian/Lembaga251251/PMK.01/2011Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135/PMK.01/2011 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Investasi Pemerintah252252/PMK.01/2011Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Pengelola Dana Pendidikan253253/PMK.04/2011Pengembalian Bea Masuk Yang Telah Dibayar Atas Impor Barang Dan Bahan Untuk Diolah, Dirakit, Atau Dipasang Pada Barang Lain Dengan Tujuan Untuk Diekspor.254254/PMK.04/2011Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Barang Dan Bahan Untuk Diolah, Dirakit, Atau Dipasang Pada Barang Lain Dengan Tujuan Untuk Diekspor.255255/PMK.04/2011Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 147/PMK.04/2011 tentang Kawasan Berikat256256/PMK.011/2011Batasan Pengeluaran Alokasi Biaya Tidak Langsung Kantor Pusat Yang Dapat Dikembalikan Dalam Penghitungan Bagi Hasil Dan Pajak Penghasilan Bagi Kontraktor Kontrak Kerja Sama Minyak Dan Gas Bumi.257257/PMK.011/2011Tata Cara Pemotongan Dan Pembayaran Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Lain Kontraktor Berupa Uplift Atau Imbalan Lain Yang Sejenis Dan/Atau Penghasilan Kontraktor Dari Pengalihan Participating Interest.258258/PMK.011/2011Batasan Maksimum Biaya Remunerasi Tenaga Kerja Asing Untuk Kontraktor Kontrak Kerja Sama Minyak Dan Gas Bumi.