Peraturan Pemerintah Tahun 2011

Nomor Tentang 1 Tahun 2011 Penetapan Dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan 2 Tahun 2011 Penyelengaraan Kawasan Ekonomi Khusus 3 Tahun 2011 Perubahan Struktur Kepemilikan Saham Negara Melalui Penerbitan Saham Baru Pada Perusahaan Perseroan (persero) Pt Perusahaan Penerbangan Garuda Indonesia 4 Tahun 2011 Perubahan Struktur Kepemilikan Saham Negara Melalui Penerbitan Dan Penjualan Saham Baru Pada Perusahaan Perseroan (persero) Pt Perusahaan Penerbangan Garuda Indonesia 5 Tahun 2011 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007 Tentang Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam 6 Tahun 2011 Pengelolaan Keuangan Pada Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam 7 Tahun 2011 Pelayanan Darah 8 Tahun 2011 Angkutan Multimoda 9 Tahun 2011 Tata Cara Pemberian Pinjaman Dari Pemerintah Kepada Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia 10 Tahun 2011 Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri Dan Penerimaan Hibah 11 Tahun 2011 Perubahan Ketigabelas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipi 12 Tahun 2011 Perubahan Ketujuh Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2001 Tentang Peraturan Gaji Anggota Tentara Nasional Indonesia 13 Tahun 2011 Perubahan Ketujuh Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2001 Tentang Peraturan Gaji Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia 14 Tahun 2011 Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil Dan Janda/dudanya 15 Tahun 2011 Penetapan Pensiun Pokok Purnawirawan, Warakawuri/duda, Tunjangan Anak Yatim/piatu, Anak Yatim Piatu, Dan Tunjangan Orang Tua Anggota Tentara Nasional Indonesia 16 Tahun 2011 Penetapan Pensiun Pokok Purnawirawan, Warakawuri/duda, Tunjangan Anak Yatim/piatu, Anak Yatim Piatu Dan Tunjangan Orang Tua Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia 17 Tahun 2011 Perubahan Kesepuluh Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1980 Tentang Pemberian Tunjangan Kehormatan Kepada Bekas Anggota Komite Nasional Indonesia Pusat Dan Janda/dudanya 18 Tahun 2011 Perubahan Kesembilan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Pemberian Tunjangan Perintis Pergerakan Kebangsaan/kemerdekaan 19 Tahun 2011 Perubahan Ketujuh Atas Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1985 Tentang Pemberian Tunjangan Veteran Kepada Veteran Republik Indonesia 20 Tahun 2011 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt Perusahaan Listrik Negara 21 Tahun 2011 Pembentukan, Susunan, Dan Tata Kerja Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Di Daerah 22 Tahun 2011 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 Tentang Angkutan Di Perairan 23 Tahun 2011 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Di Wilayah Provinsi 24 Tahun 2011 Badan Pertimbangan Kepegawaian 25 Tahun 2011 Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkotika 26 Tahun 2011 Pemindahan Pusat Pemerintahan Kota Padang Dari Wilayah Kecamatan Padang Barat Ke Wilayah Kecamatan Kototangah Kota Padang Provinsi Sumatera Barat 27 Tahun 2011 Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Kerinci Dari Wilayah Kota Sungaipenuh Ke Wilayah Kecamatan Siulak Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi 28 Tahun 2011 Pengelolaan Kawasan Suaka Alam Dan Kawasan Pelestarian Alam 29 Tahun 2011 Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Badan Tenaga Nuklir Nasional 30 Tahun 2011 Pinjaman Daerah 31 Tahun 2011 Pencabutan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2009 Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Transaksi Derivatif Berupa Kontrak Berjangka Yang Diperdagangkan Di Bursa 32 Tahun 2011 Manajemen Dan Rekayasa, Analisis Dampak, Serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas 33 Tahun 2011 Pemberian Gaji/pensiun/tunjangan Bulan Ketiga Belas Dalam Tahun Anggaran 2011 Kepada Pegawai Negeri, Pejabat Negara, Dan Penerima Pensiun/tunjangan 34 Tahun 2011 Tindakan Antidumping, Tindakan Imbalan, Dan Tindakan Pengamanan Perdagangan 35 Tahun 2011 Pemindahan Ibukota Kabupaten Maluku Tenggara Dari Wilayah Kota Tual Ke Wilayah Kecamatan Kei Kecil Kabupaten Maluku Tenggara Provinsi Maluku 36 Tahun 2011 Jabatan Yang Tidak Boleh Dirangkap Oleh Hakim Agung Dan Hakim 37 Tahun 2011 Forum Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan 38 Tahun 2011 Sungai 39 Tahun 2011 Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Sekretariat Negara 40 Tahun 2011 Pembinaan, Pendampingan, Dan Pemulihan Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Atau Pelaku Pornografi 41 Tahun 2011 Pengembangan Kewirausahaan Dan Kepeloporan Pemuda, Serta Penyediaan Prasarana Dan Sarana Kepemudaan 42 Tahun 2011 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Perusahaan Umum (perum) Lembaga Kantor Berita Nasional Antara 43 Tahun 2011 Tata Cara Pengajuan Dan Pemakaian Nama Perseroan Terbatas 44 Tahun 2011 Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil 45 Tahun 2011 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2007 Tentang Santunan Dan Tunjangan Cacat Prajurit Tentara Nasional Indonesia 46 Tahun 2011 Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil 47 Tahun 2011 48 Tahun 2011 Sumber Daya Genetik Hewan Dan Perbibitan Ternak 49 Tahun 2011 Perubahan Atas Peraturan Pemerintat Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Investasi Pemerintah 50 Tahun 2011 Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Tahun 2010 – 2025 51 Tahun 2011 52 Tahun 2011 Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2007 Tentang Fasilitas Pajak Penghasilan Untuk Penanaman Modal Di Bidang-bidang Usaha Tertentu Dan/atau Di Daerah-daerah Tertentu 53 Tahun 2011 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt Pal Indonesia 54 Tahun 2011 Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Pt Pupuk Iskandar Muda Yang Selanjutnya Dialihkan Seluruhnya Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt Pupuk Sriwidjaya 55 Tahun 2011 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perushan Perseroan (persero) Pt Penjaminan Infrastruktur Indonesia 56 Tahun 2011 57 Tahun 2011 58 Tahun 2011 59 Tahun 2011 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt Merpati Nusantara Airlines 60 Tahun 2011 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt Asuransi Kredit Indonesia 61 Tahun 2011 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Perusahaan Umum (perum) Jaminan Kredit Indonesia 62 Tahun 2011 Penetapan Pt Geo Dipa Energi Sebagai Perusahaan Perseroan (persero) Pt Geo Dipa Energi 63 Tahun 2011 Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pembentukan Credit Guarantee And Investment Facility 64 Tahun 2011 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Pada International Monetary Fund 65 Tahun 2011 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Pada International Bank For Reconstruction And Development 66 Tahun 2011 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Pada Asian Development Bank 67 Tahun 2011 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Pada Islamic Development Bank 68 Tahun 2011 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Pada International Fund For Agricultural Development 69 Tahun 2011 Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Dalam Rangka Pendirian Asean Infrastructure Fund 70 Tahun 2011 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Pada Islamic Corporation For The Development Of The Private Sector 71 Tahun 2011 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Sarana Multigriya Finansial 72 Tahun 2011 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero)PT Inhutani I 73 Tahun 2011 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero)PT Dirgantara Indonesia 74 Tahun 2011 Tata Cara Pelaksanaan Hak Dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan 75 Tahun 2011 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2005 Tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) Di Bidang Pembiayaan Sekunder Perumahan 76 Tahun 2011 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Angkasa Pura I 77 Tahun 2011 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pengerukan Indonesia 78 Tahun 2011 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia IV 79 Tahun 2011 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia I