Surat Edaran Dirjen Perbendaharaan Tahun 2016

NomorTentangSE-1/PB/2016Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 164 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi YudisialSE-2/PB/2016Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 163 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah KonstitusiSE-3/PB/2016Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 156 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan UmumSE-4/PB/2016Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan UmumSE-5/PB/2016Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 155 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang KemaritimanSE-6/PB/2016Penerapan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2008 pada Kantor Pelayanan perbendaharaan NegaraSE-7/PB/2016Batas Maksimum Pencairan Dana Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Penerimaan Negara Bukan Pajak Pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum di Lingkungan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Tahap I Tahun Anggaran 2016SE-8/PB/2016Tunjangan Jabatan Fungsional Penyidik BumiSE-9/PB/2016Batas Maksimum Pencairan Dana Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Penerimaan Negara Bukan Pajak Keimigrasian di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahap I Tahun Anggaran 2016SE-10/PB/2016Tunjangan Khusus Wilayah Pulau-Pulau Kecil Terluar dan/atau Wilayah PerbatasanSE-11/PB/2016Batas Maksimum Pencairan Dana Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Direktorat Jenderal Hak Atas Kekayaan Intelektual di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahap I Tahun Anggaran 2016SE-12/PB/2016Penyusunan Spending ReviewSE-13/PB/2016Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 154 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian AgamaSE-14/PB/2016Batas Maksimum Pencairan Dana Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Penerimaan Negara Bukan Pajak Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahap I Tahun Anggaran 2016SE-15/PB/2016Batas Maksimum Pencairan Dana Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Penerimaan Negara Bukan Pajak Dana Reboisasi dan Provisi Sumber Daya Hutan di Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahap I Tahun Anggaran 2016SE-16/PB/2016Batas Maksimum Pencairan Dana Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Penerimaan Negara Bukan Pajak di Lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Tahap I Tahun Anggaran 2016SE-17/PB/2016Batas Maksimum Pencairan Dana Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Penerimaan Negara Bukan Pajak di Lingkungan Kementerian Luar Negeri Tahap I Tahun Anggaran 2016SE-18/PB/2016Batas Maksimum Pencairan Dana Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Penerimaan Negara Bukan Pajak Pungutan Perikanan Satuan Kerja Direktorat Pengendalian Penangkapan Ikan Ditjen Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahap I Tahun Anggaran 2016SE-19/PB/2016Batas Maksimum Pencairan Dana Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam di Lingkungan Kementerian Agama Tahap I Tahun Anggaran 2016SE-20/PB/2016Tunjangan Jabatan Fungsional Pranata NuklirSE-21/PB/2016Batas Maksimum Pencairan Dana Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahap I Tahun Anggaran 2016SE-22/PB/2016Batas Maksimum Pencairan Dana Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Penerimaan Negara Bukan Pajak di Lingkungan Kementerian Luar Negeri Tahap II Tahun Anggaran 2016SE-23/PB/2016Batas Maksimum Pencairan Dana Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Penerimaan Negara Bukan Pajak Pungutan Perikanan Satuan Kerja Direktorat Pengendalian Penangkapan Ikan Ditjen Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahap II Tahun Anggaran 2016SE-24/PB/2016Batas Maksimum Pencairan Dana Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Penerimaan Negara Bukan Pajak Pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum di Lingkungan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Tahap II Tahun Anggaran 2016SE-25/PB/2016Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 144 Tahun 2015 Tentang Besaran Hak Keuangan Bagi Staf Khusus Presiden, Staf Khusus Wakil Presiden, Wakil Sekretaris Pribadi Presiden, Asisten, dan Pembantu AsistenSE-26/PB/2016Kedudukan Keuangan Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/KotaSE-27/PB/2016Batas Maksimum Pencairan Dana Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Penerimaan Negara Bukan Pajak di Lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Tahap II Tahun Anggaran 2016SE-28/PB/2016Penyusunan dan Penyampaian Laporan Rutin Kantor Vertikal di Lingkungan Direktorat Jenderal PerbendaharaanSE-29/PB/2016Batas Maksimum Pencairan Dana Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam di Lingkungan Kementerian Agama Tahap II Tahun Anggaran 2016SE-30/PB/2016Batas Maksimum Pencairan Dana Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Penerimaan Negara Bukan Pajak di Lingkungan Kementerian Luar Negeri Tahap III Tahun Anggaran 2016SE-31/PB/2016Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 25/PMK.05/2016 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembayaran Kegiatan yang Dibiayai Melalui Penerbitan Surat Berharga Syariah NegaraSE-32/PB/2016Standardisasi Peralatan dan Mesin pada Instansi Vertikal Direktorat Jenderal PerbendaharaanSE-33/PB/2016Tata Cara Pelaksanaan Rapat Dalam Kantor di Luar Jam Kerja dengan Mesin Kehadiran Elektronik di Lingkungan Direktorat Jenderal PerbendaharaanSE-34/PB/2016Batas Maksimum Pencairan Dana Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Penerimaan Negara Bukan Pajak Pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum di Lingkungan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Tahap III Tahun Anggaran 2016SE-35/PB/2016Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 37 Tahun 2016 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Republik IndonesiaSE-36/PB/2016Batas Maksimum Pencairan Dana DIPA yang Bersumber dari Setoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Pendapatan Hak dan Perijinan di Lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan Tahap I Tahun Anggaran 2016SE-37/PB/2016Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Ekonomi KreatifSE-38/PB/2016Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2016 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Komisi Aparatur Sipil NegaraSE-39/PB/2016Batas Maksimum Pencairan Dana Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Penerimaan Negara Bukan Pajak Pungutan Perikanan Satuan Kerja Direktorat Pengendalian Penangkapan Ikan Ditjen Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahap III Tahun Anggaran 2016SE-40/PB/2016Tunjangan Jabatan Fungsional Pengawas RadiasiSE-41/PB/2016Batas Maksimum Pencairan Dana Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Penerimaan Negara Bukan Pajak di Lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertahanan Nasional untuk Pelayanan Pendidikan Tahap I Tahun Anggaran 2016SE-42/PB/2016Batas Maksimum Pencairan Dana Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Penerimaan Negara Bukan Pajak di Lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertahanan Nasional Tahap III Tahun Anggaran 2016SE-43/PB/2016Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2016 tentang Hak Keuangan Asisten Komisi Aparatur Sipil NegaraSE-44/PB/2016Batas Maksimum Pencairan Dana Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam di Lingkungan Kementerian Agama Tahap III Tahun Anggaran 2016SE-45/PB/2016Batas Maksimum Pencairan Dana Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Penerimaan Negara Bukan Pajak di Lingkungan Kementerian Luar Negeri Tahap IV Tahun Anggaran 2016SE-46/PB/2016Pedoman Pemenuhan Panggilan Sebagai Saksi/Ahli dan Penanganan Masalah Hukum Bagi Pejabat/Pegawai/Pensiun/Mantan Pegawai di Lingkungan Direktorat Jenderal PerbendaharaanSE-47/PB/2016Batas Maksimum Pencairan Dana Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Penerimaan Negara Bukan Pajak Pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum di Lingkungan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Tahap IV Tahun Anggaran 2016SE-48/PB/2016Batas Maksimum Pencairan Dana Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Penerimaan Negara Bukan Pajak Dana Reboisasi dan Provisi Sumber Daya Hutan di Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahap II Tahun Anggaran 2016SE-49/PB/2016Batas Maksimum Pencairan Dana Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahap V Tahun Anggaran 2016SE-50/PB/2016Batas Maksimum Pencairan Dana Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Ditjen Kekayaan Intelektual di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahap II Tahun Anggaran 2016SE-51/PB/2016Batas Maksimum Pencairan Dana Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam di Lingkungan Kementerian Agama Tahap IV Tahun Anggaran 2016SE-52/PB/2016Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2016 Tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik IndonesiaSE-53/PB/2016Batas Maksimum Pencairan Dana Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Penerimaan Negara Bukan Pajak di Lingkungan Kementerian Luar Negeri Tahap V Tahun Anggaran 2016SE-54/PB/2016Batas Maksimum Pencairan Dana Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Penerimaan Negara Bukan Pajak di Lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertahanan Nasional untuk Pelayanan Pendidikan Tahap II Tahun Anggaran 2016SE-55/PB/2016Batas Maksimum Pencairan Dana Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Penerimaan Negara Bukan Pajak di Lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertahanan Nasional Tahap IV Tahun Anggaran 2016SE-56/PB/2016Batas Maksimum Pencairan Dana Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahap II Tahun Anggaran 2016SE-57/PB/2016Batas Maksimum Pencairan Dana Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Penerimaan Negara Bukan Pajak Pungutan Perikanan Satuan Kerja Direktorat Pengendalian Penangkapan Ikan Ditjen Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahap IV Tahun Anggaran 2016SE-58/PB/2016Batas Maksimum Pencairan Dana Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Penerimaan Negara Bukan Pajak Keimigrasian di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahap II Tahun Anggaran 2016SE-59/PB/2016Perubahan atas Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor SE-14/PB/2016 tentang Batas Maksimum Pencairan Dana Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Penerimaan Negara Bukan Pajak Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahap I Tahun Anggaran 2016SE-60/PB/2016Batas Maksimum Pencairan Dana Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahap VI Tahun Anggaran 2016SE-61/PB/2016SE-62/PB/2016Batas Maksimum Pencairan Dana Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam di Lingkungan Kementerian Agama Tahap V Tahun Anggaran 2016SE-63/PB/2016Batas Maksimum Pencairan Dana Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Penerimaan Negara Bukan Pajak di Lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Tahap V Tahun Anggaran 2016SE-64/PB/2016Batas Maksimum Pencairan Dana Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Penerimaan Negara Bukan Pajak di Lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional untuk Pelayanan Pendidikan Tahap III Tahun Anggaran 2016SE-65/PB/2016SE-66/PB/2016Pemisahan Dana Perhitungan Fihak Ketiga Dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Khusus Dana Perhitungan Fihak Ketiga di Bank IndonesiaSE-67/PB/2016Perubahan atas Surat Edaran Dirjen Perbendaharaan Nomor SE-36/PB/2016 tentang Batas Maksimum Pencairan Dana DIPA yang Bersumber dari Setoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Pendapatan Hak dan Perijinan dl Lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan Tahap I TAHUN Anggaran 2016SE-68/PB/2016Batas Maksimum Pencairan Dana Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Penerimaan Negara Bukan Pajak di Lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Tahap VI Tahun Anggaran 2016SE-69/PB/2016Batas Maksimum Pencairan Dana Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Penerimaan Negara Bukan Pajak di Lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional untuk Pelayanan Pendidikan Tahap IV Tahun Anggaran 2016SE-70/PB/2016Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2016 Tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Nasional Penanggulangan BencanaSE-71/PB/2016Batas Maksimum Pencairan Dana Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum di Lingkungan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Tahap VII Tahun Anggaran 2016SE-72/PB/2016Petunjuk Teknis Penyesuaian Data Transaksi Penerimaan Negara yang Tervalidasi oleh SPANSE-73/PB/2016Petunjuk Teknis Penyesuaian Data Transaksi Penerimaan Negara Karena Anomali SistemSE-74/PB/2016Batas Maksimum Pencairan Dana Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Penerimaan Negara Bukan Pajak Dana Reboisasi dan Provisi Sumber Daya Hutan di Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahap III Tahun Anggaran 2016SE-75/PB/2016Batas Maksimum Pencairan Dana Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Penerimaan Negara Bukan Pajak Keimigrasian di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahap III Tahun Anggaran 2016SE-76/PB/2016Batas Maksimum Pencairan Dana Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam di Lingkungan Kementerian Agama Tahap VI Tahun Anggaran 2016SE-77/PB/2016SE-78/PB/2016SE-79/PB/2016SE-80/PB/2016SE-81/PB/2016SE-82/PB/2016SE-83/PB/2016Pelaksanaan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 89 Tahun 2016 Tentang Hak Keuangan Dan Fasilitas Lainnya Bagi Anggota Komite Nasional Keselamatan Transportasi Dan InvestigatorSE-84/PB/2016SE-85/PB/2016SE-86/PB/2016Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2016 Tentang Tunjangan Jabatan Fungsional RescuerSE-87/PB/2016SE-88/PB/2016SE-89/PB/2016SE-90/PB/2016Pelaksanaan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2016 Tentang Honorarium/Tunjangan Kerja Ketua, Wakil Ketua Dan Anggota Lembaga Sensor FilmSE-91/PB/2016Pelaksanaan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2016 Tentang Honorarium Bagi Ketua, Wakil Ketua, Dan Anggota Komisi Pengawas Haji IndonesiaSE-92/PB/2016SE-93/PB/2016SE-94/PB/2016SE-95/PB/2016Pemantauan dan Tindak Lanjut Hasil Rapat Pimpinan Direktorat jenderal Perbendaharaan