Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor PER-30/PB/2011

Dasar Hukum (Mengingat)

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 44/PMK.05/2009 tentang Rencana Bisnis dan Anggaran serta Pelaksanaan Anggaran Badan Layanan Umum
6. Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor PER-50/PB/2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) oleh Satuan Kerja Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Urnum (PK-BLU)
7. Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor PER-67/PB/2007 tentang Tata Cara Pengintegrasian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum ke dalam Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga
8. Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor PER-57/PB/2010 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Perintah Membayar dan Surat Perintah Pencairan Dana

Riwayat

Mencabut:

1. Nama dan format SPM Pengesahan dan SP2D Pengesahan BLU sebagaimana diatur dalam Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor PER-67/PB/2007 tentang Pengintegrasian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum ke dalam Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga
2. Batas akhir penyampaian SPM Pengesahan dan format SPTJ sebagaimana diatur dalam Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor PER-50/PB/2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan PNBP oleh Satuan Kerja Instansi Pemerintah yang Menerapkan PK BLU
3. Ketentuan lain yang bertentangan dengan Peraturan Dirjen Perbendaharaan ini

Ditindaklanjuti dengan: Surat Dirjen Perbendaharaan Nomor S-6260/PB/2011 tentang Penegasan Pengesahan Pendapatan dan Belanja Satker BLU Berdasarkan Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor PER-30/PB/2011

Diubah dengan:Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor PER-2/PB/2015

Download