KeuanganNegara.id -Pemerintah Indonesia masih kelimpungan membiayai vaksin corona virus disease 2019 (Covid-19) untuk diberkan secara gratis kepada seluruh masyarakat.
Tetapi, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati sudah merancang strategi pembiayaan pengadaan vaksin hingga vaksinasi di tahun depan.
Sri Mulyani menyampaikan, pihaknya tidak segan memotong belanja Kementerian/Lembaga (K/L) di tahun 2021. Ia bilang pemangkasan belanja K/L akan dilihat dari rekam jejak penyerapan belanja di tahun ini.
Sehingga, apabila ada K/L yang masih minim membelanjakan anggarannya maka Bendaha Negara itu akan merelokasi untuk kepentingan vaksin Covid-19.
“Namun dalam melakukan pelaksanaan ini, kami sangat berhati-hati karena kami tidak ingin K/L mengalami distrubsi atau gangguan untuk belanja, karena akan memenagruhi memonteum dari pemulihan ekonomi,” kata Sri Mulyani dalam Konferensi Pers realisasi APBN Periode November 2020.
Sebagai catatan, berdasarkan data Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2020 hingga November realiasi belanja K/L mencapai Rp 852,2 triliun tumbuh 18,6 % dibandingkan percapaian di periode sama tahun lalu sejumlah Rp 718,3 triliun. Bahkan sudah melebihi total anggaran belanja K/L yang ditetapkan dalam Perpres 72/2020 sebesar Rp 836,4 triliun.
Adapun dari 10 K/L yang mendapatkan anggaran terbesar dalam APBN 2020, secara berurutan penyerapan belanja yang paling rendah hingga tertinggi antara lain Kementerian PUPR minus 10,9% year on year (yoy), Polri 1,1% yoy, dan Kemenag 5,9% yoy.
Lalu, Kemenhan 12,6% yoy, Kemenkes 41,9% yoy, Kemenkeu 50,5% yoy, dan Kemendikbud 98% yoy. Sisanya, Kemensos, Kemenaker, dan Kemenkumham mencatatkan realiasi belanja di atas 100%.
Sementara itu,sepuluh anggaran belanja K/L terbanyak dalam APBN 2021 secara berurutan yakni untuk Kementerian PUPRRp 149,8 triliun, Kemenhan Rp 137,3 triliun, Polri Rp 112,1 triliun, Kemensos Rp 92,8 triliun, Kemenkes Rp 84,3 triliun, Kemendikbud Rp 81,5 triliun, Kemenag Rp 67 triliun. Kemenhub Rp 45,7 triliun, Kemenkeu Rp 43,3 triliun, dan Kementan Rp 21,8 triliun.
Kendati demikian, Menkeu menegaskan asas kehati-hatian dalam realokasi anggaran belanja K/L akan dijunjung tinggi. Sebab pertumbuhan ekonomi 2021 masih akan ditopang oleh belanja pemerintah. Oleh karena itu, selakipun merelokasi belanja, Sri Mulyani akan detil melihat Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) K/L di 2021.
“Kami harus sangat berhati-hati dan indentifikasi yang cukup cermat. Namun di sisi lain K/L dan daerah tetap menggunakan APBN dan APBD melakukan belanja untuk mendorong ekonomi di tahun depan,” ujar Menkeu.
Adapun catatan Sri Mulyani, dana sebesar Rp 54,4 triliun siap digunakan untuk vanksi gratis. Ia memerinci Rp 54 triliun tersebut berasal dari anggaran stimulus kesehatan program pemulihan ekonomi (PEN) ada dana sebesar Rp 36,4 triliun untuk vaksinasi yang tidak bisa dieksekusi di tahun ini. Lalu, Rp 18 triliun berasal dari pos anggaran pengadaan vaksin dalan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2020.
Kendati demikian, anggaran tersebut belum tentu bisa mencukupi total pembiayaan vaksin untuk 182 juta masyarakat Indonesia. Namun, Menkeu mengatakan pihaknya siap melakukan realokasi anggaran K/L di tahun depan.
“Ini adalah anggaran yang sudah akan kita cadangkan, kita masih memiliki space bahwa seluruh kementerian dan lembaga harus memprioritaskan vaksin,” ujar Sri Mulyani.(msn)
Discussion about this post