Ada 602 Pinjaman Online Dikendalikan dari Luar Negeri

[responsivevoice_button voice=”Indonesian Female” buttontext=”Baca Artikel”]

KeuanganNegara.id-  Satgas Waspada Investasi meminta masyarakat untuk lebih waspada terhadap tawaran layanan keuangan dari financial technology (fintech) atau perusahaan pinjaman online. Pasalnya, ada temuan 34 persen dari ribuan pinjaman online ilegal, yang dikendalikan atau memiliki server di luar negeri.

Ketua Satgas Waspada Investasi Tongam Lumban Tobing mengaku menemukan 1.773 pinjaman online ilegal yang tak terdaftar dan tidak berizin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) selama periode 2018-2019.

Sebanyak 34 persen dari 1.773 entitas pinjaman online itu atau sekitar 602 entitas memiliki server berlokasi di luar Indonesia. Sementara, 22 persen server berasal dari Indonesia, sedangkan 44 persen lainnya belum diketahui keberadaannya hingga kini.

Persoalannya, meskipun pinjaman online itu telah diblokir oleh pemerintah, pemilik dan pengendalinya tetap dapat menciptakan entitas baru pinjaman online ilegal dengan server yang berlokasi di luar negeri.

“Itu yang kami tidak bisa prediksi. Tetapi, kami lakukan deteksi dini. Karenanya, kami blokir ribuan fintech ilegal. Kami juga sedang menyelidiki orang-orang di balik ini adalah orang asing atau orang asing yang memanfaatkan agen di Indonesia,” terang Tongam.

Berdasarkan temuan Satgas Waspada Investasi, dari 34 persen pinjaman online ilegal yang dikendalikan di luar negeri, sebanyak 14 persen di antaranya dikendalikan dari Amerika Serikat (AS). Kemudian, 8 persen berlokasi di Singapura, 6 persen di China, termasuk dua persen di Malaysia.

“Memang, mereka bisa saja muncul lagi dengan nama baru, makanya masyarakat juga perlu waspada,” jelasnya.

Saat ini, Tongam melanjutkan pihaknya telah meminta Bareskrim untuk menindak tegas pelaku fintech ilegal yang telah ditangkap. Tidak cuma itu, Satgas Waspada Investasi juga melarang industri perbankan bekerja sama dengan fintech ilegal.

Namun, ia mengingatkan, yang paling efektif adalah kesadaran masyarakat itu sendiri untuk tidak mau bekerja sama dengan pinjaman online ilegal. (cnn)