KeuanganNegara.id- Menteri Perdagangan Agus Suparmanto bakal mengevaluasi sejumlah perjanjian perdagangan bebas yang merugikan Indonesia. Hal ini dilakukan untuk memperbaiki kinerja neraca perdagangan yang masih defisit.
“Kan begini perjanjian itu dari waktu ke waktu kami terus lakukan negosiasi. Kami tidak bekerja sendirian, ini gunanya bekerja sama dengan Kementerian Luar Negeri,” ujar Agus.
Sebagai catatan, Kementerian Perdagangan (Kemendag) telah menyelesaikan 14 perjanjian dagang hingga pengkajian ulang perjanjian dagang sepanjang 2016-2019.
Beberapa perjanjian yang dimaksud, antara lain Indonesia-Australia CEPA, Indonesia-European Free Trade Association (EFTA) CEPA, Asean-Hong Kong Free Trade Agreement and Investment, Indonesia-Mozambik Preferential Trade Agreement (PTA), dan ASEAN-Jepang Invesment, Service and MNP.
Sebagai informasi, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat neraca perdagangan Indonesia defisit sebesar US$160 juta pada September 2019. Posisi ini berbanding terbalik dari kondisi Agustus 2019 yang surplus US$80 juta.Tak hanya itu, Agus juga akan memangkas sejumlah peraturan menteri perdagangan (permendag) yang menghambat ekspor dan investasi di dalam negeri.
“Selama menghambat ekspor ya kami akan pangkas,” tuturnya.
Ia mengaku sedang mengkaji sejumlah aturan yang akan direvisi dalam waktu dekat. Namun, ia tak merinci aturan-aturan mana saja yang masuk dalam pembahasan untuk diubah.
“Ini kami sedang proses. (Jenis permendag) nanti-nanti, kami sedang proses,” kata dia.
Jika diakumulasi, defisit neraca perdagangan Januari-September 2019 mencapai US$1,95 miliar. Realisasi defisit ini lebih rendah ketimbang periode Januari-September 2019 yang masih mencapai US$3,78 miliar.
Kepala BPS Suhariyanto mengatakan defisit perdagangan terjadi karena nilai ekspor hanya US$14,1 miliar, sedangkan impor mencapai US$14,26 miliar. Kinerja ekspor turun persen dari bulan sebelumnya, sedangkan impor melorot lebih dalam 8,53 persen dari Agustus 2019. (cnn)
Discussion about this post