Luhut menjelaskan Menteri Energi Uni Emirat Arab Suhail Al Mazrouei dan putra mahkotanya Mohammed Bin Zayed telah menhubungi dirinya untuk menanyakan kelanjutan pembentukan Sovereign Wealth Fund (SWF). Dana kelolaan tersebut dibentuk antara lain untuk membiayai proyek pembangunan ibu kota baru.

“Mereka menanyakan, SWF jalan tidak? Saya bilang, jalan saja. Karena SWF ini bukan hanya untuk Ibu Kota tetapi juga infrastruktur. Hanya saja, saya mengatakan kita saat ini sedang konsentrasi penuh pada Covid-19,” ujar Luhut saat rapat kerja bersama Komisi V DPR.

Menurut dia, Suhail paham dengan fokus pemerintah saat ini. Namun, pembicaran terkait SWF akan terus dilakukan lantaran kemungkinan terjadi perubahan struktur dalam bisnis ke depan akibat pandemi corona.

SWF merupakan badan pengelola investasi negara yang akan diperuntukkan khusus untuk pembangunan proyek-proyek infrastruktur, termasuk proyek Ibu Kota baru. Selain UEA, International Development Finance Corporation (IDFC), Softbank. dan Japan Bank for International Cooperation (JBIC) juga tertarik berinvestasi di Indonesia melalui SWF.

Sementara dalam kesempatan yang sama, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menegaskan belum ada anggaran yang dialokasikan untuk pembangunan ibu kota pada tahun ini. Selain karena pandemi corona, payung hukum pembangunan Ibu Kota baru juga belum tersedia.

Sebelum pandemi ini menyerang Tanah Air, pemerintah telah menargetkan rancangan awal atau pramasterplan ibu kota baru dapat selesai tahun ini. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasiona/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mengatakan, rancangan awal masterplan tersebut dapat membantu menentukan titik nol ibu kota negara.

“Titik nol dapat berupa lokasi Istana Negara ataupun alun-alun kota,” kata Suharso usai menghadiri rapat terbatas di Kantor Presiden, Jakarta.

(Baca: Rancangan Awal Ibu Kota Baru Ditargetkan Selesai Pertengahan Tahun)

Ibu kota negara akan pindah di Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kertanegara, Kalimantan Timur mulai semester I pada 2024. Rancangan Undang-Undang (RUU) mengenai ibu kota negara akan diserahkan kepada DPR usai masa reses pada akhir Maret.

Pembangunan ibu kota negara membutuhkan anggaran sebesar Rp 466 triliun dengan sumber dari APBN sebesar Rp 96 triliun. Sisanya diperkirakan dari swasta murni sebesar Rp 120 triliun dan Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). Suharso menyatakan porsi pendanaan dapat berubah. “Siapa tahu, KPBU mau swasta murni, silakan,” ujar dia.

Pemerintah juga telah menyiapkan klaster dalam masterplan untuk ditawarkan kepada investor. Nantinya, pemerintah akan memperhatikan sektor terkait memiliki Internal Rate of Return (IRR) yang sesuai untuk investor.(katadata)