KeuanganNegara.id-Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan pemerintah Indonesia akan melobi pemerintah Arab Saudi untuk memberikan keringanan hotel agar tak dibebankan kepada biro perjalanan umrah. Ia mengatakan, lobi tersebut akan dilakukan oleh Menteri Luar Negeri Retno P. Marsudi kepada Kementerian Luar Negeri Arab Saudi.
“Ada lagi persiapan di Arab Saudi untuk makanan dan hotel. Bu Menlu akan bahas dengan Menteri Arab Saudi agar tak dibebankan kepada travel,” kata dia di Bandara Internasional Soekarno Hatta, Tangerang, Sabtu (29/2).
Sedangkan dari sisi penerbangan, ia mengatakan maskapai kemungkinan akan menanggung kerugian biro perjalanan akibat dibatalkannya penerbangan ke Negeri Minyak tersebut.
Sebagaimana diketahui, perusahaan perjalanan telah merugi baik dari segi tiket penerbangan yang telah dipesan, serta perotelan dan makanan yang telah dibayarkan uang mukanya.
Sebelumnya, perusahaan penyelenggara haji dan umrah menyatakan akan mengalami rugi Rp 2,5 triliun dalam satu bulan, akibat kebijakan pemerintah Arab Saudi yang menyetop izin umrah sementara dari Indonesia. Angka ini dihitung dari potensi penjualan jasa haji dan umrah per bulan.
“Potensi penerimaan dan penjualan dalam satu bulan capai Rp 2-2,5 triliun,” kata Ketua Asosiasi Penyelenggara Haji dan Umrah Joko Asmoro, dalam sebuah diskusi di Jakarta, Sabtu (29/2). Perhitungannya, biaya umroh untuk satu orang minimum senilai Rp 20 juta. Adapun, rata-rata jumlah jemaah dari Indonesia mencapai 100-150 ribu per bulan.
Kerugian tersebut dinilai bisa berdampak pada tenaga kerja pada perusahaan penyelenggara perjalanan tersebut. Namun, ia mengatakan para biro perjalanan sudah memahami kondisi tersebut.
Sebagaimana diketahui, Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) Arab Saudi melalui akun twitter-nya menyatakan kebijakan Pemerintah Arab Saudi ini merupakan upaya untuk mencegah masuk dan menyebarnya wabah virus Covid-19 di negara kerajaan tersebut.
“Kedatangan ke Kerajaan (Arab Saudi) untuk tujuan umrah dan/atau mengunjungi Masjid Nabawi di Madinah sementara ditangguhkan,” tulis Kemenlu Arab Saudi melalui akun Twitter resmi berbahasa inggrisnya, @KSAmofaEN.
Namun, penangguhan tersebut hanya diberlakukan terhadap negara yang penyebaran virus corona berada pada level berbahaya, berdasarkan kriteria yang ditentukan otoritas kesehatan Kerajaan. (msn)
Discussion about this post