KeuanganNegara.id-Komite BPH Migas Jugi Prajogio melakukan pengawasan penyaluran Bahan Bakar Minyak (BBM) dan implementasi digitalisasi Nozzle di SPBU 34.15101 di Tangerang, Selasa (10/3). Saat mengawasi, Jugi hadir bersama Direktur BBM Patuan Alfon, juga mendampingi anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto.
Dalam kunjungan tersebut, tim melakukan pengecekan ATG (Automatic Tank Gauge), dispenser, EDC yang digunakan untuk mencatat nopol serta informasi pada komputer yang mendokumentasikan seluruh transaksi di SPBU.
Sementara, data penyaluran BPH Migas melaporkan bahwa pada tahun 2019, Provinsi Banten mengalami over pada realisasi JBKP (Premium) sebesar 107,18 persen dari kuota yang ditetapkan, sebesar 359,639.
Kegiatan itu dilakukan berdasarkan fungsi BPH Migas, yakni mengawasi pelaksanaan penyediaan dan pendistribusian BBM dan Pengangkutan Gas Bumi melalui pipa dalam suatu pengaturan agar ketersediaan dan distribusi BBM dapat terjamin di seluruh wilayah Indonesia sesuai ketetapan pemerintah, serta meningkatkan pemanfaatkan Gas Bumi di dalam negeri.
Salah satu solusi yang ditawarkan, adalah IT Nozzle. Jugi menyatakan, harus ada integrasi yang baik antara BPH Migas dan Pertamina agar sistem dapat dimaksimalkan.
“Kami berharap sistem IT Nozzle nya dapat dibenahi. Setiap kendaraan yang akan mengisi harus sudah dicatat terlebih dahulu agar pelaporannya bisa lebih maksimal,” katanya.
Jugi mengungkapkan saat ini BPH Migas telah memiliki sistem pemetaan kuota per penyalur, tidak lagi per wilayah kabupaten atau kota. Sehingga, data dari setiap SPBU harus tepat.
“Data yang dihasilkan dalam program digitalisasi SPBU sudah tersedia. Poin penting adalah data yang diperlukan merupakan data transaksi penjualan, selain mencatat volume juga mencatat nopol, serta diharapkan tersedia foto kendaraan dari CCTV agar penyaluran tepat sasaran,” ujar Jugi.
Di kesempatan yang sama, Mulyanto menegaskan dirinya akan menempatkan BPH Migas sesuai dengan tugas dan fungsi. Ia juga mengapresiasi upaya menjamin ketersediaan dan pendistribusian BBM yang telah dilakukan, termasuk menghadirkan IT Nozzle.
“Kami minta BPH Migas untuk melakukan pengawasan penyaluran JBT dan JBKP dengan tepat sasaran dan tepat volume. Melalui program digitalisasi SPBU ini diharapkan dapat membantu BPH Migas untuk dapat melaksanakan pengawasan dan pengaturan sesuai dengan tugas dan fungsinya,” ujar Mulyanto. (cnn)
Discussion about this post