Keuangan Negara
  • Hot News
  • Internasional
  • Nasional
  • Daerah
  • BUMN & BUMD
  • Ekonomi
    • Bisnis
    • E-commerce
    • Finansial
  • Hukum
    • Daftar
    • Pemeriksaan
    • Pengadilan
  • Investasi
  • Dasar Pengetahuan
No Result
View All Result
  • Hot News
  • Internasional
  • Nasional
  • Daerah
  • BUMN & BUMD
  • Ekonomi
    • Bisnis
    • E-commerce
    • Finansial
  • Hukum
    • Daftar
    • Pemeriksaan
    • Pengadilan
  • Investasi
  • Dasar Pengetahuan
  • Login
No Result
View All Result
Keuangan Negara
No Result
View All Result
Home Nasional

BPJAMSOSTEK Raih Penghargaan Gold Rank di ASSRAT 2019

Keuangan Negara Indonesia by Keuangan Negara Indonesia
2019-11-24
in Nasional
Reading Time: 2 mins read
A A
0

[responsivevoice_button voice=”Indonesian Female” buttontext=”Baca Artikel”]

KeuanganNegara.id– BPJAMSOSTEK menyabet Penghargaan Gold Rank pada ajang Asia Sustainability Reporting Rating ASRRAT 2019.

Ajang ini diprakarsai oleh National Center for Sustainability Reporting (NCSR) bersamaan dengan kegiatan Konferensi Praktisi Keberlanjutan (SPC) di Nusa Dua, Bali.

Asia Sustainability Reporting Rating ASRRAT 2019 merupakan kegiatan penganugerahan kepada lembaga yang telah berhasil mengkomunikasikan kinerja keberlanjutan kepada pemangku kepentingan melalui laporan berkelanjutan dengan baik.

Ini adalah tahun kedua Asia Sustainability Reporting Rating (ASRRAT), sementara Sustainability Reporting Awards (SRA) telah dihelat sejak 2005.

Penghargaan ini memperkuat capaian BPJS Ketenagakerjaan yang kini disebut BPJAMSOSTEK. Tahun sebelumnya, BPJS Ketenagakerjaan berhasil meraih penghargaan di ajang Sustainability Reporting Award (SRA) 2017 sebagai Runner Up pada kategori Best Goverment Institution Sustainability Report.

Sebanyak 50 lembaga dari lima negara turut memperebutkan penghargaan ASRRAT 2019. Kelima negara tersebut adalah Malaysia, Singapura, Filipina, Bangladesh dan Indonesia.

NCSR selaku penyelenggara menempatkan 50 asessor spesialis laporan keberlanjutan untuk memberikan penilaian kepada seluruh partisipan.

Hasil penilaian bergantung pada sebuah metodologi yang mengukur seberapa besar sebuah laporan menerapkan Global Reporting Initiative (GRI) Standard Guidelines dalam laporannya.

GRI sendiri merupakan organisasi yang menyediakan kerangka kerja untuk pelaporan keberlanjutan yang dapat diadopsi oleh semua jenis organisasi di semua negara.

Direktur Keuangan BPJS Ketenagakerjaan Evi Afiatin menuturkan bahwa pencapaian ini merupakan pengakuan institusi independen terhadap komitmen BPJS Ketenagakerjaan untuk mendukung tercapainya tujuan inisiatif SDGs, seperti mengurangi kemiskinan, menjamin dan meningkatkan kesejahteraan penduduk, mendukung perkembangan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif, lapangan kerja yang penuh dan produktif, serta untuk terus berupaya meningkatkan penyajian laporan keuangan dan laporan berkelanjutan yang transparan serta memenuhi standar global.

“Penghargaan ini adalah hasil dari proses penyusunan yang panjang dan penuh tantangan. Saya memberikan apresiasi atas kerja keras tim yang terlibat dalam proses pembuatan Integrated Report ini yang merupakan gabungan dari financial report dan sustainability report,” ujar Evi.

Ia menambahkan, integrated report itu diharapkan meningkatkan kultur integrated thinking dan meninggalkan kultur silo di institusi tersebut, menghasilkan nilai tambah tak hanya terhadap nilai ekonomi, tapi juga nilai sosial, dan lingkungan.

Sementara itu ketua NCSR Ali Darwin mengungkapkan, setidaknya ada tiga sinyal yang dapat ditangkap dari laporan keberlanjutan. Pertama kinerja triple bottom line (ekonomi, lingkungan, dan sosial) perusahaan. Kedua dampak lingkungan dan sosial dari aktivitas perusahaan dan ketiga pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs). (cnn)

Share this:

  • Click to share on X (Opens in new window) X
  • Click to share on Facebook (Opens in new window) Facebook
Previous Post

Kejar Target, Konsumsi Ikan per Kapita Baru Capai 50,49 Kg

Next Post

Kuota BBM di Indonesia Timur Jadi Perhatian BPH Migas

Keuangan Negara Indonesia

Keuangan Negara Indonesia

Keuangan Negara provides the latest economic, business, e-commerce, start-up, stock market, financial and all entrepeneur news from around Indonesia.

Next Post

Kuota BBM di Indonesia Timur Jadi Perhatian BPH Migas

Discussion about this post

Stay Connected

Plugin Install : Widget Tab Post needs JNews - View Counter to be installed
  • Trending
  • Comments
  • Latest

jats

2024-04-29

january effect

2024-04-29

joint venture

2024-04-29

jibor

2024-04-29

Recent News

jats

2024-04-29

january effect

2024-04-29

joint venture

2024-04-29

jibor

2024-04-29

Tentang Keuangan Negara

Keuangan Negara menyajikan berita terbaru keuangan negara, ekonomi, bisnis, e-commerce, start-up, finansial, dan entrepreneur yang bersumber dari berbagai situs dan narasumber resmi

Follow Us

Menjadi Penulis

Keuangan Negara membuka kesempatan kepada siapapun dengan latar belakang apapun untuk bergabung menjadi kontributor.

Bagi yang ingin bergabung menulis, kirimkan contoh artikelnya ke email redaksi@keuangannegara.id

Untuk informasi lebih lanjut, silahkan kunjungi halaman berikut ini.

Telusuri Berdasarkan Kategori

  • a
  • Artikel
  • b
  • Bisnis
  • BUMN & BUMD
  • c
  • d
  • Daerah
  • Daftar
  • Dasar Pengetahuan
  • e
  • E-commerce
  • Ekonomi
  • f
  • Finansial
  • g
  • h
  • Hot News
  • Hukum
  • i
  • Internasional
  • Investasi
  • j
  • Nasional
  • Pemeriksaan
  • Pengadilan
  • Tanya & Jawab
  • Tentang Kami
  • Menjadi Penulis
  • Pedoman Media Siber
  • Hubungi Kami
  • Advertising

© 2017 Keuangan Negara

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In
No Result
View All Result
  • Hot News
  • Internasional
  • Nasional
  • Daerah
  • BUMN & BUMD
  • Ekonomi
    • Bisnis
    • E-commerce
    • Finansial
  • Hukum
    • Daftar
    • Pemeriksaan
    • Pengadilan
  • Investasi
  • Dasar Pengetahuan
  • Login

© 2017 Keuangan Negara