BPJS Kesehatan Bangun Sistem Cegah Kecurangan Program JKN-KIS

[responsivevoice_button voice=”Indonesian Female” buttontext=”Baca Artikel”]

KeuanganNegara.id -BPJS Kesehatan membangun siklus pencegahan kecurangan yang diterapkan dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS), meliputi tindakan preventif, tindakan deteksi terhadap potensi kecurangan, dan tindakan penanganan.

Direktur Pengawasan, Pemeriksaan, dan Hubungan Antar Lembaga BPJS Kesehatan Bayu Wahyudi mengatakan, hal itu dilakukan menyusul Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, di mana pihaknya diamanahkan membangun sistem pencegahan kecurangan secara terstruktur dan komprehensif.

Saat ini, BPJS Kesehatan disebut terus mengembangkan sistem teknologi informasi untuk mencegah dan mendeteksi berbagai indikasi potensi kecurangan berdasarkan hasil audit klaim, analisi data review pemanfaatan, serta laporan whistle blower. Selain itu, membentuk unit kerja bidang Manajemen Utilisasi dan Anti Fraud, membentuk Tim Pencegahan Kecurangan di seluruh cabang, serta mendorong Dinas Kesehatan di kabupaten dan kota, juga fasilitas kesehatan untuk membentuk tim serupa.

Bayu menjelaskan, dalam kenyataannya pencegahan kecurangan tidak dapat dilakukan sendiri oleh BPJS Kesehatan. Berkolaborasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kementerian Kesehatan, BPJS Kesehatan membentuk Tim Bersama Penanganan Kecurangan JKN sejak 2017. Menurutnya, tugas BPJS Kesehatan adalah memastikan pelayanan yang diberikan oleh fasilitas kesehatan sesuai dengan klaim yang ditagihkan, dan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

“Standar kendali mutu dan kendali biaya tentu sangat membantu pencegahan kecurangan, sebab dari standar tersebut dapat ditelusuri tindakan mana yang mengarah pada potensi kecurangan. Oleh karena itu, jika kendali mutu dan kendali biaya berjalan baik, risiko potensi kecurangan pun bisa diminimalisir,”

“Selain itu penetapan standar pelayanan kesehatan sesuai dengan rekomendasi hasil kajian KPK atas Dana Jaminan Sosial (DJS) Kesehatan juga perlu segera dilakukan,” kata Bayu.

Ia menambahkan, apabila hasil investigasi membuktikan adanya tindakan kecurangan, BPJS Kesehatan tidak akan membayarkan klaim terkait. Demikian juga jika ditemukan kelebihan pembayaran klaim yang telah dibayarkan, akan diharuskan untuk dikembalikan atau diperhitungkan dalam tagihan berikutnya, atau diselesaikan secara hukum.

“BPJS Kesehatan juga dapat tidak memperpanjang kontrak kerja sama sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian kerjasama dan dilaporkan pada Dinas Kesehatan dan Asosiasi Fasilitas Kesehatan setempat,” ungkap Bayu.(msn)