Keuangan Negara
  • Hot News
  • Internasional
  • Nasional
  • Daerah
  • BUMN & BUMD
  • Ekonomi
    • Bisnis
    • E-commerce
    • Finansial
  • Hukum
    • Daftar
    • Pemeriksaan
    • Pengadilan
  • Investasi
  • Dasar Pengetahuan
No Result
View All Result
  • Hot News
  • Internasional
  • Nasional
  • Daerah
  • BUMN & BUMD
  • Ekonomi
    • Bisnis
    • E-commerce
    • Finansial
  • Hukum
    • Daftar
    • Pemeriksaan
    • Pengadilan
  • Investasi
  • Dasar Pengetahuan
  • Login
  • Register
No Result
View All Result
Keuangan Negara
No Result
View All Result
Home Nasional

BPK Tegur Pemerintah soal Revaluasi Aset dalam LKPP

Keuangan Negara IndonesiabyKeuangan Negara Indonesia
2020-03-30
inNasional
Reading Time: 1 min read
AA
0
Share on FacebookShare on TwitterShare on WhatsApp

KeuanganNegara.id-Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menegur pemerintah untuk memasukkan seluruh komponen penting yang disajikan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP). Misalnya, hasil penilaian kembali barang milik negara atau revaluasi aset BMN.

“Masih ada kelemahan dalam penyajian LKPP yang perlu ditindaklanjuti pemerintah, di antaranya terkait revaluasi aset,” ujar Ketua BPK Agung Firman Sampurna dalam keterangan resmi.

Hal itu perlu mengingat revaluasi aset membuat total aset pemerintah melonjak. Pada 2019 saja, total aset pemerintah tercatat Rp6.007 triliun atau naik 211 persen apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, yaitu Rp1.931 triliun.

Aset tetap yang direvaluasi itu mengalami kenaikan nilai wajar sebesar Rp4.141 triliun dari nilai buku sebelum revaluasi sebesar Rp1.539 triliun.

“Karenanya, revaluasi aset menjadi catatan yang perlu diperhatikan dalam penyajian LKPP 2019,” imbuh Firman.

LKPP 2019 merupakan konsolidasi dari Laporan Keuangan Kementerian dan Lembaga dan Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN). Kendati masih ada kekurangan, BPK mengapresiasi laporan disampaikan dengan tepat waktu.

Pemeriksaan LKPP merupakan mandatori yang dilakukan setiap tahun dan melibatkan pemeriksa dari Auditorat Keuangan Negara I sampai VII. Penyampaian laporan tetap dilakukan di tengah pandemi virus corona dan kebijakan bekerja dari rumah (work from home).

Dalam rangka memberi informasi lebih utuh mengenai tata kelola keuangan negara, hasil pemeriksaan LKPP tahun ini juga dilengkapi dengan dua suplemen. Yaitu, kajian atas desentralisasi fiskal untuk mengukur tingkat kemandirian fiskal daerah.

Kemudian, kajian atas kesinambungan fiskal untuk mengukur tingkat ketahanan dan keberlangsungan atas tata kelola fiskal.

Dalam rapat, Menteri Keuangan Sri Mulyani merespons bahwa komponen LKPP 2019 terdiri dari Laporan Realisasi APBN, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Arus Kas, Laporan Operasional, Neraca, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan. (cnn)

Share this:

  • Click to share on Twitter (Opens in new window)
  • Click to share on Facebook (Opens in new window)
Previous Post

Bulog Jamin Stok Pangan di Tengah Wacana Karantina Wilayah

Next Post

Corona, Bank Sentral China Pangkas Suku Bunga Jadi 2,2 Persen

Keuangan Negara Indonesia

Keuangan Negara Indonesia

Keuangan Negara provides the latest economic, business, e-commerce, start-up, stock market, financial and all entrepeneur news from around Indonesia.

Next Post

Corona, Bank Sentral China Pangkas Suku Bunga Jadi 2,2 Persen

Discussion about this post

Stay Connected

  • Trending
  • Comments
  • Latest

Gaji Terusan

2018-04-26

Siklus Anggaran

2018-04-26

Menu-menu pada Aplikasi OM-SPAN

2018-04-26

Laporan Operasional

2018-04-26

Kenapa Anda Baru Ribut Soal Utang Indonesia Sekarang? 42 Tahun Anda Kemana?

0

Jokowi Targetkan Kemudahan Berbisnis 40 Besar Dunia Tahun 2019

0

Presiden Jokowi: APBN-P 2017, Prioritaskan Program Yang Berdampak Langsung Bagi Masyarakat

0

Menkeu: Capai Target Sekaligus Jaga Iklim Bisnis

0

Kemenkeu Sebut Program Tapera Bisa Diikuti Peserta yang Punya Rumah

2021-06-30

Ramalan BI soal Tapering Off The Fed dan Siasat Mengantisipasinya

2021-06-30

OJK Pastikan Pinjol Legal Tidak Bisa Akses Kontak dan Galeri HP Debitur

2021-06-30

SKK Migas: Tujuh Proyek Hulu Migas Senilai Rp 21,12 Triliun Rampung

2021-06-30

Recent News

Kemenkeu Sebut Program Tapera Bisa Diikuti Peserta yang Punya Rumah

2021-06-30

Ramalan BI soal Tapering Off The Fed dan Siasat Mengantisipasinya

2021-06-30

OJK Pastikan Pinjol Legal Tidak Bisa Akses Kontak dan Galeri HP Debitur

2021-06-30

SKK Migas: Tujuh Proyek Hulu Migas Senilai Rp 21,12 Triliun Rampung

2021-06-30

Tentang Keuangan Negara

Keuangan Negara menyajikan berita terbaru keuangan negara, ekonomi, bisnis, e-commerce, start-up, finansial, dan entrepreneur yang bersumber dari berbagai situs dan narasumber resmi

Follow Us

Menjadi Penulis

Keuangan Negara membuka kesempatan kepada siapapun dengan latar belakang apapun untuk bergabung menjadi kontributor.

Bagi yang ingin bergabung menulis, kirimkan contoh artikelnya ke email [email protected]

Untuk informasi lebih lanjut, silahkan kunjungi halaman berikut ini.

Telusuri Berdasarkan Kategori

  • Artikel
  • Bisnis
  • BUMN & BUMD
  • Daerah
  • Daftar
  • Dasar Pengetahuan
  • E-commerce
  • Ekonomi
  • Finansial
  • Hot News
  • Hukum
  • Internasional
  • Investasi
  • Nasional
  • Pemeriksaan
  • Pengadilan
  • Tanya & Jawab
  • Tentang Kami
  • Menjadi Penulis
  • Pedoman Media Siber
  • Hubungi Kami
  • Advertising

© 2017 Keuangan Negara

No Result
View All Result
  • Hot News
  • Internasional
  • Nasional
  • Daerah
  • BUMN & BUMD
  • Ekonomi
    • Bisnis
    • E-commerce
    • Finansial
  • Hukum
    • Daftar
    • Pemeriksaan
    • Pengadilan
  • Investasi
  • Dasar Pengetahuan
  • Login
  • Sign Up

© 2017 Keuangan Negara

Welcome Back!

Sign In with Facebook
Sign In with Google
OR

Login to your account below

Forgotten Password? Sign Up

Create New Account!

Sign Up with Facebook
Sign Up with Google
OR

Fill the forms below to register

All fields are required. Log In

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In