🔊 Baca Artikel

KeuanganNegara.id -Direktur Utama Badan Urusan Logistik (Bulog) Budi Waseso mengatakan bahwa ada oknum pedagang yang sengaja mencampurkan beras kualitas tak layak konsumsi ke beras bantuan sosial (bansos) pemerintah.

Hal itu diungkapkan Budi Waseso (Buwas) menanggapi munculnya suara-suara yang menyatakan beras bansos yang disalurkan ke masyarakat berkualitas buruk.

Buwas memastikan beras yang didistribusikan kepada keluarga penerima manfaat (KPM) memiliki kualitas premium meski menggunakan karung bertuliskan medium.

“Itu suara yang disampaikan oleh orang-orang yang tidak ingin Bulog eksis. Memang ada beras Thailand yang kita salurkan, dan beras itu premium karena yang rusak 5 persen dan rasanya bagus,” katanya di Jakarta.

“Karena orang-orang yang berbicara itu bukan orang yang menerima. Faktanya bagi orang yang menerima bilang ini bagus. Kalau ada kepentingan dagang pastinya menilai ini negatif,” sambung Buwas.

Adanya temuan beras bansos tak layak konsumsi tersebut, Bulog dengan sigap langsung menggantinya. Sekaligus akan menelusuri sumbernya. Karena Buwas memastikan, beras yang didistribusikan selalu melalui proses pengecekan terlebih dahulu.

Bahkan kini, Perum Bulog telah memiliki mesin rice to rice yang mampu memproses beras lokal petani yang diserap layak konsumsi tanpa kutu dan berbau.

“Seperti menemukan beras ada satu kutu saja langsung kita ganti. Setelah itu kita telusuri dari mana kutu itu. Kita harus menyajikan kualitas pangan khususnya beras sehingga ada satu sistem yang dibangun secara rice to rice. Jangankan kutu, telurnya (kutu) saja enggak ada,” katanya.

Seperti diketahui, pemerintah telah menyalurkan bansos beras kepada 3,25 juta keluarga penerima manfaat (KPM) yang terdampak pandemi virus corona (Covid-19) di wilayah Jabodetabek. Distribusinya tersebut dilakukan sejak 1-15 Juni 2020.

Tak lama lagi, 10 juta KPM di seluruh Indonesia akan menerima bansos beras dari pemerintah sebanyak 15 kilogram (kg) per KPM. Saat ini, Bulog sedang menantikan surat penugasan distribusi dari Menteri Sosial Juliari Batubara.(msn)