Keuangan Negara
  • Hot News
  • Internasional
  • Nasional
  • Daerah
  • BUMN & BUMD
  • Ekonomi
    • Bisnis
    • E-commerce
    • Finansial
  • Hukum
    • Daftar
    • Pemeriksaan
    • Pengadilan
  • Investasi
  • Dasar Pengetahuan
No Result
View All Result
  • Hot News
  • Internasional
  • Nasional
  • Daerah
  • BUMN & BUMD
  • Ekonomi
    • Bisnis
    • E-commerce
    • Finansial
  • Hukum
    • Daftar
    • Pemeriksaan
    • Pengadilan
  • Investasi
  • Dasar Pengetahuan
  • Login
No Result
View All Result
Keuangan Negara
No Result
View All Result
Home Nasional

Diplomasi RI di PBB Lawan Tuduhan Vanuatu Mengenai Papua

Keuangan Negara Indonesia by Keuangan Negara Indonesia
2020-09-28
in Nasional
Reading Time: 4 mins read
A A
0
Share on FacebookShare on TwitterShare on WhatsApp

[responsivevoice_button voice=”Indonesian Female” buttontext=”Baca Artikel”]

KeuanganNegara.id -Ada peristiwa menarik dalam sidang umum PBB pada Minggu (27/9). Penyebabnya, Perdana Menteri Vanuatu, Bob Loughman, menyinggung masalah Papua.

Loughman mengatakan, sampai dengan saat ini masih ditemukan banyak pelanggaran HAM di Papua.

“Di wilayah kami masyarakat asli Papua Barat terus menderita akibat pelanggaran HAM,” kata Loughman dalam pidatonya.

Perdana Menteri Republik Vanuatu Bob Loughman di sidang umum PBB. Foto: Youtube/United Nation

 

Bukan tanpa sebab Loughman menyinggung Papua di sidang umum PBB. Sebab ia mengatakan masalah Papua kini sudah menjadi perhatian khusus negara di Pasifik.

Selain itu Loughman mengatakan, pemimpin negara Pasifik sudah menyerukan agar Indonesia mengizinkan Dewan HAM PBB mengunjungi Papua. Hanya saja ia mengatakan seruan itu tidak pernah mendapat respons Pemerintah Indonesia.

“Tahun lalu pemimpin Forum Kepulauan Pasifik menyerukan Indonesia untuk mengizinkan Dewan Ham PBB untuk mengunjungi provinsi Papua Barat,” kata Loughman.

Pelabuhan di Vanuatu. Foto: Pixabay

Sekilas Mengenai Negara Vanuatu

Vanuatu merupakan negara kecil di Pasifik Selatan. Negara itu mempunyai luas wilayah 12.189 kilometer persegi dan populasi penduduk 270 ribu jiwa.

Vanuatu juga sebenarnya sudah sering menyinggung masalah Papua. Bahkan mereka juga mendukung kemerdekaan Papua dari Indonesia.

Sebagai buktinya, pada 2017 lalu Sekretaris Parlemen di Kantor Perdana Menteri Vanuatu, Johny Koanapo, menegaskan mereka akan terus menyoroti permasalahan yang terjadi di Papua.

“Isu Papua akan tetap menjadi yang paling utama dalam agenda politik Vanuatu,” kata Koanapo.

Vanuatu sudah menggunakan banyak untuk menarik dukungan dan perhatian dunia soal isu Papua. Hampir setiap tahun mereka menyuarakan masalah Papua di berbagai forum PBB, salah satunya dalam sidang umum.

Mereka juga merongrong Indonesia dengan menyelundupkan tokoh separatis Papua, Benny Wenda, ke kantor Komisi Tinggi PBB untuk HAM (KTHAM).

Suasana usai gempa di Papua Nugini. Foto: Milton Kwaipo/Caritas Australia via Reuters

 

Vanuatu Dinilai Tidak Representasikan Indonesia

Pernyataan Loughman soal masalah di Papua kemudian direspons oleh diplomat perwakilan Indonesia di PBB, Silvany Austin Pasaribu melalui hak jawab. Ia menegaskan Vanuatu bukan representasi masyarakat Papua.

“Saya bingung, bagaimana suatu negara dapat mencoba untuk mengajari negara lain sementara kehilangan inti dari seluruh prinsip dasar Piagam PBB?” kata Silvany.

“Melakukan apa yang benar berarti menghormati prinsip-prinsip tidak campur tangan dalam urusan dalam negeri negara lain dan melakukan apa yang benar, untuk menghormati kedaulatan dan Integritas wilayah negara lain. Ya, sebelum anda melakukan hal itu, tolong jangan mencermati negara lain,” tambah dia.

Selain itu Silvany juga membahas mengenai konvensi internasional tentang penghapusan diskriminasi rasial, yang belum ditandatangani oleh Vanuatu hingga saat ini.

Ia kembali menegaskan Papua dan Papua Barat merupakan bagian tak terpisahkan dari Indonesia.

“Indonesia akan terus berjuang melawan advokasi separatisme di balik kekhawatiran soal Hak Asasi Manusia. Papua dan Papua Barat adalah bagian tidak terpisahkan dari Indonesia sejak 1945. Hal ini sudah secara formal didukung PBB dan komunitas global sejak puluhan tahun lalu,” tegas dia.

Sosok Silvany Pasaribu Diplomat Muda Indonesia yang ‘Melawan’ Vanuatu

Pernyataan sigap yang disampaikan oleh Silvany membuat banyak masyarakat bertanya. Lalu siapakah Silvany Pasaribu?

Berdasarkan keterangan dari website Kemlu.go.id, Silvany saat ini menjabat sebagai Sekretaris Kedua Fungsi Ekonomi untuk Perutusan Tetap Republik Indonesia untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa di New York, AS.

Sebelum itu, Silvany pernah menjabat sebagai Atase Kedutaan RI di Inggris.

Sementara di akun LinkedIn-nya, Silvany mencantumkan ia menempuh jurusan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran, kemudian melanjutkan sekolah dinas luar negeri. Setelah itu Silvany melanjutkan pendidikan master di University of Sydney.(msn)

Share this:

  • Click to share on Twitter (Opens in new window)
  • Click to share on Facebook (Opens in new window)
Previous Post

Menlu Retno: Uji Klinis Vaksin Corona Sinovac Lancar, Tak Ada Efek Berat

Next Post

Airlangga Bicara Skema Vaksin Corona untuk Nakes hingga Penerima Bantuan

Keuangan Negara Indonesia

Keuangan Negara Indonesia

Keuangan Negara provides the latest economic, business, e-commerce, start-up, stock market, financial and all entrepeneur news from around Indonesia.

Next Post

Airlangga Bicara Skema Vaksin Corona untuk Nakes hingga Penerima Bantuan

Discussion about this post

Stay Connected

  • Trending
  • Comments
  • Latest

Gaji Terusan

2018-04-26

Siklus Anggaran

2018-04-26

Laporan Operasional

2018-04-26

Menu-menu pada Aplikasi OM-SPAN

2018-04-26

Kenapa Anda Baru Ribut Soal Utang Indonesia Sekarang? 42 Tahun Anda Kemana?

0

Jokowi Targetkan Kemudahan Berbisnis 40 Besar Dunia Tahun 2019

0

Presiden Jokowi: APBN-P 2017, Prioritaskan Program Yang Berdampak Langsung Bagi Masyarakat

0

Menkeu: Capai Target Sekaligus Jaga Iklim Bisnis

0

Kemenkeu Sebut Program Tapera Bisa Diikuti Peserta yang Punya Rumah

2021-06-30

Ramalan BI soal Tapering Off The Fed dan Siasat Mengantisipasinya

2021-06-30

OJK Pastikan Pinjol Legal Tidak Bisa Akses Kontak dan Galeri HP Debitur

2021-06-30

SKK Migas: Tujuh Proyek Hulu Migas Senilai Rp 21,12 Triliun Rampung

2021-06-30

Recent News

Kemenkeu Sebut Program Tapera Bisa Diikuti Peserta yang Punya Rumah

2021-06-30

Ramalan BI soal Tapering Off The Fed dan Siasat Mengantisipasinya

2021-06-30

OJK Pastikan Pinjol Legal Tidak Bisa Akses Kontak dan Galeri HP Debitur

2021-06-30

SKK Migas: Tujuh Proyek Hulu Migas Senilai Rp 21,12 Triliun Rampung

2021-06-30

Tentang Keuangan Negara

Keuangan Negara menyajikan berita terbaru keuangan negara, ekonomi, bisnis, e-commerce, start-up, finansial, dan entrepreneur yang bersumber dari berbagai situs dan narasumber resmi

Follow Us

Menjadi Penulis

Keuangan Negara membuka kesempatan kepada siapapun dengan latar belakang apapun untuk bergabung menjadi kontributor.

Bagi yang ingin bergabung menulis, kirimkan contoh artikelnya ke email [email protected]

Untuk informasi lebih lanjut, silahkan kunjungi halaman berikut ini.

Telusuri Berdasarkan Kategori

  • Artikel
  • Bisnis
  • BUMN & BUMD
  • Daerah
  • Daftar
  • Dasar Pengetahuan
  • E-commerce
  • Ekonomi
  • Finansial
  • Hot News
  • Hukum
  • Internasional
  • Investasi
  • Nasional
  • Pemeriksaan
  • Pengadilan
  • Tanya & Jawab
  • Tentang Kami
  • Menjadi Penulis
  • Pedoman Media Siber
  • Hubungi Kami
  • Advertising

© 2017 Keuangan Negara

No Result
View All Result
  • Hot News
  • Internasional
  • Nasional
  • Daerah
  • BUMN & BUMD
  • Ekonomi
    • Bisnis
    • E-commerce
    • Finansial
  • Hukum
    • Daftar
    • Pemeriksaan
    • Pengadilan
  • Investasi
  • Dasar Pengetahuan
  • Login

© 2017 Keuangan Negara

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In