🔊 Baca Artikel

KeuanganNegara.id -Pemerintah bersiap melaksanakan progam vaksin virus corona. Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengatakan pemerintah akan membangun sistem satu data untuk validasi penerima vaksin.

Ia memastikan, data pribadi setiap masyarakat tidak akan tersebar karena sifatnya rahasia. Apalagi sistem tersebut hanya dioperasikan oleh perusahaan pelat merah, yaitu PT Telekomunikasi Indonesia Tbk dan PT Bio Farma. Keduanya berfungsi sebagai agregator supata data penerima vaksin bisa terekam dengan baik.

“Namanya data pribadi itu tidak bisa jadi domain publik atau milik sebuah perusahaan. Ini kerahasiaanya dijaga sejak awal,” kata Erick yang juga merupakan Ketua Pelaksana Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, dalam konferensi pers virtual pada Selasa (24/11).

Ia mengatakan program vaksinasi dimulai 2021 melalui pengadaan barang dari produsen vaksin dunia maupun lewat pengembangan di dalam negeri. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 99 tentang Pengadaan Vaksin, kewenangan soal jumlah pengadaan vaksin diputuskan oleh Kementerian Kesehatan.

Meski begitu, belum semua masyarakat diberikan vaksin karena pemerintah memprioritaskan 67% penduduk dalam program ini. “Sekedar informasi, memang target awal usia 18-59 tahun yang akan divaksinasikan. Tapi ini target awal, bukan menjadi menyeluruh. Jadi 67% yang akan jadi target utama,” katanya.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Digital Health Care Bio Farma Soleh Ayubi mengatakan pengadaan dan produksi vaksin Covid-19 merupakan langkah awal dari program imunisasi. Ada beberapa proses penting yang harus dilaksanakan pemerintah dalam menjalankan program itu.

Setelah vaksin diproduksi, pemerintah akan mengalokasikan vaksin menjadi dua skema, yaitu vaksin gratis yang diberikan oleh pemerintah dan vaksin berbayar dalam program mandiri. Masing-masing program tersebut, ada tahapan berupa distribusi dan pendaftaran vaksin.

Kemudia dilanjutkan dengan layanan vaksinasi. Setelah itu, data dari masing-masing program akan diintegrasikan dan dibuat dalam bentuk laporan. Tujuannya untuk memverifikasi dan menentukan keputusan lanjutan berdasarkan hasil vaksinasi yang telah berjalan.

“Rangkaian proses itu bukan sesuatu yang mudah. Prosesnya akan melibatkan banyak pihak, mulai dari BUMN farmasi, distributor vaksin yang berkolaborasi dengan penyedia layanan vaksinasi seperti klinik, puskesmas, apotek, rumah sakit, dan banyak pihak lain,” kata Soleh.

Kompleksitas tersebut juga terlihat dari jumlah masyarakat yang akan diberi vaksin virus corona dalam waktu yang relatif singkat. Proses tersebut perlu mengikuti regulasi BPOM, Kementerian Kesehatan, Kominfo, dan perlu dukungan dari TNI dan Polri juga.

Dengan proses yang rumit, Soleh mengatakan pihaknya membutuhkan teknologi yang mampu mempermudah proses vaksinasi. Terutama untuk proses-proses yang sebelumnya dilaksanakan secara manual.

“Dengan teknologi ini, kita juga ingin mempercepat proses, seperti pendaftaran dan verifikasi agar bisa dilakukan secara cepat,” kata dia.

Selain itu, kehadiran teknologi pun diharapkan bisa menghindari kesalahan. Sehingga kualitas vaksin meingkat.

Direktur Digital Business Telkom Fajrin Rasyid mengatakan sistem informasi pelaksanaan vaksinasi Covid-19 dibangun dengan mengintegrasikan data dari berbagai sumber, mulai dari kementerian, lembaga, dan juga operator telekomunikasi. Tujuannya untuk validasi calon penerima vaksin.

Fajrin mengatakan, pihaknya dalam proses membangun dashboard filtering untuk menentukan daerah prioritas dan penduduk prioritas penerima vaksinasi. Selain itu, dashboard tersebut berfungsi untuk penyesuaian data ketersediaan vaksin, perencanaan distribusi, dan sasaran vaksinasi.

“Kami juga tengah membangun aplikasi pendaftaran, baik lewat aplikasi, SMS, dan tools untuk verifikasi di lapangan oleh Babinsa dan Babinkamtibmas,” kata Fajrin.

Sistem informasi yang sedang dibangun itu juga rencananya bisa digunakan untuk memonitor produksi, pengiriman vaksin, jumlah vaksin, dan mencocokkan kebutuhan vaksin di seluruh Indonesia. Nantinya, sistem itu bisa digunakan untuk memberikan laporan hasil vaksinasi sebagai kontrol harian masyarakat yang telah divaksin serta efek sampingnya.

Di sisi lain, para pakar kesehatan terus-menerus mengampanyekan vaksinasi kepada masyarakat luas. Pasalnya, imunisasi masih menjadi cara paling ampuh dalam mencegah penyebaran penyakit menular dan berbahaya seperti Covid-19.

Dokter Spesialis Anak, dr. Endah Citraresmi, Sp.A (K), dari Yayasan Orang Tua Peduli mengatakan vaksinasi akan membuat seseorang memiliki kekebalan tubuh sehingga tidak perlu melalui fase sakit saat diserang virus atau bakteri tertentu. Hal itu tentu berbeda dengan kekebalan alami tubuh yang muncul setelah seseorang diserang penyakit.

Pada kondisi tersebut, perlu ada fase sakit dulu sampai akhirnya sembuh dan kebal. Dengan kondisi tersebut, Endah menghimbau kepada masyarakat agar tidak mudah percaya pada informasi tidak benar mengenai vaksin.

Vaksin yang sudah beredar psti dijamin keamanannya. Pasalnya, proses produksi vaksin telah melalui tahapan-tahapan yang sesuai prosedur keamanan. Dimulai dari pra uji klinik pada hewan, dilanjutkan dengan tiga tahap uji klinik pada manusia, hingga akhirnya mendapat izin penggunaan dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

Saat vaksin beredar di masyarakat, BPOM dan Komisi Nasional Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (Komnas KIPI) tetap dan terus memantau vaksin tersebut. “Pada intinya, tidak ada pemerintah manapun yang mau mengorbankan warga negaranya. Semua negara baik negara maju maupun negara berkembang membuat vaksin. Sebenarnya negara sudah menjamin keamanan vaksin, bahkan negara tetap aktif memantau keamanan vaksin untuk melindungi warga negaranya,” kata Endah.

Meski begitu, masyarakat tetap harus menjalankan protokol kesehatan jika vaksin virus corona sudah tersedia. Dengan begitu, masyarakat memiliki perlindungan ganda dari Covid-19. Adapun protokol kesehatan yang wajib dilaksanakan terdiri dari menggunakan masker, mencuci tangan dengan sabun, serta menjaga jarak. (msn)