“Tidak ada (tambangan kuota FLPP). Program kan sudah jalan dan akan berakhir. Kami evaluasi di mana lemahnya (skema FLPP) agar ke depan lebih baik,” ujar Wempi, saat ditemui di Jakarta, Sabtu (16/11).

Menurut Wempi, pengembang mengeluhkan kuota rumah subsidi yang terbatas di tengah tingginya permintaan. Hingga Oktober 2019, menurut dia, realisasi penyaluran FLPP mencapai 68.602 unit atau senilai Rp 6,62 triliun.

Padahal dalam APBN 2019, pemerintah memberikan jatah FLPP untuk 69,9 ribu unit dengan alokasi anggaran mencapai Rp 5,2 triliun.

“Masyarakat memang saat ini sangat tertarik dengan penyediaan rumah yang lebih murah oleh pemerintah, tapi alokasinya terbatas. Ke depan kami evaluasi sehingga jumlah rumah yang diberikan subsidi lebih banyak dengan anggaran yang ada,” jelas dia.

Sebelumnya, pemerintah berencana menambah alokasi anggaran FLPP tahun ini sebesar Rp 2 triliun. Anggaran tersebut diperkirakan dapat menambah kuota rumah subsidi sebanyak 20-3o ribu unit.

Wempi menambahkan, pemerintah akan mengalokasikan anggaran sebesar Rp 11 triliun guna memfasilitasi pembangunan 102.500 unit rumah subsidi pada tahun depan.

Sementara itu, Survei Harga Properti Residensial yang dirilis Bank Indonesia mengindikasikan pertumbuhan harga properti pada kuartal II 2019 melambat seperti terlihat dalam grafik di bawah ini. Namun, pertumbuhan harga rumah tipe kecil lebih baik dibandingkan tipe menengah dan besar. (katadata)