Hingga 2023, Erick Thohir Dorong 10 BUMN untuk IPO

[responsivevoice_button voice=”Indonesian Female” buttontext=”Baca Artikel”]

KeuanganNegara.id -Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mendorong perusahaan yang berada di bawah naungannya untuk segera menyelenggarakan penawaran umum perdana atau initial public offering (IPO). Hal tersebut untuk meningkatkan kontribusi yang lebih besar bagi negara.

Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan setidaknya 10 perusahaan pelat merah akan melakukan IPO dalam dua tahun ke depan. “Sampai 2023 minimum 10 BUMN akan go public dan market-nya sangat besar,” kata Erick dalam acara peluncuruan IDX-BUMN MES 17, di Jakarta, Kamis (29/4).

Dalam 10 tahun terakhir, Erick menyebut, BUMN sudah memberikan kontribusi yang besar kepada negara. Khusus dari pajak saja, kontribusi BUMN untuk pendapatan negara mencapai Rp 3.208 triliun. Selain itu, BUMN juga menyumbang pendapatan dari dividen hingga Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Menurut Erick, IPO ini juga merupakan bagian dari transformasi yang dilakukan oleh BUMN. Erick menilai, transformasi bisa membuat BUMN bersaing di pasar terbuka. Dengan demikian, BUMN bisa menjadi tulang punggung bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Dalam kesempatan yang berbeda, Direktur Penilai Perusahaan Bursa Efek Indonesia (BEI), I Gede Nyoman Yetna, mengatakan IPO BUMN akan mendatangkan manfaat bagi berbagai pihak.

Dari sisi perusahaan, IPO dapat membantu BUMN untuk memperoleh pendanaan yang berkelanjutan, menciptakan kemandirian perusahaan, meningkatkan profitabilitas serta efisiensi, dan juga memperkuat tata kelola perusahaan. Selain itu, IPO BUMN juga memberikan manfaat bagi Pasar Modal.

“Bagi Pasar Modal, IPO BUMN juga dapat meningkatkan likuiditas pasar modal dan menambah opsi sarana investasi bagi para investor pasar modal,” kata Nyoman.

Bagi pemerintah, Nyoman menambahkan, semakin banyaknya BUMN yang menjadi perusahaan publik diharapkan akan semakin meningkatkan kinerja perusahaan. Hal ini tentunya akan meningkatkan kontribusi terhadap APBN dalam bentuk dividen dan pajak bagi negara.