KeuanganNegara.id-Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan merilis Kartu Prakerja sekitar dua sampai tiga bulan ke depan atau sekitar Januari atau Februari 2020. Kartu akan dirilis bila peraturan presiden (perpres) sudah ditandatangani.
Hal ini disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto usai rapat terbatas di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta.
“Launching-nya kami persiapkan dalam dua sampai tiga bulan, akan di-launchingsesudah perpres ditandatangani,” ucap Airlangga kepada awak media.
Rencananya, kata Airlangga, akan ada tiga perpes yang diterbitkan untuk pelaksanaan program Kartu Prakerja. Beleid hukum itu berupa aturan soal petugas pelaksana proyek (Project Manager Office/PMO), pelaksanaan program Kartu Prakerja, serta pengaturan syarat dan kriteria penerima program kartu.
“Sehingga bagi yang mendaftar di kota besar maupun di kota kecil kesempatan untuk ikutnya sama,” ujarnya.”Yang eligible(berhak menerima kartu) adalah mereka yang usianya sesuai dengan UU Ketenagakerjaan, di atas 18 tahun dan sedang tidak sekolah,” tuturnya.
Airlangga menjelaskan Kartu Prakerja akan menyasar dua juta penerima. Penerima itu terbagi atas dua kelompok, yaitu sebanyak 1,5 juta penerima yang mendaftar secara digital melalui situs perekrutan program.
Sisanya, sebanyak 500 ribu penerima akan dijaring secara manual melalui pendaftaran langsung. Misalnya di Balai Latihan Kerja (BLK) dan pusat pelatihan yang dimiliki oleh kementerian/lembaga dan swasta.
Namun, ia memastikan lembaga pelatihan yang bisa ikut serta hanyalah lembaga yang memiliki akreditasi tinggi. Kemudian, pemerintah juga akan menerapkan mekanisme kuota bagi penerima Kartu Pra Kerja.
Lalu, pelatihan yang diberikan berupa keterampilan yang bisa dipilih langsung oleh penerima Kartu Prakerja. Misalnya, ingin mengikuti kursus barista ataucoding.
Pemerintah tinggal menyodorkan paket pelatihan yang bisa diikuti. Misalnya, pelatihan barista hanya satu minggu, sementara untukcodingmencapai tiga sampai enam bulan.
Sementara untuk anggaran pelaksanaan program, Airlangga memastikan alokasinya tetap sekitar Rp10 triliun. Anggaran itu sudah termasuk alokasi gaji bagi PMO selaku pelaksana program di bawah Kemenko Perekonomian. (cnn)
Discussion about this post