🔊 Baca Artikel

KeuanganNegara.id– Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa untuk membawa Indonesia keluar dari jebakan pendapatan kelas menengah (middle income trap). Hal ini diungkap Suharso usai pelantikan menteri Kabinet Indonesia Maju di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta.

Sebelumnya, jebakan pendapatan menengah merupakan suatu kondisi di mana suatu negara mampu meningkatkan pendapatan per kapita penduduknya ke tingkat menengah tetapi kesulitan untuk mengerek pendapatan tersebut ke tingkat yang lebih tinggi untuk menjadi negara maju.

Sesuai pengelompokkan Bank Dunia, negara berpendapatan menengah memiliki pendapatan per kapita sebesar US$995 hingga US$12.005 per tahun (sekitar Rp14 juta hingga Rp168 juta per orang per tahun, asumsi kurs Rp14 ribu per dolar AS). Tahun lalu, pendapatan per kapita Indonesia masih di kisaran US$4.287 per tahun.

Ia mengatakan keinginan Jokowi ini sejalan dengan apa yang telah disampaikannya pada pidato kenegaraan saat dilantik menjadi Presiden Indonesia untuk kedua kalinya di Gedung DPR/MPR pada Minggu (20/10) lalu.

Jokowi ingin pendapatan per kapita masyarakat Indonesia mencapai Rp320 juta per tahun atau Rp27 juta per bulan pada 2045. Selain itu, kepala negara juga ingin Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia mencapai US$7 triliun pada tahun yang sama.

“Jadi, bagaimana dalam waktu dekat ini kita (Indonesia) bisa naik kelas dari tingkat penghasilan penduduk yang rata-rata lower middle menjadi upper middle income. Ya, sebenarnya, tahun ini kita (Indonesia) sudah naik kelas ke upper middle,” ujarnya.

Menurutnya, hal ini sangat mungkin dilakukan asal pemerintah memiliki kajian dan perhitungan yang akurat. Kebetulan, keduanya sudah dilakukan oleh Bappenas ketika dipimpin oleh Bambang P.S. Brodjonegoro.

“Itu target yang bisa dihitung secara kalkulatif dan memang tidak sederhana. Ada stepping (tingkat) untuk melepaskan diri dari jebakan middle income trap, agar dalam waktu 30 tahun dari sekarang kita bisa capai,” katanya.

Kendati begitu, Suharso masih enggan mengelaborasi lebih dalam mengenai kebijakan dan program yang sekiranya akan diambil untuk mempercepat terealisasinya mimpi Jokowi itu. Namun, ia mengaku sudah berkomunikasi dengan Bambang agar bisa mewujudkan mimpi orang nomor satu di Indonesia itu.

Tak ketinggalan, ia juga sudah berkomunikasi mengenai Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Begitu pula dengan rencana pemindahan ibu kota baru di Kalimantan Timur.

Ia bahkan mengatakan bahwa Jokowi turut menitipkan rencana besar pemindahan ibu kota kepadanya. Kepala Negara berharap pemindahan setidaknya sudah terjadi pada 2023 atau 2024.

“Saya sudah mencoba mengumpulkan pengetahuan saya, mudah-mudahan dalam waktu dekat dibentuk badan ototitas (pemindahan ibu kota),” tuturnya.

Sebelumnya, Jokowi menunjuk Suharso sebagai menteri PPN/kepala Bappenas untuk menggantikan Bambang yang pindah mengisi posisi baru. Bambang ditunjuk menjadi Menteri Riset dan Teknologi sekaligus Kepala Badan Riset Inovasi Nasional.

Suharso merupakan alumni Fakultas Planologi, Institut Teknologi Bandung (ITB). Lelaki kelahiran Mataram, NTB pada 31 Oktober 1954 tersebut juga merupakan alumni EDP University of Michigan.

Di jajaran pemerintahan, Suharso bukan sosok baru. Ia pernah menduduki kursi staf khusus Wakil Presiden Hamzah Haz di era Presiden kelima Indonesia Megawati Soekarnoputri.

Ia kemudian dipakai lagi di pemerintahan Presiden Ke-6 Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sebagai menteri negara perumahan rakyat. Sedangkan di Kabinet Kerja, Suharso diminta Jokowi menjadi anggota Dewan Pertimbangan Presiden. (cnn)