🔊 Baca Artikel

KeuanganNegara.id-Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan pembinaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) nasional berada di peringkat ke-4 di Asia Tenggara. Indonesia tertinggal dari Singapura, Malaysia, dan Thailand.

Jokowi mengungkapkan peringkat ini didapat dari kondisi UMKM yang mempertimbangkan berbagai aspek. Mulai dari literasi hingga inklusi keuangan kepada UMKM, termasuk memperhitungkan tingkat akses pembiayaan kepada para usaha ‘wong cilik’.

“Pembinaan UMKM Indonesia masih ranking ke-4 di Asia Tenggara, di bawah Singapura, Malaysia, Thailand,” ucap Jokowi di Rakornas Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah dan Silaturahmi Nasional Bank Wakaf Mikro 2019.

Kendati masih tertinggi dari para negara tetangga, namun Jokowi ingin Indonesia tak berkecil hati. Sebab, ia mengklaim pemerintah bersama berbagai regulator pembinaan UMKM terus berusaha untuk meningkatkan peringkat itu.

Mantan gubernur DKI Jakarta itu mencatat jumlah aliran kredit di program KUR sudah mencapai Rp127,3 triliun per Oktober 2019. Jumlah ini sudah mencapai 90,9 persen dari target tahun ini sebesar Rp140 triliun.Salah satunya dengan membentuk Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD). Tim ini berfungsi untuk mempercepat peningkatan literasi, inklusi, dan akses keuangan bagi UMKM di daerah.

“Kalau ini digerakkan dengan tim percepatan akses keuangan daerah, nantinya bisa hasilkan hal yang konkret, sehingga literasi keuangan persentasenya bisa naik lebih cepat dan tinggi lagi. Ini mirip Tim Pengendalian Inflasi Daerah,” ujarnya.

“Kita ingin daerah bantu masyarakat untuk akses, buat kelompok usaha, cari channel ke bank, cari KUR dalam kelompok yang jumlahnya semakin besar, semakin baik, ini tugas daerah. Karena banyak masyarakat yang tidak tahu cara akses ke bank,” sambungnya.

Tak hanya itu, pemerintah juga membentuk program-program riil untuk peningkatan akses keuangan UMKM. Misalnya, Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan kredit dari PT Permodalan Nasional Madani (Persero) bertajuk PNM Mekaar.

“Target 2024, akan meningkat jadi Rp325 triliun, itu harus keluar untuk UMKM,” katanya.

Sementara penyaluran pinjaman melalui PNM Mekaar sudah mencapai Rp32 triliun per Oktober 2019. Jumlah kredit itu sudah diberikan ke 5,9 juta nasabah Mekaar di seluruh Indonesia.

Di sisi lain, berbagai kementerian/lembaga juga memiliki program pemberdayaan UMKM. Begitu pula dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui Bank Wakaf Mikro yang sudah berjumlah 5,5 juta unit dengan 24.021 nasabah di seluruh Indonesia.

“Jadi ekosistem sudah terbentuk, tinggal bawa bagaimana agar bisa naik kelas, tapi memang butuh waktu,” imbuhnya.

Sementara pembinaan dari sisi pengembangan usaha pun tetap dilakukan. Misalnya, dengan program pengembangan usaha secara berkelompok di KUR.

“Jadi nanti kelompok usaha menjadi kluster, yang bisa dipayungi oleh sebuah kreditholding, sehingga ada korporasi UMKM yang bisa akses pemasaran, marketplace nasional dan global,” tuturnya.(cnn)