🔊 Baca Artikel

KeuanganNegara.id -Kementerian Sosial (Kemensos) menargetkan bisa menyalurkan bantuan sosial (bansos) dari program Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) kepada 17 juta keluarga penerima manfaat (KPM) hingga akhir Maret 2021.

Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin Kemensos, Asep Sasa Purnama mengatakan, sepanjang Maret 2021 dilakukan penyaluran BPNT dalam beberapa tahap.

Terdiri dari penyaluran di 22 Maret sebanyak 4,50 juta KPM dan 25 Maret sebesar 5,99 juta KPM. Sehingga total yang sudah disalurkan dalam program BPNT sejumlah 10,49 juta KPM.

Pada proses penyaluran BPNT selanjutnya ditargetkan pada 29 Maret bisa mencapai 4 juta KPM dan pada 30 Maret sebanyak 3 juta KPM.

“Diharapkan total akumulasi penyaluran akan mencapai 17,49 juta KPM, termasuk pembayaran April yang dipercepat,” ujar Asep dalam keterangan tertulis, Sabtu (27/3/2021).

Menurut dia, pembayaran yang di percepat tersebut di dukung oleh perbaikan data dan percepatan proses pemadanan Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan pemerintah provinsi serta kabupaten/kota.

Selama Maret 2021 tercatat sebanyak 11,74 juta data dari 509 kabupaten/kota yang telah mengalami perbaikan dan pemadanan data.

“Kami masih menunggu perbaikan data dapat dituntaskan paling lambat Sabtu (27/3/2021) pukul 23.59 WIB,” imbuh Asep.

Ia berharap, pemadanan ini bisa meningkatkan ketepatan sasaran program dan menghindari kesalahan penyaluran. Menurutnya, saat ini Kemensos terus berupaya menambah jumlah cakupan sembari memperbaiki kualitas data.

“Percepatan perbaikan data ini membuat pelaksanaan program perlindungan sosial ke depan dapat terselenggara lebih baik lagi,” kata Asep.

Adapun BPNT merupakan bagian dari Program Bantuan Tunai yang diluncurkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sejak 4 Januari 2021. Targetnya BPNT bisa disalurkan ke 18,8 juta KPM di Indonesia.

Penyaluran diberikan kepada KPM dengan NIK yang sudah padan dengan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kemendagri sesuai dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 39 tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia.