[responsivevoice_button voice=”Indonesian Female” buttontext=”Baca Artikel”]
KeuanganNegara.id-Kementerian Keuangan (Kemenkeu) membantah klaim Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Said Aqil Siradj yang menyatakan belum ada aliran dana sepeserpun untuk kredit murah. Pemerintah telah mengucurkan dana sebesar Rp211 miliar untuk lima koperasi yang berafiliasi dan diusulkan oleh NU.
Juru Bicara Kemenkeu Nufransa Wira Sakti memaparkan lima koperasi yang mendapat kucuran dana tersebut adalah, KSPPS BMT UGT Sidogiri di Pasuruan sebesar Rp50 miliar, KSPPS BMT Nusa Umat Sejahtera di Semarang sebesar Rp 100 miliar, KSSPS BMT El Anugrah Sejahtera di Langkat sebesar Rp8 miliar, KSPPS BMT Nuansa Umat Jatim di Sumenep sebesar Rp50 miliar, dan KSPPS BMT Ummat Sejahtera Abadi di Jepara sebesar Rp3 miliar.
“Apa yang disampaikan Ketua Umum PBNU Said bahwa sampai hari ini kredit usaha yang dijanjikan belum ada satu peser pun yang terlaksana adalah sama sekali tidak benar,” ucap Nufransa.
Ia mengatakan program penyaluran kredit murah ini bernama Ultra Mikro (UMi) dan bekerja sama dengan koperasi yang berbasis ormas Islam. NU menjadi salah satu ormas yang bekerja sama dengan pemerintah.
“Penyaluran pembiayaan UMi berjalan baik dan membantu koperasi meningkatkan usahanya,” ujar Nufransa.”Pada 2017 Kementerian Keuangan, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, dan Kementerian Komunikasi dan Informatika menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) dengan PBNU,” jelas Nufransa.
Kesepakatan dalam MoU berisi tentang pembinaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dan perpajakan. Nufransa bilang pemerintah mengalokasikan dana sebesar Rp1,5 triliun di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2017.
“Anggaran Rp1,5 triliun oleh APBN dikelola oleh Pusat Investasi Pemerintah (PIP),” imbuh dia.
Alokasi dana itu, sambung Nufransa, merupakan modal awal dalam pelaksanaan program usaha ultra mikro di Indonesia. Ini juga termasuk ultra mikro di bawah NU.
Selain itu, pemerintah juga telah melakukan uji coba pembiayaan UMi melalui skema ‘channelling’ dengan menggandeng PT Pegadaian (Persero) dan 11 lembaga yang berafiliasi dengan NU. Nufransa menyatakan total dana yang digelontorkan dalam uji coba sebesar Rp2,1 miliar.
“Model channeling Pegadaian ini melakukan penyaluran secara langsung ke warga NU dengan menggunakan basis pondok pesantren. Seluruh penyerahan kredit UMi telah berdasarkan persetujuan dan rekomendasi PBNU,” jelas dia.
Sebelumnya, Said menyatakan belum menerima sepeser pun dana dari pemerintah terkait janji kredit murah sebesar Rp1,5 triliun yang dijanjikan Kementerian Keuangan. Padahal, kredit itu merupakan inisiasi langsung Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk membangkitkan ekonomi kecil.
“MoU katanya untuk membangkitkan ekonomi kecil, micro finance. Jadi, itu bukan sumbangan untuk menyalurkan kredit terhadap mikro ekonomi kecil karena kekayaan enggak merata, katanya mau begitu. Tapi, enggak jadi juga,” pungkas Said.(cnn)
Discussion about this post