Luhut Kunjungi ‘Wisata Premium’ Labuan Bajo Jumat Ini

🔊 Baca Artikel

KeuanganNegara.id-Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Pandjaitan menyebut dirinya akan pergi ke Labuan Bajo, NTT pada Jumat (27/12) seusai merayakan Natal.

Hal tersebut dilakukannya untuk melihat-lihat lokasi yang akan dijadikan pertemuan G20 pada 2023 mendatang.

“Ya saya lusa mau ke Labuan Bajo. Dibilang libur ya enggak juga. Saya mau lihat. Perintah presiden itu kan ada kita berharap ya mudah-mudahan jadi, Insyallah itu untuk G20 Meeting nanti itu di Labuan Bajo,” ungkap Luhut di rumah dinasnya di Kebayoran.

Labuan Bajo diketahui merupakan tempat wisata bagi wisatawan dengan segmen ‘premium’.

Sebelumnya, Presiden Jokowi mengisyaratkan akan bakar duit untuk mempromosikan pariwisata Indonesia. Di sisi lain, Jokowi mengingatkan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Wishnutama untuk memanfaatkan anggaran agar tepat sasaran.

Kementerian Pariwisata sendiri mendapat tambahan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) senilai Rp6,35 triliun pada September 2019. Anggaran itu akan digunakan untuk empat destinasi super prioritas.

Pengembangan wisata di Danau Toba akan mendapat tambahan dana sebesar Rp2,2 triliun, Borobudur Rp2,1 triliun, Mandalika Rp1,9 triliun, dan Labuan Bajo Rp300 miliar.

Respons Wishnutama

Di saat yang sama, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Wishnutama mengatakan target penerimaan devisa negara dari sektor pariwisata pada 2020 mencapai US$21 miliar, naik dari 2019 yang sebesar US$20 miliar.

Dia mengatakan target pencapaian devisa pada 2020 tersebut akan bertumpu di luar pengembangan lima lokasi wisata super prioritas yaitu Danau Toba, Likupang, Borobudur, Mandalika, dan Labuan Bajo.

“Target dari devisa itu bisa kita jadi US$21 miliar. Ada lima destinasi super prioritas, tapi lagi dibangun. Jadi kita coba cari yang lain dulu, selain yang lima super prioritas,” ucap Wishnutama usai menyambangi acara Open House di rumah dinas Luhut, Jakarta.

Dia pun menuturkan telah melakukan pembicaraan dengan Kementerian Perhubungan dan Kementerian BUMN terkait dengan infrastruktur pariwisata tersebut.(cnn)