🔊 Baca Artikel

KeuanganNegara.id -Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat realisasi penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) netto per 7 Desember 2020 mencapai Rp 1.071,9 triliun.

Realisasi penerbitan utang negara tersebut memenuhi sekitar 91,1% dari total target penerbitan SBN netto yang di patok sebesar Rp 1.173,7 triliun berdasarkan Perpres 72/2020.

“SBN netto yang sudah diterbitkan per 7 Desember 2020 adalah sekitar 1.071,9 triliun atau 91,1% dari total target SBN netto,” pungkas Direktur Surat Utang Negara (SUN) Direktorat Jenderal Pembiayaan dan Pengelolaan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan Deni Ridwan kepada KONTAN, Selasa (8/12).

Artinya, sisa penerbitan SBN yang masih belum diterbitkan sebesar 8,9% menjelang akhir tahun 2020. “Sisa penerbitan SBN sekitar 8,9% untuk penerbitan hingga akhir tahun ini,” katanya.

Adapun realisasi penerbitan SBN netto pemerintah hingga saat ini juga jauh lebih tinggi dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Kemenkeu mencatat realisasi penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) secara neto mencapai Rp 445,76 triliun per 31 Desember 2019.

Deni mengatakan, untuk kebutuhan pembiayaan SBN hingga akhir tahun 2020 akan dipenuhi melalui lelang yang akan berlangsung Selasa (8/12) yakni lelang SBN terakhir di tahun 2020 yakni lelang SBSN dan non lelang seperti melalui private placement.

Dengan demikian pemerintah optimis bahwa target penerbitan SBN akan tercapai hingga akhir tahun.

Sementara itu, untuk kebutuhan pembiayaan di awal tahun 2021, Deni bilang bahwa pihaknya masih terus melakukan koordinasi dengan unit di Kementerian Keuangan dan lembaga lainnya.

“Kami masih terus berkoordinasi dengan unit lain di Kementerian Keuangan serta lembaga terkait dalam hal pemenuhan kebutuhan pembiayaan di awal 2021 melalui penerbitan SBN,” jelasnya.

Lebih lanjut, Deni juga mengatakan bahwa pemerintah akan terus memantau dan memonitoring perkembangan kondisi pasar keuangan baik domestik maupun global untuk pertimbangan penerbitan SBN Valas di semester II-2020.

Dengan demikian, hasil pemantauan dan koordinasi dengan unit lain di Kemenkeu, kebutuhan pembiayaan melalui SBN Valas dinilai akan lebih fleksibel dalam menentukan waktu yang tepat untuk masuk ke pasar global.

“Dengan monitoring perkembangan pasar dan dengan tetap menjunjung prinsip kehati-hatian, kredibel dan akuntabel untuk penerbitan SBN Valas,” kata Deni.(msn)