🔊 Baca Artikel

KeuanganNegara.id -Kementerian Keuangan menargetkan dapat memperoleh dana segar dari penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) sebesar Rp 342 triliun pada kuartal I 2020 mendatang.

Berdasarkan kalender penerbitan SBN yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kemenkeu, setiap pekan bakal dilakukan penerbitan SBN dalam setiap bulannya.

“Pemerintah dapat menambah atau mengurangi tanggal lelang, menawarkan tenor tambahan pada setiap lelang serta menyesuaikan target triwulanan, sesuai dengan kondisi pasar, potensi permintaan dan strategi pembiayaan,” tulis lampiran kalender penerbitan SBN tersebut.

Lebih rinci dijelaskan, selama Januari 2021, lelang SBN akan dilakukan pada tanggal 5,12,19,26. Sementara di Februari akan dilakukan pada tanggal 2,9,16,23 dan pada tanggal 2,9,16,23,30 Maret 2021.

Jadwal terdekat lelang SBN itu pada 5 Januari 2021, yakni menerbitkan tujuh seri surat utang berdenominasi rupiah, dengan target indikatif Rp 35 triliun dan target maksimal Rp 52,5 triliun.

Pemerintah menerbitkan SBN untuk membiayai salah satunya anggaran penanganan pandemi dan pemulihan ekonomi nasional (PEN) yang masih berlanjut pada tahun 2021 mendatang.

Pada 2021, pemerintah menargetkan pendapatan negara sebesar Rp 1.743,6 triliun, sementara belanja negara Rp 2.750,0 triliun. Sehingga defisit APBN ditetapkan Rp 1.006,4 triliun atau setara 5,7 persen dari PDB.

Pemerintah menargetkan utang baru pada tahun depan sebesar Rp 1.177,4 triliun. Utang ini sebagian besar diterbitkan melalui Surat Berharga Negara (SBN) sebesar Rp 1.207,3 triliun.

Data terbaru, total utang pemerintah hingga November 2020 tercatat sebesar Rp 5.910,64 triliun.

Jika dibandingkan dengan posisi utang per akhir November 2019 yang sebesar Rp 4.814,31 triliun, artinya dalam setahun ini utang pemerintah sudah bertambah Rp 1.096,33 triliun.

Hingga akhir November lalu, rasio utang pemerintah pusat mencapai 38,13 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Rasio ini juga lebih besar dari November 2019 yang hanya 30,03 persen dari PDB.(msn)