Komunikasi Publik Ridwan Kamil Penanganan Covid-19 Paling Baik

[responsivevoice_button voice=”Indonesian Female” buttontext=”Baca Artikel”]

KeuanganNegara.id -Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dianggap sebagai gubernur yang memiliki komunikasi publik paling baik dalam penanganan Covid-19. Hal itu terlihat dari hasil survei Lembaga Indikator Politik Indonesia kepada para pemuka opini.

“Ridwan Kamil mendapat nilai tertinggi, yaitu 73,4,” Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi, dalam konferensi pers virtual, Kamis, 20 Agustus 2020. “Skalanya nol sampai seratus. Seratus artinya yang paling baik.”

Salah satu aspek yang dinilai dalam survei itu adalah bagaimana komunikasi publik tujuh kepala daerah dalam penanganan Covid-19. Burhanuddin mengatakan pihaknya memilih tujuh kepala daerah ini lantaran dianggap punya potensi lebih besar menjadi calon pemimpin nasional.

Mereka adalah Gubernur Banten Wahidin Halim, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi, dan Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah.

Secara berurutan di bawah Ridwan Kamil alias Emil adalah Ganjar Pranowo (73,2), Anies Baswedan (72,1), Khofifah Indar Parawansa (65,7), Nurdin Abdullah (64,1), Wahidin Halim (62,4), Edy Rahmayadi (62,4).

Burhanuddin Muhtadi mengatakan survei ini berbeda dari biasanya karena membutuhkan kualitas informasi dari para responden untuk mengevaluasi model penanganan Covid-19 yang dilakukan pemerintah pusat dan daerah, kepemimpinan para pengambil keputusan, struktur birokrasi. Karena itu, responden dalam survei ini adalah mereka yang dianggap sebagai pemuka opini.

Survei ini dilakukan sejak awal Juli hingga awal Agustus 2020. Respondennya adalah 304 orang pemuka opini dari 20 kota yang terdiri dari akademikus yang menjadi rujukan media, pengamat kesehatan, sosial, dan politik, redaktur politik dan kesehatan media, pengusaha, tokoh organisasi keagamaan, tokoh organisasi masyarakat, LSM, dan organisasi profesi.

Ia menuturkan tidak adanya data populasi pemuka opini, maka pemilihan responden tidak dilakukan secara random, melainkan secara purposif, terutama dicari dari media massa nasional atau daerah. “Namun karena jumlah responden survei ini cukup banyak, dan terdiri dari pemuka opini yang sering menjadi rujukan, maka hasil survei ini cukup menyuarakan penilaian pemuka opini pada umumnya,” tutur Burhanuddin.(msn)